Ahli waris Kesultanan Kutai Kartanegara Tuntut Hak Waris Lahan Terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim

SAMARINDA – Ahli waris kesultanan Kutai Kartanegara menuntut hak pihaknya Pemerintah Provinsi Kaltim terkait tidak diakuinya lahan waris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini terungkap usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kaltim, dan mengadakan Konfersi pers di Banana cafe and Resto Samarinda, Rabu (21/06/23) siang.

Pihak Kesultanan sangat menyesalkan atas statemen  Gubernur Kaltim Isran Noor  yang menyatakan  tidak ada tanah ulayat yang digunakan dalam Pembangunan IKN.

Hal tersebut disampaikan oleh ahli waris Sultan Adji Muhammad Parikesit, Raden Adji Muhammad Roni, ia meminta kepada pihak Komisi I DPRD Kaltim selaku perwakilan di provinsi untuk bisa memanggil Gubernur Kaltim terkait dengan pernyataan beliau.

“Beliau mengatakan  tanah Ulayat itu tidak ada dalam pembangunan IKN. Dari dasar itu kami bisa menyangkal karena kami sudah menyiapkan bukti-bukti otentik terkait dengan data-data hak milik ahli waris Sultan Adji Muhammad Parikesit,” ungkapnya.

Raden Adji Muhammad Roni sangat menyayangkan alasan tersebut karena pembangunan IKN pemerintah tidak pernah melibatkan ahli waris Sultan Adji Muhammad Parikesit yang berujung menjadikan wilayah yang selama ini mereka punya berpindak kepemilikan dengan status yang tidak jelas

“Coba pemerintah awal muasal itu memanggil ahli waris untuk duduk bersama dan akhirnya kita bisa menyelesaikan bersama,” tuturnya

Pihaknya menengaskan, ahli waris meminta tanah yang kosong  milik mereka itu diakui dan akan  memberikan tanah tersebut untuk  membangun  fasilitas  kemaslahatan Republik Indonesia (RI).

Selain itu, keturunan Kesultanan juga mengatakan, dulu Sultan Adji Muhammad Parikesit bergabung itu hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan untuk kerabatnya.  Namun saat ini, lanjut Raden Adji Muhammad Roni  justru kerabatnya malah sengsara dan merasa didzalimi.

“Semoga ini terus berjalan sampai hak-hak kami diakui dan bisa kami rasakan semua oleh seluruh kerabat yang ada,” tandasnya.

Hal ini diperteganya agar menjadi perhatian Komisi I DPRD Kaltim terhadap permasalahan lahnan waris Kesultanan Kutai Kartanegara.(Jeng)

“Quo Vadis Ibu Kota  DKI Jakarta”

Pesta Hari jadi Kota Jakarta yg ke 496, adalah sebuah wujud syukur bagi seluruh tp lapisan masyarakat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Lokal masyarakat Jakarta.

Dalam Usia yg ke 496, terbukti Kota Jakarta mampu menjadi Ibukota yg baik bagi seluruh Lapisan masyarakat, diaspora antar etnis dapat tumbuh berdampingan satu sama lain,..

Pembangunan dan tata kelola kota Jakarta  silih berganti mencari bentuk yang tepat dalam mengatasi berbagai masalah

Pemimpin Ibu Kota Jakarta dari masa kemasa terus ber upaya sedikit demi sedikit mencari solusi mengatasi masalah yg kerap terjadi, seperti Kemacetan, Banjir Musiman dan yang saat ini menjadi perhatian Khusus adalah Polusi Udara yg sangat mengkhawtirkan.

Dalam Perjalanan nya, sebuah kebijakan Pemerintah Pusat memindahkan Ibu Kota Negara telah mendapat persetujuan semua pihak, maka Ibu Kota Negara akan pindah ke Propinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan pemindahan Ibu Kota tersebut, menjadikan Sejarah Jakarta sebagai Ibukota Negara selesai sudah, tugas menjadi symbol Negara akan segera tergantikan,.

Kemudian perubahan status Ibu Kota ini masih dalam diskusi semua pihak, apa yg akan terjadi buat Jakarta setelah Jakarta tidak menjadi Ibu Kota ?, bagaimana system pemerintahan nya ? dst,.

Dalam sebuah tulisan yang dimuat di salah Satu Koran Nasional, PJ Gubernur DKI bapak Heru Budi Hartono, mencetuskan wacana Jakarta menjadi kota Global, setelah Ibu Kota Negara secara utuh pindah ke Ibu Kota Negara yang baru.

Jakarta Barometer, memandang kira nya wacana Kota Jakarta menjadi kota Global, adalah sebuah gagasan ide yang perlu mendapat tempat dikalangan seluruh lapisan masyarakat Kota Jakarta, diskusi ilmiah tentang posisi Kota Jakarta pasca tidak mejadi Ibu Kota Negara kiranya dapat berjalan utuh dalam menemukan sebuah bentuk yang ideal terhadap Kota Jakarta yang berhasil menjadi Ibu Kota Negara yang baik, dan tetap menjadi Kota Besar yang tidak kehilangan posisi nya dalam menjaga Harmonisasi Diaspora masyarakat Indonesia, kemudian tetap menjadi kekuatan penunjang ekonomi negara, karena Kota Jakarta terkenal dengan karakter nya sebagai Kota Jasa, Kota Jakarta tetap akan menjadi barometer pembangunan bersama kota – kota pendamping nya.

Jakarta Barometer, memandang Posisi Kota Jakarta terhadap Ibu Kota negara tetangga sekira nya tetap penting dalam peranan nya, Kota Jakarta tetap harus Fokus menjadi Kota berdaya saing Global, dalam menjalin hubungan dengan Ibu Kota negara lain, Fokus memecahkan masalah yang selalu muncul, menjawab tantangan menjadi Kota Global bukan sekedar tanggung Jawab pemerintah Kota Jakarta saja, tetapi juga menjadi tanggung Jawab seluruh lapisan Masyarakat Kota Jakarta.

Oleh Karena itu, Jakarta Barometer, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Jakarta, untuk bersama sama secara simultan mempersiapkan diri menjadikan Kota Jakarta tetap menjadi Kota impian bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang tidak kehilangan kebesarannya dalam sejarah menjadi Ibu Kota Negara..

Selamat Hari Jadi Ibu Kota Negara, DKI JAKARTA yang ke 496

Jakarta Barometer

Jim Lomen Sihombing

Media Sosial Bank Jatim Raih Penghargaan Dalam Ajang 20th Infobank-MRI BSE Awards 2023

SURABAYA –  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim kembali menorehkan prestasi di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat  dengan menyabet penghargaan di ajang 20th Infobank-MRI Banking Service Excellent (BSE) Awards 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Infobank dan MRI ini menobatkan bankjatim sebagai The 1st Best Social Media kategori Bank Pembangunan Daerah, berlangsung di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa malam (20/6/2023) lalu.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Chairman infobank Media Grup Eko B. Supriyanto kepada SEVP Consumer Banking bankjatim Hermita.

Pemberian penghargaan BSE Awards 2023 ini merupakan bentuk penghargaan kepada bank-bank yang berhasil melakukan peningkatan layanan dengan inovasi teknologi digital.

Dengan terus mengedepankan transformasi digital, mekanisme penilaian diambil berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia (MRI) bekerjasama dengan Infobank sejak akhir 2022 hingga Maret 2023.

Adapun metode yang digunakan adalah studi kuantitatif dan kualitatif terhadap berbagai segmen konsumen yang meliputi online workshop, indepth interview, focus group discussion, dan online survey.

Direktur Utama bankjatim Busrul Iman mengucapkan terima kasih kepada semua nasabah, stakeholder, serta shareholder atas kepercayaannya selama ini sehingga bankjatim dapat meraih penghargaan tersebut.

”Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai dan menyambut positif akun media sosial kami. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi kami untuk terus melakukan yang terbaik, khususnya dalam memberikan informasi kepada seluruh elemen masyarakat,” ucap Busru.

Menurut Busrul, media sosial sudah menjadi ruang komunikasi yang sangat efektif untuk digunakan pada era digital seperti sekarang. Pergeseran perilaku konsumen dalam mengakses layanan digital mengharuskan bank harus terus berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

”Media sosial sangat penting keberadaannya karena telah menjadi ruang terbuka informasi yang dapat dimanfaatkan guna memberikan literasi positif, informatif dan akurat. Hal tersebut tentunya sejalan dengan transformasi dan berbagai inovasi yang terus kami lakukan secara masif agar bankjatim tetap kompetitif di era digital,” tambahnya.

Disebutkan Bankjatim akan terus berupaya keras mengikuti tren perilaku nasabah dan memaksimalkan keberadaan sosmed untuk mendukung perkembangan bisnis bankjatim ke depannya. Tentunya  dengan terus mengedepankan transformasi digital, .

”Era saat ini sudah semakin cepat. Kami sudah bisa komunikasi kepada masyarakat secara langsung melalui akun-akun di jejaring sosial,” ungkap Busrul.

Oleh karena itu, bankjatim terus konsisten membagikan informasi yang inovatif dan menghibur kepada nasabah melalui sosmed mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dll.

Eko B. Supriyanto Chairman infobank Media Grup mengucapkan selamat kepada para perusahaan yang berhasil menorehkan prestasi dan menyampaikan bahwa pentingnya peningkatan security system bagi perusahaan mengingat bahaya ancaman hacker.

“Terimakasih dan selamat kepada semua perusahaan yang berhasil menorehkan prestasi. Semangat bank untuk memanfaatkan teknologi digital tetap harus dibarengi dengan peningkatan security system tanpa mengabaikan fokus pada customer centric.

Mari kita sama – sama membangun industri yang independen, kredibel, dan penuh intregity,” pungkas Eko.(Buang Supeno/Adv)

Pansus Raperda Pertanggungjawab Pelaksanaa APBD 2022 Tancap Gas

SANGATTA – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggungjawab Pelaksanaa APBD 2022 yang telah dibentuk beberapa waktu lalu, langsung tancap gas. Yang jelas sudah mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dimintai data dan keterangan.

Menurut Ketua Pansus, Sayid Anjas, pihaknya melakukan rapat dengan Inspektorat. Pansus meminta data-data OPD yang ada temuannya, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun belum diberikan, lantaran belum ada rincianya secara detail.

Dikatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, tentu ada temuannya. Nah, OPD mana saja dan berapa besarannya, masih dilakukan pendataan.

“Belum dirincikan dan masih global. Saya minta hasil temuan itu dirinci semua. Setelah direkap datanya, nanti akan kelihatan, berapa jumlahnya dan OPD mana saja,” ujar politisi Partai Golkar ini, Kamis (22/6/2023).

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah DPRD membentuk Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, akan bekerja marathon. Sebab, ditargetkan akhir bulan Juli nanti sudah selesai pembahasan masalah ini.

Dikatakan, ketika rapat dengan Itwil pihaknya baru merekap di SKPD mana saja yang terdapat temuan, sesuai LHP BPK. Itwil  baru buat laporan. Jadi saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dulu.

Setelah melakukan pengumpulan data, dalam rapat pertemuan selanjutnya akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang terdapat temuan BPK untuk dimintai penjelasan.

“Kita hanya focus pada OPD yang ada temuan dalam LHP BPK tersebut. Bagi yang tidak ada, yaa tidak dipanggil,” ujar Anjas.

Dikatakan, bagi OPD yang ada temuan dalam LHP BPK itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan ke DPRD, untuk diminta penjelasannya. “Bukan kami mengadili, namun untuk mencari soluasi bagaimana ke depannya, agar tidak terjadi lagi temuan,” katanya.

Tentunya, temuan itu juga harus ditindaklanjui. Nah, bagaiamana upaya OPD yang bersangkutan setelah ada temuan tersebut. Dalam pertemuan selanjutnya akan dibahas bersama. (adv)

Pemkab Diminta Tuntaskan Blank Spot di Kutim

SANGATTA– Berbagai kendala komunikasi yang dialami masyarakat pedalaman, perlu dicarikan jalan keluar yang baik. Sejumlah lokasi blank spot untuk segera diselesaikan.

“Pemkab Kutim harus segera menuntaskan blank spot yang ada di pedalaman. Sehingga masyarakat bisa ‘merdeka’ dalam berkomunikasi, di tengah teknologi informasi yang canggih sekarang ini,” kata anggota DPRD Kutim Siang Geah.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, masih ada sebagian kawasan di pedesaan di Kutim yang mengalami blank spot. Hal ini harus digenjot, agar semua desa dapat melek teknologi informasi. Masalah ini harus segera dituntaskan di masa mendatang.

Sebab, ketika turun ke lapangan, ada masyarakat yang mengadukan terkait blank spot tersebut. Di sejumah desa masih mengalami kendala, sehingga perlu dilakukan pembangunan jaringan atau mengatasi hal ini.

“Perlu dilakukan kajian mendalam, agar secepatnya Kutim bebas dari blank spot ini. Sehingga masyarakat di seluruh pelosok desa bisa menikmati teknologi informasi yang semakin canggih ini,” ujarnya.

Dikatakan, terdapat sekitar 30 desa dari 135 desa atau sebesar 21,58 persen berstatus blank spot. Dan 78,42 persen telah mencakup lain dengan komunikasi penggunaan telepon seluler dan jaringan internet.

Kemudian pihaknya juga meminta kepada pemerintah agar menjalankan program-program pelayanan dasar, sesuai standar pelayanan maksimal seperti penuntasan kemiskinan, pembangunan sektor kesehatan masyarakat dan lainnya.

Menurut Siang, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2018 pasal 20, disebutkan jika pemerintah dalam hal ini Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM (Standar Pelayanan Maksimal) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sampai dengan pasal 10, akan dijatuhi sanksi administratif.

“Terkiat hal ini kami berharap program standar pelayanan maksimal, hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara baik,” kata Siang yang juga sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim ini. (adv)

« Previous Page — Next Page »