Serapan Lambat, Dikhawatirkan Peroleh Sanksi Pusat

SANGATTA– Penyerapan anggaran APBD Kutim yang dinilai masih lambat, dikhawatirkan ada sanksi atau kebjakan lain dari pemerintah pusat. Sehingga, bisa saja dana gtransfer dikurangi atau di stop sementara, lantaran penggunaan uang tidak efektif di Kutim.

Kekhawatiran itu diungkapkan anggot DPRD Kutim Yan, yang saat ini melihat serapan anggaran hingga bulan Juni masih belum signifikan. Dia khawatir, pemerintah puta memiliki penilaian yang lain terhadap kinerja atau penyerapan anggaran tersebut.

“Misalnya begini. Pemerintah Pusat menilai, sepertnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) Kutim tidak perlu uang lagi. Sebab, dikasih banyak tidak bisa menggunakannya,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kutim Bidang Kesejahteraaan Rakyat ini.

Jika hal itu terjadi, justru rakyat lah yang dirugikan. Sebab, sampai saat ini dia melihat Pemkab Kutim belum melakukan penyerapan anggaran untuk pembangunan secara optimal. Hal itu bisa terlihat dari banyaknya program yang belum berjalan meskipun sudah memasuki pertengahan tahun.

“Saya harap Bupati dan Wakil Bupati sebagai pucuk pimpinan Pemkab Kutim, terus lakukan pengawasan terhadap kinerja bawahanya di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi harus dilakukan. Kalau ada masalah segera dicari solusinya,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyoroti kinerja Pemkab Kutim yang saat ini terlihat rajin turun untuk ke kecamatan. Langkah ini  menurutnya kurang memberikan dampak yang optimal bagi masyararakat.

“Berbeda penilaiannya, ketika turun ke lapangan atau desa sambil membangun atau meresmikan hasil pembangunan. Jika seperti itu wajar saja. Ada progress pembangunan dan penyerapan anggaran yang bisa dibanggakan,” katanya.

Dengan dukungan anggaran cukup besar seperti saat ini, masyarakat memiliki harapan besar terkait pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Terutama terkait infrastrukur dasar yang bisa segera direalisasikan oleh Pemkab Kutim di semua wilayah. (adv)

---