Batas Desa Diharap Prioritas Penggunaan Bankeu 2023

SANGATTA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim memberi penekanan agar desa memprioritaskan penggunaan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi bagi 841 desa se Kaltim untuk penyelesaian batas desa.

“Penyelesaian batas desa menjadi target yang harus dilakukan desa pada 2023. Sebab Pemprov Kaltim besarama 10 Provinsi lainnya menjadi target penyelesaian peta batas desa pada tahun 2023,” kata Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi melalui Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan Diny saat membuka monitoring dan evaluasi (monev) bankeu tahun 2021 dan 2022, serta sosialisasi dan asistensi penggunaan bankeu 2023, di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Senin (10/4/2023).

Dikatakan, Presiden menginginkan adanya one map policy diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa di seluruh Indonesia yang harus diselesaikan pada 2023.

Berdasarkan Laporan Progres Penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada Provinsi saat ini Kalimantan Timur data batas desa yang sudah teregister di pusat melalui Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang sudah lolos verifikasi sebanyak 155 desa dari total 841 desa se Kaltim.

“Sebanyak 155 desa ini semuanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Timur belum. Kita berharap dukungan desa karena jika tidak diselesaikan akan jadi masalah dikemudian hari,” tegasnya.

Pemkab Kutim menyambut positif hal tersebut. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman maupun Kepala DPMPD Kutim Yuriansyah mengingatkan desa agar memanfaatkan Bankeu sesuai petunjuk teknis penggunaan.

“Penggunaannya sudah terarah ada petunjuknya. Salah satu digaris bawahi sesuai arahan Provinsi penyelesaian batas desa,” tegasnya. (AM)

Puji Setyowati Dukung Pendidikan Politik Bagi Perempuan Kaltim

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati  mendukung penuh pendidikan politik khususnya bagi perempuan yang akan terjun ke politik di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikannya usia rapat paripurna ke-12 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (10/4/23).

Dirinya menilai, perempuan memiliki dedikasi besar secara responsif gender untuk kemajuan anak bangsa yang didukung pengasuhan keluarga hingga pemahaman dalam pendidikan politik. Sehingga para perempuan dipersiapkan dengan pemahaman politik dan jiwa sosial kemasyarakatan yang tinggi.

Menurutnya, adanya pendidikan politik khususnya bagi perempuan Kaltim dapat menambah rasa percaya dirinya untuk berkiprah di dunia politik.

“Pendidikan politik ini membangkitkan semangat perempuan untuk berkiprah dan memberanikan diri maju dalam legislatif,” ucap Puji.

Puji menambahkan, perempuan yang berkiprah di politik memiliki rasa bertanggung jawab dan ingin membuktikan kepada keluarganya, bahwa sesibuk apapun perempuan di luar, pasti akan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai ibu dan juga istri.

“Secara tidak langsung pendidikan politik sudah akan didapatkan pada saat itu, karena tidak semua perempuan berani, namun pendidikan politik ini pasti akan tetap berjalan” tambahnya.

Selain itu Puji Setyawati juga membeberkan, jika dalam berpolitik tidaklah murah, sehingga perlunya memiliki tabungan untuk mengikuti kontestasi politik tersebut.

“Sekarang pragmatis masyarakat tinggi. Meskipun tidak semua caleg memiliki daya jual, tapi setidaknya memiliki cadangan untuk akomodasi, spanduk, dan sosialisasi dari rumah ke rumah,” pungkasnya. (aj)

Samsun: Ekonomi Kaltim Tumbuh Secara Signifikan

SAMARINDA– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Muhammad Samsun menyampaikan, sektor batu bara dan mineral berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan sebesar 4,48 persen ditahun 2022 dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 2,55 persen.

“Hal ini membuktikan ekonomi Kaltim yang bertumbuh secara signifikan. Dengan catatan, leading sektornya masih di sektor batu bara dan mineral,” ucapnya, Senin, (10/04/2023)

Samsun menambahkan, Sektor pertambangan dan mineral masih menjadi sektor yang menjadi kebutuhan penting sekaligus dapat mendorong perekonomian. Kedepannya sektor-sektor yang substance dan bersifat jangka panjang juga diharapkan mampu menopang peningkatan ekonomi di Kaltim.

“Sebab, sektor dengan kategori substance ini lebih menarik, sehat dan kuat. Maksudnya, tidak rentan terhadap goncangan yang biasanya ditopang hanya satu bidang saja. Banyak sektor-sektor pertumbuhan ekonomi lainnya yang bisa kita genjot untuk Kaltim,” ungkapnya.

Samsun menjelaskan, sektor pariwisata, pertanian, jasa dan lainnya juga memiliki peran dalam peningkatan ekonomi yang juga harus diperhatikan pemerintah secara optimal dan perlu keseriusan. Ditambahnya, sektor seperti pariwisata, pertanian maupun lainnya memiliki peluang yang cukup terbuka luas yang mampu dikembangkan, dan bukan hanya dari satu sektor saja.

“Kaltim harus ditopang oleh banyak sektor, sumber daya alam (SDA) kita luas jika ingin mengembangkan sektor pertanian dan wisata yang dapat dikembangkan menjelang hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim. Kalau nggak digenjot sekarang, kita ketinggalan,” ujarnya. (Ria)

Potensi Perkembangan Startup di Kaltim Menuju IKN

SAMARINDA – Teknologi digital saat ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan, edukasi, dan perekonomian. Kaltim sudah memiliki banyak perusahaan startup yang telah membuat aplikasi dan platform web untuk membantu kebutuhan masyarakat.

Menurut Pranata Komputer Ahli Muda dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Fahmi Asa, perkembangan startup di Kaltim menjanjikan di berbagai bidang, terutama menghadapi IKN.

“Pemerintah melalui Kominfo dengan program Seribu Startup mendorong perusahaan yang bergerak di bidang informasi dan teknologi untuk ikut serta dalam program yang dibutuhkan pemerintah. Dengan mengikuti program ini, perusahaan startup dapat mendapatkan pendapatan dari proyek yang dikerjakan sambil mengembangkan ide ke depannya,” ujar Fahmi dalam sebuah talkshow di TVRI Kaltim (10/4/2023).

Fahmi menambahkan bahwa pemerintah dan dunia startup juga mengadakan pelatihan dan seleksi untuk pembuatan startup, hingga sampai pada pertemuan langsung dengan investor, seperti startup Bidfish.id di Balikpapan yang berhasil mencapai profitabilitas hingga saat ini.

Dalam mengembangkan startup di Kaltim, Fahmi menyarankan agar penggiat startup lebih fokus pada jaringan dan kolaborasi dengan bidang lain.

“Startup tidak bisa berdiri sendiri. Pentingnya ada kolaborasi dan jaringan yang luas, seperti ide bisnis yang dikembangkan lalu dibantu oleh bidang IT untuk menjadi aplikasi penjualan,” ujar Fahmi.

Anak muda di Kaltim sudah mulai merambah dunia startup, dan dengan adanya IKN, Kaltim memiliki peluang besar untuk mengembangkan startup dan memperbaiki perputaran uang di daerah tersebut. (adv/diskominfo kaltim)

Masyarakat Bukit Merdeka Minta 1000 Hektar Lahan Pertanian Dikembalikan Ke Tanah Adat

SAMARINDA – Masyarakat etnis Dayak Bukit Merdeka minta 1000 hektar lahan pertanian dikembalikan Ke tanah adat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim, Senin (10/4/23).

Sebanyak 31 masyarakat etnis dayak datang  menghadiri rapat dengar pendapat bersama Wakil Ketua Badan Musyawarah Seno Aji dan Verdiana Hurag Wang Ketua Komisi III DPRD Kaltim. Mereka meminta lahan tersebut dapat dikembalikan ke masyarakat serta difasilitasi administrasi status kepemilikan tanah tersebut.

Seno Aji selaku Wakil Ketua Badan Musyawarah mengungkap bahwa tahan masyarakat bukit merdeka tersebut, pada  tahun 2014 ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HKP)  pemerintah pusat.

“Kami sudah meminta Dinas Kehutanan untuk meninjau kembali, kapan terkena HKP dan kita akan melakukan permohonan ke pemerintah pusat untuk dapat melepaskan tahan adat ke asalanya,” ungkapnya.

Senada dengan Seno Aji, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Verdiana Hurag Wang menyatakan secara regulasi 1000 hektar tanah masyarakat adat belum dapat penetapan.

“Mereka memperjuangkan penetapan tanah dalam bentuk Areal Penggunaan Lain (APL) ataupun dalam bentuk kelompok masyarakat adat, sehingga mereka minta bantu untuk difasilitasi ke otorita IKN,” jelasnya.

Hal ini dilakukan agar lahan mendaapatkan sertifikat APL sehingga masyarakat ast dayat bukit merdeka dapat mengelola dan hutan seperti sedia kala

Politikus Fraksi Gerindra, Seno Aji membeberkan usai hari Raya Idul Fitri,  masyarakat etnis Dayak Bukit Merdeka difasilitasi untuk  berkunjung  ke ibu kota negara (IKN) dan  bertemu dengan badan otorita agar dapat memahami batas wilayah  yang sudah masuk dalam wilayah IKN. (aj/adv)

« Previous Page — Next Page »