Bupati PPU Buka Verifikasi Dokumen Penyelenggaran Kabupaten Sehat

PENAJAM – Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam membuka secara resmi verifikasi dokumen penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Jumat (14/04/23).

Ketua Forum Kabupaten Sehat (FKS)  Kabupaten PPU Satriyani Sirajuddin Hamdam menyampaikan,  FKS sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi indikator-indikator dari seluruh tatanan yang ada. Terdapat 9 tatanan yang menjadi penilaian yakni sehat mandiri, perumahan dan pemukiman, lendidikan, pasar, pariwisata, transportasi, perindustrian, sosial dan bencana.

“Besar harapan kami dengan adanya verifikasi ini dapat memberikan penilaian serta masukan kepada kami untuk penyempurnaan sehingga Kabupaten PPU dapat melakukan verifikasi selanjutnya di tingkat pusat,” ungkap Satriyani.

Satriyani menambahkan, kehadiran tim verifikasi akan semakin menggerakan upaya pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Kabupaten PPU sebagai Kabupaten Sehat sehingga salah satu penghargaan dari tingkatan swasti saba yaitu tingkatan padapa, wiwerda ataupun wistara dapat diraih.

“Kami ingin terus berperan serta dalam mewujudkan lingkungan dan masyarakat yang sehat dan produktif, besar harapan kedepannya dengan Tim Pembina Kabupaten Sehat dapat lebih maju lagi dalam mendukung tatanan-tatanan Kabupaten Sehat, ” terangnya.

Bupati PPU Hamdam menyampaikan kegiatan verifikasi dokumen ini membuktikan adanya komitmen bersama untuk saling bahu membahu dan berupaya menjadikan Kabupaten PPU menjadi kabupaten yang sehat, sukses dan mulia.

“Kegiatan ini merupakan suatu tahap yang harus kita lalui sehingga saya berharap tim pembina dapat mengarahkan, karena verifikasi ini memerlukan kerjasama, data-data pasti dibutuhkan, ” ungkap Hamdam.

Hamdam juga menambahkan bukan penghargaan yang menjadi tujuan utama dari kegiatan ini tetapi yang terpenting ada semangat, tekad dan sinergitas antara semua pihak untuk mewujudkan Kabupaten PPU menjadi Kabupaten Sehat

“Kita patut berbangga karena dari 10 kabupaten/kota, kita termasuk sebagai salah satu dari 5 nominator, ” pungkasnya.

Acara ini dihadiri Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten PPU selaku Tim Pembina Kabupaten Sehat, Pengurus FKS serta tim verifikasi dokumen Kabupaten Sehat Provinsi Kalimantan Timur. (DiskominfoPPU/adv).

Satu Tahun Penyatuan Tanah dan Air IKN, Pembangunan Capai 26 Persen

SAMARINDA – Tepat satu tahun penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 14 Maret 2022 lalu, saat ini progress pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah mencapai 26%.

Saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di nusantara. Penyatuan tanah dan air dari seluruh penjuru negeri. Penyatuan tanah dan air nusantara dilakukan Presiden Jokowi bersama 34 gubernur se-Indonesia dan 15 tokoh Kaltim.

“Kemajuannya sudah di angka 26 persen.  Mudah-mudahan ini ada percepatan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Infrastruktur utama IKN yang saat ini sedang dibangun meliputi Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan untuk aparatur sipil negara (ASN) tahap awal. Pemerintah merencanakan setidaknya pada tahap awal akan datang sebanyak 16.990 ASN/TNI/Polri ke IKN.  Terdiri 11.200 ASN dan selebihnya personel TNI/Polri.

Sebab itu hunian dan fasilitas lain untuk mereka juga harus disiapkan. Selain itu juga sedang dibangun insfrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk yang akan mengisi IKN, termasuk penyelesaian Bendungan Sepaku Semoi untuk penyediaan air bersih IKN.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang akan dibangun seluas 6.596 hektare, sementara kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektare. Sedangkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN 256.142 hektare.

Melihat progress yang sangat positif, Presiden Jokowi optimis rencana puncak peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI bisa dilaksanakan di ibu kota baru.

“Saya yakin 17 Agustus 2024, kita bisa merayakan bersama-sama di Ibu Kota Nusantara,” yakin Presiden Jokowi di Jakarta.

Gubernur Isran Noor selalu mengingatkan agar sumber daya manusia (SDM) Kaltim harus bersiap diri agar mampu bersaing masuk dalam peluang kerja di IKN.  Estimasi lapangan kerja sampai tahun 2045 itu sebanyak 4.811.000 orang.

“Generasi Kaltim harus menyiapkan diri untuk mengambil peluang ini,” seru Gubernur Isran Noor.

Gubernur juga memberi pesan agar pembangunan IKN yang digadang-gadang akan menjadi Kota Pintar, kota masa depan berbasis alam, tidak meninggalkan Kaltim sebagai daerah asal mula ibu kota negara baru. Jangan sampai IKN maju, di luarnya malah tertinggal.

Menurut Gubernur, karena itu pemerintah pusat tidak bisa mengabaikan pembangunan di luar IKN. Sebagaimana semangat pemindahan ibu kota negara mengubah pola pembangunan menjadi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, dimana 58% produk domestik bruto (PDB) berkutat di Pulau Jawa.

”Kuncinya bangun infrastruktur tidak jauh berbeda dengan IKN,” kata Gubernur Isran yang juga Dewan Penasihat Otorita IKN itu.

Tampilan IKN nantinya akan berbeda dari umumnya ibu kota negara di dunia. Dimana 70% luas IKN adalah ruang terbuka hijau. Gubernur juga menepis anggapan kehadiran IKN akan merusak hutan. Sebaliknya, IKN akan mengembalikan fungsi kawasan itu menjadi hutan. Kawasan IKN saat ini adalah hutan produksi dengan satu jenis tanaman (monoculture) yakni ekaliptus.

“Ini bukan hutan alam, tapi hutan produksi. Monoculture. Pohonnya, ekaliptus. Ini yang ingin kita kembalikan menjadi hutan heterogen. Semua endemik pohon di Kalimantan akan ditanam di sini. Sudah dibangun Persemaian Mentawir dengan produksi 15 juta bibit pohon,” tegas Gubernur.

Kehadiran IKN akan menjadi show case transformasi Indonesia. Show case perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja produktif yang didukung tata Kelola, manajemen dan implementasi teknologi yang mumpuni.

“Ini yang akan menjadi perbedaan dengan ibu kota lain di dunia. Nusantara adalah masa depan Indonesia.

Bagi Kaltim sendiri, pemindahan IKN sudah sangat dirasakan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi dan insfrastruktur yang dirasakan sudah jauh lebih baik, kecuali beberapa ruas jalan yang saat ini terus diperjuangkan untuk perbaikan, salah satunya ruas jalan Kutai Kartanegara – Kutai Barat.  (sam)

Tim TPID Batu Monitoring Pengawasan Ketersediaan Bahan Pokok Penting

BATU– Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Batu melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) di 4 titik pada hari Jumat (14/3/2023).

Monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) dipimpin langsung oleh Pj. Aries Agung Paewai didampingi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah dan sejumlah pihak lainnya. Empat titik yang dikunjungi adalah SPBU Diponegoro, agen/distributor beras UD. Dharma Niaga yang bertempat di depan pasar Batu, agen/distributor beras LPG CV. Lancar Jaya Temas, serta agen/distributor minyak goreng Tiara Bamandika.

“Semua tempat yang kita kunjungi sudah sesuai harapan kita, stok kebutuhan dan distribusi sudah tercukupi. Beras agak naik sedikit, namun dengan adanya upaya menekan inflasi melalui pasar murah dan distribusi beras bulog, Saya yakin harga beras akan turun,” jelas Aries.

Dalam kunjungan ini, Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menyampaikan apresiasinya atas upaya antisipatif dari Pertamina untuk kendaraan yang mengalami mogok atau berhenti tengah jalan karena kehabisan BBM.

“Untuk wisatawan yang kehabisan bensin di jalan Kota Batu jangan khawatir, karena dengan layanan Pertaminan Delivery Service (PSD) di nomor 135, bensin atau produk pertamina lainnya bisa dikirim melalui lokasi,” ungkap Aries.

Pertamina Delivery Service (PDS) menyediakan layanan antar bahan bakar Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, Pelumas Fastron, Elpiji dan Bright Gas. Dengan cara yang cukup mudah, yaitu langsung hubungi Pertamina Call Center 135 dan Website pds135.com. Layanan ini terbuka 24 jam, dengan pengiriman yang dilakukan dari jam 08.00 – 17.00 WIB. (Buang Supeno)

Buncu Baca, Program Inovasi DPK Kaltim

SAMARINDA – Membaca dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun, terutama saat-saat waktu senggang. Misal sambil menunggu antrian dokter, menunggu anak sekolah, ataupun menunggu ditempat-tempat layanan umum. Hal tersebut menjadi tujuan utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim. Inovasi demi inovasi diciptakan guna memperluas akses baca secara menyeluruh, salah satunya melalui Buncu Baca.

Buncu Baca merupakan program baru yang digagas oleh DPK Kaltim. Program yang merupakan penyediaan sudut baca bagi masyarakat khususnya penduduk kota dan kabupaten si Kaltim. Masyarakat dapat mengakses buku dengan melakukan scan atau pindai melalui kode QR yang tersedia di Buncu Baca. Selanjutnya mereka dapat berselancar dalam genggaman memilih koleksi buku yang tersedia.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Syafranuddin mengungkap saat ini sedang dalam tahap pengiriman Buncu Baca. Buncu merupakan bahasa daerah Kutai. Artinya Pojok atau sudut

“. Kami namakan Buncu untuk mengangkat bahasa lokal. Yang kita siapkan untuk ditempatkan di lokasi-lokasi ramai pengunjung sambil menunggu bisa membuka link yang terdapat dalam barcode yang terpampang di papan tersebut. Kita siapkan 4000 judul buku yang tersedia di Buncu Baca,” ujar Muhammad Syafranuddin kepada media ini Senin, Selasa 10 April 2023 lalu.

Dikatakan, ada 43 titik yang menjadi tempat Buncu Baca. Masing-masing akan ditempatkan di pusat layanan umum seperti kelurahan atau tempat publik lainnya. Sebanyak 33 Buncu Baca akan distribusikan ke daerah-daerah terutama kabupaten/Kota. Sedangkan 10 Buncu Baca kita sebar di Samarinda.

“ Buncu Baca menjadikan opsi bagi masyarakat yang saat berkegiatan tengah senggang ataupun masyarakat yang ingin membaca buku di suatu tempat namun lupa membawa bukunya, sehingga dapat langsung mengakses,” jelas Ivan didampingi Kepala Bidang Layanan, Otomasi, dan Kerjasama, Hj.E.Mustika Wati di ruang kerjanya.

Buncu Baca tersebut di desain demikian rupa, dengan tinggi 160 cm, terbuat dari papan plywood 18 mm, finishing full HPL, disediakan juga stop kontak 6 titik untuk charger handphone, ada stiker barcodenya, dan stiker identitas kedinasan, dilengkapi lampu.

“Jarak 200 meter dari titik Buncu Baca masih bisa diakses oleh pembaca. Jadi Buncu Baca ini perkiraan pertengah April sudah tiba di Samarinda, dan setelah lebaran Idul Fitri baru kami distribusikan sesuai dengan titik yang telah direncanakan menyebar diseluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur,” terangnya.(mun)

Sri Puji Astuti Minta Disnaker Awasi Perusahaan Terkait THR

SAMARINDA – DPRD Samarinda menggelar hearing bersama Dinas Ketenagakerjaan dan mendorong untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai wajib lapor di Kemnaker yang digelar pada Kamis (13/04/2023).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyampaikan hearing ini dilakukan untuk memastikan tunjangan hari raya telah diberikan secara tepat dan sesuai dengan aturan.

“Ada sekitar 2.600 lebih perusahaan yang terdaftar sebagai wajib lapor, lalu yang terdaftar melalui OSS ada 4.000 lebih, ini yang akan kami dorong,” kata Sri Puji Astuti.

Disebutkan Puji, terkait dengan THR, sampai dengan Kamis 13 April 2023 baru beberapa perusahaan yang telah membayarkan hak THR kepada karyawan melalui laporan masing-masing perusahaan.

“Info terbaru sampai saat ini ada 40 lebih perusahaan yang melapor membayarkan THR kepada karyawan,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan batas akhir dari pemberian THR kepada karyawan terhitung satu minggu sebelum Hari Raya, sehingga perusahaan harus segera memberikan THR itu sebelum jatuh tempo.

“Kami tunggu sampai batas akhir sekitar tanggal 14 atau 15, jika belum kita akan mendorong Kemnaker untuk tindaklanjut perusahaan yang belum membayarkan THR,” tambahnya.

Dengan ini, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran aturan, kata Puji dibuatlah posko pengaduan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan. Jika kemudian adanya aduan oleh karyawan, Kemnaker akan memberikan surat sanksi kepada perusahaan terkait.

“Sudah ada posko pengaduan oleh karyawan di Dinas Ketenagakerjaan, jika melanggar akan diberi surat sanksi,” jelasnya.

Puji menjelaskan tentang sanksi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh Dinas ketenagakerjaan.

“Kalau sanksi, jika telah ditegur dan kemudian masih mengulang, maka akan dilaporkan ke bagian pengawas provinsi, dan yang paling berat yaitu pencabutan surat izin usaha oleh Disnaker,” sambungnya.

Sri Puji menambahkan bahwa untuk pemberian THR ini tidak boleh dicicil dan sesuai dengan nominal satu bulan gaji, beliau menyampaikan juga bahwa dari ketentuan ini sudah jelas terkandung kedalam UUD yang mengatur tentang Ketenagakerjaan.

“Menurut ketentuan dari Disnaker pemberian THR ini tidak boleh dicicil, dan juga menyangkut ketentuan UUD No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” jelas Puji.

Sementara untuk UMKM di aturan terbaru pembayaran THR bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan pekerja dengan pemilik atau bisa di bawah UMK.

“Untuk UMKM itu diaturan yang baru bisa memberi THR sesuai kesepakatan, atau malah bisa di bawah umk,” ujarnya.

Dirinya mengharapkan ke depannya tidak seperti pada tahun kemarin ada beberapa karyawan yang melapor atas tidak adanya pemberian THR di salah satu perusahaan di Samarinda.

“Harapannya tidak seperti tahun kemarin ada yang melapor, untuk tahun ini semoga saja tidak ada, kita liat saja ke depan,” tutupnya. (Adv)

« Previous Page — Next Page »