Kaltim Hentikan Pengiriman Sapi Dari Jawa

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghentikan sementara pengiriman sapi dari Pulau Jawa setelah ditemukan penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) yang terjadi pada hewan ternak.

“Kami sementara tidak izinkan sapi dari Jawa masuk Ke Kaltim, karena ada penyakit lain yang sebenarnya jauh lebih berbahaya dari PMK yaitu penyakit LSD,” ucap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Fahmi Himawan, pada dialog penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kaltim, digelar secara  virtual, Jum’at (31/3/2023).

Penyakit LSD menyerang hewan sapi, kerbau dan beberapa jenis hewan ruminansia liar. Penyakit ini lebih berbahaya dari PMK, karena PMK itu hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi tapi daging tetap bisa dikonsumsi Jadi dia tidak zonasis.

Berbeda dengan LSD, selain bisa menyebabkan kematian pada ternak dagingnya juga tidak layak untuk dimakan. Secara visual saja memang sampai ke daging seperti bentol-bentol, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman untuk memakan daging.

“LSD ini sudah masuk ke Sumatera dan Jawa termasuk Jatim,  karena itu sementara ini tidak izinkan sapi dari Jawa masuk ke Kaltim,”terangnya.

Fahmi mengatakan, pihaknya telah memiliki surat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk mengontrol daging produk hasil ternak ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Kaltim mendatangkan sapi dari luar Kaltim dari NTB untuk sapi bibit, kemudian sapi potong dari NTT dan Sulawesi. Setelah PMK ini dari Jawa sapi memang belum didatangkan lagi.

Populasi besar ada di NTT, NTB, Bali dan sebaginya, paling banyak masuk sapi potong yang dari NTT. Selain itu  NTT ini jalurnya masih zonanya hijau dan sangat ketat. Dengan adanya PMK memang menjadi kehati-hatian untuk mendapatkan sumber dari mana sapi itu masuk.

Kondisi peternakan di Kaltim mengalami dinamika yang berkembang, dikarenakan memang sebagaimana diketahui peternakan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan.

“Kita sangat butuh yang namanya daging, baik itu daging merah dari sapi, kerbau, kambing dan sebagainya maupun daging putih dari unggas beserta telur,”terang Fahmi.

Ini merupakan kebutuhan utama dalam rangka memastikan di Kaltim  adalah masyarakat kebutuhan akan  asupan protein yang ASUH terpenuhi. (adv diskominfo kaltim)

Pemkot Samarinda Serahkan Paket Sembako Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem dan Lansia Terlantar

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Samarinda melakukan kegiatan pemberian 100 paket sembako. Pembagian paket sembako ini diantaranya sebanyak 50 paket sembako lainnyadiserahkan ke rumah-rumah masyarakat miskin ekstrem. Sementara sebanyak 50 paket dibagikan untuk masyarakat miskin ekstrem, yatim piatu dan lansia terlantar yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Buka Bersama di UPTD Rumah Singgah Panti Sehati Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Samarinda Jalan DI Panjaitan komplek Indovice, Jumat (31/3/2023).

Wali Kota Samarinda dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Sam Syaimun menyampaikan, kegiatan Buka Puasa Bersama hari ini dilaksanakan beriringan dengan penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat  perwakilan miskin ekstrem di 10 Kecamatan di Kota Samarinda.

“Ini tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI yang menginstruksikan target masyarakat miskin adalah 0%, termasuk di wilayah Samarinda,” katanya

Ia mengutarakan di Samarinda dengan jumlah orang miskin 44.524 jiwa dari 1.825 keluarga dan jumlah miskin ekstrem yang harus dituntaskan berjumlah 9.032 jiwa  dari 1.600 keluarga memerlukan berbagai kegiatan penuntasan kemiskinan.

Krena itu sebutnya instansi terkait telah membidani program-program untuk mendukung tujuan tersebut, diantaranya  memberikan bantuan sembako pada November 2022 sejumlah 29.032 jiwa. Kemudian Maret kembali memberikan bantuan kepada perwakilan masyarakat miskin  ekstrem sejumlah 50 paket sembako, bantuan kepada anak yatim dan lansia terlantar sejumlah 20 paket sembako, program bantuan modal kepada wanita – wanita yang ada dalam data Miskin Ekstrem dengan program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sejumlah 410 orang, Program Peningkatan Penghasilan Masyarakat Esktrem Kota Samarinda melalui beberapa program pelatihan dan bantuan alat hasil pelatihan, dan Program Bedah Rumah yakni program perbaikan rumah masyarakat miskin yang dikerjakan bekerjasama dengan Dinas PUPR Kota Samarinda.

Ia berharap kepada para penerima bantuan agar dapat  memanfaatkan apa yang  diterima dengan sebaik-baiknya. “Jangan dilihat dari jumlahnya karena memang tidak seberapa, tapi ini adalah bagian dari bentuk dukungan dan perhatian dari Pemerintah Kota Samarinda dalam khususnya menyambut datangnya Bulan Ramadhan. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan selalu taat kepada Allah. Semoga Ramadhan tahun ini memotivasi kita untuk tetap jaga keimanan di sebelas bulan selanjutnya, karena bulan Ramadhan adalah moment untuk  mensyukuri segala nikmat, salah satunya ketika nikmat berbuka puasa,” tuturnya.

Hadir pada acara ini Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Isfihani dan ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti.(dw/adv)

Assesor  Perpusnas Lakukan Akreditasi Perpustakaan Sekolah Di  Kaltim

SAMARINDA – Perpustakaan sekolah yang ada di Kalimantan Timur menjadi gerbang utama manusia dalam proses belajar. Membudayakan membaca buku sejak sedini mungkin melalui perpustakaan dapat sangat mendorong proses peningkatan sumber daya manusia.

“Perpustakaan ke depan tidak hanya sebuah buku, tapi sebuah data yang kemudian diolah menjadi informasi kemudian menjadi ilmu pengetahuan dam akhirnya menjadi suatu kebijakan. Pustakawan akan menjadi ikon dalam menciptakan ilmu baru,” kata Renus Siboro, anggota tim penilai akreditasi perpustakaan nasional saat melaksanakan Proses assesmen yang berlangsung di ruang Bidang P3KM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (31/3/2023)

Akreditasi perpustakaan sekolah menjadi akselerasi dalam pembangunan pengetahuan di Indonesia. Sebelumnya, tercatat 205 perpustakaan di Kaltim yang telah terakreditasi dari 1.975 perpustakaan yang tercatat pada Nomor Pokok Perpustakaan (NPP). Tercatat perpustakaan yang terakreditasi mencapai 10.37 persen.

Proses penilaian akreditasi perpustakaan sekolah meliputi beberapa poin dasar, seperti statistik koleksi buku cetak, koleksi buku non-fiksi, koleksi buku referensi, daftar majalah, contoh brosur, leaflet, pamflet, poster, statistik koleksi buku tercetak, buku pedoman pengolahan bahan pustaka, contoh tampilan program (aplikasi perpustakaan gratis slims), alat seleksi bahan perpustakaan, statistik koleksi buku elektronik, koleksi jenis buku referensi, daftar surat kabar/tabloid, statistik koleksi audio visual, karya pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, pengolahan buku/monograf, dan sistem otomasi pengelolaan.

Selama proses penilaian, tiga instansi pendidikan di Kalimantan Timur juga dinilai oleh asesor, yakni perpustakaan sekolah SMAN 6 Samarinda, perpustakaan sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, dan perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Madani Balikpapan. Proses penilaian berlangsung dari tanggal 30 hingga 31 Maret 2023 di ruang Bidang P3KM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Perpustakaan SD IT Nurul Ilmi Tenggarong menyatakan bahwa pihaknya sangat senang karena perpustakaan sekolah tersebut berhasil memperoleh akreditasi A atau baik oleh tim penilai akreditasi. Akreditasi perpustakaan menjadi penting, sehingga dilakukan penilaian langsung oleh tim penilai yang datang langsung dari pusat untuk mengevaluasi dan melihat perkembangan dari perpustakaan yang ada di Provinsi tersebut. (*/adv)

Wagub Kaltim Imbau Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi  mengimbau seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltim agar membayarkan tunjangan hari Raya (THR) kepada karyawan  tepat waktu  dan sesuai ketentuan.

“Lebih cepat lebih bagus, karena tahun ini pelaksanaan cuti Hari Raya Idulfitri dimajukan,” pesan Hadi Mulyadi usai menghadiri pelantikan  47 orang PNS Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, oleh Gubernur Kaltim  Dr H Isran Noor  di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (31/3/2023).

Kepala  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim Rozani Erawadi menegaskan sesuai peraturan yang berlaku, paling lambat H-7 Hari Raya Idulfitri, THR harus sudah dibayarkan. Pembayaran THR  harus dibayar penuh, tidak cicil.

“Oleh karena itu kita imbau agar perusahaan paling lambat H-7 sudah membayarnya,” tegas Rozani Erawadi.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR kepada karyawannya, lanjut Rozani tentu ada sanksinya, yaitu sanksi administratif. Meski demikian, pemerintah tidak mengedapankan sanksi namun lebih banyak membina dan menyampaikan kepada pihak perusahaan agar dapat membayarkan THR kepada karyawan ataupun buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita minta paling lambat H-7 THR sudah dibayarkan, kalaupun ada perusahaan lebih cepat atau lebih awal tentu lebih baik, dan bukan dibayarkan mendekati hari H, Hari Raya Idulfitri,” pesan Rozani. (sam/adv diskomingo kaltim)

Pemkot Samarinda Akan Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah Berupa Beras

SAMARINDA –Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan menyalurkan bantuan beras dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk warga penerima bantuan. Penyaluran sendiri akan dilakukan setelah melihat  kondisi harga beras kembali bergejolak memasuki bulan Ramadhan.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda, Marnabas mengatakan saat ini harga beras di pasar-pasar induk diakuinya mulai mengalami kenaikan dari Rp 8 ribu kini melonjak diangka Rp 9.700 per kilogram khusus beras Bulog untuk kelas premium.

Mengantisipasi agar tidak terjadinya inflasi, maka Pemkot bergerak cepat. Wali Kota Samarinda langsung menggelar rapat koordinasi persiapan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bersama para Lurah dan Camat di gedung Balai Kota. Jumat (31/3/2023).

Dalam rapat koordinasi ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun membentuk tim yang di ketuai Dinas Perdagangan Samarinda dibantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Sosial. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pendistribusian bantuan beras, Lurah dan Camat bisa langsung berkoordinasi dengan tiga dinas tersebut terkait teknis penyalurannya demi kesuksesan operasi penyaluran beras tersebut.

Jika berjalan, operasi beras ini sudah kedua kalinya berlangsung.  Hal ini untuk membantu warga akan kebutuhan beras selama bulan ramadhan. Mengingat memasuki bulan puasa permintaan akan kebutuhan pokok pangan tinggi, sehingga mengakibatkan ada spekulasi harga terjadi di pasar.

“Untungnya kita masih punya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras yang tersimpan di gedung Bulog. Sehingga mulai minggu depan sudah siap didistribusikan,”tuturnya.

Langkah ini diambil, untuk mengendalikan angka inflasi di kota Samarinda agar tetap terkendali. Pasalnya, menurut Andi Harun angka Inflasi kota Tepian pada bulan Februari kemarin berada di bawah angka inflasi  Kaltim dan nasional.

“Tentu ini terbaik bagi Samarinda di saat barang kebutuhan pangan dan pokoknya 70 persen banyak berasal dari luar daerah tapi kondisi inflasi kita masih terjaga. Jadi melihat kondisi harga beras yang mulai baik maka kembali pemerintah harus siap dari segala rencana dalam membantu warga,” pesannya.

Sementara, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Samarinda, Maradona Singal menambahkan jika penyaluran bantuan sosial berupa beras tadi merupakan instruksi langsung dari Presiden RI melalui Kepala Badan Pangan Nasional  agar penyaluran beras ini bisa langsung diberikan kepada penerima bantuan sebanyak 10 kilogram untuk setiap kepala keluarga dengan alokasi pagu selama tiga bulan terhitung dari bulan Maret hingga Mei.

“Pemberian bantuan pangan ini sebagai upaya untuk menanggulangi kekurangan pangan yang berdampak pada krisis pangan dan gizi serta inflasi,”urainya.

Di kota Samarinda, warga yang menerima bantuan atau manfaat nanti sudah terdata dimana jumlahnya ada sebanyak 26.924 kepala keluarga yang tersebar di 10 Kecamatan. Sementara jumlah beras yang akan di distribusikan untuk 10 Kecamatan tadi ada sebanyak 269.240 kilogram beras yang sudah dirincikan untuk setiap Kecamatan.

“Tinggal nanti penerima bantuan sebelum mengambil jatah berasnya harus mengisi data terlebih dahulu melalui form yang sudah kita siapkan dengan catatan warga ini sudah terverifikasi melalui kelurahan,”ungkapnya. (*/adv)

Next Page »