Jemaah Haji Kloter Pertama Diberangkatkan dari Bandara Sepinggan

BALIKPAPAN – Sebanyak 356 jemaah haji kloter pertama beserta 4 petugas dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), berangkat dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan. Para tamu Allah ini diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia type A330-300 dengan rute Balikpapan – Kualanamu – Jeddah, Rabu (22/6/2022)

General Manager Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Rika Danakusuma mengatakan, pelaksanaan jemaah haji 2022 kali ini dibagi menjadi 8 kloter yang dilaksanakan mulai 22 Juni 2022 hingga 1 Juli 2022 mendatang.

“Pada pemberangkatan calon jemaah haji 2022 ini kami telah menyiapkan jalur khusus guna memudahkan dan mempercepat proses naiknya calon Jemaah Haji ke atas pesawat udara,” sebut Rika.

“Dengan mengedepankan kenyamanan calon jemaah haji, kami juga berfokus pada faktor keamanan. Kami telah melakukan proses clearance di Asrama Haji Balikpapan sehingga setibanya di bandara tidak perlu melakukan scanning lagi,” bebernya.

Selain itu, terkait alur keberangkatan calon jemaah haji sudah dipersiapkan untuk pintu masuk melalui gate perimeter dan langsung posisikan bus di daerah apron. “Sehingga calon jemaah haji hanya memerlukan beberapa menit saja untuk naik ke atas pesawat udara,” lanjut Rika.

Prosedur tersebut akan diterapkan juga kepada 7 kloter berikutnya. Rika berharap semoga koordinasi yang dibangun antara PT Angkasa Pura I dan stakeholder bandara beserta PPIH berjalan dengan baik guna meminimalkan terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Sebagai informasi total calon jemaah haji yang akan berangkat melalui Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sebanyak 2.629 dan Debarkasi Jemaah Haji 1443H/2022 akan dilaksanakan 3 Agustus 2022 sampai 12 Agustus 2022. (*)

Bidannya Sakit-sakitan

Catatan Rizal Effendi

SAYA pernah membaca berita soal bidan dari Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu, Kutai Barat (Kubar). Kejadiannya pertengahan tahun lalu. Sejumlah warga kampung berpenduduk 757 jiwa itu mengancam akan “menyerbu” Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) Kubar lantaran bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu (Pustu) di kampung itu akan dipindahkan ke kampung lain.

“Sudah kurang tenaga perawat, malah tenaga bidan yang ada mau dipindahkan lagi. Kok Diskes tidak ada perhatian dengan warga di sini,” kata Rudi, kepala kampung Muara Beloan mengungkapkan kekecewaannya.

Kepala Diskes Kubar Rita Sinaga menjelaskan, tenaga bidan di Pustu Muara Beloan itu bukan sengaja dipindahkan tanpa sebab, melainkan karena pertimbangan kondisi kesehatan yang bersangkutan sangat tidak memungkinkan.

“Tenaga bidan itu sering sakit-sakitan. Juga hamil kembar (gemeli) lagi. Karena hamil dengan risiko tinggi sehingga harus kita pindahkan. Tolong masyarakat bersabar, kita tengah menyiapkan tenaga penggantinya secepat mungkin,” begitu kata Rita.

Saya belum pernah ke Muara Beloan, walau pernah singgah di Muara Pahu-nya. Tapi saya yakin bidan penggantinya sudah datang. Memang persoalan bidan sebagai tenaga kesehatan yang dibutuhkan ibu hamil berkembang terus, meski Pemerintah terus berupaya menangani masalah ini secara serius dari tahun ke tahun.

Soal bidan itu berkutat mulai jumlahnya yang kurang, penyebarannya yang tidak merata, kualitasnya yang belum memadai sampai soal kesejahteraannya yang belum menjanjikan. Ditambah lagi soal regulasi, yang terkadang belum menguntungkan profesi bidan.

Di Kaltim soal pemerataan populasi bidan sangat dirasakan. Itu diakui oleh Hj Encik Widyani Sjaraddin, SKM, MQIH, ketua Majelis Pembina Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kaltim. “Berapa kebutuhan bidan di

daerah ini masih dihitung oleh tim Dinkes provinsi, tapi penyebarannya memang tidak merata. Hanya numpuk di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, dan Bontang,” kata Encik Widyani, yang sebelumnya menjabat ketua IBI Kaltim selama 3 periode.

Jumlah bidan di Kaltim tercatat sekitar 4.692 orang. Jumlah ini setiap tahun terus bertambah menyusul diwisudanya bidan-bidan baru dari akademi bidan dan sekolah tinggi kesehatan jurusan kebidanan, yang ada di Samarinda dan Balikpapan.

Encik juga memuji perhatian Pemerintah Provinsi terhadap kemajuan kualitas bidan di daerah ini cukup baik di antaranya melalui program pemberian beasiswa. Bidan yang berijazah D1 mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang D2 dan D3. Bahkan yang D3 juga mendapat beasiswa agar menjadi sarjana.

Hari Jumat besok, 24 Juni 2022 adalah Hari Bidan Nasional. Tanggal ini ditetapkan Pemerintah karena bertepatan dengan hari lahirnya IBI. Organisasi ini dicetuskan dalam konferensi bidan pertama di Jakarta, 24 Juni 1951 atau 71 tahun silam. Selain Hari Bidan Nasional, ada juga Hari Bidan Internasional. Tapi peringatannya yang dilaksanakan oleh International Confederation of Midwives (ICM) sudah lewat, 5 Mei lalu.

Tema peringatan Hari Bidan Nasional tahun ini sangat menyentuh. “Bidan Siaga Setiap Saat, Melayani dengan Sepenuh Hati.” Pernyataan yang tulus dari pengabdian seorang bidan terutama dalam menangani ibu yang akan melahirkan.

Bidan siaga setiap saat semakin memungkinkan karena faktor teknologi komunikasi semakin canggih dan mudah. Melalui HP, bidan mudah dipanggil seketika. Selain itu, bidannya semakin banyak. Akan tetapi di lapangan, masih sering kita temukan kasus-kasus melahirkan yang tidak didampingi bidan. Bisa karena faktor jarak kediaman, ada faktor motif tertentu atau karena ketidaktahuan ibu hamil akan tanda-tanda kelahiran.

Akhir tahun lalu misalnya di Balikpapan, Lisnawati terpaksa melahirkan di dalam mobil ketika Puskesmas Kariangau meminta suaminya, Saniatun membawa sang istri ke RSKD. Kejadian itu tengah malam di saat dokter jaga tidak ada. Syukurlah proses kelahiran alami itu berjalan lancar. Ibu dan anak selamat.

Perlu kita ketahui, tugas seorang bidan sebenarnya cukup banyak. Tidak hanya saat hamil, melahirkan dan masa nifas saja. Setidaknya ada 5 tugas bidan. Mulai dari memberikan pelayanan kesehatan pada ibu, pada bayi dan anak, lalu memberi penyuluhan soal kesehatan organ reproduksi pada perempuan dan keluarga, melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hingga melaksanakan tugas dalam keadaan terbatas tertentu.

Menurut UU No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan.

Jadi di Indonesia, bidan merupakan profesi eksklusif yang hanya boleh disandang oleh perempuan saja. Tapi di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, tenaga bidan ada juga dari kaum pria. Seperti juga dokter kandungan, yang banyak dilakoni dokter pria.

Profesi bidan mulai dulu sudah dikenal dan memang sangat dibutuhkan masyarakat. Cuma karena dulu belum ada bidan profesional yang berpendidikan dari bangku sekolah, maka yang dikenal adalah bidan

kampung atau dukun bayi. Di beberapa pelosok terpencil masih ada beroperasi bidan kampung termasuk di Kaltim. Umumnya sudah berusia lanjut. Memang tidak berpendidikan formal, modalnya hanya pengalaman.

Sejalan dengan perkembangan zaman, dan untuk menekan angka kematian kelahiran, Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah bidan berpendidikan. Bahkan dalam UU Kebidanan, kualifikasi bidan lebih ditingkatkan lagi. “Paling lambat tahun 2026, bidan-bidan praktik mandiri harus memiliki sertifikasi pendidikan profesi, kalau tidak praktiknya akan ditutup,” kata Ketua I Pengurus Pusat IBI, Nunik Endang Sunarsih.

Saya pernah mencatat data angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan masih tergolong tinggi di Indonesia. Sekitar 228 orang per 100.000 kelahiran hidup. Sementara sasaran Millennium Development Goals (MDGs), ditetapkan 103 per 100.000. Padahal ada sekitar 4,8 juta kelahiran baru setiap tahunnya di Indonesia.

Penyebab kematian ibu melahirkan di Indonesia di antaranya masalah pendarahan yang mencapai 42%, ekslampsia (kejang selama kehamilan atau sesaat setelah melahirkan) 13%, komplikasi abortus 11%, infeksi 10% dan persalinan lama 9%.

Untuk menurunkan AKI, Pemerintah berusaha melakukan perbaikan fasilitas kesehatan, pengurangan dalam jumlah persalinan di rumah dan persalinan ditolong oleh penolong yang tidak terlatih, perluasan program KB termasuk juga pengembangan keterampilan kebidanan.

Seseorang yang menjalankan profesi kebidanan minimal mengantongi ijazah Diploma 3 (D3) Kebidanan. Jika dia ingin bekerja secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan maka wajib mempunyai Surat Izin Kerja Bidan (SKIB). Jika ingin menyelenggarakan praktik mandiri, maka dia harus mengantongi Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). SKIB dan SIPB dikeluarkan oleh kantor dinas kesehatan setempat.

Ketua IBI Pusat Dr Emi Nurjasmi, M.Kes mengakui tugas dan tantangan 300 ribu bidan yang ada di Indonesia pada saat ini adalah menurunkan angka kematian ibu dan balita dengan target 183 per 100 ribu kelahiran hidup. Lebih-lebih pada masa pandemi lalu.

Karena itu, dia minta seluruh bidan yang bertugas di mana saja untuk terus meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan, sehingga penanganan ibu dan anak yang melahirkan bisa dilakukan semaksimal mungkin.

Banyak cerita soal profesi bidan. Ada yang berkaitan dengan tugasnya, ada juga yang urusan pribadi. Enam tahun lalu ada bidan cantik di RSKD yang menghilang sepulang dinas malam. Yang melaporkan suaminya sendiri. Tapi belakangan diketahui dia kabur karena tidak tahan atas perlakuan suaminya, yang diduga melakukan KDRT.

Malam tadi saya mencoba menghubungi seorang bidan mandiri Hj Susiawati, S.ST, yang beralamat di Batu Ampar, Balikpapan Utara. Saya mendapatkan alamatnya di Google. Ketika saya perkenalkan nama saya Rizal Effendi, dia menjawabnya agak ketus. “Dari mana ya dapat nomor HP saya,” katanya langsung menutup HP-nya. Padahal saya mau bertanya tentang suka-dukanya menjalani profesi bidan mandiri. Saya jadi bingung, kalau ada bidan seperti itu, bagaimana bisa melayani sepenuh hati. Selamat Hari Bidan Nasional.@@@@@

Pelantikan JPT Bisa Perlancar Program Pemerintah

 

SANGATTA– Dilantiknya empat Jabatan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemkab Kutim beberapa hari lalu, diharapkan mampu memperlancar program pemerintah ke depan.

Penilaian itu diutarakan Wakil Ketua 2 DPRD Kutim Arfan, Rabu (22/6/2022). Menurut Arfan, dengan dilantiknya sebagian Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bisa menjalankan tugas dengan baik, terutama dalam membahas program tahun 2023 yang sebentar lagi akan dimulai,” kata politisi Nasdem ini.

Terkait masih adanya OPD yang masih kosong dan dijabat Plt, Arfan meminta kepada Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Jika sudah terisi, tentunya sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku, semua OPD bisa mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai RPJMD serta visi maupun misi bupati dan wakil bupati.

“Sebentar lagi kita akan membahas program untuk tahun 2023. Jika pejabatnya sudah dilantik secara definitif, dapat dengan mudah proses pembahasannya lancar, sesuai  tupoksi di OPD masing-masing,“ ucap Arfan.

Selain itu tambah Arfan, apabila semua OPD sudah ada pejabat definitif, otomatis penyerapan anggaran di instansi tersebut bisa dilakukan secara maksimal. (adv)

NPCI Kabupaten Malang Akan Gelar Malang Paragame Eksebisi

MALANG  – Pengurus NPCI (National Paralympic Comettee indonesia) Kabupaten Malang akan menggelar Malang Paragame Eksebisi ( MPE ), 17 dan 24 Juli 2022. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di hotel Tugu Malang, Rabu ( 22/6/2022).

Ketua NPCI Kabupaten Malang, Yulian Agung Effrata mengatakan NPCI sebagai lembaga resmi (semacam KONI)  pembina atlet disabilitas berupaya menggali potensi atlit di Kabupaten Malang. Oleh karena event MPE merupakan event awal di pengurusan NPCI yang baru lahir 19 Januari 2021.

Agung menyebutkan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang, berdasarkan data di Dinas Sosial Kabupaten Malang mencapai 13.336 jiwa.

“Ini merupakan potensi atlet yang luar biasa dimiliki Kabupaten Malang,” tegas Agung .

Berdasarkan demografì wilayah, kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatqn, 12 kelurahan, 378 desa. Ditambah lagi 12 unit, sekokah luar biasa ( SLB) yang letaknya. Langkah yang dilakukan dengan memperbanyak sosialisasi tentang keberadaan NPCI sebagai wadah yang mempunyai misi mengembangkan atlet disabilitas di Kabupaten Malang.

Salah satu program dengan menyelenggarakan Malang Paragame Eksebisi ( MPE ), NPCI dengan merangkul semua pihak untuk peduli dengan potensi atlet difabel di kabupaten Malang.

Diakui, gelaran MPE terbilang nekat, karena anggaran sangat minim, sementara kebutuhan lomba cukup besar.

“Untuk sosialisasi saja sudah menyedot anggaran yang lumayan besar, ” ujar Agung.

Kendati anggaran minim NPCI tetap menggelar event besar, menurut Agung NPCI sebagai wadah yang membina atlet disabilitas memiliki regulasi sebagai sarana menggali dan membina atlet, tanpa regulasi sulit untuk membuat tolok ukur.

“Seorang atlet dikatakan berprestasi atau tidak.Tanpa turnamen bagaimana menjelaskan seseorang atlet itu sudah memenuhi standar kualitas atau tidak,” papar Agung.

Langkah yang dilakukan dengan minimnya anggaran,NPCI menggandeng pihak swasta. Diungkapkan, pelaksanaan Malang Paragame Eksebisi ( MPE ) dilaksanakan dalam 2 kegiatan yakni tanggal 17 Juli 2022 cabang olahraga yang dilombakan yakni atletik, lari, tolak peluru dan lempar cakram dan lembing di pusatkan di Stadion kanjuruhan Kepanjen Malang,yang akan diikuti penyandang tuna daksa, tuna rungu dan Tuna grahita

Pada tanggal 24 Juli 2022  Cabang Olahraga yang dilombakan yakni  renang di pusatkan kolam renang di Wonderline yang ada di Pakis. Untuk kelompok umur 7 -12 tahun dan kelompok 13 tahun lebih ( umum).

Wakil ketua NPCI Kabupaten Malang Nur Imam menjelaskan  dalam peparnas Papua 2021 lalu, Kabupaten Malang peraih medali atas nama Provinsi Jawa Timur.

Disebutkan Kabupaten Malang memproleh tiga medali dari cabang olahraga renang dan bulutangkis dengan 1 emas 2 perak.

“Prestasi ini merupakan sebagai tonggak awal olahraga disabilitas di Kabupaten Malang,” ucap Nur Imam.

Sementara itu  Dinas Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Malang yang wakili Kabid Prestasi Sigit mengungkapkan, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) yang telah terbentuk di Kab. Malang adalah alat untuk menjaring atlet Olahraga Difabel di Kabupaten Malang.

Organisasi ini yang berdedikasi untuk mewadahi para atlet difabel yang mempunyai banyak keistimewaan. Sebelum terbentuk NPCI, sebenarnya sudah ada organisasi yang menaungi para atlet difabel yaitu Yayasan Olahraga Penyandang Cacat (YPOC) yang kemudian berubah menjadi Badan Olahraga Penyandang Cacat (BPOC). Sebelum tahun 2015, NPCI masih menjadi cabang olahraga di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Namun setelah diadakannya rapat nasional luar biasa pada tahun 2015 dengan persetujuan dari Kemenkumham dan Kemenpora, maka NPCI resmi berpisah dengan KONI. Sehingga saat ini NPCI tingkatannya sejajar dengan KONI,” papar Sigit Yunianto

Karena itu, sekarang kegiatan NPCI juga mendapat pendanaan resmi dari pemerintah pusat. Tugas utama dari NPCI sendiri adalah sebagai wadah keolahragaan penyandang disabilitas untuk membentuk kepribadian dan berperan serta dalam pembangunan nasional melalui kegiatan olahraga.

Disporapar Kabupaten Malang juga menjadi mitra yang turut menaungi, membina, dan memberi anggaran dana terhadap event yang dilakukan oleh NPCI.

“Disporata Kabupaten Malang membantu anggaran namun masih relatih kecil hanya Rp250 Juta,” jelas Sigit. (buang supeno)

Persemaian Mentawir Bentuk Keseriusan Pemerintah Menata Lingkungan

PENAJAM – Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Timur dengan meninjau Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu, 22 Juni 2022. Presiden turut mengundang sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa nasional dan daerah dalam peninjauan tersebut.

Menurut Kepala Negara, pembangunan Persemaian Mentawir merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menata lingkungan, utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu aja yang harus digarisbawahi,” ujar Presiden saat berdiskusi dengan para pemred.

Dalam pembangunan IKN, Presiden menargetkan komposisi alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen. Hal tersebut, kata Presiden, sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan atau forest city.

Presiden mengatakan bahwa lingkungan menjadi perhatian penting saat ini karena ke depan masalah lingkungan akan terus dikejar. Menurut Presiden, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah akan menunjukkan keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.

“Kita tunjukkan niat benar kita itu ya ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru, dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kayak apa,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan target pemerintah untuk membangun 30 persemaian lain seperti Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor. Pembangunan tersebut rencananya akan difokuskan pada wilayah dengan industri pertambangan yang banyak.

“Enggak, enggak yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatra, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit,” kata Presiden.

Turut hadir dalam penininjauan tersebut yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadali, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. (set/adv/diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »