Diskominfo Kaltim Perkuat Sinergi Humas Hadapi Isu Krisis

SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sinergi kehumasan pemerintah melalui Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) 2026. Forum yang diikuti sekitar 150 praktisi humas dari berbagai instansi itu difokuskan pada penguatan strategi komunikasi publik, pengelolaan isu krisis, serta optimalisasi pemanfaatan media sosial dan media massa di era digital. Acara ini berlangsung di Hotel Five Premiere, Samarinda, Jumat (31/726).

Forum tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari humas organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, hingga rumah sakit di Kalimantan Timur. Sejumlah peserta juga mengikuti kegiatan secara daring.

Kegiatan menghadirkan narasumber Direktur Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Nursodik Gunarjo, serta Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Timur, Eko Satiya Husada.

Kepala Diskominfo Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, mengatakan forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpraktisi humas agar menghadapi perkembangan komunikasi publik yang semakin dinamis.

Menurutnya, peran humas saat ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi pemerintah, tetapi juga dituntut mampu mengelola isu strategis, membangun citra positif, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang cepat, tepat, dan akurat.

“Forum ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi antarhumas di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, hingga rumah sakit daerah. Tantangan komunikasi publik semakin kompleks sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kemampuan beradaptasi, terutama dalam menghadapi era Revolusi Industri 5.0,” kata Ririn.

Ia menjelaskan penyelenggaraan forum tersebut berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur penyelenggaraan komunikasi publik.

Ia menambahkan, Forum BAKOHUMAS memiliki fungsi sebagai sarana koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarhumas dalam pengelolaan informasi strategis, baik sektoral maupun lintas sektoral. Selain itu, forum juga diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

 

“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kerja sama pelayanan informasi, memperkuat profesionalisme humas, serta membangun strategi publikasi yang efektif melalui media sosial maupun media massa,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang II, Siti Farisyah Yana, menilai peran humas kini semakin strategis seiring Kalimantan Timur menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional, terutama dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat sehingga dibutuhkan kemampuan humas dalam mengelola komunikasi publik secara profesional.

“Media sosial memberi ruang bagi informasi menyebar dalam hitungan detik, sementara media massa tetap menjadi pilar utama dalam melakukan verifikasi dan menjaga kepercayaan publik. Karena itu, pengelolaan komunikasi yang tepat menjadi kunci agar isu tidak berkembang menjadi krisis yang merugikan,” katanya.

Dirinya menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh insan humas di Kalimantan Timur. Pertama, memperkuat sinergi antara media sosial dan media massa agar penyampaian informasi lebih efektif dan kredibel.

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi isu krisis dengan membangun sistem peringatan dini, memahami dinamika percakapan di ruang publik, serta menyusun strategi komunikasi berbasis data yang cepat dan transparan.

Ketiga, memperkuat strategi publikasi yang tidak hanya berfokus pada pemberitaan kegiatan pimpinan, tetapi juga mampu menyampaikan manfaat kebijakan dan hasil pembangunan secara humanis serta mudah dipahami masyarakat.

“Publikasi harus mampu menunjukkan dampak nyata dari setiap kebijakan pemerintah. Dengan demikian masyarakat tidak hanya mengetahui program yang dijalankan, tetapi juga merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia berharap Forum BAKOHUMAS 2026 menjadi wadah konsolidasi strategis bagi seluruh praktisi humas di Kalimantan Timur untuk saling bertukar pengalaman, memperluas jejaring kerja, serta meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di masa mendatang.

Pemprov Kaltim juga berharap terbangun ekosistem kehumasan yang semakin adaptif, inovatif, dan tangguh dalam mengelola isu publik, sekaligus mampu menyampaikan narasi pembangunan daerah secara positif, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat. (yud)

---