Serapan Lambat, Dikhawatirkan Peroleh Sanksi Pusat

SANGATTA– Penyerapan anggaran APBD Kutim yang dinilai masih lambat, dikhawatirkan ada sanksi atau kebjakan lain dari pemerintah pusat. Sehingga, bisa saja dana gtransfer dikurangi atau di stop sementara, lantaran penggunaan uang tidak efektif di Kutim.

Kekhawatiran itu diungkapkan anggot DPRD Kutim Yan, yang saat ini melihat serapan anggaran hingga bulan Juni masih belum signifikan. Dia khawatir, pemerintah puta memiliki penilaian yang lain terhadap kinerja atau penyerapan anggaran tersebut.

“Misalnya begini. Pemerintah Pusat menilai, sepertnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) Kutim tidak perlu uang lagi. Sebab, dikasih banyak tidak bisa menggunakannya,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kutim Bidang Kesejahteraaan Rakyat ini.

Jika hal itu terjadi, justru rakyat lah yang dirugikan. Sebab, sampai saat ini dia melihat Pemkab Kutim belum melakukan penyerapan anggaran untuk pembangunan secara optimal. Hal itu bisa terlihat dari banyaknya program yang belum berjalan meskipun sudah memasuki pertengahan tahun.

“Saya harap Bupati dan Wakil Bupati sebagai pucuk pimpinan Pemkab Kutim, terus lakukan pengawasan terhadap kinerja bawahanya di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi harus dilakukan. Kalau ada masalah segera dicari solusinya,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyoroti kinerja Pemkab Kutim yang saat ini terlihat rajin turun untuk ke kecamatan. Langkah ini  menurutnya kurang memberikan dampak yang optimal bagi masyararakat.

“Berbeda penilaiannya, ketika turun ke lapangan atau desa sambil membangun atau meresmikan hasil pembangunan. Jika seperti itu wajar saja. Ada progress pembangunan dan penyerapan anggaran yang bisa dibanggakan,” katanya.

Dengan dukungan anggaran cukup besar seperti saat ini, masyarakat memiliki harapan besar terkait pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Terutama terkait infrastrukur dasar yang bisa segera direalisasikan oleh Pemkab Kutim di semua wilayah. (adv)

Isran “Pangsiun,” Pj Dicari

Catatan Rizal Effendi

PEMBICARAAN soal siapa yang bakal menjadi Pj Gubernur Kaltim mulai hangat. Setidaknya, setelah Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo melansir adanya beberapa nama masuk ke Dewan. Dia menyebut tiga nama yaitu Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Dr Akmal Malik, M.Si, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dr H Kamaruddin Amin, MA dan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Dr Abdunnur, M.Si. “Tapi ini masih sebatas tataran obrolan, belum fixed,” katanya kepada wartawan.

Seperti kita ketahui, masa bakti Gubernur Kaltim Isran Noor dan pasangannya Wagub Hadi Mulyadi akan berakhir   pada pengujung September 2023 ini. “Setelah itu saya  ‘pangsiun’ dari tugas,” begitu istilah yang sering diucapkan Isran.

Bukan Isran saja yang “pangsiun.” Secara bersamaan ada 16 gubernur lainnya  juga bernasib serupa di tahun ini. Belum lagi bupati dan wali kota, yang jumlahnya 154 orang. Pengganti mereka baru dipilih pada Pilkada akhir 2024, sehingga pengganti sementaranya adalah mereka yang disebut “Pj.” Umur Pj cukup lama juga, kira-kira satu tahun.

Pj itu singkatan dari Penjabat. Bukan pejabat. Penjabat adalah pejabat yang diberi kepercayaan sebagai kepala daerah selama masa transisi. Istilah Penjabat telah diatur dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam UU Pilkada Pasal 201 ayat 9 disebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota.

Penunjukan Pj juga diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4 Tahun 2023. Pj tidak dipilih dalam proses politik, melainkan diusulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Presiden melalui beberapa proses. Ini untuk Pj Gubernur, sedang Pj Bupati/Walikota cukup diusulkan Gubernur kepada Mendagri.

Khusus untuk Pj Gubernur, salah satu persyaratan penting adalah dia berasal dari pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara) tertentu yang menduduki JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Madya  di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah. JPT   Madya itu setara pejabat eselon I (IA atau IB). Pejabat eselon I di daerah hanya Sekdaprov dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sedangkan Eselon I di lingkungan Pemerintah Pusat adalah Ketua, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal (Irjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen).

Menurut Permendagri No 4 Tahun 2023, pengusulan Pj Gubernur berdasarkan dari dua sumber. Pertama, dari Menteri dan kedua, dari DPRD Provinsi. Masing-masing mengajukan 3 nama. Jadi 6 orang. Tapi bisa saja jumlahnya tidak 6 jika ada nama yang sama. Lalu nama-nama itu diperas dalam pembahasan, sehingga tinggal 3. Ketiga nama terakhir itu yang diusulkan kepada Presiden untuk dipilih dan diputuskan.

Sumber calon dari menteri, dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Karena ada klausul ini, maka bisa jadi calon dari menteri bisa berasal dari unsur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bisa juga dari kementerian lainnya. Bisa pula unsur dari TNI dan Polri.

Mengingat pemilihan Pj tidak melalui proses politik, maka unsur kepentingan sangat kuat nuansanya. Terutama kepentingan Pusat. Maka Pj yang dipilih tergantung kebutuhan. Kalau lebih kuat unsur keamanan maka biasanya dipilih dari unsur TNI atau Polri. Itu terjadi di Papua. Bisa juga Parpol penguasa ikut bermain. Tentu mereka berharap orang pilihannya yang bisa menduduki jabatan tersebut.

Untuk Kaltim, menurut saya pertimbangannya lebih ke arah kesuksesan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dicari Pj Gubernur yang bisa mengakomodasi kepentingan Kaltim, tetapi juga kepentingan nasional terutama yang berkaitan dengan kelancaran pembangunan IKN.

USUL DARI DAERAH

Berkaitan dengan tiga nama yang disebut Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo memang menarik. Akmal Malik, misalnya tentu dia sudah berpengalaman. Pejabat kelahiran Pulau Punjung, Sumbar ini  baru saja menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). Sekarang dilanjutkan mantan Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Yang agak baru namanya terdengar adalah Kamaruddin Amin. Ternyata dia putra kelahiran Bontang, 5 Desember 1969. Orang Kaltim juga. SD-nya di SD Inpres 003 Santan Tengah. Selanjutnya  hijrah ke Sulsel, dari Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang sampai lulus di UIN Alauddin Makassar. Dia meraih doktornya di Eropa. Dia dikenal sebagai pakar hadis. Hebatnya dia menyelesaikan studinya dalam bidang hadis di Belanda dan Jerman.

Sudah dua kali Kamaruddin menjadi Dirjen di Kemenag. Sebelumnya Dirjen Pendidikan Islam. Dia dikukuhkan menjadi guru besar di UIN Alauddin Makassar dan pernah menjadi ketua MUI Sulsel Bidang Hubungan Internasional.

Sedang Abdunnur, rektor Unmul kelahiran Tanjung Selor, Bulungan, 8 Maret 1967. Ayahnya KH Sabranity, ulama kharismatik. Dia orang pertama daerah yang berhasil menjadi rektor di kampusnya sendiri. Akrab dengan Gubernur Isran Noor dan sangat gaul dalam bersosialisasi dan berinteraksi.

Apakah ketiga nama tersebut  yang diputuskan DPRD Kaltim? Seperti dikatakan Sigit, masih mungkin berkembang dan berubah.  Sebab pembahasan masalah ini masih berproses. Masyarakat melalui berbagai lembaga sangat memungkinkan mengajukan usulannya. Sayangnya untuk orang daerah sangat terbatas, pilihannya hanya Sekprov Kaltim Dr Sri Wahyuni dan Rektor Unmul Dr Abdunnur, yang memenuhi persyaratan.

Pengamat politik dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul, Budiman ada menyebut dua nama lagi. Yaitu mantan Danrem 091/ASN Brigjen Dendi Suryadi, SH, MH dan Dr Ir HM Nurdin, MT, Staf Ahli Bidang   Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dua-duanya kader terbaik kelahiran tanah Kaltim. Dendi yang alumnus SMP I dan SMAN I Samarinda, dilahirkan di Tenggarong. Sedang Nurdin kelahiran Samarinda, yang sebelumnya juga pernah menjadi Sekda Bontang, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim dan Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Nurdin saat ini sering juga mendampingi Isran Noor.

Kalau dikaitkan dengan IKN, maka ada satu nama putri Kaltim yang duduk di Otorita IKN. Dia juga pejabat Eselon I, yaitu Dr Myrna Asnawati Safitri, SH, MA, yang menjadi Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Dia kelahiran Samarinda. Ayahnya tokoh pers dan politik HM Fuad Arieph. Menarik juga kalau dia diusulkan kepada Presiden Jokowi menjadi Pj Gubernur.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan sampai saat ini penjaringan nama calon Pj Gubernur Kaltim masih berproses. “Belum ada nama baru yang masuk dan kita juga belum menentukan jadwal paripurna penetapan 3 calon yang diajukan ke Mendagri,” katanya ketika dihubungi.

Banyak yang berharap DPRD Kaltim mengusulkan tiga nama benar-benar berasal dari putra Kaltim terbaik. Bukan dari luar. Walau  keputusan terakhirnya ada di Pusat. “Ya memang terakhirnya tergantung orientasi Pusat,” kata Budiman kepada Tribunkaltim.co.(*)

Hampir Setiap Tahun Terjadi Kebakaran Hutan di Kabupaten Paser

TANA PASER– Wakil Bupati Paser Hj. Syarifah Masitah Assegaf menyampaikan, hampir disetiap tahun terjadi Kebakaran hutan dan lahan di daerah ini yang memiliki luasan wilayah hingga mencapai 11.604 Km persegi. Dikabupaten Paser terdapat beberapa titik panas yang perlu menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Paser.

“Kabupaten Paser secara khusus dan kaltim pada umumnya merupakan  daerah rawan terhadap karhutla, berdasarkan data BMKG sedikitnya ada 30 titik panas di Kaltim, yang merupakan indikator awal kebakaran hutan dan lahan,” ucap Hj. Syarifah Masitah Assegaf pada gelar Pasukan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Halaman Mako Polres Paser. Kamis (22/6/2023).

Dikatakan Masitah, upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersama. Dikarenakan, hingga saat ini kebakaran lahan terjadi juga masih dikarenakan faktor manusia. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Paser semakin waspada dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensin pada kebakaran Hutan dan lahan.

“Sebagai upaya pencegahan, kami menghimbau kepada seluruhnya untuk turut serta mencegah karhutla terutama menjelang kemarau, jangan lengah dan antisipasi sedini mungkin agar kasus karhutla tidak meluas, meskipun kita memiliki hospot,” terangnya.

Dikatakan, sinergisitas Pemerintah Kabupaten Paser dengan TNI, Polri, BNPB dan Satgas Karhutla dapat di tingkatkan. Terlebih dalam pelaksanaan patroli terpadu, patroli darat dan patroli udara.

“Perlu ditingkatkan lagi sinergisitas dalam pencegahan Karhutla, terutama dalam pelaksanaan Peningkatan status kedaruratan, patroli terpadu, patroli darat juga udara yg menyangkut patroli mandiri dan pencegahan dini,” pungkasnya. (yun/adv)

PT PAMA Dukung Giat Bimbingan Teknis Sekolah Adiwiyata di Kecamatan Batu Sopang.

TANA PASER– PT. Pamapersada Nusantara Distrik Kideco (PAMA KIDECO) terus eksis dalam membangun sumberdaya manusia (SDM) di bidang Pendidikan di Kabupaten Paser. Kali ini PAMA membantu sekolah Adiwiyata di Batu Sopang dalam Bimbingan Teknis Sekolah Adiwiyata bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Tuti Rahayu Ningsih dan Fitriani yang menjelaskan komponen-komponen yang harus dipenuhi serta strategi pencapaiannya.

Section Head CSR PT. Pama Bayu Handoko menyampaikan untuk mempersiapkan terciptanya sekolah berwawasan lingkungan harus dipersiapkan sejak dini. Salah satu programnya adalah dengan melalui Bimbingan Teknis yang di selenggarakan di SMAN 1 Batu Sopang ini.

“Pemenuhan komponen komponen yang harus dipenuhi dalam penilaian sekolah adiwiyata tidak dapat dicapai dengan mudah, harus ada persiapan-persiapan perencanaan program dan juga dukungan semua pihak warga sekolah,’’ucapnya. Rabu(21/06/2023).

 Ia juga berharap kegiatan kali ini dapat memberikan pemahaman terkait Sekolah Adiwiyata kepada  guru yang hadir dalam kegiatan ini sebagai perwakilah sekolahnya masing masing. Sehingga ilmu yang didapat hari ini dapat digunakan dan di implementasikan di sekolahnya.

Bayu menambahkan dukungan PT Pama dalam Program Sekolah Adiwiyata ini hapir sama dengan dukungan untuk Program Kampung Iklim yang ada dilingkup desa. Sama-sama program yang digagas oleh Kementrian Lingkungan Hidup namun untuk Program Kampung Iklim skupnya lebih luas.

“Program Kampung Iklim dan Sekolah adiwiyata ini bisa saling mendukung pemenuhan penilaiannya seperti halnya binaan kami Proklim Desa Muser dan Sekolah Adiwiyata SMPN 1 Muara Samu yang ada di Desa Muser Kec. Muara Samu,” harapnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Batu Sopang Rusdiansyah menyampaikan terimakasih atas dukungan PT. Pama sehingga terlaksana kegiatan pada hari ini dan berharap kerjasama yang selama ini terjalin dapat terus berlanjut. Ia juga menyampaiakan keseriusan sekolahnya dalam mempersiapkan Sekolah Adiwiyata. Beberapa program unggulan terkait pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah telah dipersiapkan ungkapnya.

Bimbingan Teknis Sekolah Adiwiyata di Kecamatan Batu Sopang yang terlaksana pada hari Rabu 21 Juni 2023 terlaksana berkat adanya dukungan dari PT. Pamapersada Nusantara serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser. Dihadiri oleh kepala sekolah dan juga Tim Penggerak Adiwiyata sekolah Adiwiyata dari level kabupaten sampai nasional.

Ketua Adiwiyata SMPN 2 Batu Sopang Amirudin yang hadir pada kegiatan ini menyampaikan ini kali kedua Tim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur datang untuk memberikan bimbingan terkait Sekolah Adiwiyata di Batu Sopang, sebelumnya di tahun kemarin hal serupa juga dilakukan namun lokasinya di SMPN 2 Batu Sopang dan di dukung juga oleh PT. Pama.

“Terimakasih kepada  Tim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang sudah mau hadir kembali untuk memberikan bimbingannya, semoga hari ini dapat menambah wawasan kami terkait hal hal baru yang dapat kami terapkan untuk memenuhi komponen Sekolah Adiwiyata di sekolah kami,”pungkasnya.

Amir berharap dengan adanya Bimbingan Teknis ini sekolah sekolah yang baru merintis Adiwiyata maupun yang akan meningkatkan strata atau level adiwiyatanya bisa mendapatkan wawasan dan ilmu untuk diimplementasikan di sekolahnya. (*)

Tim Yamaha Racing Indonesia (YRI) Optimis Meraih Poin Maksimal Dalam Seri Ke-3 ARRC 2023 di Sirkuit Sugo Jepang

Putaran ke-3 gelaran Asia Road Racing Championship (ARRC) akan diselenggarakan di sirkuit Sportsland Sugo International, Jepang tanggal 23-25 Juni 2023. Tim Yamaha Racing Indonesia (YRI) dipastikan ikut berkompetisi pada kelas SuperSports 600cc (SS600) dengan formasi bLU cRU Pro Racer yaitu Galang Hendra Pratama dan AM Fadly. Pada kategori Asia Production 250cc (AP250) dengan skuad bLU cRU Pro Racer, M Faerozi dan Wahyu Nugroho. Berbagai persiapan dilakukan secara optimal, latihan fisik untuk menjaga dan meningkatkan stamina serta skill up balap di atas motor.

Pejuang Semakin Di Depan berusaha untuk menemukan set up suspensi yang optimal karena karakter sirkuit seri ini mempunyai tantangan dari handycap lintasan Sugo yang naik-turun. Komunikasi dan evaluasi secara bersama akan dilakukan dengan para teknisi Yamaha Racing Indonesia untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Upaya penajaman waktu menjadi prioritas sebelum masuk babak kualifikasi superpole dan race.

 

Kelas SS600

Galang Hendra Pratama dan AM Fadly bersama Yamaha YZF-R6 berusaha dengan maksimal memberikan hasil terbaik untuk ARRC seri 3 di Jepang.

”Seri 3 ini saya siap berjuang agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari seri sebelumnya. Dengan pengalaman saya pernah balapan di sirkuit Sugo, optimis fokus untuk memberikan hasil terbaik, Extremely Max Full Gaspoll !” ucap Galang Hendra Pratama.

’Saya telah melakukan persiapan yang matang untuk seri 3 di sirkuit Sugo. Seri ini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik dengan tim YRI, Yamaha Semakin Di Depan Full Gaspoll !” ucap AM Fadly.

Kelas AP250

Di klasemen sementara AP250, M Faerozi dan Wahyu Nugroho masing-masing di peringkat ke-10 dan ke-16.

”Saya sangat semangat untuk menghadapi ARRC round 3. Bersama tim YRI, saya optimis meraih hasil terbaik, Extremely Max Full Gaspoll !” ucap M Faerozi.

”Saya telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi ARRC Sugo. Saya akan berusaha memberikan hasil terbaik, Yamaha Full Gaspoll !” ucap Wahyu Nugroho.

Mohon dukungan doa masyarakat Indonesia agar perjuangan tim YRI dapat memperoleh hasil maksimal dalam ARRC 2023 Sugo, Jepang. Untuk Merah Putih Semakin Di Depan.

 

 

Jadwal ARRC 2023 (Round 3, Jepang) :

Jumat, 23 Juni 2023

AP250  FP1 (06.30-07.00 WIB), FP2 (09.50-10.20 WIB) & FP3 (13.20-13.50 WIB)

SS600 FP1 (07.10-07.40 WIB), FP2 (10.30-11.00 WIB) & FP3 (14.00-14.30 WIB)

Sabtu, 24 Juni 2023

AP250 : Race 1 (12.05 WIB)

SS600 : Race 1 (12.50 WIB)

Minggu, 25 Juni 2023

AP250 : Race 2 (12.05 WIB)

SS600 : Race 2 (12.50 WIB)

« Previous Page — Next Page »