Angkasa Jaya Desak Pemkot Segera Realisisakan Pembangunan Terowongan

SAMARINDA –  Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mendesak Pemkot Samarinda segera merealisasikan pembangunan terowongan berada di Jalan Sultan Alimuddin menuju Jalan Kakap yang tak kunjung berjalan sampai saat ini. Terowongan ini rencannya  difungsikan untuk mengurai kemacetan yang ada di Jalan Otto Iskandar Dinata, Sungai Dama.

Angkasa menyampaikan terowongan yang sudah peletakan batu pertama pada Januari 2023 lalu, hingga sekarang tidak ada kemajuan atau progres aktivitas para kontraktor dalam pembangunan tersebut.

“Pada saat rapat Komisi III dengan pihak pelaksana terkait perkembangan terowongan itu, mereka tidak bisa memastikan tanggal untuk memulai progres. Namun, mereka memastikan untuk melaksanakan pembangunan itu dimulai pada bulan Maret 2023 ini,” ucapnya Jumat, (24/3/2023).

Anggaran yang dihabiskan dalam pembangunan tersebut kurang lebih sebesar 385 miliar yang harusnya sudah selesai dalam kurun waktu 18 sampai 22 bulan. Angkasa mengatakan PT. PP tbk seharusnya konsisten dalam mengerjakannya sesuai dengan pertemuan yang dilaksanakan dengan pihak Komisi III.

“Saya tetap mendesak kepada Pemkot untuk menjalankan mega proyek itu. Karena dengan menganggarkan 385 Miliar kemarin agak kerepotan nantinya, apalagi menghabiskan anggaran itu takutnya nanti gak tercapai proyeknya malah mangkrak” ungkapnya

Selain itu, Komisi III nantinya akan melakukan suatu evaluasi dalam mengawasi dan mencari informasi tentang apa saja kendala yang dihadapi sehingga pembangunan terowongan tersebut tidak berjalan.

Angkasa juga mengatakan akan mengundang OPD terkait sehingga pembangunan tersebut tetap berlanjut. (ADV )

Pilkada 2024 Kaltim Butuh Dana Rp434,92 Miiar

SAMARINDA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 Provinsi Kaltim membutuhkan dana total Rp434,92 miliar antara lain KPU Kaltim sebesar Rp300,91 miliar dan Bawaslu Kaltimsebesar Rp134 miliar.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat pembahasan pendanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, acara berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Jumat (24/3/2023).

Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni saat memimpin rapat mengatakan pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah, sesuai amanat pasal 166 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD masing-masing.

“Mengingat pemungutan suara Pilgub dilaksanakan serentak pada waktu bersamaan dengan PilBup/PilWali, maka akan dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota,” Papar Sri Wahyuni mengawali sambutannya.

Adapun usulan anggaran kebutuhan pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota mengacu pada Keputusan KPU Nomor 543 tahun 2022 tentang standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium.

“Pilkada 2024 menjadi bagian prioritas yang harus dilaksanakan di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Karena Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 Nopember 2024 wajib didukung dan disukseskan pemerintah daerah,” tegas Sri Wahyuni.

Sementara, potensi sumber pendanaan Pilkada serentak tahun 2024 adalah Bagi Hasil Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasionalisasi dari sisa lelang dan SiLPA tahun 2023 dan Belanja Tak Terduga (BTT).

“Saya berharap dengan rapat ini ada kesepakatan terkait pendanaan, karena ada kewajiban kita untuk mengalokasikan 40% pendanaan ini pada anggaran perubahan 2023 kemudian sisanya akan dialokasikan ditahun 2024,” jelas Sekprov Kaltim Sri Wahyuni.

Ada enam poin kesepakatan diantaranya perancanaan, penganggaran, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, termasuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pencairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024.

Kegiatan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim HM Syirajudin, Kepala BPKAD Kaltim Fahmi Prima Laksana, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Rudiansyah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Hari Dermanto. (*/adv diskominfo kaltim)

Kaltim Terima Dana Karbon Rp69 Miliar

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur menuai hasil  program penurunan emisi karbon gas rumah kaca yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan lingkungan sejak 13 tahun lalu.

“Kami sudah menerima dana transfer terkait FCPF perdagangan karbon,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Jumat, 24 Maret 2023.

Dana tersebut lanjutnya, bagian kontrak dari Bank Dunia (World Bank) dalam program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang diinisiasi sejak 13 tahun lalu dan kontraknya per 2019, namun baru terealisasi pada tahun 2022.

Transfer dana yang diterima Kaltim senilai Rp69,15 miliar sebagai pembayaran dimuka (down payment) pembagian senilai USD 20,9 juta dari total USD 110 juta.

Kompensasi dari pengurangan emisi karbon ini ungkapnya, Kaltim baru yang pertama di Indonesia di level Asia Pasifik mendapatkan insentif emisi karbon.

“Ini buah dari upaya Pemerintah Provinsi Kaltim dalam komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan ini akan menjadi program yang berkelanjutan,” tegasnya.

Selanjutnya dana insentif akan digunakan sesuai rencana kegiatan di setiap OPD terkait dalam rincian kebutuhan yang disusun untuk keberlanjutan kegiatan program FCPF di daerah yang disepakati terutama untuk kegiatan konservasi. Alokasi anggaran bersumber dari kompensasi perdagangan emisi karbon tahap awal ini diestimasi untuk kegiatan 2023.

“Mekanismenya sama yaitu untuk belanja kegiatan di tahun 2023,” ujarnya.

Dia pun berharap di tahun ini pula dikucurkan dana berikutnya, kalau kegiatan sudah bisa dieksekusi dan ada evaluasi serta pendampingan. Sehingga tidak menutup kemungkinan tahun ini juga Kaltim akan menerima pembayaran berikutnya. (adv diskominfo kaltim)

Wali Kota Samarinda Harapkan Inflasi Terkendali

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun berharap inflasi dapat terkendali. Hal tersebut dikatakan saat membuka Wisata Belanja Ramadan tahun 2023 atau yang lebih dikenal sebagai Pasar Ramadan di Halaman GOR Segiri Samarinda. Jumat (24/3/2023) sore.

Wisata Belanja Ramadan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi pedagang terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta tenant atau lapak yang menjual baju dan asesoris muslim.

Menurut Andi Harun, fenomena banyaknya jajanan saat bulan Ramadan merupakan tradisi masyarakat yang semakin hari semakin berkembang. Tidak heran apabila perekonomian Kota Samarinda juga terangkat saat bulan Ramadan tiba. Wisata Belanja Ramadan juga selalu dipastikan mampu mendorong kenaikan permintaan sehingga memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian.

Andi Harun mengharapkan Wisata Belanja Ramadhan tahun ini dapat menjadi pengendali inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi. Dia menambahkan, Dinas Pemuda dan Olahraga akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk menambah penjualan beras, minyak goreng, dan barang-barang yang selama ini menjadi komoditas yang harganya fluktuatif.

“Operasi pasar akan dilakukan sewaktu-waktu saja, apabila harga barang tertentu dirasa stabil maka intervensi pemerintah terhadap barang tersebut dihentikan,” kata Andi Harun

Andi Harun juga menyinggung soal parkir yang ada di lingkungan Wisata Belanja Ramadan. Dia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada para juru parkir liar dan akan terus berperang terhadap jukir liar agar para pelaku tidak berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Dia berharap Wisata Belanja Ramadan dapat dijadikan milik bersama masyarakat dan semua berbelanja dengan baik dan nyaman di tempat ini.

“Sekali lagi, kita jadikan Wisata Belanja Ramadhan ini sebagai milik kita semua, semoga semua aman dan nyaman. Kita harus menjamin masyarakat kita untuk berbelanja dengan baik dan nyaman di tempat ini,” ujar Andi Harun mengakhiri. (*/adv)

 

PPTI Samarinda Lakukan PMT bagi Pasien Sembuh di 10 Kecamatan

SAMARINDA – Memperingati hari Tuberculosis Sedunia (TB Day), Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) kota Samarinda melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk 10 kecamatan. Kegiatan pemberian PMT di 10 kecamatan se kota Samarinda ini secara simbolis dilaksanakan di aula kantor kecamatan Samarinda Utara, Jumat (24/3/2923).

“Pemberian PMT di 10 kecamatan ini diberikan kepada pasien TB yang sudah sembuh, dengan harapan untuk meningkatkan asupan gizi yang akhirnya dapat meningkatkan status gizi mereka,” ucap ketua PPTI kota Samarinda Rinda Wahyuni Andi Harun disela-sela kegiatan.

Dalam sambutannya, Rinda mengatakan PPTI bersama para kader TB Samarinda akan terus berupaya menemukan dan mengobati penderita TB alias TBC.

“Zaman dulu TB dianggap aib. Sekarang jangan malu kita melapor untuk mendapatkan pengobatan khusus yang terus menerus. Karena jika terputus harus ulang lagi. Waktunya pun cukup panjang selama 6 bulan,” urai Rinda yang juga ketua Forum Kota Sehat (Forkots) Samarinda ini.

Rinda menganjurkan agar pasien dengan tanda-tanda agar melaporkan ke kelurahan atau Puskesmas supaya ditangani pengobatannya.

“Jangan malu, daripada nanti tidak ketahuan tapi malah menularkan ke orang terdekat dan tertangga. Jika mengikuti pengobatan, setelah dua minggu tidak akan menularkan lagi, dan setelah dua bulan sudah dinyatakan sembuh tapi TB-nya masih di badan, namun setelah 6 bulan barulah dikatakan sembuh,” tegas Rinda.

Dikatakan Rinda peranan para kader TB yang ada di kota Samarinda sebanyak 175 orang ini untuk memantau dan mengawasi pasien minum obat. Para kader ini juga berperan untuk mencari pasien yang positif TB. Rinda sangat mengapresiasi keberadaan kader TB.

“Kkita juga menyiapkan reward bagi kader yang bisa membawa pasien dan reward juga bagi pasien yang telah sembuh. Ini salah satu strategi kita untuk meningkatkan angka kesembuhan, karena TB adalah penyakit mematikan dan jangan dianggap remeh,” tegasnya.

Apalagi sebutnya Indonesia adalah negara tertinggi kedua kasus TB setelah India, sementara Kaltim berada di peringkat ketiga nasional dan Samarinda rangking 3 di Kaltim. Rinda juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi TB di kota Samarinda dengan bahu membahu agar menjadi ringan.

“Jadi bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi kita semua. Dan pemerintah pun terbantu dengan keberadaan kader TB di kota Samarinda. Ayo berobat atau bisa datang melapor ke puskesmas atau kelurahan sehingga bisa mengikuti program pengobatan. Pengobatan dan obat-obatannya gratis,” kata istri walikota Samarinda ini.

Sebelumnya ketua Panitia yang juga Camat Samarinda Utara Syamsu Alam mengapresiasi atas kepercayaan menjadi tuan rumah rangkaian memperingati TB Day ini.

“Semoga atas kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami dan para kader TB Day untuk terus bersama-sama memerangi kasus TB Day di kecamatan Samarinda Utara,” ucap Syamsu Alam seraya menambah seusai seremonial akan melaksanakan program Ketok Pintu memberikan PMT langsung ke rumah pasien yang sudah sembuh.

Adapun rangkaian kegiatan TB Day kota Samarinda diawali Talkshow di RRI Pemberantasan TB dengan pembicara dr Budi Triyanto Hadi dari Dinkes dan direktur Laras Foundation Andi Muhammad Aslam, 23 Maret, kemudian pemberian PMT kepada pasien yang sudah sembuh di 10 kecamatan 24 Maret, dan puncak perayaan TB Day dilaksanakan awal Mei di Budhis Centre yang diikuti dengan pelantikan kader TB Samarinda sebanyak 175 orang.(dw/adv)

« Previous Page — Next Page »