Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Kecewa Perusahaan Batu Bara Salurkan CSR ke Jakarta

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Akhmed Reza Fachlevi mengaku sangat kecewa dan menyesalkan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan tambang batu bara di Kaltim, disalurkan ke perguruan tinggi di Jakarta.

“Ini menjadi bukti bahwa selama ini Kaltim memang tidak pernah dianggap oleh para pengusaha tambang batu bara yang ada. Mereka hanya mengeruk kekayaan Kaltim, tapi manfaatnya diberikan ke daerah lain,” beber Reza, Rabu (11/5/2022).

Sebelumnya dikabarkan, Pemerintah Provinsi menyebutkan dana CSR perusahaan tambang di Kaltim sebesar Rp 200 miliar dikucurkan ke perguruan tinggi di luar Kaltim, terutama di Jakarta.

Disebutkan Reza, Kaltim selama ini sudah kenyang menerima bencana alam serta kerusakan lingkungan. Belum lagi sarana infrastruktur yang rusak akibat tambang batu bara.  “Makanya, miris dan menyedihkan jika kemudian dana sosial perusahaan justru diberikan ke universitas yang ada di Jawa. Seolah-olah di Kaltim ini tidak butuh pendidikan. Ada banyak perguruan tinggi di Kaltim. Belum lagi sekolah, madrasah dan pondok pesantren,” beber pria yang juga ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kutai Kartanegara ini.

Politisi Gerindra yang juga ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kaltim ini menegaskan, Kaltim selama ini sudah menjadi anak manis. Tidak pernah menuntut banyak. “Tapi melihat ada fakta dana yang mengalir begitu besar dari perusahaan tambang, ini tidak bisa lagi dibiarkan,” sambungnya.

Ia mencontohkan, meski Pemprov Kaltim sudah menggelontarkan dana untuk beasiswa, nyatanya belum bisa membantu para mahasiswa dan siswa yang membutuhkan. Dengan dukungan perusahaan tambang yang ada di Kaltim, semestinya akan sangat membantu.

“Kalau kondisinya selalu seperti ini, Kaltim tinggal menunggu waktu. Batu bara habis, semua habis,” tegasnya.

Reza menyampaikan, selama menjabat sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara, sudah berkeliling di hampir semua kecamatan. “Di desa-desa itu ada sekolah yang mau rubuh. Bangunannya tidak layak. Akses jalan rusak. Semestinya itu yang diberikan dukungan perusahaan,” tuturnya.

Belum lagi guru mengaji yang juga ikut mencerdaskan anak bangsa, juga bisa didukung melalui dana tanggung jawab sosial tersebut. “Guru yang melanjutkan pendidikan di Kaltim juga perlu dukungan beasiswa,” imbuhnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat Reza akan melakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak membahas persoalan ini. Agar kepedulian pihak perusahaan lebih diprioritaskan di lingkungan lingkar tambang dan daerah penghasil tambang. (*/adv/kominfo kaltim)

Desa Bangun Mulya Siap Menjadi Desa Bersinar

PENAJAM – Kegiatan Pelatihan Desa bersinar merupakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  serta peredaran Narkotika dan Obat – Obatan terlarang (Narkoba). Tentu untuk mewujudkan dan mendukung desa Bersih Narkoba (bersinar) yang di bentuk di Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (kabid) Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Risma Tuti Silalahi, saat Pelatihan Kader Desa bersinar di Lantai dasar Masjid Agung Al Ikhlas PPU, Rabu (11-05-2022).

“Upaya gerakan Desa Bersinar tersebut memerlukan dukungan serta kordinasi berbagai pihak termasuk instansi Pemerintah maupun swasta serta kerjasama dengan masyarakat yang melibatkan berbagai profesi dan disiplin ilmu, penting untuk kita menyadari bahwa penyalah gunaan dan peredaran Narkoba yang tengah marak merambat pula di Provnsi Kalimantan Timur, saat ini terus berkembang,” ungkap Risma.

Dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, lanjutnya perlu melibatkan banyak pihak tidak hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum saja melainkan peran keluarga. Karena lingkungan masyarakat sangat penting dalam pencegahan dan peredaran narkoba saat ini yang sedang marak.

“Pada tahun ini kami sangat konsentrasi dengan pembentukan desa bersinar, program ini menjadi upaya setrategis dalam merealisasikan pelaksanaan program ini secara utuh dan terintegrasi antar bidang, baik BNN maupun lintas sektoral, karena keberhasilan pelaksanaan desa bersinar sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemamngku kepentingan,” terangnya.

Menurut Risma, program desa bersinar menjadi program strategis, dimana seluruh komponen masyarakat hingga ke tatanan terkecil dalam masyarakat yaitu desa. Program desa bersinar merupakan satuan wilayah yang memiliki kriteria dalam melaksanakan tugas dengan melibatkan masyarakat terdepan. tujuannya adalah membentuk ketahanan yang kuat dari desa, sehingga memiliki daya tangkal yang kuat terhadap penyalahgunaan narkoba yang sesuai dengan ketentuan kepala BNNP Kaltim.

“BNNP Kaltim Menyampaikan ucapan Terima kasihnya kepada Bapak Plt Bupati PPU Hamdam, yang sangat mendukung program tersebut terhadap peran semua pihak karena kami menyadari perlu kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. untuk itu, mari tingkatkan sinergitas dalam menyelamatkan bangsa Indonesia khususnya di Kalimantan Timur, dari ancaman kejahatan Narkoba,” ajaknya.

Dalam kesempatan yang sama Waka Polres PPU Kompol Nur Kholis, selaku Ketua Harian BNK Kabupaten PPU menambahkan bahwa jika berbicara soal Badan Narkoba Secara Nasional di tiap-tiap Kabupaten, atau Kecamatan harus ada Kelurahan/Desa percontohan yang dibentuk sebagai desa bersinar.

“Kegiatan seperti ini bukan hanya melibatkan Polres atau BNK saja, namun semua elemen masyarakat wajib terlibat dalam memberikan informasi agar semua desa di Indonesia bisa bergerak dalam pencegahan dalam peredaran Narkoba menuju Indonesia bersih dari narkoba,” tegasnya.

Menanggapi masalah pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, lanjutnya,   seperti diketahui di Kabupaten PPU  belum memiliki Sekretariat BNK. Maka,  lembaga ini masih di Ketuai oleh Wakil Bupati PPU daerah bersangkutan, sedangkan Ketua hariannya dijabat oleh Wakapolres. di Kaltim dari 10 Kabupaten/kota baru ada 3 daerah yang memiliki markas BNK yakni  Samarida, Balikpapan dan Bontang hasil penunjukan dari BNNP.

“Oleh karena itu harapan kita kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial saja tetapi ada eksennya, ada dampak positif yang kita berikan kemasyarakat, khususnya desa Bangun Mulya dan pada umumnya seluruh Kabupatern PPU, saya minta hasil kegiatan ini dilaksanakan sebaik baiknya agar benar-benar membrikan manfaat yang besar di tengah masyarakat,” harapnya. (adv/Humas8/DiskominfoPPU)

Hamdam Harapkan Dokter Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat PPU

PENAJAM – Pelaksana Tugas (Plt.)  Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam menghadiri pelantikan Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang digelar di Aula lantai I kantor Bupati PPU, Rabu (11/05/2022). Kepala Dinas Kesehatan (Disnkes) PPU, Dr Jansje Grace Makisurat terpilih dan dilantik sebagai Ketua IDI Kabupaten PPU periode 2022-2025.

Disela-sela pelantikan tersebut, Hamdam mengatakan jika keberadaan organisasi  IDI di Kabupaten PPU diharapkan mampu memberikan kemajuan. Terutama dalam sektor pembangunan yang ada di daerah khususnya dalam bidang kesehatan.

“Organisasi IDI adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih karena berprofesi sebagai dokter. Menjadi seorang dokter juga merupakan tugas mulia yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kami berharap saudara sekalian bisa memanfaatkan profesi ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di kabupaten PPU,“ Terang Hamdam.

Namun, terang Hamdam, kedepannya peran dokter di Kabupaten PPU tentu akan semakin berat. Apalagi setelah ditetapkannya Ibu kota Negara (IKN) Nusantara berada disebagian wilayah kabupaten PPU oleh Presiden Republik Indonesia (RI).

Kehadiran IKN bagi seorang dokter di PPU tentu adalah sebuah peluang besar sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Tinggal peluang dan tantangan tersebut akan dibawa untuk kemajuan atau justru sebaliknya hanya dianggap menjadi persoalan bagi yang bersangkutan.

“Sekali lagi atas nama pribadi maupun pemerintah daerah kabupaten PPU kami menyampaikan selamat atas di lantiknya kepengurusan IDI cabang PPU periode 2022-2025. Semoga organisasi ini dapat terus bersinergis dengan pemerintah daerah dan membawa  kemajuan kearah yang lebih baik di PPU,“ tutupnya.

Sementara itu Ketua IDI PPU terpilih, Jansje Grace Makisurat dalam sambutannya mengatakan IDI yang di bawahinya akan berupaya secara optimal melaksanakan amanah yang diberikan. Dia juga mengharapkan dukungan dan doa kepada seluruh masyarakat PPU agar organisasi IDI yang dipimpinnya menjadi organisasi yang handal dan mampu mengemban visi dari organisasi yang jalankannya.

“Terimakasih kepada bapak bupati yang terus memotifasi organisasi ini agar terus bisa mengambil peran pembangunan khususnya dalam bidang kesehatan di kabupaten PPU, “ ucapnya.

Ditambahkannya bahwa pelantikan IDI saat ini merupakan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) IDI tahun 2019 lalu. Namun setelah pemilihan saat itu kata Grace, harus terhadang oleh adanya pandemi covid 19 saat itu sehingga pelantikan baru dapat dilaksanakan pada saat ini.

“Karena semua dokter di PPU saat itu turun ke lapangan dan bekerja ekstra dalam rangka penanganan covid 19, sehingga pelantikan harus ditunda,“ ungkapnya.

Saat ini terangnya, bahwa di Kabupaten PPU ada sebanyak 90 dokter yang tersebar di selurus Rumah Sakit (RS) maupun klinik-klinik swasta yang ada di Benuo Taka ini. (adv/Humas6/DiskominfoPPU)

Biara CB Piovidentia Dei Pertama di PPU, Hamdam Sampaikan Dukungannya

PENAJAM – Pelaksana Tugas (Plt), Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam memberikan dukungan dan apresiasi terhadap pembangunan  Biara Suster Carolus Borromeus (CB) Providentia Dei yang berada di  Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU.

Perihal ini dikatakan Hamdam disela-sela audiensi bersama jajaran pengurus Biara Suster CB Piovidentia Dei yang digelar dalam rangka rencana pengembangan karya kesehatan dan pendidikan kesehatan yang dikelola oleh perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus di Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk di Kabupaten PPU, Selasa, (10/5) siang.

“Kami atas nama pemerintah daerah sangat mendukung dan mengapresiasi pembangunan Biara Suster CB Piovidentia Dei yang ada di Kecamatan sepaku, Kabupaten PPU ini,” kata Hamdam.

Dia mengatakan bahwa pembangunan biara tersebut merupakan salah satu wujud dukungan masyarakat khususnya umat kristiani dalam mewujudkan visi dan misi daerah yaitu  menuju Kabupaten PPU yang maju, modern dan religius.

Dengan dukungan tersebut tambah Hamdam sesungguhnya bukan pemerintah daerah yang telah memberikan bantuan terhadap pembangunan biara  tersebut, namun sebaliknya justru jajaran  Perhimpunan  Santo Borromeus inilah yang telah membantu pemerintah daerah untuk kemajuan Kabupaten PPU.

“Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak memberikan dukungan terhadap pembangunan biara ini di Kabupaten PPU,” kata Hamdam.

Sementara dalam kesempatan ini Uskup Agung Samarinda, Mgr Yustinus Harjosusanto mengatakan tujuan pembangunan biara diantaranya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten PPU, baik dari sektor keagamaan, pendidikan,  kesehatan dan sebagainya.

Dia mengatakan untuk mewujudkan misi kehadiran pelayanan kesehatan di Kelurahan Maridan,  Kabupaten PPU tersebut, pihaknya selalu mengharapkan  dukungan dari pemerintah Kabupaten PPU.

“Kami berharap dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten PPU tidak pernah berhenti dalam mewujudkan cita-cita kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten PPU kedepannya,” harap dia.

Seperti diketahui biara adalah bangunan atau gugus bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat kerja para  biarawan atau biarawati, baik yang hidup berguyub maupun yang hidup berkhalwat.

Biara Suster CB Piovidentia Dei dibangun pada awal 2021 lalu merupakan yang pertama berada di Kelurahan Maridan, Jabupaten PPU, Kaltim. Direncanakan pembangunan ini juga akan dilengkapi dengan pembangunan pelayanan kesehatan dan klinik, fasilitas pendidikan dan lainnya.

Dalam kesempatan ini Plt. Bupati PPU juga didampingi oleh Ketua Pembina TP PKK Kabupaten PPU, Satryani Sirajuddin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten PPU, Alimuddin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU, Jansce Grace Makiaurat, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (adv/Humas6/*DiskominfoPPU)

Plt Bupati Penajam Paser Utara Ajak Pegawai Jalin Kerja Sama

PENAJAM – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam mengajak seluruh Aparatur Sipil Nagara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab PPU bisa menjalin kerja sama yang baik untuk kemajuan daerah. Karena menurutnya tanpa adanya kerja sama dari seluruh pegawai di lingkup PPU maka akan sulit mewujudkan suatu kemajuan seperti yang diharapkan.

Perihal ini disampaikan Hamdam disela-sela apel perdana sekaligus ramah-tamah yang digelar setelah libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah di lingkup pemkab PPU pada Senin pagi, (9/5) di kantor bupati PPU. Hamdam berharap di tahun 2023 mendatang kondisi keuangan yang menurutnya saat ini sedang tidak baik-baik saja itu dapat kembali stabil.

Dalam kesempatan ini Plt. Bupati PPU, Hamdam juga mengingatkan agar ASN maupun THL di lingkungan Pemkab PPU yang belum menjalankan program Vaksinasi covid 19 baik dosis 1, 2 maupun 3 dari pemerintah agar segera melaksanakan.

“ASN merupakan contoh bagi masyarakat sehingga wajib segera laksanakan vaksinasi lengkap ini bagi mereka yang belum melaksanakan. Sementara untuk THL vaksinasi menjadi salah satu syarat bagi perpanjangan SK di PPU sehingga ini juga harus segera dijalankan,“ jelas Hamdam.

Dia mengatakan hampir satu bulan penuh selama ramadhan dirinya tidak pernah berbuka puasa di kediamannya karena harus kelliling lokasi untuk menyampaikan pentingnya program vaksinasi tersebut kepeda seluruh masyarakat PPU. Dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi secara nasional diharapkan pemberlakuan PPKM di daerah khususnya PPU tidak ada lagi.

“Kita hidup di negara Indonesia sehingga sebagai warga negara sudah harus mengikuti aturan-aturan yang ada disana.  Vaksinasi  merupakan himbauan langsung dari presiden bukan perintah bupati sehingga sama-sama wajib untuk kita sukseskan,“ pinta Hamdam.

Terkait vaksinasi ini Hamdam juga berharap agar tidak ada lagi anggapan negatif terhadap dapak yang ditimbulkan. Vaksinasi lanjutnya telah di fatwakan oleh lembaga negara yang telah mendapat kewenangan secara aturan dan memiliki kapasitas untuk mengeluarkan patwa tersebut bahwa vaksin itu halal sehingga tidak perlu beranggapan halal haram bagi masyarakat.

“Mari kita dukukung dan sukseskan program vaksinasi ini di Kabupaten PPU sebagai bukti kepatuhan kita sebagai masyarakat terhadap pemerintah,“ tutupnya. (adv/Humas6/DiskominfoPPU)

« Previous Page — Next Page »