PWI dan PAMA Gelar Donor Merdeka

TANA PASER – Merayakan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Paser bersama PT Pamapersada Nusantara dan PMI Cabang Paser menggelar donor darah di Kantor PWI Paser, Sabtu (20/8/2022)

Ketua PWI Paser Rofi’i mengatakan kegiatan sosial ini salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Baginya PWI mesti terlibat ke semua sektor baik secara intelektual maupun sosial.

“Interaksi antara PWI dengan masyarakat di lingkungan setempat, merupakan bagian dari kontrol sosial,” ucap Rofi’i.

Dikatakan, UDD PMI sering kali kehabisan stok darah, dan keterlibatan semua pihak diperlukan, agar warga yang sakit dapat terbantu. Orang-orang yang membutuhkan khususnya pasien yang menderita penyakit tertentu seperti thalasemia, gagal ginjal, dan bahkan ibu melahirkan.

“Setetes darah kita adalah kehidupan bagi orang lain, jadi mari bersama-sama membantu saudara kita yang membutuhkan cairan kehidupan itu, di samping untuk kesehatan sendiri,” ujarnya..

Sementar itu, untuk memeriahkan kegiatan tersebut, PT. Pamapersada Nusantara memberikan 50 paket sembako yang diberikan kepada pendonor. Dlsetiap paket berisikan beras lima kilogram, satu liter minyak goreng premium, setengah kilogram gula pasir beserta kopi dan teh.

CSR Section Head PAMA KIDE Bayu Handoko menyampaikan, program donor darah yang dilaksanakan kerjasama dengan PWI Kabupaten Paser merupakan wujud koloaborasi dalam hal kemanusiaan. Program donor darah sendiri merupakan program mandatory PT. Pamapersada Nusantara dimana setiap tahun ditarget untuk melaksanakan kegiatan donor darah baik dari karyawan maupun masyarakat yang tujuannya untuk memenuhi keperluan kantong darah di area sekitar operasional.

“Melalui progran CSR, kami terus berupaya untuk mendukung dan berpartisipasi pada setiap kegiatan masyarakat. Dengan kolaborasi semua pihak diharapkan minat masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti Donor Darah Merdeka ini akan semakin meningkat, yang secara nyata akan sangat bermanfaat bagi sesama,” pungkasnya. (yun)

Pemprov Kaltim Targetkan Bangun 5 Ribu Unit Rumah Tidak Layak Huni

SAMARINDA – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Provinsi Kaltim menargetkan pembangunan rumah layak huni (RLH) sebanyak 5 ribu unit sampai berakhirnya masa jabatan Gubernur Kaltim pada 2023.

“Kurun tiga tahun terakhir ini,  Dinas PUPR Kaltim telah membangun 900 unit rumah layak huni bagi warga pra sejahtera di beberapa wilayah di Kaltim,” kata Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Sabtu (20/8/2022).

Selain pembangunan RLH, Pemprov Kaltim berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota juga menjalankan program rehabilitasi  rumah tidak layak huni (RLTH). Program ini sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan tempat tinggal yang layak dan sehat.

Sumber dana program rehabilitasi RLTH bersumber pada APBD Kaltim, APBD kabupaten/kota serta APBN. Anggaran melalui APBD Kaltim 2022  untuk program ini, ditargetkan untuk rehabilitasi sebanyak  1.057 unit rumah. Sementara melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan, juga dialokasikan anggaran rehabilitasi sebanyak 1.448 unit rumah. Sedangkan, sebanyak 1.534 unit RLTH  akan direhabilitasi oleh 10 kabupaten/kota. Sehingga secara keseluruhan target rehabilitasi RLTH di Kaltim sebanyak 4.039 unit rumah.

“Rumah yang layak huni, tentu berdampak positif bagi kesehatan seluruh anggota keluarga,” kata Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Dikatakan Hadi Mulyadi, program pemerintah dalam rehabilitasi merupakan bagian upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar aktivitas keluarga banyak dihabiskan dalam rumah, sebagai tempat berkumpul bersama.

Program pembangunan  infrastruktur dasar yang meliputi jalan, jembatan, rumah layak huni, air bersih, dan listrik menjadi prioritas pembangunan meski memerlukan waktu karena keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah Kaltim. (sam)

Kejari Kubar Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

SENDAWAR – Kejaksaan Negeri (Kejari)Kutai Barat (Kubar) menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan seragam sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Tahun 2017.

“Dua orang sudah kita tahan dan satu orang tidak kita tahan karena sudah ditahan dalam perkara lain,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kubar, Bayu Pramesti dalam keterangan pers di kantor Kejari Kubar, Jumat (19/8/2022).

Dikatakan Bayu, ketiga tersangka tersebut WS, S dan BAM. WS baru ditahan di rutan Polres Kutai Barat, sementara S sudah ditahan sejak 10 Agustus lalu sedangkan BAM alias Bril Abraham Marludi sudah lebih dulu mendekam di penjara dengan kasus lain.

Kajari menyebut, tiga tersangka memiliki peran berbeda-beda. S adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Disdikbud Kubar dalam proyek pengadaan seragam sekolah tahun 2017. Sementara WS adalah kontraktor asal Bandung Jawa Barat.

Sedangkan BAM adalah pengusaha asal Kutai Barat yang mengadakan seragam sekolah dengan meminjam perusahaan milik WS.

Bayu Pramesti mengatakan, penyidik sudah mengantongi alat bukti yang cukup, kterangan saksi, keterangan ahli alat bukti surat maupun keterangan tersangka. Ketiga tersangka karena diduga kuat melakukan korupsi hingga merugikan keuangan negara hingga Rp1,6 miliar.

Dijelaskan Bayu Pramesti, berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Timur,  modus yang digunakan adalah penggelembungan harga barang.

Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan dan akan diperpanjang sesuai kewenangan penyidik.

Diketahui Kejari Kubar sebelumnya sudah mengusut kasus Tipikor seragam sekolah Disdikbud Kubar tahun 2018 hingga menyeret dua2 terdakwa yakni Yakobus Yamon dan Beril Abraham Marludi.

Keduanya sudah divonis penjara oleh pengadilan Negeri Samarinda masing-masing Yakobus Yamon 1 Tahun  penjara dan Brill Marludi 1,8 Tahun Penjara. (*/arf)

Perusda Kaltim Sumbang PAD Rp174 Miliar

SAMARINDA – Perusahaan Daerah (Perusda) Pemprov Kaltim mampu memberikan kinerja baik dan memberikan kontribusi bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD) kaltim.

Plt Kepala Biro Perekonomian H Suriansyah mengungkapkan untuk kinerja tahun 2021, PAD yang disetorkan enam Perusda Kaltim pada awal tahun 2022 sebesar Rp174,2 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari Bankaltimtara sebesar Rp114 miliar.

“Kontribusi Bankaltimtara ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp100 miliar,” kata Suriansyah di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (19/8/2022).

Kontribusi berikutnya sukses direalisasikan PT Mandiri Migas Pratama (MMP) dengan PAD disetorkan senilai Rp44,8 miliar. Lalu disusul PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dengan kontribusi PAD sebesar Rp9,8 miliar.

Perusda lainnya, PT Melati Bhakti Satya (MBS)  memberikan kontribusi sebesar Rp3 miliar, kemudian PT Listrik Kaltim Rp2,1 miliar dan PT Silva Kaltim Sejahtera (SKS) menyumbang PAD Rp51 juta.

Dikatakan Suriansyah, ada dua Perusda yang kontribusinya masih nol. Yaitu PT Jamkrida dan PT AKU (Agro Kaltim Utama). Tahun 2020 dan 2021, PT Jamkrida belum bisa memberikan kontribusi PAD akibat mengalami kerugian, karena tingginya kredit macet dari pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan PT AKU masih belum aktif secara operasional,  akibat  persoalan hukum yang menjerat pimpinan Perusda tersebut.

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam beberapa kesempatan menyatakan secara tegas tidak akan mengintervensi organisasi Perusda. Namun Gubernur mengingatkan agar semua Perusda bekerja kreatif dan inovatif, tidak bekerja biasa-biasa saja, sebab kondisi ekonomi global menuntut itu sebagai dampak pandemi yang sudah berlangsung hampir tiga tahun ini.

Gubernur juga bersikap tegas agar Perusda tidak menjadi sarang korupsi, memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

“Jangan menyerah dengan Covid dan kondisi apapun. Tapi ingat, jangan korupsi atau macam-macam. Tetap berkarya dan terus berinovasi demi Perusda yang lebih sehat dan maju,” tegas Gubernur Isran Noor dalam beberapa kali kesempatan. (sam)

Tim Penilai Panji Keberhasilan Kunjungi Kabupaten Paser

PASER  – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim memimpin tim Verifikasi Lapangan (Verlap) Penilaian Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung dan Kelurahan (PMD) di Kabupaten Paser.

Kunjungan tim diterima Bupati Paser Fahmi Fadli didamping Sekkab Paser Katsul Wijaya, di Pendopo Lou Bapekat, Tana Paser, Jumat (19/8/2022).

Dikatakan Anwar Sanusi tujuan verlap meninjau kembali indikator-indikator penilaian panji keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai bentuk objektivitas tim penilai.

“Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan banyak manfaat dan juga menjadi masukan serta pembelajaran kita bersama untuk lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu dia menyebut DPMPD Kaltim punya komitmen kuat untuk membenahi semua lini di desa melalui pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan kemandirian di desa sesuai dengan slogan kami yaitu “maju bersama membangun desa”.

“Insyallah tahun ini program yang akan kami laksanakan one village one laptop atau satu desa satu laptop. Mewujudkannya dengan kolaborasi bersama yang juga melibatkan kawan-kawan di DPRD. Didukung Kominfo terkait ketersedian jaringa melalui Vsat,”katanya.

Dengan one village one laptop dan program pendukung lintas OPD lainnya diharap terwujud konektivitas di desa hingga ke perdalaman untuk memudahkan koordinasi ke desa. “Inilah tujuan kita bersama bapak dan ibu,”timpalnya.

Bupati Paser Fahmi Fadli mengaku bersyukur dikunjungi tim verlap dari DPMPD Kaltim. Dengan kunjungan apapun hasilnya akan membantunya dalam menilai dan mengevaluasi kinerja dalam membangun desa.

“Ketika ada kekurangan akan kita benahi bersama-sama. Harapannya kami juga dapat mempertahankan posisi Paser yang pada tahun lalu menjadi juara 1 penilaian panji ini,” harapnya.

Menyikapi program one village one laptop dia mengaku itu sejalan dengan program smart city yang akan dilakukan Pemkab Paser dengan program satu guru satu laptop.

“Kami juga sangat berupaya untuk mengembangkan jaringan-jaringan hingga ke desa yang masih belum optimal hingga saat ini, karena salah satu masalah utama desa – desa di Kabupaten Paser adalah permasalahan jaringan,”katanya.(AM)

« Previous Page — Next Page »