Sambut Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia 2026, Belantara Foundation Ajak Sektor Swasta Jepang Tanam Pohon

Vivaborneo.com, Riau — Belantara Foundation mengajak mitra sektor swasta Jepang menanam bibit pohon secara simbolis di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), Provinsi Riau pada Kamis (11 Juni 2026). Kegiatan ini menyambut Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia 2026,

Aksi tanam pohon ini terselenggara atas kerja sama dengan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura serta Kelompok Tani Hutan yang menjadi mitra Tahura SSH.

Salah satu jenis bibit pohon yang ditanam adalah balangeran (Shorea balangeran), yang termasuk dalam kategori spesies pohon langka yang perlu dilestarikan. Penanaman ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata kerja sama multipihak dalam upaya restorasi hutan yang terdegradasi.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan, restorasi ekosistem merupakan salah satu isu global yang sangat penting dan mendesak saat ini. Ditambahkan, jika dunia telah menargetkan pemulihan seluas 1,5 miliar hektar lahan terdegradasi pada 2030. Restorasi ekosistem dianggap sebagai salah satu langkah strategis dan efektif untuk memitigasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, menjaga suplai air, serta melindungi biodiversitas.

Dengan tema “Rangelands: Recognize. Respect. Restore” atau “Padang Rumput: Kenali. Hormati. Pulihkan”, Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia yang jatuh pada 17 Juni  2026.

Ini diharapkan menjadi momentum penting guna membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat global untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Lebih dari itu, peringatan ini bisa menjadi kesempatan bagi semua elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan lahan yang terdegradasi.

Tujuan utama penanaman simbolis ini adalah untuk memperluas keterlibatan sektor swasta dalam kerja sama pada program restorasi hutan yang terdegradasi untuk mendukung beberapa Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan melestarikan jenis pohon lokal terancam punah serta mengurangi dampak perubahan iklim.

Lebih lanjut, Dolly, yang juga merupakan pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan menegaskan bahwa kegiatan seremonial penanaman bibit pohon bersama mitra sektor swasta Jepang ini merupakan bagian dari program “Forest Restoration Project: SDGs Together!” yang dijalankan sejak 2020 lalu.

Program ini merupakan program pemulihan hutan yang terdegradasi yang diharapkan dapat membantu upaya mengembalikan fungsi iklim mikro dan pengaturan tata air pada ekosistem hutan, mengurangi resiko kerusakan lingkungan seperti tanah longsor dan erosi, tercemarnya sumber air, turunnya muka air tanah, kebakaran lahan, serta polusi udara.

Selain itu, restorasi hutan terdegradasi juga dapat memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk kualitas udara, kualitas air, pohon, tanah, dan populasi satwa liar beserta habitat alaminya. Tidak hanya mendukung restorasi hutan terdegradasi, program ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan sosial-ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

“Sesuai dengan misi dari United Nation Sustainable Development Goals (UN SDGs) atau Persatuan Bangsa-Bangsa atau yaitu no one left behind dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kami menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak, salah satunya dengan menggandeng sektor swasta dari Jepang untuk mendukung gerakan restorasi hutan terdegradasi di Pulau Sumatra khususnya di Provinsi Riau”, tegas Dolly yang juga​ anggota Commission on Ecosystem Management IUCN.

Pada kesempatan yang sama, Representative Director APP Japan Ltd., Tan Ui Sian mengatakan pihaknya akan lebih gencar mengajak multi-stakeholders di Jepang untuk mendukung Forest Restoration Project: SDGs Together ini.

Saat ini, program tersebut berfokus untuk mendukung SDGs ke 12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, target SDGs ke 13 yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dan target SDGs ke 15 yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem serta target SDGs ke 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

“Bagi kami kerja sama dengan KPHP Minas Tahura ini telah memberikan nilai tambah lebih besar untuk mengembangkan program dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Jepang. Kami berharap dapat mengajak multi-stakeholders dari mancanegara lebih luas lagi untuk mendukung program Forest Restoration Project: SDGs Together,” tandas Tan.

Sementara itu, Kepala KPHP Minas Tahura, Sri Wilda Hasibuan, S.Sos., M.Si., menuturkan jika kawasan Tahura SSH merupakan kawasan konservasi alam yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1999. Tahura SSH memiliki luas kawasan lebih dari 6.000 hektar. Sayangnya, saat ini sebagian besar wilayah tersebut telah mengalami deforestasi dan degradasi akibat aktivitas ilegal seperti perambahan lahan, pembalakan liar dan lain sebagainya.

“Kami terus melakukan pengawasan dan pemulihan fungsi kawasan Tahura SSH melalui program perlindungan dan restorasi hutan yang terdegradasi. Upaya ini tidak bisa kami lakukan sendiri, namun perlu adanya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Misalnya, pada pertengahan 2022 lalu, kami  bersama Belantara Foundation dan pemangku kepentingan di Jepang menggagas program yaitu Forest Restoration Project: SDGs Together. Program ini bertujuan untuk memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi agar dapat berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mendukung pemenuhan Nationally Determined Contribution (NDC) Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di Provinsi Riau,” pungkas Sri.(*/adv)

 

 

Universitas Pakuan dan Belantara Foundation Angkat Potensi Bioprospeksi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Vivaborneo.com — Belantara Foundation bekerja sama dengan Program Studi (Prodi) Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Prodi Biologi FMIPA dan Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pakuan menyelenggarakan kegiatan Belantara Learning Series Episode 15 (BLS Eps.15) dengan tema “Bioprospeksi untuk Bioekonomi Berkelanjutan di Indonesia: Menjembatani Konservasi, Inovasi dan Keadilan Manfaat”.

Acara yang berlangsung pada ada Rabu, 20 Mei 2026, BLS Eps.15 secara luring dipusatkan di Auditorium Lantai 3 Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan di Bogor, sedangkan daring melalui aplikasi Zoom dan live streaming Youtube Belantara Foundation. Sebanyak 968 peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut.

Kegiatan ini juga didukung oleh Teras Mitra, Perkumpulan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika (PPIDK Timtengka) serta menggandeng tujuh perguruan tinggi lainnya sebagai kolaborator yang mengadakan acara “Nonton dan Belajar Bareng” BLS Eps.15 bagi mahasiswa dan dosen di masing-masing universitas.

Tujuh universitas tersebut yaitu Universitas Riau, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas Negeri Makassar, Universitas Antakusuma, Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Kuningan.

Kegiatan BLS Eps.15 secara khusus dilaksanakan dalam menyambut Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026 yang jatuh pada 22 Mei setiap tahunnya. Tema yang diusung adalah “Acting Locally for Global Impact” atau Bertindak di Tingkat Lokal untuk Dampak Global”, menyoroti pentingnya partisipasi aktif multi pihak dalam menghentikan dan membalikkan laju hilangnya keanekaragaman hayati serta memanfaatkan keanekaragaman hayati secara lestari dan berkelanjutan. Salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut melalui bioprospeksi.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, dalam sambutannya menegaskan bioprospeksi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian guna menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memastikan keadilan bagi masyarakat lokal.

“Bioprospeksi tidak hanya berbicara tentang eksplorasi potensi ekonomi dari kekayaan hayati Indonesia, tetapi juga tentang bagaimana memastikan masyarakat lokal sebagai penjaga utama hutan dan ekosistem memperoleh manfaat yang adil dan berkelanjutan,” ujar Dolly.

Dolly, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Pakuan, menambahkan Belantara Foundation secara konsisten mendorong penguatan pemahaman dan implementasi praktik bioprospeksi yang berwawasan lingkungan.

Melalui berbagai program edukasi, penelitian, dan konservasi, Belantara Foundation mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari akademisi, pemerintah, sektor swasta, hingga generasi muda—untuk bersinergi dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati secara bijak dan bertanggung jawab.

“Transformasi menuju bioekonomi berkelanjutan membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, serta riset berbasis ilmu pengetahuan yang komprehensif. Belantara Foundation meyakini bahwa perpaduan antara riset, inovasi, dan kearifan lokal dapat melahirkan solusi bernilai ekonomi tinggi tanpa mengorbankan kelestarian alam. Sudah saatnya kekayaan biodiversitas Indonesia menjadi lokomotif bioekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” tutup Dolly.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia harus dikelola secara bertanggung jawab melalui pendekatan yang terintegrasi dari konservasi hingga hilirisasi.

Menurutnya, transformasi dari sekadar bioresources (sumber daya hayati) menuju bioeconomy (ekonomi berbasis hayati) memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat lokal dan adat, serta media sebagai bagian dari pendekatan pentahelix.

“Pengembangan bioekonomi bukan hanya transformasi ekonomi, tetapi juga transformasi sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat. Karena itu, pengembangan bioprospeksi harus dilakukan secara terintegrasi,” jelas Deputi Teguh.

Lebih lanjut, Deputi Teguh menyampaikan pemerintah juga tengah mendorong pengembangan bioprospeksi sektoral melalui inisiatif seperti Peta Jalan Blue Economy Indonesia 2025–2045, Peta Jalan Hilirisasi Rempah 2025–2045, dan penguatan industri bioteknologi berbasis sumber daya hayati.

Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU, ASEAN Eng., dalam paparannya menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan bioprospeksi untuk mendukung bioekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui riset-riset berbasis biodiversitas lokal yang menghasilkan inovasi aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat serta dunia industri.

Sementara itu, pada waktu yang sama, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, MS., menjelaskan bioprospeksi adalah penelusuran, klasifikasi, dan investigasi secara sistematik produk yang berguna seperti senyawa kimia baru, bahan aktif, gen, protein, serta informasi genetik lain untuk tujuan komersil dengan nilai ekonomi aktual dan potensial yang ditemukan dalam keragaman hayati.

“Melalui komersialisasi bioprospeksi diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan, karena kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Dari sistem royalti yang dihasilkannya, bioprospeksi dapat menjadi dukungan finansial bagi kegiatan perlindungan dan pelestarian hutan, termasuk perlindungan masyarakat hukum adat,”, ujar Prof. Hadi S. Alikodra.

Dalam opening speech-nya, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Dr. Sri Setyaningsih, M.Si., berharap bahwa seminar/webinar nasional yang dikemas melalui BLS Eps.15 ini dapat menjadi wadah bagi semua pihak untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta gagasan baru, tentang bioprospeksi untuk bioekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Turut hadir sebagai narasumber yang memiliki pengalaman dalam bioprospeksi di Indonesia secara berturut-turut yaitu Ketua LPPM Universitas Pakuan, Dr. apt., Lusi Agus Setiani, M.Farm.; Heads Corporate Advance Research and Evaluation Centre Martha Tilaar Group, Maily, S.Si., M.Biomed.; dan  Marketing Manager PT. Alam Siak Lestari, Fahmi Afdhi Zaky,  Acara BLS Eps.15 ini dipandu oleh Pemimpin Redaksi Majalah Trubus (2020-2023), Sardi Duryatmo.(vb/yul)

 

 

Belantara Foundation Raih Dua Penghargaan dari PFI: Kategori Koordinator Klaster Lingkungan dan Members Collaboration

Vivaborneo.com, Jakarta — Belantara Foundation meraih dua penghargaan dari Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), yaitu kategori Koordinator Klaster Lingkungan dan kategori Members Collaboration pada Rapat Umum Anggota (RUA) PFI yang diselenggarakan di Auditorium Puri Dani, IPMI International Business School, Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Pemberian penghargaan pada kedua kategori tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan dari PFI atas kontribusi nyata yang telah diberikan Belantara Foundation dalam mengembangkan kolaborasi antaranggota, memperkuat peran klaster, serta mendukung kemajuan ekosistem filantropi secara berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna disela-sela menerima penghargaan tersebut mengatakan bahwa periode tahun 2019 hingga 2025, Belantara Foundation ditunjuk sebagai Koordinator Klaster Lingkungan Hidup dan Konservasi pada PFI.

“Dalam implementasinya, Belantara Foundation berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari diskusi tematik dan forum pembelajaran, aksi nyata di lapangan, penyusunan strategic paper, kampanye media sosial, members gathering, hingga rapat umum anggota PFI,” ujarnya.

Sebagai anggota pada PFI, Belantara Foundation mendapat berbagai manfaat, seperti jejaring dan kolaborasi yang semakin luas, salah satunya, kerja sama Belantara Foundation dengan Merck Indonesia yang menginisiasi program penanaman 300 pohon khas Jakarta seperti pohon menteng dan kemang di Hutan Kota Cilangkap, Jakarta Timur pada tahun 2024.

Belantara Foundation juga merasakan dampak langsung dari keanggotaan PFI, antara lain PFI membantu menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Belantara Foundation, seperti kegiatan Belantara Learning Series kepada seluruh anggota PFI sehingga memungkinkan peserta hadir dalam jumlah yang banyak.

Selain itu, PFI juga membantu memfasilitasi Belantara Foundation dalam pembuatan akun pada website Rencana Aksi Nasional SDGs yang dimiliki oleh Bappenas. Hal ini sangat membantu kami dalam melaporkan program Belantara guna mendapat rekognisi dari Bappenas.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dua penghargaan yang diberikan PFI kepada Belantara Foundation. Kedua penghargaan ini sangat penting guna meningkatkan semangat dan motivasi kami untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan lanskap lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami berharap PFI dapat memperkuat peran sebagai fasilitator dan mendorong anggota-anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia”, pungkas Dolly.

Kontribusi anggota seperti Belantara Foundation menunjukkan bagaimana kolaborasi dan ko-kreasi dapat berkembang menjadi kekuatan utama dalam mendorong solusi yang berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Rully Amrullah, Plt. Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia mengatakan melalui peran aktif dalam klaster, penguatan jejaring, serta berbagai inisiatif bersama, anggota PFI mampu menghadirkan praktik filantropi yang lebih terintegrasi, relevan, dan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat.(vb/adv)

 

PFI Tetapkan Arah Strategis 2026, Perkuat Peran Filantropi sebagai Penggerak Solusi Nasional

Vivaborneo.com, Jakarta —Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menetapkan arah strategis tahun 2026 untuk memperkuat peran filantropi sebagai penggerak solusi atas berbagai tantangan pembangunan nasional dalam Rapat Umum Anggota (RUA) yang diselenggarakan di Gedung IPMI, Jakarta.

Menghadapi tantangan yang kian kompleks—dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi—PFI mendorong transformasi filantropi menuju pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak luas.

Rencana Strategis 2026 PFI difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan peran PFI sebagai Filantropi Hub nasional, yang tidak hanya menghubungkan aktor, tetapi juga menyelaraskan arah dan mendorong aksi kolektif lintas sektor. Kedua, pengembangan ekosistem kolaborasi melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) dan klaster tematik untuk mempercepat solusi bersama, khususnya dalam isu kemiskinan, ketahanan ekonomi, dan perubahan iklim.

Ketiga, penguatan infrastruktur pengetahuan dan inovasi pendanaan sosial, termasuk pemanfaatan data, publikasi strategis, serta model pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi ketiga pilar tersebut, PFI juga mengembangkan platform strategis yang meliputi platform Philanthropy Directory, Impact, dan Learning. Platform directory akan menjadi basis data terintegrasi untuk memetakan aktor dan inisiatif filantropi di Indonesia guna memperkuat konektivitas dan kolaborasi.

Sementara platform impact difokuskan pada pengukuran dan pelaporan dampak agar praktik filantropi semakin akuntabel dan berbasis data. Adapun platform learning yang ditargetkan rampung pada 2026 akan melengkapi ekosistem platform ini sebagai ruang pembelajaran bersama bagi anggota untuk meningkatkan kapasitas, berbagi praktik baik, serta mendorong adopsi inovasi. Kehadiran ketiga platform ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, efektivitas, dan kualitas kolaborasi dalam ekosistem filantropi nasional.

Untuk memastikan implementasi strategi ini berjalan efektif, PFI juga menekankan pentingnya partisipasi aktif anggota dalam membangun kolaborasi yang lebih terarah. Pengalaman anggota selama ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang difasilitasi PFI telah membuka peluang sinergi yang lebih luas.

“Kami tidak hanya belajar dari berbagai praktik baik, tetapi juga berkolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat kapasitas dan memperluas jangkauan program,” ujar Dian A. Purbasari, Direktur Yayasan Bakti Barito .

Sementara itu, Ahmad Juwaini dari Dompet Dhuafa menambahkan bahwa “kami merasakan manfaat signifikan dalam memperluas jejaring, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas dan tata kelola lembaga.”

Pengalaman ini menjadi landasan bagi PFI untuk terus memperkuat pendekatan kolaboratif yang lebih terintegrasi dan berdampak pada tahun 2026.

Ketua Badan Pengurus PFI, Rizal Algamar, menyampaikan bahwa arah strategis 2026 merupakan kelanjutan dari penguatan peran PFI sebagai Filantropi Hub yang telah dibangun sepanjang 2025. PFI juga mendorong agar kolaborasi yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi aksi kolektif yang lebih terarah, dengan dukungan infrastruktur pengetahuan, platform digital, serta penguatan peran anggota dalam co-creation solusi lintas sektor.

Berangkat dari capaian sepanjang tahun 2025, mulai dari pertumbuhan jumlah anggota, penyelenggaraan puluhan forum diskusi, penguatan chapter daerah, hingga pelaksanaan berbagai inisiatif strategis seperti Filantropi Indonesia Festival, Piagam Budaya Filantropi, dan Multi-Stakeholder Forum (MSF)—PFI menunjukkan peran yang semakin kuat tidak hanya sebagai ruang kolaborasi, tetapi juga sebagai penggerak arah, standar, dan praktik filantropi di Indonesia.

Sebagai bagian dari kelanjutan dari capaian tersebut, PFI akan memperkuat kemitraan lintas sektor—dengan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional—untuk memastikan bahwa praktik filantropi dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

PFI meyakini masa depan filantropi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dihimpun, tetapi oleh kemampuan untuk mengelola, menyelaraskan, dan mengarahkan sumber daya tersebut menjadi dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Melalui RUA 2026, PFI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai penggerak ekosistem dan pendorong budaya filantropi nasional, serta mempercepat transformasi menuju praktik filantropi yang lebih terukur, inklusif, dan berdampak luas.(vb/adv)

 

Hari Peduli Sampah Nasional 2026: Butuh Strategi Terpadu dalam Pengelolaan Sampah

Vivaborneo.com, Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Pemerintah mengusung tema Kolaborasi Aksi untuk Gerakan Nasional Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari memilah sampah hingga daur ulang, serta mendorong komitmen semua pihak untuk mengatasi masalah sampah.

Berdasarkan Global Waste Management Outlook 2024, sampah global yang tidak terkelola dengan baik sebanyak 38%, sehingga memberikan kontribusi negatif terhadap Triple Planetary Crisis, yaitu perubahan iklim (climate change), kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss), dan polusi (pollution) atau timbulan sampah.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025, timbulan sampah nasional di Indonesia sebanyak 24,8 juta ton/tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2025 adalah sebesar 34,55 persen atau 8,5 juta ton/tahun terkelola dengan baik dan sebesar 65,45 persen atau 16,3 juta ton/tahun tidak terkelola.

Selain itu, sampah yang masuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sanitary landfill atau controlled landfill sebanyak 36,24% sedangkan 63,76 persen diantaranya masih menerapkan open dumping (penimbunan terbuka).

Masih berdasarkan SIPSN 2025, tercatat penyumbang sampah terbesar di Indonesia dengan persentase mencapai 56,7% atau 7,2 juta ton/tahun adalah sektor rumah tangga. Sumber lain meliputi perniagaan menyumbang 7,58% atau 972,2 ribu ton/tahun, pasar sebesar 1,7 juta ton/tahun, sementara fasilitas publik sebesar 7,03% atau 899,7 ribu ton/tahun dan kawasan sebesar 4,68% atau 598,6 ribu ton/tahun. Kategori lainnya tercatat sebesar 6,13% atau 785,1 ribu. Sektor perkantoran menjadi penyumbang paling kecil dengan persentase 4,22% atau 541,8 ribu dari total timbulan sampah nasional.

Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan dibutuhkan strategi terpadu dalam pengelolaan sampah untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan  meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Kombinasi strategi yang perlu dijalankan mencakup reformasi kebijakan, inovasi teknologi, kampanye kesadaran dan edukasi publik serta partisipasi aktif dari masyarakat luas,” ujarnya.

Reformasi kebijakan menjadi fondasi utama dengan menghadirkan regulasi yang tegas, insentif bagi praktik ramah lingkungan, serta sistem pengawasan yang konsisten agar pengelolaan sampah berjalan secara efektif. Di sisi lain, inovasi teknologi seperti pengolahan sampah berbasis daur ulang, pemanfaatan limbah menjadi energi, dan digitalisasi sistem pengumpulan sampah dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

Kampanye kesadaran dan edukasi publik berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Seluruh upaya tersebut akan berjalan optimal apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, baik dalam skala rumah tangga, komunitas, maupun sektor industri, sehingga tercipta kolaborasi yang kuat menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Ketika masyarakat diberdayakan untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab, mereka tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan tetapi juga membuka peluang ekonomi, yang mengarah pada masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan”, imbuh Dolly.

Dolly menegaskan pengelolaan sampah berkelanjutan bukan sekadar kewajiban lingkungan, tetapi juga merupakan langkah strategis menuju masa depan yang tangguh dan rendah karbon yang dapat menguntungkan semua pihak baik di tingkat lokal maupun global.

Oleh karena itu, peringatan HPSN ini dapat menjadi momentum penting untuk bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan menerapkan solusi inovatif dalam membangun ekonomi sirkular, untuk merawat Bumi kita, serta sekaligus membantu membuka peluang untuk kesejahteraan masyarakat.(vb/yul)

 

 

Next Page »