Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemkab PPU Gencar Gelar Pasar Murah

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) dan sejumlah stakeholder terkait kembali menggelar pasar murah di empat kecamatan di wilayah Kabupaten PPU jelang Hari Raya Idhul Fitri.

Kegiatan pasar murah ini, telah dilaksanakan disejumlah titik di wilayah PPU hingga berlangsung sampai tanggal 18 April 2023 bersama KUKM PERINDAG PPU, Bulog, Industri Koprasi Perdagangan (INKOPAS), dan Bank Indonesia (BI) wilayah perwakilan Balikpapan.

Bupati PPU Hamdam saat melaunching giat pasar murah di wilayah Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu menyampaikan, kegiatan pasar murah yang telah dilaksanakan dibeberapa titik, hingga terus berlangsung sampai 18 April 2023 di Kabupaten PPU ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka membantu langsung masyarakat jelang lonjakan kebutuhan pokok mendekati hari raya idul fitri.

“ Pasar murah ini yang dilaksanakan bersama TPID, Bulog dan Bank Indonesia (BI) adalah bentuk komitmen pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menekan terjadinya inflasi daerah jelang hari raya Idul Fitri,” ucapnya, Kamis, (13/04/2023)

Tidak hanya itu, penanganan terkait upaya menekan terjadi inflasi bersama seluruh stakeholder di Kabupaten PPU juga terus dikoordinasikan. Bahkan menjadi perhatian langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dalam setiap kegiatan guna peran Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanganan dampak inflasi di tanah air.

Ia juga berharap hadirnya pasar murah ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar dapat memenuhi sejumlah kebutuhan pokok. Utamanya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar saat ini mengingat mendekati momen besar seperti hari raya.

Hamdam menerangkan terkait kebutuhan pokok di daerah sampai saat ini hampir seluruhnya memenuhi dan stok tersedia dipasaran sehingga dalam pemenuhan barang pokok pangan dapat dipastikan tidak ditemukan kelangkaan ataupun kekosongan barang pangan.

“Hampir seluruh barang pokok pangan kita saat ini tersedia dipasaran, termasuk pemerintah daerah bersama stakeholder terkait juga terus melakukan pengawasan agar harga bahan pangan tetap dalam harga yang sesuai guna kondusifitas jelang lonjakan kebutuhan barang pokok pangan saat memasuki hari raya beberapa minggu kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan R Bambang Setyo Pambudi mengatakan kegiatan pasar murah ini selain membantu masyarakat juga bagian dari langkah strategis. Kedepan, agar tidak terjadi inflasi yang lebih tinggi, terutama saat bertepatan dengan hari raya Idul Fitri maupun pada momen besar keagamaan lainnya.

Terlaksananya pasar murah disejumlah titik di Kabupaten PPU, Bank Indonesia sangat mengapresiasi baik kepada pemerintah daerah, TPID, serta stakeholder terkait sehingga upaya dalam menstabilkan harga pokok pangan ini dengan baik.

“Upaya ini dalam program pasar murah kiranya semakin memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau  serta inflasi daerah di Kabupaten PPU dapat terkendali,” ucap Bambang.

Selain itu, Ia juga mengungkapkan kedepan program-program ini dalam pasar murah akan terus dilaksanakan bahkan harus lebih banyak lagi komoditi dan retail-retail yang ikut serta.

“Tidak dapat dipungkiri terkait pemenuhan bahan pokok pangan ini merupakan sesuatu yang bisa saja semakin melonjak tinggi permintaannya,“ tutupnya. (Hms/adv)

Kunjungan Pemustakan Saat Ramadan Menurun

SAMARINDA – Tingkat kunjungan pemustaka di Perpustakaan kota Samarinda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) kota Samarinda di bulan Ramadhan 1444 H/2023 M ini mengalami penurunan menjadi 112 orang rata-rata per hari dari hari biasanya rata-rata 772 orang per harinya.

“Untuk bulan puasa di jam kerja pelayanan sampai saat rata-rata 112 orang per hari. Jika dihitung secara keseluruhan selama 14 hari di bula puasa totalnya 1.580 orang,” ucap kepala DPK kota Samarinda Erham Yusuf, Rabu (12/04/2023).

Erham menyebutkan jika di hari biasanya, sesuai data di bulan Februari, keseluruhan ada 15.441 orang selama 20 hari kerja atau rata-rata 772 orang perharinya.

“Penurunan diantaranya karena ditiadakannya kunjungan atau visitasi dari sekolah-sekolah. Walaupun demikian diluar program visitasi sekolah, cukup banyak juga anak-anak sekolah yang datang ke perpustakaan seusai jam sekolah mereka,” beber mantan kepala Dinas Tenaga Kerja kota Samarinda ini.

Mereka lanjut mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Samarinda ini, rata-rata mencari bahan-bahan menyelesaikan tugas sekolah.

“Begitu pula para mahasiswa, dari pantauan dan data kami tidak mengalami penurunan selama puasa ini. Karena memang perpustakaan ini masih sangat dibutuhkan para mahasiswa dalam mengerjakan tugas kuliahnya,” ujar Erham.

Selain ditiadakannya program visitasi sekolah, kata Erham penurunan juga disebabkan jam layanan yang ditetapkan di bulan Ramadhan lebih singkat dibanding biasanya. Dimana, Pelayanan di Perpus Kota Samarinda selama Ramadhan yakni setiap Senin-Kamis buka pukul 08.00-15.00 WITA dan Jumat buka pukul 08.00 – 14.00 WITA. Diluar bulan Ramadhan,  jam operasionalnya Senin-Kamis buka pukul 08.00 – 16.00 WITA dan Jumat buka pukul 08.00 – 15.00 WITA. Sedangkan layanan hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional tutup.(adv-diskominfo kaltim)

Kunjungi Disdikbud, DPRD Kutai Barat Minta SMK

SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Ridwai menyampaikan aspirasi masyarakat untuk dibuatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  di Kubar. Sekolah yang ingin dibangun ialah di Desa Jempang. Mengingat desa ini sangat jauh dari kota dan sumber daya manusia (SDM) masih sangat kurang.

“Kami berharap Disdikbud Kaltim dapat membantu mendirikan pembangunan sekolah khususnya SMK  di wilayah Kutai Barat yaitu daerah Jempang,” harap Ridwai kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Muhammad Kurniawan saat mengunjungi Disdikbud Kaltim, Rabu (12/04/2023).

Menanggapi hal itu, Kurniawan menyambut baik dan memberikan apresiasi. Dalam membangun sekolah baru harus mempertimbangkan persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dalam mengajukan permohonan sekolah, pertama wilayah tanah yang akan dibangun harus clean dan clear. Sertifikat harus atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” terang Kurniawan.

Selanjutnya, lanjut dia, tahapan izin opersional dan NPSN sudah terbit. Langkah selanjutnya kepala sekolah dan guru-gurunya koordinasi dengan cabang dinas IV (Wilayah Kutai Barat – Mahakam Ulu) dan perencanaan pembangunannya.

Sementara Mursalim dari Sapras Bidang SMA Disdikbud Kaltim menambahkan, untuk persyaratan  mendirikan sekolah tersedianya sarana dan prasarana, potensi sumber daya manusia,  potensi lapangan pekerjaan, adanya pemetaan satuan pendidikan, adanya dukungan dari masyarakat, izin oprasional setelah itu di Kementrian pusat membuat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim Surasa menambahkan SMK yang akan dibangun berdasarkan Geospasial  dan Geoekoniminya sehinga nanti disuatu tempat ada wilayah dikelilingi perkebunan akan dibangun SMK jurusan perkebunan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. (adv)

Bupati PPU Serahkan Bantuan Masyarakat di Wilayah Perusahaan

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam menyerahkan secara simbolis bantuan berupa barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting)  kepada masyarakat di sekitar operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah kabupaten PPU. Bantuan ini diserahkan di halaman depan kantor bupati PPU, Kamis, (12/4/2023) pagi.

Bantuan tersebut berasal dari pihak Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang diserahkan secara simbolis melalui bupati PPU. Bantuan ini juga dilaksanakan dalam rangka kegiatan Roadshow kelembagaan SKK Migas perwakilan Kalimantan dan Sulawesi – KKKS di wilayah Kabupaten PPU.

Hamdan menyampaikan, bantuan tersebut sangat besar maknanya bagi masyarakat kabupaten PPU khususnya mereka-mereka yang berada di wilayah kerja SKK Migas di kabupaten PPU.

Melalui bantuan tersebut, pihak perusahaan secara  langsung juga  telah memberikan kontribusi bagi kabupaten PPU khususnya terhadap bagaimana menakan angka insfllasi di daerah. Hal ini juga sesuai dengan amanah presiden bawa semua pihak termasuk perusahaan di daerah diharapkan mampu berperan aktif minimal dapat turut memberikan kontribusinya terhadap penurunan inflasi di daerah.

Dia menambahkan, sesungguhnya bantuan yang diberikan oleh pihak SKK Migas ini bukan hanya saat ini saja. Lebih dari itu tambah Hamdam bahwa sumbangsih yang diberikan pihak SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi tersebut telah berulang kali dan berbagai macam bentuknya kepada masyarakat Kabupaten PPU.

“Upaya-upaya ini tentulah kita sambut dengan baik. Paling tidak jika kita tidak dapat menurunkan angka inflasi yang ada di daerah,  kita dapat mempertahankannya. Sekali lagi kami sampaikan terimakasih kepada jajaran SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi  yang telah peduli kepada masyarakat kabupaten PPU khususnya kepada masyarakat di wilayah kerja SKK Migas ini. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat yang memang membutuhknnya,” ucap Hamdam.

Dia juga berharap dengan diterimanya bantuan tersebut masyarakat khususnya di wilayah kerja SKK Migas  tersebut dapat memberikan support kepada perusahaan khususnya terkait kondusivitas keamanan di wilayah masing-masing. Karena menurutnya dengan kondusivitas keamanan yang baik tentulah akan memberikan kemudahan pihak perusahaan  untuk melakukan kegiatan kerja di lapangan.

Sementara itu saat ditemui Humas SKK Migas perwakilan Kalimantan dan Sulawesi , Danang   usai penyerahan bantuan ini  mengatakan bahwa bantuan diserahkan  kepada masyarakat di tuju kelurahan yang berada di wilayah kerja SKK Migas di kabupaten PPU.

“Kami berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat diterima oleh masyarakat kabupaten PPU khususnya mereka yang berada di wilayah kerja kami. Semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat khususnya pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul fitri 1444 H ini, ” harapnya.

Dia juga mengatakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bupati PPU bahwa pihaknya berharap masyarakat PPU khususnya mereka yang berada di wilayah kerja SKK Migas tersebut dapat memberikan dukungan kepada pihaknya sehingga kegiatan perusahaan dapat terus berjalan dengan baik yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah kabupaten PPU.

“Bantuan yang kami berikan kali ini sebanyak 200 paket yang diserahkan kepada  masyarakat perwakilan dari tuju kelurahan  termasuk para awak media yang ada di Kabupaten PPU, ” ungkapnya. (HumasPPU/DiskominfoPPU/adv)

Dorong Desa Berlomba Kelola BUMDes, DPMPD Berikan Bankeu Tambahan Penyertaan Modal

BERAU – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut tidak sekedar memberikan bantuan keuangan provinsi bagi desa secara merata Rp50 juta, tetapi juga memberikan tambahan yang bersifat penghargaan bagi desa berprestasi.

“Ttahun 2023 kita berikan tambahan berupa bantuan permodalan BUMDes bagi desa yang dinilai BUMDesnya memiliki manajemen baik. Tujuannya untuk mendorong desa berlomba mengelola BUMDes,” ujar Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi melalui Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan Diny saat memberikan arahan Monev Bankeu Provinsi 2021 dan 2022, serta Sosialisasi dan Asistensi Bankeu Provinsi tahun 2023, di Aula Gedung Bapelitbang Berau, Kamis (13/4/2023).

Bankeu tambahan dimaksud diberikan bagi 7 desa setiap kabupaten dengan besaran bantuan permodalan BUMDes/BUMKam senilai Rp60 juta perdesa.

Kedepan diharapkan bisa dimanfaatkan menggelola potensi yang ada untuk pengembangan usaha di desa. Gilirannya desa memperoleh Pendapatan Asli Desa/Kampung dari hasil pengelolaan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat.

“Desa mandiri sangat penting agar tidak hanya berharap  dana yang masuk ke desa, tapi harus mampu menghasilkan,” tegasnya.

Disisi lain, dia menyebut bankeu tambahan yang bersifat penghargaan bagi desa berprestasi berupa permodalan BUMDes sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah terkait peningkatan ekonomi desa.

“Selain itu desa berprestasi yang dibuktikan juara lomba desa tingkat provinsi belum kelihatan, karenanya diberikan untuk desa yang pengelolaan BUMDesnya baik,” timpalnya.

Berbeda dengan bankeu tambahan yang bersifat penghargaan bagi desa berprestasi tahun 2021 dan 2022 yang diarahkan bagi juara lomba desa.

Tahun 2021 diberikan bagi juara 1-4 lomba desa dengan besaran Rp150 juta, Rp125 juta, Rp100 juta, dan Rp75 juta. Dan untuk 2022 diberikan bagi juara 1-3 lomba desa dengan besaran Rp150 juta, Rp125 juta, dan Rp100 juta. (AM)

« Previous Page — Next Page »