PKBI Sosialisasikan Program Pulih Bersama pada kelompok Margin dan Renta

SAMARINDA – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) wilayah Kalimantan Timur melakukan pertemuan program pulih bersama stack holder dan berbagai instansi seperti puskesmas, program penjangkauan Pekerja Seks Perempuan (PSP) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Program pulih bersama merupakan program yang merespon dampak Covid 19 yang dirasakan selama 2 tahun.

Program ini merupakan dukungan dari Kementrian Australia yang mengcouver layanan kesehatan bagi kelompok marginal dan rentan yang terdampak covid 19.

Dikatakan Direktur PKBI Kaltim Asmuran Gautama, program ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat dalam memahami bagaimana kita dapat berdampingan dengan virus covid.

“Pelayanan pendampingan bagi masyarakat yang terdampak covid dan pelayanan akses kesehatan,” ungkapnya di PKBI Kaltim, Senin (25/7/2022)

Asmuran menambahkan, kegiatan penanggulangan dampak covid juga menjadi bagian program kerja yang ada dalam pemerintahan. Namun berbeda dengan yang laib, PKBI lebih mengarahkankepada kelompok Marginal dan Rentan yang terdampak Covid. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyusunan strategi dalam peningkatan pencapaian  terkait program pulih bersama.

Sementara Rhudiansyah Noor Rhasya selaku ketua Tim Leader Program Pulih bersama mengatakan kegiatan ini memiliki kelompok sasaran pulih bersama yang variatif. Kelompok margina, kelompok renta, dan cakupan layanan yang ada di puskesmas.

“Sehingga terjalin kolaborasi dengan kegiatan kedepan yang dapat dimasukan dan saran yang dapat diimplementasikan bersama terkai program pulih bersama,” katanya.

Rhudiansyah juga menyampaikan kegiatan ini juga mengakomodir pelayanan reproduksi, dan layanan kesehatan gratis seperti SWAB anti gen, PCR, Vaksin Covid, paket pengobatan covid 19 dan pembagian penambah darah bagi remaja dan ibu hamil.

“Kami juga menyediakan psikolog yang berkaitan dengan dampaik covid dari sisi skologis yang ada di klinik PKBI Kaltim,” katanya.

Dijelaskannya, dokter, perawat dan tenaga medis lainnya juga siap dalam program yangi berfokus pada dampak covid dan reproduksi. Harapannya dapat membentu pemerintah penanganan covid dalam meningkatkan vasinasi dan pelayanan kesehatan covid dan reproduksi.(Ria)

Kesbangpol Kaltim Ajak Masyarakat Berperan Tangani Konflik Sosial

SAMARINDA – Meningkatnya suhu politik menjelang Pilkada kerap kali memunculkan konflik sosial di daerah. Karenanya perlu persepsi yang sama untuk menyatukan langkah dan koordinasi yang baik dari berbagi pihak dengan seluruh lapisan masyarakat.

“Sehingga Kaltim terhindar dari konflik sosial dan mampu menciptakan kerukunan dan perdamaian,” kata Kepala Badan Kesejateraan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kaltim Sufian Agus pada Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (26/7/2022).

Rakor yang dihadiri unsur aparatur Kesbangpol kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama serta tokoh masyarakat ini mengusung tema mengoptimalkan sinergitas dalam meningkatkan efektivitas penanganan gangguan konflik sosial dalam bentuk deteksi dini dan pencegahan dini.

Dikatakan Sofian, pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penanganan konflik guna menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan Nasional. Karenanya perlu kewaspadaan daerah dengan berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional

“Upaya antisipasi secara dini dapat dilakukan, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban di Kaltim,” tambahnya.

Sufian agus juga berharap, pelaksanaan rakor deteksi dini dapat membantu terjalinnya koordinasi serta persamaan persepsi dalam pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi yang mengarah pada konflik sosial.

Sementara ketua panitia Rakor Hadssa mengatakan,pemahaman terhadap penyelesaian konflik diperlukan adanya upaya dari pemerintah secara terus menerus. Sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik.

“Melalui momentum ini, kami berharap dapat mewujudkan keamanan persepsi serta terjalin hubungan yang harmonis,” ungkapnya.

Dengan adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi ketertiban dan pengamanan secara dini di wilayah Kaltim. (Ria)

Gubernur Kaltim Serahkan Bus Operasional Sekolah

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyerahkan dua bus operasional sekolah SMA Negeri 10 Samarinda Jalan PM Noor Samarinda, Selasa (26/7/2022)

Sebelumnya, Pemrov Kaltim telah menyerahkan tujuh unit mobil untuk operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Kabupaten/Kota.

Isran beharap bus tersebut dapat digunakan sebagai penunjang operasional sekolah dan mempermudah kegiatan.

“Bus ini dipilih karena dapat menampung banyak orang, dari segi keamanan lebih baik dari motor roda dua,” ungkapnya.

Dikatakan Isran, pada tahun 2021 Pemprov Kaltim juga pernah mendapatkan bantuan empat unit bus sekolah dari Kementerian Perhubungan melalui program unggulan Direktorat Jendral Perhubungan. Program ini sebagai upaya menekan angka kecelakaan usia pelajar.  Kementerian Perhubungan mencatat angka kecelakaan yang melibatkan pelajar di usia 14 tahun ke bawah mencapai angka 11,68 persen. Usia 15 hingga 39 tahun mencapai 56 persen.

“Dengan adanya bus, mampu memberikan keselamatan bagi pelajar saat ke sekolah,” ujar Isran

Isran juga mengingatkan, sekolah harus memahami tentang konsekuensi biaya operasional serta pemelilharaan yang harus diperhatikan masing-masing sekolah. Menjaga aset pemerintah serta digunakan sesuai dengan kepentingan operasional pendidikan.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi mengapresiasi bantuan bus sekolah untuk SMA Negeri 10 Samarinda.  Dengan adanya sarana transportasi yang disiapkan dapat memudahkan murid menuju sekolah. Setelah masa pandemi Covid-19 siswa sudah kembali melakukan proses belajar tatap muka.

“Diharapkan bus sekolah dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dengan prioritas mengantar jemput anak sekolah,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Isran didampingi Kadisdikmenyerahkan secara simboli mobil Hilux kepada Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 dan 3, sekaligus penyerahan surat persetujuan alih fungsi Education Centre kepada Kepala SMA 10 Samarinda.(Ria)

Undang Organisasi Wanita untuk Beri Masukan Raperda PP

SANGATTA– Guna menambah khasanah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Perlindungan Perempuan (PP) yang saat ini sedang dibahas di legislatif, Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar mengundang organisasi wanita/pemerhati perempuan. Kegiatan itu dihelat di ruang hearing lembaga legislatif 21 Juli lalu.

“Kita sengaja mengunang organisasi kaum perempuan untuk meminta masukan, sehingga saat Raperda PP itu disahkan, memuat banyak hal terkait perlindungan terhadap kaum hawa,” kata Asti Mazar, Selasa (26/7/2022).

Dijelaskan, sebelum Raperda itu disahkan, DPRD memang sengaja meminta masukan dari berbagai pihak. Termasuk kaum perempuan yang memiliki kaitan erat terhadap Raperda yang saat ini lagi dibahas di lembaga legislatif kawasan Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kaltim itu.

“Ini salah satu bentuk keseriusan kami (DPRD) terhadap Reperda ini (PP). Makanya kami undang organisasi wanita Kabupaten,” terang politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, dengan digulirkannya Raperda PP diharapkan mampu meberikan manfaat secara baik khususnya bagi kaum perempuan. Terutama bisa terhindar dari segala bentuk kekerasan yang masih sering diterima oleh kaum hawa tersebut.

“Pembahasan di internal terus kami kebut. Termasuk hal-hal tingkat paling dasar, dengan harapan bisa memberikan payung hukum bagi kaum perempuan,“ jelasnya.

Menurutnya, Raperda PP merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dan DPRD sebagai lembaga legislasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Regulasi itu nantinya diharapkan sebagai upaya pencegahan dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.

“Perda ini sudah banyak dinanti. Ke depan jika sudah sahkan (Perda), harapan kami angka kekerasan di Kutim bisa secara bertahap berkurang,“ harap Asti. (adv)

Ketua DPRD Berharap DAD Jaga Adat dan lestarikan Budaya

SANGATTA – Pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kutim memperoeh perhatian berbagai pihak. Termasuk Ketua DPRD Kutim Joni yang saat dilantik turut serta hadir menyaksikan prosesi pelantikan.

“Saya turut bangga dengan dilantiknya 62 pengurus DAD Kutim pereiode 2022-2027. Kepada pengurus, saya berharap bisa menjaga nama baik adat dan budaya Dayak bisa terus dilestarikan,” kata Joni, Selasa (26/7/2022).

Dia yakin, ketua terpilih dan telah dilantik, yakni Harpandi sudah memiliki banyak pengalaman dan wawasan. Sehingga ke depan DAD Kutim bisa lebih maju lagi dan secara kualitas dapat terus ditingkatkan.

Selain itu, ada juga Siang Geah yang saat ini menjadi anggota DPRD Kutim, akan semakin menambah kualitas organisasi DAD di masa mendatang. Terlebih Harpandi yang juga mantan anggota DPRD banyak mempunyai pengalaman di berbagai organisasi.

“Saya yakin, dua tokoh yang menjadi pengurus DAD itu mampu memajukan organisasi. Beliau paham betul Seni Budaya Suku Dayak merupakan aset bangsa Indonesia yang wajib dijaga dan dilestarikan,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Joni juga berharap, DAD dapat mendukung program pemerintah yakni pemulihan perekonomi dan pariwisata. Sebab, saat diserang pandemi covid-19 lalu, dua sektor ini anjlok, sehingga perlu dipulihkan kembali. (adv)

« Previous Page — Next Page »