Kaltim Berpotensi Kehilangan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak

SAMARINDA– Banyaknya aduan masyarakat terkait kendaraan berplat luar Kaltim yang diduga menjadi penyebab utama kelangkaan BBM, telah memicu tindakan cepat dari Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kalimantan Timur. Pansus telah mengadakan pertemuan untuk mendalami kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur di ruang rapat gedung E pada Senin (20/03/2023).

Ketua Pansus, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan, tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menggali informasi terkait jumlah total kendaraan alat berat dan kendaraan berplat luar Kaltim. Dia menambahkan bahwa Kaltim berpotensi kehilangan pendapatan daerah dari sektor pajak alat berat dan kendaraan berplat luar daerah, dan Pansus perlu mencari format yang tepat terkait mekanisme pajak bagi kendaraan tersebut. Sapto juga menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dicari solusinya bersama, seperti mendata jumlah kendaraan yang masuk melalui pelabuhan sesuai dengan jenisnya, bukan berdasarkan ukuran besar, sedang, dan kecil.

“Kedepan kami akan mencoba merumuskan agar lebih tertib administrasinya, khususnya bagi kendaraan luar yang dapat berubah menjadi plat Kaltim,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Wahyu Endrajaya, mengatakan, pendataan kendaraan alat berat dan kendaraan bermotor yang berplat luar Kaltim memang belum dilakukan, namun bila dilakukan kesepakatan pendataan, pihaknya siap bekerjasama. Wahyu juga menjelaskan a mekanisme pendataan dimulai dengan surat pengecekan dan beberapa upaya yang dilakukan dengan mengunjungi beberapa perusahaan secara langsung.

Dikatakan Wahyu, terdapat perusahaan yang tidak memiliki dokumen atau surat lengkap terkait alat berat yang mereka miliki, namun mereka beralasan hanya digunakan di sekitar wilayah beroperasinya perusahaan dan di kawasan hutan. Oleh karena itu, kendaraan tersebut tidak dapat ditilang karena hanya kendaraan yang menggunakan jalan umum yang bisa ditindak tegas.

Berdasarkan data Kepolisian Kaltim tahun 2022, Wahyu mengatakan  kendaraan yang lapor masuk ke Kaltim sebanyak 524 kendaraan yang sesuai dengan aturan. Setelah melapor, kendaraan tersebut diberikan surat jalan dengan masa waktu 3 bulan. Apabila melewati waktu yang ditentukan, kendaraan tersebut diwajibkan untuk melapor di daerah mereka beroperasi. (rhiea/adv)

DPK Balikpapan Gelar Story Telling Competition 2023

BALIKPAPAN – Dalam rangka memperingati Hari Dongeng Sedunia tanggal 20 Maret lalu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menyelenggarakan Story Telling Competition untuk guru TK/PAUD se-Kota Balikpapan.

Tema yang diambil untuk tahun ini adalah “Dongengku untuk muridku”. Tema tersebut diambil dengan harapan semakin banyak guru TK/PAUD yang memberikan dongeng untuk muridnya dalam pembelajarannya, sehingga terbentuk generasi dengan karakter yang baik dengan nilai-nilai kearifan yang ditanamkan melalui dongeng.

Tahapan kegiatan Lomba Story Telling diawali dengan pendaftaran peserta yang dimulai pada tanggal 13 Maret 2023.

Peserta yang mendaftar harus menyertakan identitas dan naskah dongeng bergambar. Tahap selanjutnya peserta menampilkan dongeng sesuai naskah yang dikumpulkan di depan dewan juri pada tanggal 20 Maret 2023.

Kegiatan penjurian Story Telling Competition ini dibuka Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Balikpapan Hasanuddin di Aula lantai 4 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Senin (20/3/2023)

Dalam sambutannya Hasanuddin menekankan bahwa  kegiatan story telling adalah salah satu upaya melestarikan kearifan lokal yaitu budaya bertutur.

“Melalui pembudayaan bertutur atau mendongeng pada anak seorang anak mendapat pengalaman untuk menangkap pesan tersirat dari cerita yang tersampaikan sehingga tumbuh nilai-nilai kreativitas, kelancaran emosional, dan minat baca,” katanya.

Para pemenang dalam Story Telling Competition bagi guru TK/PAUD se-Kota Balikpapan ini akan mendapatkan Piala, Piagam dan Uang Pembinaan. Adapun nama-nama pemenangnya sebagai berikut Juara 1 Dwi Rohmawati, Juara 2 Abidah Rizal dan Juara 3 Dewi Yanti serta juara Harapan 1 Hidayah (adv-dpk kaltim).

Belantara Foundation Paparkan Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu pada Pertemuan Internasional di Semarang

Vivaborneo.com, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pertemuan internasional dan pelatihan peningkatan kapasitas solusi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta dampak covid-19 terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Pertemuan ini bekerja sama dengan Komite Nasional Program MAB-UNESCO Indonesia-BRIN, UNESCO Jakarta Office, ICESCO, Balai Taman Nasional Karimunjawa Balai Taman Nasional Gunung Merapi dan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu untuk pemulihan ekonomi dan ekosistem di cagar biosfer mulai 14 Maret hingga 16 Maret 2023 di Semarang.

Pada kesempatan ini, Belantara Foundation diundang untuk memaparkan pembelajaran tentang kemitraan pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB), Riau kepada dunia internasional.

Belantara Foundation bermitra dengan pemangku kepentingan setempat dalam pengelolaan Cagar Biosfer GSK-BB. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari sektor pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meliputi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, APP Sinarmas, Proforest, Earthworm, Winrock, Koalisi CORE dan WRI Indonesia. Setiap sektor memiliki peran pentingnya masing-masing yang berfokus pada program restorasi ekosistem, proteksi dan konservasi keanekaragaman hayati serta pemberdayaan masyarakat.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna menjelaskan sejak tahun 2020 hingga 2023, Belantara Foundation bersama pemangku kepentingan setempat telah merestorasi lahan gambut yang terdegradasi di kawasan Cagar Biosfer GSK-BB dengan menanam spesies pohon asli dan terancam punah. Hingga kini, total area yang telah direstorasi telah mencapai luasan 75 hektar.

Belantara Foundation juga mendukung LSM lokal untuk melestarikan gajah sumatra beserta habitatnya. Implementasi yang dilakukan yaitu membantu mengembangkan dan peningkatan kapasitas bagi enam kelompok masyarakat desa untuk memitigasi konflik manusia-gajah.

Selain itu juga membangun menara pemantauan, melakukan edukasi dan penyadartahuan di tujuh sekolah dasar yang berdampingan dengan habitat gajah, patroli mitigasi konflik manusia-gajah dengan luas area lebih kurang 88.000 hektar.

Tidak hanya itu, Belantara Foundation juga mendukung masyarakat lokal untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif. Dukungan tersebut berupa memberikan peningkatan kapasitas untuk budidaya madu dan budidaya ubi kayu, memasang 45 papan nama yang menginformasikan bahaya kebakaran hutan, larangan pembakaran hutan, dan larangan penebangan liar.

Di samping itu, Belantara Foundation juga mendukung dan mengembangkan Stasiun Penelitian Lahan Gambut Humus di Cagar Biosfer GSK-BB untuk penelitian jangka panjang tentang ekosistem lahan gambut dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

“Stasiun penelitian ini menyediakan fasilitas, infrastruktur, serta peningkatan kapasitas bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, dan lainnya,” ujar Dolly, yang juga sebagai Ketua LPPM Universitas Pakuan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Komite Nasional MAB UNESCO Indonesia-BRIN, Y. Purwanto menegaskan pengelolaan Cagar Biosfer GSK-BB harus dilakukan secara bersama-sama.

“Cagar Biosfer GSK-BB dapat menjadi sarana untuk melaksanakan komitmen bangsa Indonesia dalam melaksanakan berbagai konvensi terkait dengan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim,” tegas Purwanto.

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, Anang Setiawan Achmadi mengemukakan bahwa keberadaan Cagar Biosfer GSK-BB dirancang untuk menyelaraskan antara konservasi keanekaragaman hayati dengan kepentingan sosial-ekonomi sekaligus melestarikan nilai-nilai budayanya.

Cagar biosfer adalah kawasan yang terdiri dari ekosistem unik, asli atau terdegradasi. Akan tetapi, keberadaannya dilindungi serta dilestarikan untuk tujuan penelitian dan pendidikan. Salah satunya adalah Cagar Biosfer GSK-BB, Riau.

Cagar Biosfer GSK-BB merupakan cagar biosfer pertama di dunia yang diprakarsai dan dikelola bersama oleh sektor swasta dan publik. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh MAB-UNESCO pada tahun 2009.

Kawasan ini meliputi 705.271 hektar lahan gambut yang terbagi menjadi zona inti (25 persen), zona penyangga (32 persen), dan zona transisi (43 persen) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, Riau, Sumatra.

GSK-BB merupakan salah satu hutan gambut tropis terbesar di Sumatra yang memiliki peran penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mengubah gaya hidup masyarakat lokal ke arah penghidupan yang lestari dan berkelanjutan.

Di samping itu, kawasan ini juga merupakan habitat bagi satwa liar karismatik seperti harimau sumatra, gajah sumatra, beruang madu dan tapir. Namun, beberapa kawasan hutan pada lanskap ini telah terdegradasi karena kebakaran hutan dan kegiatan illegal lainnya.(*)

 

 

Jaksa Agung ST Burhanuddin : Amanah Harus Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan pengarahan, melantik, mengambil sumpah, dan menyaksikan serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung yang digelar di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (20/3/2023).

Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan para pejabat yang baru dilantik ini adalah pribadi-pribadi terpilih yang pastinya telah ditempa oleh waktu dan pengalaman, serta tentu mempunyai kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin dan menggerakkan roda bidang ataupun satuan kerja yang dipimpinnya dalam upaya membantu mewujudkan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Jaksa Agung juga menyampaikan beberapa pokok penekanan tugas yang harus segera disesuaikan dan dilaksanakan terkait beberapa bidang antara lain:

1. Para Kajati yang baru dilantik, agar segera:

• Bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka mengawal persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki dan tidak ikut serta dalam kampanye pemilu atau mendukung partai politik tertentu.
• Memastikan terlaksananya pola penegakan hukum yang humanis serta proporsional dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.
• Menjadi suri tauladan terhadap seluruh jajarannya dalam penerapan pola hidup sederhana.
• Meningkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh jajaran di satuan kerja masing-masing, dan pedomani Surat Jaksa Agung Nomor 3 tanggal 17 Januari 2022 tentang meningkatkan Pengawasan Melekat pada Satuan Kerja.

2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung yang baru, baik di bidang teknis maupun non teknis, agar segera:

• Mempelajari tugas dan kewenangannya yang baru guna mendukung visi dan misi institusi Kejaksaan.
• Melakukan evaluasi kinerja yang terdapat di dalam masing-masing lingkungan kerja atau bidang jabatan selanjutnya diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dalam mendukung arah kebijakan pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi.
• Menanamkan paradigma sinergitas dan kolaboratif diantara bidang dalam setiap pelaksanaan tugas, buang jauh-jauh ego sektoral, tanamkan satu hati dan satu tujuan untuk kejayaan Kejaksaan.

“Saya ingin mengingatkan para pejabat yang baru dilantik, beberapa menit yang lalu saudara telah mengucap sumpah jabatan, sumpah tersebut bukan hanya sebuah seremonial formal semata, melainkan suatu ikrar yang memiliki makna spiritual mendalam antara saudara dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kelak akan diminta pertanggung jawabannya,” ujar Burhanuddin melalui siaran pers Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana.

Oleh karena itu, Jaksa Agung menyampaikan amanah yang diberikan kepada saudara agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta komitmen sungguh-sungguh untuk bekerja keras serta cerdas diiringi dengan nilai Tri Krama Adhyaksa demi kejayaan institusi Kejaksaan.

“Saya ingin memberikan sebuah pesan kepada para pejabat yang baru dilantik dan sebenarnya ini adalah juga pesan bagi kita semua, jabatan itu bisa menjadi berkah yang membawa kebahagiaan atau juga menjadi hukuman yang membawa keburukan bagi siapa yang mengembannya, tergantung dengan niat apa saudara menjalankannya,” ujar Jaksa Agung.

Adapun pejabat yang dilantik pada Senin 20 Maret 2023, yaitu:

1. Ade Tajudin Sutiawarman, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
2. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
3. Rudi Margono, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
4. Akmal Abbas, S.H., M.H. selaku Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
5. Asnawi, S.H., M.H. selaku Direktur Perdata.
6. Tiyas Widiarto, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Perencanaan.

Hadir dalam acara ini yaitu Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat dan Daerah beserta anggota, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung.(*)

 

Wakajati Kaltim Minta Insan Adhyaksa Jaga Dispilin Integritas

SAMARINDA – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kalimantan Timur Harli Siregar meminta Insan Adhyaksa tetap menjaga kedisiplinan, karena kedisiplinan merupakan landasan awal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencapai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Harli Siregar saat memimpin apel kerja pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Kaltim, di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim jalan Bung Tomo Samarinda, Senin (20/3/2023).

Wakajati berpesan agar tetap menjaga Kesehatan dikarenakan sebentar lagi akan memasuki Bulan Suci Ramadhan, “agar dalam menjalankan Ibadah Puasa berjalan dengan baik dan tidak terkendala satu apapun,” ucapnya.

Diakhir amanat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mengucapkan selamat menyambut Ibadah Puasa di bulan suci Ramadan Tahun 2023 kepada seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan mengajak untuk saling memaafkan.(*)

« Previous Page — Next Page »