Bupati PPU Tekankan Pentingnya Menempatkan Pejabat Pada Posisi Yang Tepat

BALIKPAPAN – Bupati Penajam Paser Utara Hamdam menekankan  pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih. Karenanya para pejabat eselon II ditempatkan pada posisi yang tepat, sesuai kemampuannya dan perlu dilakukan mutasi atau pergeseran jabatan”.

“Agar langkah ini berjalan efektif dan obyektif, maka saya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), perlu menerima masukan hasil pemotretan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur ini melalui Panitia Seleksi Ukom dan Evaluasi Kinerja JPT Pratama,” katanya saat membuka Uji Kompetensi (Ukom) dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, lingkup Pemkab Penajam Paser Utara di Hotel Blue Sky, Balikpapan, Senin (6/3/2023).

Hamdam  juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Panitia Penyelenggara, dalam hal ini  BKPSDM PPU yang telah mempersiapkan kegiatan penting dan strategis ini selama lima hari dan diikuti 20 orang peserta.

Jauhar Efendi, sebagai salah satu anggota Pansel, melaporkan Pansel dikomandani oleh Asesor SDM Aparatur Utama dari BKN Pusat, Wakiran. Beranggotakan 4 orang, yaitu Thohar, Sekda PPU, Purwanto, Asesor SDM Aparatur Utama, BKN Pusat. Moh. Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, dan Muhammad Noor, Lektor Kepala, Dekan Fisipol Unmul.

Ukom dan Evaluasi Kinerja JPT Pratama  dimulai dari kegiatan Penulisan Makalah, Penulisan Materi Presentasi dalam bentuk Power Point dan Psikometri. Ini dilakukan  penuh di hari pertama. Sedangkan hari kedua dan seterusnya adalah kegiatan presentasi dan wawancara.

Ketua Pansel dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Ukom dan Evaluasi Kinerja atau Uji kesesuaian  (job fit) ini merupakan bagian dari penataan jabatan yang dimandatkan dalam Pasal 132 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020.

Dalam ketentuan tersebut antara lain dinyatakan,  penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi oleh panitia seleksi dari pejabat yang ada atau melalui Seleksi Terbuka apabila tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai.

Selanjutnya, pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam  satu  instansi  maupun antar instansi dapat dilakukan pula melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi”.

Pada bagian lain, Ketua Pansel menyampaikan, bahwa JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, namun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi     setelah mendapat    persetujuan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), dalam hal ini Bupati PPU,  dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu, penyelengaraan ukom dan evaluasi kinerja untuk penataan jabatan pimpian tinggi pratama yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut,  dan atas rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), maka Pemerintah Kabupaten PPU bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Prov Kaltim dan Universitas Mulawarman, melaksanakan Ukom dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kabupaten PPU.

Jauhar Efendi, sebagai salah  anggota Pansel melaporkan,  bahwa Ketua Pansel, Wakiran, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati PPU atas komitmennya yang tinggi dalam menyelenggarakan manajemen ASN yang mendasarkaan sistem merit, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN.  (*)

Perpustakaan Nasional Bantu Mobil Perpusling di Pulau Maratua

TANJUNG REDEB – Menghadirkan Perpustakaan di tengah-tengah masyarakat, Kecamatan Maratua mendapat bantuan mobil perpustakaan keliling (Perpusling) dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Berau Sri Juniarsih Mas kepada Camat Maratua Ariyanto, Senin (6/3/2023) lalu.

Sri Juniarsih mengharapkan, melalui penyerahan mobil tersebut agar dapat bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat supaya gemar membaca di setiap waktu.

“Saya berharap, melalui perhatian Perpustakaan Nasional dengan dibantu mobil perpustakaan keliling bisa membuat warga semakin rajin membaca, dengan begitu otomatis akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) warga di Maratua,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berau Ali Sadikin Atma menuturkan bantuan dan dukungan dari Perpustakaan Nasional untuk pulau Maratua yang merupakan pulau terluar harus dimanfaatkan dengan baik, terutama peningkatan minat gemar membaca buku.

“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan menjadi lebih baik, agar apa yang kita cita-citakan bersama masyarakat yang gemar membaca terlaksana di Kabupaten Berau, khususnya di Pulau Maratua,” paparnya.

Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, minat baca untuk Kabupaten Berau masih kurang yakni di bawah 40 persen. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi bagian dari tugasnya untuk terus mendorong minat baca di Kabupaten Berau.

“Kita juga berharap, Dinas-Dinas terkait juga dapat bersinergi untuk ikut serta mensosialisasikan gemar membaca di kalangan masyarakat. Tidak hanya mobil, melainkan alat pendukung lainnya dan buku-buku juga ikut diserahkan,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Maratua Ariyanto juga turut mengungkapkan bahwa, sebelumnya perpustakaan di Maratua sempat dikunjungi oleh Perpustakaan Provinsi Kaltim dan Kementerian beserta Wakil Gubernur Kaltim.

Ariyanto menyampaikan perpustakaan Kecamatan Maratua yang bernama Ka’Entoman merupakan bahasa daerah Bajau memiliki arti mengingatkan dan merindukan. “Sehingga, kalau ada yang ingin membaca mereka akan ingat dan rindu,” imbuhnya.

Ariyanto juga menambahkan jika mobil perpustakaan keliling memang sudah dijanjikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat kunjungan ke Kecamatan Pulau Maratua, dan ini sudah diserahkan dan mungkin akan saya serahkan ke PKK Kecamatan,” katanya. (adv-dpk kaltim)

DPK Kaltim Terima Penghargaan Perpusnas RI

JAKARTA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim mendapatkan penghargaan dari Perpusnas RI sebagai provinsi dengan presentase akreditas perpustakaan terbanyak di wilayah III, Senin (6/3/2023).

Penghargaan diterima Kepala DPK Kaltim, Muhammad Syafranuddin pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) yang diselenggarakan Perpusnas RI. Prestasi ini membawa angin segar bagi upaya mendorong minat baca dan literasi masyarakat mengingat sejauh ini tercatat 205 perpustakaan telah terakreditasi.

Muhammad Syafranuddin selaku Kepala DPK Kaltim menyambut baik apresiasi penghargaan tersebut namun mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri. Sebelumnya DPK Kaltim terakreditasi A kemudian mendapatkan penghargaan akreditasi.

“Semoga kedepannya, DPK Kaltim akan terus terpacu dalam memperluas akses membaca melalui perpustakaan yang terakreditasi,” kata Syafranuddin.

Dikatakan Syafranuddin, semakin banyak perpustakaan yang terakreditasi turut membantu mendorong program perpustakaan berbasis inklusi sosial di masyarakat berjalan secara bertahap. (*/adv)

Bahas Kasus di BUMN, Erick Thohir Temui Jaksa Agung

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Agung, Senin (6/3/2023) dan diterima Jaksa Agung Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta.

Kedatangan Erick Thohir dikatakan Jaksa Agung sebagai pertemuan silaturahmi merupakan pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali dalam rangka bersih-bersih BUMN.

“Adapun hal yang menjadi pembicaraan, salah satunya mengenai satu kasus yang rencananya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kasus ini cukup menarik tetapi belum dapat kami sampaikan karena masih dalam tahap pendalaman,” ujar Burhanuddin.

Selain itu, dalam pertemuan silaturahmi ini, Jaksa Agung mengatakan hal yang juga dibahas mengenai penyelesaian aset-aset dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya yang cukup menarik dan berhubungan dengan masyarakat luas, serta membahas masa depan Waskita.

Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pertemuan silaturahmi ini harus berkelanjutan dan sinergitas program untuk mensinkronkan data-data yang perlu ditindaklanjuti.

Erick mengatakan hal ini dalam rangka kembali merapikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan terkait PT Asuransi Jiwasraya dan Waskita yang berhubungan dengan kepentingan publik sebagaimana menjadi prioritas Jaksa Agung.

“Hal khususnya PT Asuransi Jiwasraya atau Waskita karena ini tentu banyak berhubungan dengan publik. Jangan sampai publik dikorbankan atau dicederai karena perlindungan terhadap publik menjadi prioritas Bapak Jaksa Agung. Tentu kami dari Kementerian BUMN sangat mendukung posisi Jaksa Agung,” ujar bos BUMN ini.

Terkait dengan penyerahan aset, Ia menyampaikan aset-aset yang sudah diserahkan, salah satunya tentu menyelesaikan surat-surat atau misalnya hasil sitaan Kejaksaan Agung seperti surat berharga senilai Rp3,1 Triliun, dan masih dalam proses di tahun ini senilai Rp1,4 Triliun.

“Hal ini memang disinkronisasikan dan didorong supaya penyelesaian dari perkara PT Asuransi Jiwasraya jangan tertunda karena penyelesaian aset secara administrasi saja,” jelas Erick.

Menteri BUMN juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan yang bisa mengawal penyitaan aset seperti surat berharga dalam rangka penyelesaian perkara PT Asuransi Jiwasraya.(*)

 

DPK Kaltim Hadiri Rakornas Perpustakaan

JAKARTA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan  di Hotel Pullman Jakarta, 6-7 Maret 2023.

Sebanyak 915 peserta yang hadir secara daring dan luring atau di tempat berlangsungnya acara. Kepala DPK Kaltim, Muhammad Syafranuddin, Kepala BP3KM, Taufik, dan Kepala Bidang Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Endang Effendi.

Peserta yang merupakan perwakilan masyarakat dengan berbagai latar belakang seperti, Forum Perpustakaan Umum, Forum Perpustakaan Khusus, Forum Perpustakaan Sekolah, Forum Perpustakaan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Dinas Perpustakaan Provinsi, Kota, Kabupaten, hingga Kecamatan dan Desa. Serta, para pegiat literasi tersebut berkumpul dalam satu visi yang sama guna memperkuat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Menteri Pariwsata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir sebagai pembicara menjelaskan kepada audiens materi dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Potensi Pariwisata Melalui Pemanfaatan Koleksi Ilmu Terapan dan Life Skill di Perpustakaan”

Perpustakaan dinilai menjadi tempat mengembangkan daya terampil masyarakat. Tak hanya upaya mengembangkan keterampilan, polemik pada perpustakaan yang masih hadir turut menjadi sorotan pada Rakornas, tak kala paparan Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan kurangnya tenaga pustawakan di Indonesia lebih dari 192.844 masih menjadi tugas rumah yang harus diselesaikan bersama. Ia mengungkapkan DPR RI turut akan berkomitmen mebantu pemenuhan atas kurangnya tenaga kerja tersebut agar terus diperjuangkan. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »