Muhammad Samsun Gaungkan Optimalisasi Pertanian dalam Momentum IKN

SAMARINDA – Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim menjadi momentum dalam optimalisasi pertanian untuk memperbesar peluang pasar bagi sektor pertanian Kaltim. Adanya potensi urbanisasi masyarakat secara besar-besaran diharapkan mampu menjadi keuntungan bagi masyarakat lokal khususnya yang berprofesi pada bidang pertanian.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun melihat kedatangan masyarakat dari luar daerah ke Kaltim sebanyak 1.600 orang sebagai pekerja konstruksi pembangunan IKN tentunya membutuhkan suplai bahan pangan. Karenanya, Kaltim harus semakin memperkuat lumbung pangan.

“Mendengar program IKN sudah mulai bekerja dan ada 1.600 pekerja.  Itu adalah pasar, dan pasar pertanian cukup luas karena sampai hari ini belum bisa swasembada. Artinya kecukupan pangan Kaltim harus masih mendatangkan dari daerah lain,” ucap Muhammad Samsun, Jumat (10/2/2023).

Mengenai prospek pasar yang memiliki potensi besar itu pihaknya juga berencana melakukan koordinasi dengan Diskominfo Kaltim untuk membicarakan hal itu agar dapat terwujud sesuai harapan.

“Setidaknya selain kita harus meningkatkan SDM masyarakat lokal dukungan pemerintah juga harus hadir di sini, karena ini dalam rangka mempersiapkan apa saja yang bisa kita lakukan mengenai kedatangan IKN,” pungkasnya. (*)

Sekolah di Samarinda Butuh Tambahan Sarana dan Prasarana

SAMARINDA – Sarana dan prasarana pendidikan di Kota Samarinda menjadi perhatian khusus Komisi IV DPRD Samarinda.  Hasil kunjungan beberapa anggota Komisi IV mengunjungi berbagai sekolah di tingkat SD dan SMP di Samarinda menilai sejumlah sekolah di Kota Tepian Samarinda masih sangat membutuhkan tambahan ruang belajar, serta penunjang fasilitas lainnya.

Anggota dari Komisi IV, Damayanti menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus melakukan pemerataan fasilitas pendidikan hingga tidak ada sekolah yang terpinggirkan, sebab hal ini berada dibawah kewenangannya.

“Kalau kita lihat APBD cukup besar Rp 3,9 triliun, memang butuh pemerataan, baik segi fasilitas dan sarana dan prasarana sekolah agar tidak ada lagi sekolah yang terpinggirkan,” ujarnya, Kamis (9/2/23).

Komisi IV dikatakan Damayanti menginginkan kejelasan aset tanah seluruh sekolah. Karena, terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki kelengkapan administrasi.

“Pembenahan sistem drainase, pembangunan perpustakaan, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang laboratorium, pagar, hingga paving halaman sekolah harus lebih diperhatikan,” tandasnya.(adv)

 

Pembangunan Infrastruktur IKN Sesuai Tahapan

SEPAKU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam menyambut kunjungan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko didampingi Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga, Kamis (9/2/2023). Kunjungan tersebut dalam peninjau pembangunan infrastruktur Ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU.

Moeldoko menyampaikan meski terdapat sejumlah kendala terkait cuaca, namun pembangunan infrastruktur IKN Nusantara berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Secara keseluruhan pembangunan IKN Nusantara saat ini sudah mencapai 15 persen.

“Termasuk kesiapan tenaga kerja kontruksi sudah terbangun dengan baik,” ungkapnya

Moeldoko menegaskan jika Presiden Joko Widodo memiliki semangat luar biasa dalam pembangunan IKN Nusantara saat ini. Untuk itu, semua pihak harus memberikan dukungan agar pembangunan IKN bisa cepat terwujud.

“Pembangunan IKN ini akan jadi pengungkit tumbuhnya ekonomi dan sektor lainnya. Ini yang harus dipahami semua pihak. Jadi jangan ada yang memanfaatkan momentum ini untuk menggangu proses pembangunan,” terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah memiliki rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pembangunannya dibagi menjadi lima tahap.

Tahap pertama pada 2022 – 2024   fokus pembangunan pada infrastruktur dasar mulai dari penyediaan air minum, ketenagalistrikan hingga pengelolaan limbah.

Tahap II pada 2025-2029, yakni pembangunan area inti. Seperti fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder.

Pembangunan tahap III pada 2030-2034 meliputi pengembangan kawasan-kawasan industri dan sektor lainnya. Sementara tahap IV dan V masing-masing dilakukan pada 2035-2039 dan 2040-2045.

“Di tahap akhir IKN mencapai net zero-carbon emission dan seratus persen energi terbarukan, pengembangan industri berkelanjutan, dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing,” jelas Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga. (Diskominfo PPU/adv)

Bangun Mini Soccer Voorvo,  Pemkot dan Pemprov Disarankan Berkoordinasi

SAMARINDA  – Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim disarankan anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddinmelakukan komunikasi untuk mencari jalan keluar persoalan pembangunan Mini Soccer di kawasan Voorvo.

Saleh menilai, Pemprov Kaltim sah saja menggunakan lapangan sepak bola di Voorvo untuk pembangunan Mini Soccer melalui skema kerjasama pihak ketiga. Apalagi jika berpotensi menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk Kaltim.

“Masalahnya adalah bagaimana aset Pemprov Kaltim itu dibangun pada posisi yang tidak seharusnya menurut pertimbangan rencana detail tata ruang kota,”  kata Saleh, Kamis, (9/2/2023)

Pemkot Samarinda sendiri secara tegas meminta pihak ketiga yang membangun proyek Mini Soccer untuk mengurus seluruh perizinan terlebih dahulu. Keputusan ini pun didukung penuh Salehuddin.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini menyarankan Pemkot dan Pemprov melakukan koordinasi perencanaan proyek Mini Soccer ini agar tidak bersinggungan dengan proyek pengendalian banjir yang sedang gencar dilakukan Pemkot Samarinda.

Ia ber harap prosesnya bisa segera diselesaikan. Namun jika itu bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Samarinda, maka harus ada solusi atau jalan tengah.

“Terlebih lagi, aset Pemprov Kaltim juga banyak,” kata Salehuddin.

Saleh berpendapat, Pemprov Kaltim masih memiliki banyak aset yang bisa digunakan untuk proyek pembangunan Mini Soccer, sehingga proyek ini tidak bertentangan dengan rencana detail tata ruang kota dari Pemkot Samarinda. (*/adv)

Musrenbang Diharapkan Menjadi Akselerasi  Keinginan Masyarakat dan Program Pemda

PENAJAM – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah kegiatan penting dan sangat strategis bagi kemajuan Daerah. Termasuk dengan terakomodirnya sejumlah masukan dan keinginan masyarakat dalam rencana pembangunan Pemerintah Daerah di Kecamatan Sepaku dan secara umum bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Adanya musrenbang ini kita harapkan segala keinginan masyarakat dapat terjawab karena kedepan kita harus bahu membahu untuk memberikan dukungan dan kekuatan terhadap kemajuan Daerah yang berada di empat kecamatan serta seluruh Desa yang ada khususnya di Kecamatan Sepaku ini, apalagi seiring keberadaan IKN Nusantara,”ucap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam, Kamis (9/2/2023)

Dikatakan Hamdam, musrenbang dilakukan guna mempertemukan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kebijakan Pemerintah Kabupaten. Tentunya semua keinginan masyarakat Kecamatan belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. diharapkannya melalui musrenbang ini dapat menemukan solusi apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di kecamatan Sepaku saat ini.

Ia juga mengatakan kepada Masyarakat bahwa dengan Musrenbang masyarakat yang ada di Kecamatan maupun Desa bisa mempertanyakan langsung kepada Pemerintah Daerah tentang hal-hal pembangunan Daerah, termasuk apa saja yang kedepannya dilakukan Pemda.

“Kepada satuan kerja perangkat daerah, kiranya harus dapat memberikan penjelasan terkait itu. Jangan sebaliknya justru SKPD malah yang bertanya,” tegasnya.

Hamdam juga meminta melalui musrenbang hari ini diharapkan pihak-pihak terkait mulai menyusun program-program, memberikan masukan dalam rangka merubah cara pandang bahwa PPU sedang mempersiapkan diri karena wilayahnya menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Senada, Camat Sepaku Waluyo dalam Musrenbang ini dilaksanakan guna menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat untuk menyusun rencana kerja pemerintah atau RKP dengan tujuan mendapatkan keselarasan dari tingkat bawah, kabupaten, provinisi hingga pusat.

“ Pelaksanaan musrenbang kecamatan Sepaku dimaksudkan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat wilayah kemudian dibawa ditingkat kabupaten. Fokusnya adalah menyusun perencanaan sekala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Sedangkan sasaran pelaksanaan musrenbang adalah hasil musrenbang diwilayah  kecamatan Sepaku,” pungkasnya. (HumasPPU/DiskominfoPPU/adv)

« Previous Page — Next Page »