Polres Batu Tingkatkan Patroli Dialogis

BATU – Polsek Ngantang Polres Batu Polda Jatim melaksanakan kegiatan patroli dialogis pada  lokasi rawan bencana alam di wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Senin (13/2/2023) malam.

Kapolres Batu Polda Jatim AKBP Oskar Syamsuddin melalui Kapolsek Ngantang AKP Hanis Siswanto mwngungkapkan kegiatan patroli dialogis dan lokasi rawan bencana alam pada jam rawan malam hari untuk meminimalisir bentuk gangguan Kamtibmas serta tindak pidana serta terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum,

“Untuk menciptakan situasi aman di wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, personel Polsek Ngantang melaksanakan kegiatan patroli dialogis serta lokasi rawan bencana alam pada jam-jam rawan malam hari,” ujar Hanis sapaan akrab Kapolsek Ngantang.

“Selain itu, personel Polsek Ngantang juga melaksanakan kegiatan sambang kepada tokoh masyarakat guna menciptakan Sitkamtibmas di wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang aman kondusif,” lanjut Hanis.

Sasaran patroli diantaranya lokasi rawan tanah longsor serta rawan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Ngantang utamanya jalan Provinsi yang menghubungkan Kecamatan Ngantang dengan Kabupaten Kediri.(bs)

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Sorot Serapan APBD  

SAMARINDA – Kinerja serapan APBD Kaltim sepanjang 2022 mendapat sorotan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang. Apalagi Kaltim masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan realisasi belanja terendah se-Indonesia.

Berdasarkan data dari Kemendagri RI, serapan anggaran belanja APBD Provinsi Kaltim hanya mencapai 77,77 persen. Hal itu membuat Kaltim menduduki posisi 8 di atas Maluku Utara dan Papua.

Politisi PDIP Kaltim itu berpendapat, Komisi III terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan mitra kerjanya. Itu karena kegiatan belanja daerah mayoritas berada dalam naungan mitra kerja Komisi III yakni di bidang pekerjaan umum (PU).

Dikatakan, beberapa pekan saat rapat dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim disampaikan aporannya bagus saja, karena daya serap anggaran sudah di atas 60 persen.

“Hanya saja karena saat itu masih di awal Desember 2022, sehingga laporan penagihan belum masuk semua,” ucap Veridiana, Senin (13/2/2023)

Veridiana mendorong Dinas PUPR-PERA Kaltim meningkatkan kinerja pada tahun ini. Terlebih, peningkatan kegiatan dalam bidang pembangunan infrastruktur. Ia menyayangkan kinerja Pemprov Kaltim sendiri dalam melakukan proses lelang karena terlalu kaku dengan aturan.

Veridiana berharap kepada Pemprov Kaltim agar tidak mengulangi minimnya serapan anggaran belanja pada tahun 2023. Hal itu dikarenakan APBD Kaltim pada tahun 2023 menyentuh angka Rp 17,2 triliun dan bisa bertambah menjadi Rp 20 triliun.

“Sangat langka kita mendapat anggaran yang cukup besar. Jadi kalau saya berharap karena Dapil saya masih belum tersentuh, Pemprov Kaltim bisa memberi perhatian kepada dapil saya yang berada di Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Karena dua kabupaten itu infrastruktur masih jauh tertinggal,” tutupnya. (*)

Wakil Gubernur Kaltim Serahkan Bantuan untuk UMKM PPU

Penajam – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Hadi Mulyadi menyerahkan bantuan sebanyak 129 unit peralatan kepada 15 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Penajam Paser Utara (PPU) dan 21 unit peralatan kepada 14 Industri Kecil Menengah (IKM) Penajam Paser Utara, dan 14 unit peralatan kepada 7 UMKM Paser. Penyerahan dilakukan secara simbolis di aula lantai I Kantor Bupati PPU, Senin (13/02/2023) siang.

Kegiatan dihadiri Bupati PPU, Hamdam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag PPU), Sukadi Kuncoro, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkopukm) Paser, Hairul Saleh, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Samarinda, M Sa’duddin beserta rombongan.

lam kesempatan tersebut, Hamdam menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada para pelaku UMKM dan IKM di PPU.

“Dengan bantuan ini, tentu untuk menyambut semangat para pelaku UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser yang kian bergelora karena melihat peluang yang terbuka dengan adanya IKN,” ucapnya.

Ia menyampaikan berdasarkan data empiris, UMKM dan IKM telah membuktikan dirinya sebagai penopang ekonomi di derah yang turut menekan angka inflasi, sehingga Kaltim termasuk dalam kategori provinsi dengan inflasi yang terkendali dengan cukup baik.

Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa bantuan peralatan bagi UMKM dan IKM yang diberikan merupakan dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan yang merupakan hadiah dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Kaltim karena telah berhasil mengendalikan inflasi.

“Sasaran kegiatan bantuan peralatan ini ditujukan kepada UMKM dan IKM yang telah kami lakukan pendampingan serta yang belum mendapatkan bantuan-bantuan alat namun usahanya sudah ada dan telah beroperasi sehingga dengan alat ini diharapkan terjadi peningkatan produksi penambahan usaha dan menambah tenaga kerja,” ungkapnya.

Ia menambahkan jumlah UMKM yang menerima bantuan se-Kalimantan Timur sebanyak 602 orang dengan jumlah barang sebanyak 3.839 unit, sedangkan untuk IKM sebanyak 102 penerima dengan jumlah barang sebanyak 141 alat. Peralatan yang diberikan berupa peralatan masak, pembuatan kue/bakery, pengolahan hasil perikanan, pendingin (freezer), peralatan sablon, laundry, dsb.

“Alat bantuan ini benar-benar dimanfaatkan, peralatan ini tidak diperbolehkan untuk mengalihkan ke pihak lain. Dalam waktu tiga bulan kami akan monitor, kalau dalam tiga bulan tidak ada perkembangan, kami akan tarik kembali,” ucapnya.

Ia berharap dengan bantuan ini akan meningkatkan produksi usaha dan penambahan tenaga kerja sehingga Kaltim, khususnya PPU dan Paser dapat menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru yang tangguh. (Nis/*Diskominfo PPU/adv)

Muhammad Samsun Tampung Keluhan Masalah Pertanian

Kutai Kartanegara – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menerima keluhan warga di Desa Kota Bangun 2, Kota Bangun Darat, Kutai Kartanegara (Kukar) saat melakukan reses. Keluhan berkaitan dengan persoalan pertanian di kawasan itu.

Samsun mengatakan semua aspirasi dan data-data yang disampaikan masyarakat sudah dicatat. Selanjutnya akan dipelajari untuk diperjuangkan dengan melihat prioritas,

“Semua akan kita usahakan dapat direalisasikan,” kata Samsun, Senin (13/2/2023).

Keluhan dari sektor tersebut antara lain infrastruktur, perbaikan jalan usaha tani, pertanian, pupuk yang langkah dan harga pupuk yang melambung tinggi.

Samsun menyebut, reses ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat lanjut Samsun, nanti akan Ia perjuangkan.

“Sebagai Anggota Dewan tugas kita memang melayani rakyat, memperjuangkan nasib mereka dan memenuhi hak-haknya,” tandasnya. (*)

Program Pemberdayaan Manusia dan CSR Dinilai Belum Merata

SAMARINDA – Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, Muhammad Udin menilai Program Pemberdayaan Manusia (PPM) dan Corporate Social Responsibilities (CSR) dari perusahaan pertambangan di Benua Etam belum merata

Udin beralasan, pelaksanaan PPM dan CSR sejauh ini hanya dipatuhi oleh perusahaan pertambangan yang mengantongi izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sementara untuk perusahaan pertambangan yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) masih banyak yang lalai menunaikan kewajibannya.

“Selama ini pemilik IUP kebanyakan menyerahkan pengerjaan kepada kontraktor. Kalau kontraktor ini kan mereka tahunya hanya kerja. Mereka mengeruk Sumber Daya Alam (SDA), tapi tidak memberdayakan masyarakat sekitar,” ucap Udin, Senin (13/2/2023)

Padahal perusahaan memiliki kewajiban dan bisa berkontribusi bagi kemajuan masyarakat setempat, terlebih hal itu juga tertuang dalam ketentuan.

Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim menekankan kepada setiap perusahaan pertambangan di Benua Etam untuk bisa memaksimalkan PPM dan CSR untuk memberdayakan masyarakat, baik di bidang peningkatan pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana.

“Meski itu merupakan kewajiban Pemprov Kaltim, tapi kami ingin juga mendorong kehadiran pihak swasta untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »