Satu Tahun Penyatuan Tanah dan Air IKN, Pembangunan Capai 26 Persen

SAMARINDA – Tepat satu tahun penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 14 Maret 2022 lalu, saat ini progress pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah mencapai 26%.

Saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di nusantara. Penyatuan tanah dan air dari seluruh penjuru negeri. Penyatuan tanah dan air nusantara dilakukan Presiden Jokowi bersama 34 gubernur se-Indonesia dan 15 tokoh Kaltim.

“Kemajuannya sudah di angka 26 persen.  Mudah-mudahan ini ada percepatan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Infrastruktur utama IKN yang saat ini sedang dibangun meliputi Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan untuk aparatur sipil negara (ASN) tahap awal. Pemerintah merencanakan setidaknya pada tahap awal akan datang sebanyak 16.990 ASN/TNI/Polri ke IKN.  Terdiri 11.200 ASN dan selebihnya personel TNI/Polri.

Sebab itu hunian dan fasilitas lain untuk mereka juga harus disiapkan. Selain itu juga sedang dibangun insfrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk yang akan mengisi IKN, termasuk penyelesaian Bendungan Sepaku Semoi untuk penyediaan air bersih IKN.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang akan dibangun seluas 6.596 hektare, sementara kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektare. Sedangkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN 256.142 hektare.

Melihat progress yang sangat positif, Presiden Jokowi optimis rencana puncak peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI bisa dilaksanakan di ibu kota baru.

“Saya yakin 17 Agustus 2024, kita bisa merayakan bersama-sama di Ibu Kota Nusantara,” yakin Presiden Jokowi di Jakarta.

Gubernur Isran Noor selalu mengingatkan agar sumber daya manusia (SDM) Kaltim harus bersiap diri agar mampu bersaing masuk dalam peluang kerja di IKN.  Estimasi lapangan kerja sampai tahun 2045 itu sebanyak 4.811.000 orang.

“Generasi Kaltim harus menyiapkan diri untuk mengambil peluang ini,” seru Gubernur Isran Noor.

Gubernur juga memberi pesan agar pembangunan IKN yang digadang-gadang akan menjadi Kota Pintar, kota masa depan berbasis alam, tidak meninggalkan Kaltim sebagai daerah asal mula ibu kota negara baru. Jangan sampai IKN maju, di luarnya malah tertinggal.

Menurut Gubernur, karena itu pemerintah pusat tidak bisa mengabaikan pembangunan di luar IKN. Sebagaimana semangat pemindahan ibu kota negara mengubah pola pembangunan menjadi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, dimana 58% produk domestik bruto (PDB) berkutat di Pulau Jawa.

”Kuncinya bangun infrastruktur tidak jauh berbeda dengan IKN,” kata Gubernur Isran yang juga Dewan Penasihat Otorita IKN itu.

Tampilan IKN nantinya akan berbeda dari umumnya ibu kota negara di dunia. Dimana 70% luas IKN adalah ruang terbuka hijau. Gubernur juga menepis anggapan kehadiran IKN akan merusak hutan. Sebaliknya, IKN akan mengembalikan fungsi kawasan itu menjadi hutan. Kawasan IKN saat ini adalah hutan produksi dengan satu jenis tanaman (monoculture) yakni ekaliptus.

“Ini bukan hutan alam, tapi hutan produksi. Monoculture. Pohonnya, ekaliptus. Ini yang ingin kita kembalikan menjadi hutan heterogen. Semua endemik pohon di Kalimantan akan ditanam di sini. Sudah dibangun Persemaian Mentawir dengan produksi 15 juta bibit pohon,” tegas Gubernur.

Kehadiran IKN akan menjadi show case transformasi Indonesia. Show case perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja produktif yang didukung tata Kelola, manajemen dan implementasi teknologi yang mumpuni.

“Ini yang akan menjadi perbedaan dengan ibu kota lain di dunia. Nusantara adalah masa depan Indonesia.

Bagi Kaltim sendiri, pemindahan IKN sudah sangat dirasakan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi dan insfrastruktur yang dirasakan sudah jauh lebih baik, kecuali beberapa ruas jalan yang saat ini terus diperjuangkan untuk perbaikan, salah satunya ruas jalan Kutai Kartanegara – Kutai Barat.  (sam)

---