Kasus KDRT di Kaltim, 40 Persen Pelajar Menjadi Korban

SAMARINDA – Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan polemik dimasyarakat yang jumlahnya semakin meningkat, melalui data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pada tahun 2022 telah terjadi terjadi 945 kasus di Kalimantan Timur yang di dominasi korban adalah perempuan dan 40 persen pelajar perempuan.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin menyampaikan, hal tesebut memang menjadi hal perlu mendapatkan perhatian baik pemerintah maupun masyarakat. Korban KDRT harus mendapatkan pendampingan terkait pada dampak yang terjadi.

“Dampak trauma yang disarakan memang luar biasa dirasakan oleh koban terutama psikis,” ucapnya kala ditemui di kantor DPRD Kaltim, Selasa, (07/03/2023).

Salehuddin mengatakan, pemerintah sudah berusaha memaksimalkan upaya pencegahan baik melalui sosialisasi maupun program pendampingan melalui dinas terkait. Salah satunya kegiatan sosialisasi ketahanan keluarga yang dilaksanakan DPRD.

“Anggapan terkait aib dalam keluarga yang tidak boleh diketahui publik, sehingga korban condong menutupi dan tidak berani untuk speak up terkait kejadian yang dialami,” tambahnya.

Salehuddin mengatakan, masyarakat harus mendapatkan edukasi dalam upaya melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya KDRT. Karena fenomena KDRT yang muncul kepublik hanya bagian kecil dari kasus yang muncul, namun masih banyak kasus yang belum terungkap.

“KDRT bagaikan fenomena gunung es, sehingga memang harus menjadi konsen kita kedepan untuk bisa diberantas,” pungkasnya.(ria)

Agiel : Perjuangan Masyarakat Harus Menemukan Titik Temu

SAMARINDA – Agiel Suwarno Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PDI-P Agiel soroti perjuangan masyarakat Desa Kerayaan Kabupaten Kutai Timur terkait  ganti untung lahan perkebunan dengan PT. Wira Inova Nusantara (WIN) yang dilaksanakan di gedung E Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, (07/03/2023).

Ditemui usai rapat dengar pendapat, Agiel menyampaikan wilayah kerayaan merupakan daerah yang dipenuhi dengan perkebunan kelapa sawit. Sehingga keputusan ganti untung yang diperjuangkan memang harus segera mendapatkan titik temu.

“Warga masyarakat memang terkepung dengan lahan sawit, alternatif terbaik memang dengan mendapatkan ganti untung yang dilakukan perusahaan,” ucapnya legislator dapil Kutai Timur.

Agiel mengatakan proses ganti untung yang dilakukan masih belum ada keputusan, sehingga diberikan waktu 2 minggu kedepan untuk dilakukan rapat hasil keputusan oleh perusahaan yang difasilitasi pemerintah kabupaten dan unsur legislatif.

“DPRD akan mengawal terus dan memastikan setelah 2 minggu kedepan harus sudah ada kesepakatan antar masyarakat dan perusahaan,” tambahnya.

Agiel berharap, perusahaan dapat memberikan keputusan yang terbaik sehingga tidak ada yang dirugikan. Karena hak atas lahan merupakan milik masyarakat, dan DPRD selaku wakil rakyat bertugas mendampingi masyarakat.

“Semoga segera mendapatkan titiktemu, entah itu pergantian atau solusi lain yang bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan kami akan terus mengawal,” pungkasnya.(ria)

DPRD Kaltim Minta PT. WIN Segera Lakukan Pembayaran Lahan

SAMARINDA – Anggota Komisi I melakukan mediasi atas tuntutan warga Kerayan terkait penyerobotan lahan perkebunan seluar 430 Ha di Desa Kerayaan Kabupaten Kutai Timur, dengan memanggil PT. Wira Inova Nusantara (WIN), mediasi dilaksanakan di gedung E Kantor DPRD Kaltim, Karang Paci Samarinda, Selasa (07/03/2023).

Wakil Ketua Komisi I Yusuf Mustafa saat memimpin rapat menyampaikan pembayaran hak lahan harus segera dilakukan sesuai dengan prosedur mengingat pengerjaan lahan sudah dimulai sejak tahun 2008 namun hingga kini  masih belum mendapatkan pembayaran.

“Pada tahun 2008 lahan tersebut telah digarap, dan informasinya 2010 telah dilakukan penanaman,” ucapnya.

Sementara itu, M.Udin anggota komisi I DPRD Kaltim menyampaikan melalui hasil rapat pada tanggal 9 Maret 2021 PT. WIN menyatakan bersedia membayar ganti untung kepada masyarakat setelah adanya patok batas wilayah yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

“Patok batas sudah disahkan melalui Perbup No.19 Tahun 2022 terkait pemekaran,” ucapnya

Dia menambahkan, dengan jarak waktu terbitnya Perbup maka harus ada keputusan terkait kesediaan pembayaran.

“Kami sebenarnya berharap hari ini sudah ada keputusan pihak perusahaan melalui manajemen yang hadir,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan manajemen Daru Wibisono menyampaikan baru mengetahui terkait SK Bupati, dan menyatakan akan menyampaikan hasil rapat kepada pimpinan perusahaan untuk diambil keputusan.

“Kami baru tahu, dan memang sebelumnya tidak ada yang memberi tahu,” ucapnya saat ditemui wartawan.

Daru mengatakan perwakilan manajemen tidak dapat memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat, sehingga harus menunggu maksimal 2 minggu untuk terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan.

“Ya kami akan sampaikan, dalam watu 2 minggu akan dilakukan pertemuan dengan hasil yang diputuskan pimpinan,” pungkasnya.(ria)

Minat Baca di Perpustakaan SMP PGRI 4 Balikpapan Alami Penurunan

BALIKPAPAN – Minat baca di SMP PGRI 4 Kota Balikpapan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya murid yang lebih memilih menggunakan handphone (HP) sebagai sarana hiburan untuk menghilangkan kejenuhan setelah mengerjakan mata pelajaran di sekolah.

Kepala Perpustakaan SMP PGRI 4 Kota Balikpapan, Malaysiawati, mengatakan bahwa sejak murid-murid mengenal HP, minat baca di perpustakaan SMP PGRI 4 mengalami penurunan. Biasanya, dalam sehari, terdapat sekitar 60 murid yang berkunjung ke perpustakaan ini. Meski demikian, jumlah pengunjung di perpustakaan ini masih ada, walaupun tidak sebanyak dulu.

“Ada saja empat atau lima murid yang membaca setiap harinya. Pada saat pelajaran agama Islam, murid yang beragama Kristen akan ke perpustakaan untuk membaca,” kata Malaysiawati pada Selasa (07/3/2023).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya berencana untuk membuat program literasi membaca. Salah satunya adalah dengan menjadwalkan kegiatan membaca buku sebelum masuk atau saat jam istirahat sekolah.

“Padahal, kita sudah menyediakan pojok baca di setiap kelas di sekolah. Namun, tidak tahu kenapa minat baca murid-murid mulai menurun selama ada HP,” terangnya.

Meskipun demikian, pihaknya telah membuat program membaca buku Bahasa Indonesia selama satu jam untuk setiap murid di satu kelas secara bergantian untuk kelas tujuh, delapan, dan sembilan. Selain itu, di sini juga ada Jumat Berkah, di mana murid-murid yang beragama Islam wajib membaca Alquran.

“Pihaknya berharap dengan adanya program literasi membaca, diharapkan murid-murid mau kembali membaca. Sebab, membaca merupakan jendela ilmu, dengan membaca kita akan mendapatkan pengetahuan yang luas,” harapnya. (adv dpk kaltim)

Pemprov Kaltim Beri Bantuan Hibah Masjid dan Gereja di Kubar

SENDAWAR – Pemerintah Provinsi Kaltim memberi bantuan hibah tahap pertama tahun anggaran 2023 di APBD murni  untuk masjid dan gereja di Kutai Barat. Bantuan diberikan  sesuai dengan proposal yang diajukan masing masing tempat ibadah.

“Hari ini adalah pelaksanaan asistensi penandatanganan pencairan dana bantuan sosial dari Pemprov Kaltim tahun 2023 tempat ibadah yaitu masjid dan gereja,” kata anggota DPRD Kaltim Ekti Emanuel dapil Kubar – Mahulu di Hotel Grand Family, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat (Kubar) Selasa (7/3/2023).

Dijelaskan Ekti, ada sekitar 42 sarana ibadah se-Kubar yang mendapat bantuan melalui pokok-pokok pikirannya di DPRD Kaltim sebesar Rp8 miliar.

“Besok penyerahan dananya secara simbolis,” ungkapnya.

Ia menuturkan untuk besaran nilai batuannya terhadap sarana ibadah masjid maupun gereja berbeda beda sesuai dengan permohonan yang diajukan masing-masing setelah diverifikasi tim kesra yang sudah di audit kelapangan.

Ekti Emanuel mengatakan, setelah beberapa kali melakukan reses ke lapangan masih banyak dana aspirasi yang belum terserap masyarakat. Permohonan warga dan juga tokoh agama meminta anggaran masalah sarana ibadah bisa direalisasikan.

“Saya sebagai anggota DPRD Kaltii berusaha membantu agar sarana ibadah yang ada di Kubar ini bisa terbangun untuk sarana kita mendekatkan diri dengan sang pencipta,”bebernya.

Saat ini, di Kubar terdapat lebih 194 kampung dan memiliki sekitar 360 masjid dan 500 lebih gereja. Bantuan dari pemerintah mungkin hanya bisa untuk sebagian tempat ibadah dan nantinya akan berkelanjutan untuk tempat ibadah lainnya.

“Selesai di APBD murni nanti kita akan lanjutkan di APBD perubahan dan begitu seterusnya bergantian,”tuturnya.

Ekti berpesan agar dana bantuan ini dipergunakan sebaik mungkin. Penggunaan dana pemerintah pasti ada audit dan lain sebagainya. Kepada yang belum menerima agar bersabar, karena ini berproses nanti semua pasti ada gilirannya. (arf).

« Previous Page — Next Page »