Saya Pernah Demo dan Ditahan

Catatan Rizal Effendi*

AKSI unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Samarinda dan Balikpapan, Senin kemarin. Pelaksananya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia. Ada beberapa tuntutan disampaikan di antaranya soal penolakan amandemen UUD 1945, penundaan Pemilu 2024 dan penolakan masa jabatan presiden tiga priode. Selain itu juga soal kenaikan dan kelangkaan barang pokok masyarakat termasuk BBM.  Alhamdulillah semua berjalan lancar meski ada beberapa insiden. Aparat keamanan terutama polisi dan TNI berusaha keras menjaga demo berjalan tertib. Apakah demo berlanjut, kita lihat saja perkembangannya ke depan.

Melihat aksi demo kemarin, saya jadi teringat aksi demo mahasiswa tahun 1978. Kebetulan saya masih mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Sebagai pengurus Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa, saya ikut memimpin demo mahasiswa Unmul di kampus Unmul Jl Flores. Di antara tuntutannya adalah menolak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) masuk dalam Garis-Garis Besah Haluan Negara (GBHN) dan rencana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang digagas Ibu Tien Soeharto, Ibu Negara, yang berbuntut juga aksi penurunan  PresidenSoeharto.

Ketika demo berlangsung dengan aksi pembacaan puisi, aksi teatrikal dan orasi,  di luar pagar kampus ratusan keamanan berjaga-jaga. Yang menarik pasukan keamanan waktu itu dipimpin Dandim 0901 Samarinda Letkol Syarifuddin Yoes, yang belakangan menjadi Walikota Balikpapan (1981-1989).

Gara-gara aksi demo yang disiarkan langsung oleh Radio Mahasiswa Unmul, ada 4 orang penanggungjawab demo dijemput  Kodam VI/Mw, yang waktu itu bertindak  sebagai Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Komkaptib). Keempat orang itu itu adalah Syaiful Teteng (belakangan jadi Sekda Kaltim), Arifin Tawan, Kusmayadi dan satunya lagi adalah saya. Sementara radio mahasiswanya dibredel oleh Rektor Unmul saat itu Prof Sambas Wirahadikusumah. Dan beberapa waktu kemudian ada beberapa mahasiswa lagi yang  dipanggil Laksusda.

“Setidaknya kita sudah pernah berbuat untuk Bangsa ini seperti mahasiswa lainnya,” kata Syaiful M mengenang. Syaiful salah seorang seniman kampus terlibat dalam pembacaan puisi satir dan siaran Radio Mahasiswa Unmu bersama tokoh mahasiswa lainnya waktu itu. Ada Anjar Rahman, Maruji Hamid, Heri Bahrul dan tokoh kampus lainnya dari Untag dan IKIP di antaranya Ence Ridwan, Djailani Hanafi dan Mugeni Badaruddin.

Perlu diketahui, Kopkamtib adalah lembaga super yang dibentuk Presiden Soeharto yang memiliki wewenang untuk melarang aksi unjuk rasa, melakukan penangkapan terhadap figur politik yang kontra pemerintah, melarang diskusi publik dan penyensoran media massa. Bertindak sebagai Panglima Kopkamtib pernah Jenderal Soeharto sendiri, juga Laksamana Sudomo dan terakhir sampai dibubarkan 5 September 1988  adalah Jenderal TNI Benny Moerdani.

Ketika saya dibawa ke Balikpapan, yang ditugaskan menjemput dan mendampingi saya adalah Kasie Intel Kodim 0901 Kapten Wuisang, yang belakangan masih sempat ketemu saya di Pemkot Balikpapan, ketika saya menjadi wakil walikota pada  tahun 2006. Kapten Wuisang saat itu menjadi Kepala Hansip dengan pangkat terakhir letnan kolonel.

Syukur waktu ditahan kami berempat tidak dimasukkan dalam kerangkeng sel, tetapi dititipkan di bangsal prajurit persis di depan RS Tentara  dr R Hardjanto, di Jl Tanjung Pura 1, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota. Sekitar 12 hari kami menjalani pemeriksaan dan akhirnya dibebaskan tanpa proses lebih lanjut. Saya masih ingat dibebaskan persis pada hari Jumat. Lalu sempat diundang makan di rumahnya  Pak H Syahruni, Kepala Dinas PU Balikpapan saat itu.

Gara-gara demo serentak seluruh Indonesia itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Daoed Joesoef mengeluarkan surat keputusan tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), yang menyebabkan institusi mahasiswa terutama Dewan Mahasiswa tidak boleh lagi ada dan diganti  Badan Koordinasi Mahasiswa, yang sama sekali tidak boleh mengadakan kegiatan bernuansa politik. Jika dilanggar langsung diberi sanksi keras yaitu pemecatan.

JALAN HENDRIAWAN SIE

Salah satu aksi  demo mahasiswa di Indonesia yang terkenal dan bersejarah adalah Tragedi Trisakti. Itu terjadi 12 Mei 1998. Tragedi Trisakti adalah peristiwa gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta ketika menuntut turunnya Presiden Soeharto.

Keempat mahasiswa yang tewas akibat terkena tembakan peluru petugas itu adalah Elang Mulia Lesmana (20), Heri Hertanto (21), Hafidin Royan (22) dan Hendriawan Sie (20), yang asli putera kelahiran Balikpapan  3 Maret 1978.

Menurut catatan Kontras, aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai tempat dan kampus saat itu menyebabkan 681 orang terluka. Sebelumnya juga Tragedi Semanggi I dan II, yang juga menimbulkan korban jiwa.

Dari cerita saksi mata, Hendriawan masih sadarkan diri ketika dua peluru menembus tubuhnya. Kepala UPT Otorita Universitas Trisakti Arri Gunarsa segera membopong tubuhnya yang berlumur darah. “Aduh panas, Mak. Panas pak,” katanya merintih ketika dilarikan ke RS Sumber Waras. Setiba di rumah sakit, Hendriawan meninggal dunia  karena kehabisan banyak darah.

Tragedi Trisakti menjadi simbol dan penanda perlawanan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru. Setelah tragedi itu, perlawanan mahasiswa  dalam menuntut reformasi semakin besar dan masif, hingga akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998 digantikan Prof BJ Habibie, yang sebelumnya adalah wakil presiden.

Demonstrasi mahasiswa di Universitas Trisaki itu merupakan rangkaian dari aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sejak awal 1998. Aksi mahasiswa semakin terbuka dan berani sejak Soeharto diangkat menjadi presiden untuk ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR pada 10 Maret 1998.

Hingga kemudian pada 18 Mei 1998 mahasiswa berhasil menguasai kompleks Gedung DPR/MPR sampai mereka naik ke atap gedung. Beberapa hari kemudian tepatnya 21 Mei 1998, mahasiswa berhasil menjatuhkan kekuasan Presiden Soeharto yang sudah berlangsung 32 tahun.

Atas pengorbanan yang luar biasa itu, Hendriawan Sie dan ketiga temannya dianugerahi gelar Pahlawan Reformasi dan Bintang Jasa Pratama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Mereka menjadi teladan yang luar biasa bagi Bangsa ini dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan,” kata SBY.

Sementara di Balikpapan, nama Hendriawan Sie diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Gunung Sari ke arah Jalan Martadinata sebagai Jalan Hendriawan Sie. Itu adalah tempat tinggal orang tua Hendriawan Sie, Hendrik Sie dan Karsiah di mana Hendriawan dilahirkan dan dibesarkan sampai dia tamat SMA 5. Kedua orang tuanya ini sekarang tinggal di Jakarta karena Hendriawan sebagai putra semata wayang mereka dimakamkan di Pemakaman Al Kamal, Kebon Jeruk Jakarta sehari setelah peristiwa penembakan itu.

“Kami benar-benar terpukul dan tidak bisa melupakan kesedihan itu. Bayangkan kami hanya punya putra tunggal, harapan kami yang akhirnya pupus. Tapi kami juga bangga karena dia berbuat untuk Bangsanya,” kata Ny Karsiah, yang sering ikut aksi demo menuntut keadilan. Ny Karsiah semakin terpukul karena belakangan dia berpisah dengan Hendrik Sie.

Saya kemarin, sempat menyusuri Jalan Hendriawan Sie. Suasananya lengang. Tapi saya masih merasakan seakan Hendriawan Sie, masih hidup di sana. “Kami bangga dan mendoakan Hendriawan mendapat tempat selayaknya di sisi Tuhan dan menjadi contoh dan teladan buat anak-anak kami,” kata Agus, warga di situ.@

*) Rizal Effendi – Wartawan Senior dan Mantan Walikota Balikpapan

Cemari Lingkungan, DLH Paser Berikan  Sanksi Pada PT. CBSS

PASER – Dinas Lingkungan Hidup  memberikan sanksi administratif teguran tertulis  kepada PT. CBSS salah satu perusahaan sawit di Kuaro Kab. Paser yang diduga melakukan pencemaran lingkungan.

Kepala DLH Paser, Achmad Safari mengatakan pihaknya telah menemukan kondisi yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan perusahaan.

“Terdapat tumpukan jangkos sangat tinggi, ada kumpulan air seperti kolam berupa air lindih warnah hitam bercampur air hujan dan ditemukan kebocoran aliran ke luar dari lingkungan dalam kawasan pabrik itu,” kata Safari, Senin (11/04/2022).

Sanksi administratif yang dilayangkan DLH Paser ke perusahaan tersebut diberikan saat pihaknya menemukan adanya pencemaran lingkungan pada Februari 2022 lalu.

Dalam teguran itu DLH Paser meminta  perusahaan untuk melakukan upaya perbaikan terhadap apa yang sudah terjadi di lingkungan perusahaan itu.

“Ada beberapa hal titik berat yang merupakan pembinaan kami ke perusahaan. Kami minta untuk dipastikan tidak ada lagi air lindi yang keluar ke lingkungan , tidak ada tumpukan jangkos di lokasi tersebut, dan tidak ada lagi danau atau kolam air lindi,” papar Safari.

Pihak perusahaan diberi waktu 2 bulan sejak sanksi adminstrasi tersebut diberikan, untuk melakukan apa yang menjadi rekomendasi DLH dalam rangka mengembalikan kondisi lingkungan seperti sebelumnya.

“Sanksi itu kami berikan waktu sampai 17 April ini, artinya selama 2 bulan mereka melakukan pembersihan,” kata Safari.

Setelah tenggat waktu yang diberikan, DLH Paser akan kembali mengecek kondisi lingkungan yang terbaru di perusahaan itu. Jika kondisi tidak berubah, sanksi selanjutnya akan diberikan.

“Setelah tanggal 17 April ini, kami akan mengecek ke lapangan. Saya sudah sampaikan kepada bidang yang menangani itu untuk langsung meninjau apakah sanksi dan rekomendasi itu sudah dilaksankan atau belum,” kata Safari.

Jika rekomendasi DLH Paser tidak diindahkan perusahaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser akan mengambil tindakan tegas seperti penghentian sementara operasional perusahaan dan jika tidak juga dilaksanakan tindakan selanjutnya yaitu penghentian permanen operasional perusahaan tersebut. (*/hut/hd)

Isran Noor : UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020  Penyebab Maraknya Tambang Ilegal di Kaltim

JAKARTA – Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut menjamurnya pertambangan ilegal itu justru datang setelah adanya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kemajuan tambang ilegal setelah UU Nomor 3 Tahun 2020 ini sangat luar biasa . Belum ada izin saja sudah ditambang. Pertanyaan saya, kenapa UU ini dibuat?” sindir Gubernur saat memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai I, Senin (11/4/2022).

Selain Gubernur Isran Noor, Panja Ilegal Mining Komisi VII juga mengundang  Gubernur.Babel, Gubernur Sumsel,  Gubernur Jabar, Gubernur Kalbar, Gubernur.Kalsel, Gubernur Kalteng,  Gubernur Kaltara dan Gubernur Sultra. Rapat dipimpin Ketua Panja Illegal  Mining Eddy Soeparno.

Gubernur Isran Noor memanfaatkan  kesempatan RDP tersebut untuk menyampaikan keluh kesah dan kegelisahan masyarakat Kaltim akibat maraknya tambang ilegal.

“Maraknya tambang ilegal telah menyebabkan  rusaknya lingkungan dan infrastuktur. Dana bagi hasil  yang kembali ke daerah pun tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan itu,” tandas Isran.

“Hampir semua jalan negara, provinsi dan kabupaten kota rusak. Kurang lebih seperti ombak lautan Pasifik,”  tukas  Gubernur.

Gubernur Isran mengungkapkan, dengan aturan baru ini, wibawa negara menjadi  hilang.

“Wibawa negara sudah tidak ada.  Sedikit saja  sisanya,” keluh Isran lagi.

Menurutnya, mengapa ini terjadi, karena semua kewenangan perizinan pertambangan ditarik ke pusat. Bahkan untuk pengawasan pun, daerah tidak mendapat  ruang kewenangan.

“Saat ada perubahan UU 23 Tahun 2014,  masih lumayan karena provinsi masih memiliki porsi pengawasan. Tapi setelah  UU ini, semuanya selesai,”  ucap Isran.

Semestinya lanjut Gubernur, pengawasan harus terintegrasi. Provinsi diberi kewenangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

DPR sambung Gubernur mestinya memikirkan aturan  agar negara tidak dirugikan dan  masyarakat juga dapat manfaat dari pengelolaan tambang ini.

Gubernur Isran bahkan sempat menyinggung saat dirinya masih menjadi Bupati Kutai Timur, dimana urusan tambang Galian C pun ia berikan kepada camat agar semua bisa terkontrol dengan baik.

Secara umum para gubernur meminta peran pengawasan dikembalikan ke daerah. Sebab para pelaku penambangan tanpa izin itu selalu berteriak, ini adalah urusan pusat.

Para gubernur mengakui pemerintah provinsi tidak bisa berbuat banyak atas kondisi ini. Penegakan hukum juga menjadi sangat penting dalam kasus tambang ilegal ini.

Sementara Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin mengakui kondisi sulit tersebut dan menawarkan pertambangan rakyat sebagai solusi.

Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP ikut membenarkan. Hampir semua gubernur menghadapi kondisi yang sama di daerah.

“Harus  ada ending dari pertemuan hari ini.  Tidak hilang begitu saja.  Hari ini kita ketemu, besok selesai baik. Terpenting seberapa besar tambang ini bisa dinikmati masyarakat,” kata Yapan.

Sebagian Anggota Panja pun menawarkan revisi atas UU Nomor 3 Tahun 2020 karena dinilai tidak efektif lagi.

Saat pertemuan kemarin, Gubernur Isran Noor didampingi Kepala Dinas ESDM Chrisrianus Beni dan Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim HM Syafranuddin.  (sam/hd)

Sambut Ramadan dan Idul Fitri, BI Kaltim Siapkan Uang Tunai Rp 4,02 Triliun

SAMARINDA – Menyambut Ramadan dan perayaan Idul Fitri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menyiapkan uang tunai sebsar Rp 4.02 triliun.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp536 milyar atau setara dengan 15,37 % . Peningkatan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga masyarakat yang berangsur  kembali normal seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan pencairan bantuan langsung tunai oleh pemerintah. Uang tunai yang disiapkan tersebut terdiri Uang Pecahan Beşar (UPB) sebesar 91, 79 persen dan sisanya Uang Pecahan Kecil (UPK) sebanyak 8,2 persen. Penyediaan uang tunai tersebut telah mempertimbangkan berbagai asumsi makro ekonomi terkini dan proyeksi perekonomian ke depan.

“Secara nasional Bank Indonesia (Bl) menyediakan uang tunai sebesar Rp 175,26 triliun atau naik 13,42 % dari tahun sebelumnya,” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Timur, Ricky P. Gozali melalui siaran persnya, Minggu (10/4/2022)

Dikatakan Ricky, menyambut Hari Beşar Keagamaan Nasional Ramadan dan Idul Fitri 1443 H, Bank Indonesia mengusung tema “Serambi Rupiah Ramadan: Belanja Bijak dan Rawat Rupiah II . BI mengajak masyarakat untuk berperilaku belanja bijak sesuai kebutuhan, berhemat, dan merawat Rupiah guna mendorong kesadaran masyarakat untuk semakin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut Ramadhan.

Ricky P. Gozali menjelaskan, tahun ini layanan penukaran uang tunai kepada masyarakat difokuskan melalui loket di perbankan, baik bank umum maupun BPR.  Kantor Perwakilan Bl Kaltim telah bekerjasama dengan 210 kantor perbankan dan Kantor Perwakilan Bl Balikpapan mengoordinir kerja sama dengan 119 kantor perbankan untuk menjadi tempat penukaran uang yang mudah dijangkau masyarakat. Sebanyak 329 kantor perbankan tersebut tersebar dalam 10 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur. Masyarakat dapat memperoleh layanan penukaran tersebut mulai tanggal 4 hingga 29 April 2022 dengan jam layanan pukul 09.00-12.00 WITA. Dengan tersebarnya titik penukaran uang di Kalimantan Timur, diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk menukarkan uangnya di lokasi penukaran yang resmi sehingga dapat meminimalisir peredaran uang palsu dan pungutan biaya yang tidak dibenarkan.

Kantor Perwakilan BI Kaltim juga membuka layanan penukaran uang kepada masyarakat melalui kegiatan Kas Keliling Retail bekerjasama dengan perbankan di Kota Samarinda. Kegiatan tersebut terpusat di Persil Bank Indonesia JI. Jend. Sudirman Samarinda (sebelah RS Tentara) dan akan beroperasi mulai tanggal 11 April 2022 hingga 28 April 2022 pada pukul 09.00 – 12.00 WITA dengan kuota penukar maksimal 200 orang setiap harinya. Di tempat tersebut, penukar dapat melakukan penukaran ke perbankan maupun Kas Keliling Bank Indonesia. Bagi masyarakat yang ingin melakukan penukaran melalui Kas Keliling Bank Indonesia, diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi penukaran PINTAR (https://pintar.bi.go.id) maksimal H-1 sebelum penukaran untuk menghindari terjadinya kerumunan dan untuk penukaran melalui bank, masyarakat dapat langsung melakukan di tempat penukaran.

Setiap penukar dapat menukarkan uang dengan total RP 3,7 juta atau masing-masing sebanyak 1 (satu) pak untuk pecahan Rp 2.000 sampai Rp 20.000. Kantor Perwakilan BI Balikpapan juga membuka layanan penukaran uang kepada masyarakat di Jl. Sungai Ampal Balikpapan (Pasar Segar Ruko RD No. 8) pada tanggal 19 dan 21 April 2022 pukul 09.00 – 12.00 WITA dengan kuota penukar maksimal 100 orang. Kegiatan kas keliling tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol Covid-1 9 secara ketat antara lain pengecekan suhu tubuh, wajib menggunakan masker, menyediakan handsanitizer, dan menjaga jarak.

Selanjutnya, Bank Indonesia terus menghimbau masyarakat untuk beralih menggunakan transaksi non-tunai (digital banking, uang elektronik, dan QRIS) karena dapat meminimalisir kontak fisik dan mengurangi kemungkinan transmisi virus melalui media uang tunai. Bank Indonesia juga terus mengedukasi masyarakat untuk Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah.

“Cinta Rupiah dengan merawat uang sebaik mungkin, Bangga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara serta Paham Rupiah dalam konteks menggunakan Rupiah untuk bertransaksi secara bijak,” kata Ricky P. Gozali.  (*)

Konstituen Dewan Pers di Kutim Berbagi Ratusan Takjil

SANGATTA – Tiga organisasi konstituen Dewan Pers di Kutai Timur tak mau ketinggalan berbagi keberkahan di momen Ramadan tahun ini. Tiga organisasi konstituen Dewan Pers itu masing-masing organisasi wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta dua organisasi perusahaan pers yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kutim.

Jika sebelumnya, Jumat (10/4/2022) melaksanakan bersih lingkungan di Lingkar Masabang Sangatta Selatan, ketiga organisasi ini kembali melakukan aksi berbagi takjil, Minggu (10/4/2022) tadi.

Ratusan takjil dibagikan untuk masyarakat Kutim. Pembagian difokuskan di Simpang 4 Lampu Lalulintas (traffic light) Jalan Karya Etam Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara.

Ketua PWI Kutim, Ibnu Djuraid bersama Sekretaris Wardi mengatakan, kegiatan dimulai pukul 16.30 Wita-18.00 Wita. Acara ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan setiap Ramadan.

“Usai berbagi takjil, kami lanjut buka bersama sesama anggota PWI, SMSI, dan JMSI,” ujar Ibnu.

Meskipun kerap melakukan pertemuan antar-wartawan, namun silaturahmi tak boleh terputus. Apalagi hal ini dilakukan di momen Ramadan. Tentu akan menambah nilai ibadah. “Semoga saja silaturahmi ini terus terjalin. Pun harapan kami, takjil yang dibagikan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ketua SMSI Kutim, Dhedy, SP bersama Sekretaris Muhammad Yodiq mengaku, ini kali kedua berbagi takjil untuk masyarakat. Diketahui, SMSI Kutim baru aktif sejak 2022. “Meskipun baru terbentuk, namun program sudah berjalan jauh sebelum SK diterima. Di antaranya berbagi takjil pada tahun lalu dan saat ini,” kata Dhedy.

Keberadaan SMSI tak hanya menaungi media, akan tetapi memberikan manfaat lebih untuk masyarakat. Khususnya di Kutim. Baik masalah pemberitaan maupun kegiatan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun pemerintah.

“Kami akan selalu berjalan beriringan dengan organisasi konstituen Dewan Pers. Seperti PWI dan JMSI yang ada di Kutim,” pungkasnya. (wrd)

« Previous Page — Next Page »