Wakil Gubernur dan Bupati Tabuh Gimar, Tandai Pembukaan TIFAF 2022

TENGGARONG – Tenggarong Internasional Folk Arts Festival (TIFAF) atau Festival Seni Nusantara Untuk Dunia kembali digelar oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pariwisata setempat. Sebelumnya. Penyelenggaraan TIFAF sempat vaku selama dua akibat pandemi Covid-19,

Pembukaan TIFAF digelar ditandai dengan menabuh gimar yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Sultan Adji Muhammad Arifin, Kepala Dinas Pariwisata Bangka Belitung, perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta perwakilan CIOFF (Council of International Organizations Folklore Festivals and Folk Arts)di Taman Kota Raja Tenggarong, Rabu (20/7/2022) malam,

Hadi Mulyadi mengapresiasi gelaran seni budaya yang mengangkat dan memperkenalkan khasanah budaya lokal dari seluruh kecamatan di Kutai Kartanegara secara nasional dan internasional. Termasuk melibatkan penampilan seni budaya dari 8 provinsi dan 6 negara.

Hadi Mulyadi bangga dan bersyukur TIFAF bisa kembali digelar. Ia berharap acara ini diadakan setiap tahun dengam melibatkan kabupaten/kota di Kalimantan Timur,” kata Hadi Mulyadi.

Hadi Mulyadi mengungkapkan TIFAF menjadi sebuah kebanggaan bagi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, karena selain menjadi ajang promosi juga sebagai upaya melestarikan seni dan budaya khas daerah.

“Seiring dengan ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) maka TIFAF dapat membawa Kalimantan Timur lebih dikenal dengan keberagaman seni budaya lokalnya. Ini sebuah kebanggaan bagi kita semua,” ungkap Hadi.

TIFAF 2022 ini pun mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salehuddin Uno, dalam rekaman sambutannya yang diputarkan di hadapan tamu undangan, peserta TIFAF serta masyarakat yang hadir langsung  di Taman Kota Raja Tenggarong, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengapresiasi pagelaran TIFAF yang meski sempat vakum selama dua tahun, tetapi mendapat sambutan hangat dan antusias baik dari peserta yang berasal dari Kutai Kartanegara, kabupaten/kota se-Kaltim, 11 provinsi di Indonesia dan enam negara anggota CIOFF.

“Saya apresiasi pelaksanaan TIFAF 2022 yang telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN). Ini merupakan tonggak kebangkitan pariwisata Kutai Kartanegara pascapandemi Covid-19. Semoga acara berjalan lancar dan sukses,” ucap Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan bahwa gelaran TIFAF 2022 merupakan ajang memperkenalkan sejarah, budaya dan tradisi masyarakat Kutai Kartanegara kepada dunia.

“TIFAF ini juga untuk melestarikan seni dan budaya asli Kutai. Jadi mari kita semua sukseskan pelaksanaan TIFAF 2022 di Tenggarong,” ajaknya.

TIFAF berlangsung pada 20-24 Juli 2022 yang digelar di empat lokasi berbeda, yakni Taman Kota Raja Tenggarong, Amphitheater bawah jembatan Kutai Kartanegara, lapangan parkir Stadion Rondong Demang dan di lapangan basket Kelurahan Timbau, Tenggarong. (sam)

Makmur Sebut Pangdam Punya Tugas Berat Pengamanan Pembangunan IKN

BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menaruh harapan besar Panglima Kodam (Pangdam) VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo dapat melanjutkan apa yang telah dilakukan Mayjen TNI Teguh Rumekso selama menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman delapan bulan sebelumnya

“Kaltim saat ini punya beban yang cukup berat, terutama dalam rangka pengamanan pembangunan IKN. Ini merupakan tantangan dan tugas berat Pangdam VI Mulaawarman,” ujar Makmur saat menghadiri acara pisah sambut Pangdam VI/Mulawarman dari Mayjen TNI Teguh Rumekso kepada Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Syukuran HUT ke 64 Kodam VI/Mulawarman, di Aula Makodam VI/Mulawarman, Rabu (20/7/2022).

Menurutnya wilayah Kaltim terbilang luas, ditambah Kodam VI/Mulawarman masih membawahi Kaltara, sehingga tanggung jawab dan tantangan yang diemban cukup besar. Sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat Kaltim dan Kaltara masih banyak yang belum terjangkau, baik dari segi infrastruktur maupun transporatasi, bahkan kesejahteraan masih terbilang memprihatinkan.

“Kehadiran TNI Bukan saja untuk mengamankan NKRI, tetapi harapan kita peran TNI-Polri, terutama TNI dapat memberikan efek positif dalam aspek sosial juga,” katanya.

Sementara itu, Mayjen TNI Tri Budi Utomo berharap kehadirannya bisa memberikan kontribusi bagi negara khususnya setelah Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Kodam VI/Mulawarman dan memastikan berjalan.

“Mudah-mudahan saya juga dapat memberikan kontribusi seperti yang telah beliau (Teguh Pudjo Rumekso) berikan kepada Kodam VI Mulawarman ini,” ujarnya.

Dengan demikian situasi dan kondisi baik itu di jajaran Kodam VI/Mulawarman hingga ke perbatasan dan sampai terbentuknya Ibu Kota Nusantara semua dapat berjalan aman dan lancar.

Tugas utama Kodam VI Mulawarman memastikan pembangunan IKN berjalan lancar. Hal itu sesuai dengan instruksi Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Tugas pokok Kodam VI Mulawarman selalu tegak lurus kepada pemerintah dan pada saat ini pemerintah menekankan agar IKN Nusantara harus bisa dilaksanakandan di impelemntasikan,” ucapnya. (ADV/ARF)

Banggar DPRD Kaltim Ingatkan Pemkab Kutim Maksimal Serap Bankeu Provinsi

SANGATTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim mengingatkan Pemkab Kutai Timur (Kutim) agar memaksimalkan serapan pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim tahun anggaran 2022.

“Kita mengingatkan kepada Pemkab Kutim untuk dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan Bankeu Pemerintah Provinsi Kaltim pada tahun Anggaran 2022. Mengingat Pemkab Kutim merupakan salah satu daerah yang serapan bantuan keuangannya rendah pada tahun anggaran 2021 lalu,” seru Agus Aras selaku pimpinan rombongan Banggar saat melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Pemkab Kutim, di Lantai II Ruang Arau Kantor Bupati Kutim di Kompleks Perkantoran No. 1 Bukit Pelangi Sangata, Kamis (21/7/2022).

Dikatakan, bankeu Kabupaten Kutim tahun anggaran 2021 yang teralokasi Rp112 miliar namun hanya terserap sebesar Rp73 miliar atau sebesar 65 persen, sehingga banyak usulan kegiatan pembangunan masyarakat pada tahun lalu tidak terlaksana.

“Hal ini tidak boleh terjadi lagi pada tahun anggaran 2022,” tambahnya.

Banggar juga meminta Pemerintah Kabupaten untuk dapat segera menyelesaikan proses pembuatan DPA Bankeu sehingga Pemerintah Provinsi Kaltim dapat melakukan transfer tahap 1 kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Pergub 49 tahun 2020.

Sementara Anggota Banggar DPRD  Harun Al Rasyid menambahkan, Banggar DPRD meminta agar Pemerintah Daerah dapat mencermati kegiatan tender yang dimenangkan penawaran terendah.

“Diperoleh informasi banyak kegiatan tender, nilai penawaran lebih rendah sampai 30 persen dari pagu dimenangkan dalam proses tender. Tentunya hal ini perlu dicermati lagi, jangan sampai hal ini mempengaruhi dari pada kualitas pekerjaan yang dihasilkan nantinya,” ujar Harun Al Rasyid.

Sementara itu, Pemerintah Kutim menyampaikan pada saat ini dalam penyelesaian DPA Bankeu tahun 2022 . Selain itu banyak program usulan kegiatan yang nilainya kurang dari Rp 2,5 miliar, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

“Seluruh kegiatan Bankeu tahun 2022 sudah kami siapkan, dilaksanakan proses tender, tentunya pada tahun ini kami akan berkerja maksimal agar pelaksanaan Bankeu tahun ini lebih baik lagi dari pada tahun sebelumnya,” kata Fauzan yang di aminin oleh TAPD Kutim lainnya.

Banggar DPRD Kaltim melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam rangka membahas Bankeu Provinsi Kaltim ke Pemerintah Kabupaten Kutim pada tahun anggaran 2022.

Dalam kunjungan tersebut, anggota Banggar terdiri dari Agus Aras, Harun Al Rasyid, Nasiruddin dan Ismail. Kunjungan diterima TAPD Kutim yaitu Plt. Asisten II Fauzan serta dihadiri Kepala Bappeda Noviary, Kepala Itwil M. Hamdan dan tim TAPD lainnya.(ADV/AM)

Pemkab Kutim Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Terhadap KUA-PPAS 2023

SANGATTA–  Wakil Bupati Kasmidi Bulang  mewakili Pemkab Kutim menyampaikan  Tanggapan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan Mengenai Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna ke-22 DPRD di ruang sidang utama, Kamis  (21/7/2022) sore dan dihadiri 20 anggota dewan.

Diawal tanggapannya,Wakil Bupati Kasmidi Bulang  mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kutim yang telah menelaah nota penjelasan KUA- PPAS tahun anggaran 2023 dan memberikan pandangan berupa saran, himbauan serta masukan demi terwujudnya kebijakan anggaran yang efektif, efisien dan dapat melayani kepentingan masyarakat.

Secara berturut-turut dimulai dari tanggapan Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi PPPPPP terkait proyeksi surplus pembiayaan sebesar Rp 483,5 miliar dengan rincian,  penerimaan pembiayaan sebesar Rp 500 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 16,5 miliar.

“Jika penerimaan pembiayaan sebesar Rp 500 miliar disetujui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan maka anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar masyarakatmasyarakat yang lebih berkualitas, “jelasnya.

Berikutnya tanggapan Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi Golkar. Pemkab Kutim tetap komitmen memprioritaskan urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat undang-undang yakni 20 persen dari total APBD bagi sektor pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

Kemudian tanggapan Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi Nasdem. Pemkab Kutim sependapat dengan Fraksi Nasdem terkait penyusunan rencana KUA-PPAS harus sinergi dengan program provinsi maupun pusat.

“Dalam penyusunan rencana KUA-PPAS, Pemkab Kutim tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahDaerah dengan mengaju dukungan prioritas program provinsi maupun pusat, ” ujarnya.

Selanjutnya, tanggapan Pemkab Kutim terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat. Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 terdapat enam prioritas pembangunan Kutim dua diantaranya adalah peningkatan infrastruktur dan penguatan teknologi informasi daerah dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Pemkab Kutim merencanakan mengalokasikan anggaran infrastruktur minimalsebesar 25 persenpersen terutama membiayai fasilitas publik. Pemkab Kutim juga menganggrkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berikutnya jawaban Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi lebih meningkat dari pada tahun sebelumnya dengan alasan telah melandainya COVID-19 serta optimisme pemerintah pusat terkait situasi ekonomi makro.

“Optimalisasi pendapatan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terus didorong semaksimal mungkin dengan penerapan transformasi teknologi diyakini mendukung pertumbuhan ekonomi Kutim kedepan,” terangnya.

Terhadap pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Pemkab Kutim sependapat dengan Fraksi KIR yang menekankan penguatan ketahanan ekonomi dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara stabil, berkualitas dan berkeadilan.

“Pemkab Kutim akan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, penguatan UMKM, pengembangan SDM, pemerataan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, ” ujarnya.

Terakhir penjelasan pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB). Pemkab Kutim terus berupaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tercapai kabupaten yang lebih mandiri dan berdaya saing di luar sektor yang menjadi primadona yakni pertambangan dan perkebunan.

“Pemkab Kutim akan terus mengurangi ketergantungan pendapatan dari sektor pertambangan dengan menggali sektor potensial lainnya seperti pertanian, perikanan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif,  ungkapnya. (adv)

Wali Kota Batu Tandatangani NPHD non Tahapan Pemilu

BATU – Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Non Tahapan Pemilu bersama Ketua KPU Kota Batu dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, di Ruang Rapat Utama Balaikota Among Tani Kota Batu, Kamis (21/7).

Kepala Bakesbangpol, Ahmad Dahlan menerangkan, hibah Daerah tersebut berbentuk anggaran sebesar Rp1 miliar untuk KPU Kota Batu dan Rp599,8 juta untuk BAWASLU Kota Batu.

Dahlan menjelaskan, hibah tersebut diharapkan bisa meningkatkan peran KPU dan BAWASLU dalam mensukseskan Pemilu Serentak 2024.

Ketua KPU Kota Batu, Mardiono, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas penandatanganan NPHD Non Tahapan Pemilu ini. Sesuai peruntukannya, NPHD Non Pemilu akan dipergunakan sebagai belanja modal perlengkapan kantor.

“Semoga anggaran ini mampu untuk mencukupi sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran kinerja KPU Kota Batu ” ujarnya.

Sementara itu Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Timur, Sapni Syahril, menambahkan tentang perlunya dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Batu di Bawaslu. Dukungan ASN dari Pemerintah Kota Batu ini penting agar nantinya Bawaslu Kota Batu bisa secepatnya menjadi satuan kerja (Satker) yang mandiri.

Wali Kota Batu, berharap agar dana hibah ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya agar KPU bisa bekerja dengan optimal, efektif, dan efisien. Dengan begitu, dana tersebut bisa membuat kinerja KPU maupun BAWASLU Kota Batu bisa optimal dan melayani masyarakat dengan baik.

Ia juga mengingatkan tim anggaran bisa memfasilitasi masukan dan proposal yang diberikan kepada Pemkot Batu. Proposal dan masukan tersebut akan diteruskan ke Badan Anggaran DPRD sehingga  pembahasan di DPRD berjalan lancar.

“Insya Allah, dengan komunikasi yang baik maka sinergi dan semuanya akan berjalan dengan baik,” tutup Dewanti. (buang supeno)

 

« Previous Page — Next Page »