Komisi IV Perhatikan UKS, PMR, dan Puskesmas

SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar meminta layanan kesehatan yang ada di Samarinda  harus dioptimalkan termasuk melalui UKS (Unit Kesehatan Sekolah).

Menurutnya kegiatan di UKS yang sesuai prosedur, penanganan yang tepat terkait keadaan yang darurat oleh PMR  (Palang Merah Remaja) dan sebagainya perlu dapat bimbingan. Demikian juga layanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu harus lebih baik lagi agar bisa mengubah kebiasaan masyarakat minta dirawat di rumah sakit.

“Apabila standar layanan ditingkatkan dan masyarakat puas, maka masyarakat tidak perlu selalu minta rujukan pelayamam ke rumah sakit,” kata Deni, Kamis (14/4/2023).

Dikatakan, layanan dan fasilitas kesehatan di Puskesmas masih harus dibenahi, masih banyak ruangan di Puskesmas kondisinya terbilang kurang layak, begitu pula layanan bagi masyarakat kelas bawah sering tak optimal.

“Komisi IV fokus melihat hal-hal yang masih perlu dioptimalkan,” ujarnya. (adv)

Jumlah Perpustakaan di Kaltim Capai 2.775

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga akhir tahun 2022 memiliki  7 jenis perpustakaan dengan jumlah unit 2.775 perpustakaan. Dari 2.775 unit perpustakaan tersebut baru sekitar  7,92% atau 220 unit  yang lulus akreditasi, atau statusnya saat ini sudah memiliki Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan Perpustakaan Nasional.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Syafranuddin menyampaikan, pengelompokan perpustakaan terdiri dari Perpustakaan Provinsi (dikelola DPK Provinsi), Perpustakaan Kabupaten/Kota (dikelola DPK Kabupaten/Kota), Perpustakaan Desa, Khusus, Perpustakaan PTN/PTS, Perpustakaan SD, SMP, dan SMA/SMK/MA.

“Dari 2.775 perpustakaan yang ada saat ini,  sebanyak 1.330 perpustakaan sekolah,” kata Syafranuddin.

Ia merincikan, dari 1.330 perpustakaan sekolah,  terdiri Perpustakaan SD 670 unit, SMP 214, dan Perpustakaan SLTA (SMA/SMK/MA) sebanyak 446 unit.

Dikatakan, jika Dilihat jumlah unit perpustakaan di Kaltim, jumlah atau kuantitas mencukupi, tapi dari sisi kualitas, bila dilihat dari yang terakreditasi, yakni baru 7,92%.

“Kita masih perlu kerja keras agar persentase perpustakaan terakreditasi meningkat. Perlu perhatian serius dari seluruh stakeholder, baik meningkatkan prasarana, sarana, bahan bacaan, melatih sumberdaya manusia yang ada agar kompeten,” ujarnya.

Tentang Perpustakaan di Kaltim yang sudah terakreditasi hingga tahun 2022 sebanyak 220 unit perpustakaan, mengantar DPK Kaltim memperoleh penghargaan dari Perpustakaan Nasional sebagai Provinsi Terbaik I dalam Prosentase Terbanyak Perpustakaan yang Terakreditasi di Wilayah III Kalimantan Tahun 2023.

Sebaran Perpustakaan Terakreditasi di Kaltim sebanyak 220 unit itu, Perpustakaan Provinsi (1), Perpustakaan Kabupaten/Kota (8), Perpustakaan Desa (10), Perpustakaan Khusus (4), Perguruan Tinggi (8), Perpustakaan SD (60), SMP (78), Perpustakaan SMA/SMK/MA sebanyak 56 unit. (adv-dpk kaltim)

Pansus DPRD Samarinda Nilai Proyek Pembangunan Belum Transparan

SAMARINDA – Pansus LKPJ menilai pencapaian dari kinerja proyek pembangunan di Samarinda dinilai belum transparan dan masih ada beberapa yang tidak sesuai.

Hal itu disampaikan Samri Shaputra anggota Pansus LKPJ saat mengelar rapat kerja bersama Dinas PUPR untuk mengevaluasi dan mengakomodir progres pembangunan yang ada di Samarinda untuk digali lebih dalam informasinya.

Samri Shaputra menjelaskan dari hasil rapat dengan Dinas PUPR masih banyak yang harus disoroti terkait masalah anggaran yang dinilai kurang transparan.

“Kita soroti proyek terowongan, sesuai laporan itu 83 miliar yang direncanakan dan sudah terealisasi 61 miliar atau 68% menurut laporan Dinas PUPR,” ujar Samri Shaputra, Jumat (14/04/2023).

Sementara itu, disebutkan Samri bahwa pengajuan anggaran total sebanyak 300-400 miliar dan baru tersalurkan hanya 61 miliar pada proyek pembangunan terowongan di Samarinda.

“Kita masih bertanya-tanya dan menganalisis, jika total Rp 400 miliar anggaran, untuk Rp61 miliar yang sudah terealisasi ini sangat aneh, dan secepatnya kita akan sidak di lapangan,” ungkapnya.

Politikus PKS itu mengatakan, ada hal yang janggal terkait dengan pelaksanaan di lapangan, karena beliau menyampaikan tidak ada satupun bukti pelaksanaan proyek terowongan ini di tempat.

“Dari perencanaan dan laporan realisasi segitu, tetapi tidak ada sama sekali kegiatan di lapangan, ini menjadi pertanyaan besar dan ini bukan uang sedikit,” tambahnya.

Lebih lanjut, kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda itu, sesuai dengan hasil rapat kerja bahwa adanya uang muka yang sudah dibayarkan kepada pelaksana proyek.

“Kalau jawabannya Dinas PUPR untuk uang muka, ada juga pembuatan bricket di gudang pelaksana,” jelasnya.

Sebab itu, Samri berharap bahwa jika adanya kecurangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR akan secepatnya ditindak lanjuti, agar anggaran yang sudah diajukan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jika adanya kecurangan di lapangan, kita akan tindak lanjuti secepatnya kepada Dinas PUPR, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan,” tutupnya.(Adv)

Diskominfo Kaltim Sambut Kemitraan Dengan APJII Kaltim

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Diskominfo Kaltim menyambut baik upaya semua pihak dalam meningkatkan layanan internet di Kalimantan Timur, terutama dalam peningkatan jaringan internet.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Diskominfo Kaltim, Dianto pada pertemuan yang digagas APJII Kaltim, Kamis (14/4/2023).

Acara ini dihadiri Kapengwil APJII Kaltim, Vicky Firdaus, Kabid Pengembangan Wilayah I APJII Pusat, Tigor Jonson, anggota APJII, mitra kerja, asosiasi, pihak pemerintah, komunitas, media partner, mitra data center, serta tamu undangan lainnya bertempat di Hotel Horison Samarinda.

“Diskominfo selalu berupaya untuk membuka wilayah seluruh Kaltim agar dapat terhubung dengan internet. Ini agar masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan,” ujar Dianto.

Ketua Umum APJII Pusat, Muhammad Arif melalui virtual zoom mengatakan, pertemuan dengan mitra kerja APJII Kaltim ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan membangun kebersamaan.

“Acara ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antara APJII dengan anggota dan mitra kerja. Sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi penyelenggara jasa Internet, APJII berkomitmen untuk mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif,” ungkap Muhammad Arif.

APJII juga membuka program donasi bagi seluruh tamu undangan yang hadir. Donasi yang dikumpulkan bukan dalam bentuk uang, namun berupa barang-barang yang dapat langsung dimanfaatkan seperti parcel dan kebutuhan pokok lainnya.

Dalam acara APJII Kaltim 2023 ini, Diskominfo Kaltim dan APJII Kaltim berkomitmen untuk saling mendukung dalam meningkatkan akses internet di Kalimantan Timur dan mencapai visi bersama dalam memajukan teknologi informasi di wilayah ini. (adv diskominfo kaltim)

Disnakertrans Kaltim Dirikan Posko THR

SAMARINDA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur telah mendirikan Posko Satuan Tugas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya (THR) tepat di lobby kantornya Jalan Kemakmuran No. 2 Samarinda.

Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Arismunandar, mengungkapkan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan. Arismunandar menambahkan bahwa setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh Tim penanganan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3).

Proses dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.

“Tentunya kita dorong untuk dilakukan dialog secara bipartit yang melibatkan pekerja dan pengusaha sehingga mereka mencapai solusi dan kesepakatan bersama terkait pembayaran THR ini. Kesepakatan itu harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat,” kata Aris, Jumat (14/4/2023).

Selain itu, Posko ini juga menerima konsultasi terkait siapa saja yang berhak menerima THR maupun terkait jumlah besaran THR. Posko tersebut juga menerima pengaduan secara online untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan. Setiap kabupaten/kota juga membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id. (adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »