Arfan : Dewan Mendukung Percepatan Pembanguan Infrastruktur

SANGATTA– Wakil Ketua DPRD Kutim H Arfan mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), untuk mempercepat pelaksanaan pembanguan infrastruktur jalan. Pihaknya sangat mendukung, lantaran hal itu menjadi prioritas.

“Jika infrastruktur jalan baik maka pembangunan daerah juga akan berjalan dengan lancar. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memperlancar perekonomian dan transportasi,” tambah Arfan.

Sebab menurut Arfan, selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pembangunan infrastruktur. Mendengar hal itu, Bupati Kutim Ardiansyah merespon degan baik, sehingga pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas.

“Saya selalu mengingatkan, ada pemerintah memprioritaskan pembangunan infrstruktur. Sebab, selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, sehingga bupati berjani akan memprioritaskan selama memimpin Kutim,” ujar Arfan. Selasa (27/6/2023).

Politis Partai Nasdem ini berharap, pembangunan infrastruktur yang dijanjikan Bupati Ardiansyah itu bisa dilaksanakan dengan sasaran yang merata. Sehingga masyarakat di kecamatan, baik pedalaman maupun pesisir tak lagi mengeluhkan persoalan yang sama.

Dikatakan, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas, sehingga bisa dipercepat pelaksanaanya. Terlebih dengan dukungan anggaran yang memadai tahun ini, akan mempermudah eksekusi di lapangan.

“Kami sangat mendukung program prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemkab Kutim. Hal ini justru akan mengejar ketertinggalan pembangunan, baik di perkotaan, pedesaan maupun di kawasan pesisir,” katanya.

Bahkan menurut Arfan, Bupati berjanji kepada masyarakat bahwa 50 persen anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama masa jabatannya, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. “Kami menyambut baik hal ini, karena sesuai dengan keinginan masyarakat yang juga kondisi jalan bisa lebih baik lagi ke depannya,” ujar Arfan. (adv)

Perusahaan Diminta Kepeduliannya Bantu Perbaiki Jalan Rusak

SANGATTA – Perusahaan yang beroperasi di daerah ini, diminta kepeduliannya terhadap kerusakan jalan yang ada di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) hendaknya bisa menggandeng perusahaan, untuk berkontribusi terkait hal ini.

“Selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait rusaknya jalan di Kutim. Terlebih jika kendaraan perusahaan sering melintasinya,” kata anggota DPRD Kutim Yosep Udau.

Menurutnya, masyarakat tidak mengetahui kerusakan jalan itu akibat alam atau dilintasi kendaraan besar. Bahkan sebagian masyarakat juga tidak memahami kelas jalan, baik jalan kabupaten, jalan provinsi atau jalan desa. Yang dipahami adalah jalan yang rutin dilalui kendaraan perusahaan.

“Pemerintah juga tidak bisa disalahkan jika melihat kondisi jalan rusak. Sebab yang melintasi jalan dan beroperasi di situ tidak hanya masyarakat melainkan ada juga perusahaan yang memanfaatkan pengangkutan hasil produksi mereka. Kita minta perusahaan bisa menyalurkan CSR-nya untuk masyarakat kita. Jika jalan rusak, hendaknya diperbaiki sama-sama,” ujar Yosep, Selasa (27/6/2023).

Yosef mengakui, perusahaan di Kutim bukan tidak pernah melakukan perbaikan jalan, hanya saja menurut dia belum maksimal. Sehingga diperlukan kolaborasi yang baik, terutama memelihara jalan agar nyaman dilintasi dan nyaman untuk semuanya.

“Jadi mari kita bersama membangun Kutim ini agar lebih baik, karena memang anggaran dari pemerintah masih minim. Mati kita berkolaborasi dalam membangun jalan ini,” tandasnya.

Sekedar diketahui, kondisi jalan lintas kecamatan di Kutim tidak semua aspal sehingga mudah rusak saat dilintasi kendaraan. Apalagi curah hujan yang meningkat jadi penyebab banyak jalan yang butuh penanganan. Terlebih tekstur tanah yang labil sehingga dalam proses pemeliharaan itu tidak bertahan lama akan rusak kembali. Tapi setidaknya dapat dipakai menjadi akses jalan masyarakat. (adv)

Pembangunan Infrastruktur Prioritas Kebutuhan Masyarakat

SANGATTA– Masyarakat di sejumlah kecamatan meminta agar infrastruktur jalan terus digalakkan. Terutama pengecoran jalan, karena dinilai prioritas bagi kebutuhan masyarakat. Sebab, jika pembangunan infrastruktur lancar, pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik.

“Kami akan terus perjuangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan ini. Hal itu juga sesuai janji Bupati Ardiansyah Sulaiman yang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ke depannya,” kata Ketua DPRD Joni, Selasa (27/6/2023).

Salah satu contohnya di kecamatan Kaliorang dan Kaubun. Kedua kecamatan ini cukup strategis, karena banyak petani yang memerlukan infrastruktur jalan, untuk kepentingan pemasaran produk pertanian petani itu sendiri.

Bahkan kecamatan Kaliorang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Menurut Joni, wajar jika masyarakat kecamatan ini menuntut pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas.

“Warga memerlukan infrastruktur yang baik untuk kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Masyarakat Kaliorang memprioritaskan pengecoran jalan,” ungkap politisi PPP ini.

Ironisnya, meski kawasan industri kondisi jalan di Kecamatan Kaliorang banyak yang rusak. Hampir semua desa yang berada di wilayah kecamatan itu meminta untuk pengecoran kembali.

“Ada yang sudah pengerasan dan diaspal namun kondisinya rusak sehingga warga Kaliorang meminta pengecoran kembali,” tambah Joni.

Ia berharap dengan pengecoran jalan beton tersebut, dapat mempermudah lalu lintas masyarakat Kecamatan Kaliorang dalam menjalankan roda ekonomi di wilayah itu. (adv)

Ada Dirjen dari Kaltim

Catatan Rizal Effendi

DULU kita kerap mengatakan tidaklah mudah bagi Kaltim  untuk  berjuang ke Jakarta, soalnya tak punya jenderal, menteri atau dirjen dari daerah yang kaya sumber daya alamnya ini. Anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Tapi memang banyak tokoh-tokoh kelahiran Kaltim tidak begitu terdata atau dikenal di daerah, sehingga kesannya tidak terlalu mendalam bagi orang daerah.

Tapi pengusaha dan tokoh politik senior Siswono Yudo Husodo sudah lama dikenal sebagai putra Kaltim. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan Menteri Transmigrasi & Pemukiman Perambah Hutan dalam Kabinet VII (1993-1998) pada  era Presiden Soeharto.

Tidak gampang terpilih sebagai tim Pak Harto k arena Presiden ke2 RI  ini dikenal selalu membentuk tim kabinetnya dengan apa yang dikenal dengan sebutan “zaken kabinet” atau kabinet ahli bukan representasi partai politik. Jadi harus benar-benar ahli di bidangnya. Waktu itu partai juga diperketat, jadi tidak banyak seperti sekarang.

Siswono adalah putra kelahiran Long Iram, Kabupaten Kutai Barat (dulu Kabupaten Kutai sebelum dimekarkan), 4 Juli 1943. Bayangkan, bagaimana situasi di sana di tahun-tahun sebelum Kemerdekaan. Benar-benar sangat pedalaman dan sepi. Kita saja belum lahir. Ayah Siswono, Soewondo adalah seorang dokter yang ditugasi di pedalaman sana. Tapi dia juga berada di barisan pejuang.  Karena terakhir bertugas di Kendal, Jateng, maka nama rumah sakit di sana diberi nama RSUD dr H Soewondo.

Selain menjadi menteri, Siswono pernah menjadi anggota DPR dan MPR. Bahkan  pada Pemilu Presiden 2004, Siswono menjadi calon wakil presiden dari Amien Rais. Tetapi mereka gagal dan yang terpilih menjadi presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebelum di pemerintahan, Siswono dikenal sebagai pengusaha andal. Lulusan ITB ini, mendirikan perusahaan konstruksi bernama PT Bangun Tjipta Sarana. Dia sukses membangun makam Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga ditarik Presiden Soeharto ke dalam pemerintahan.

Dia menjadi tokoh penting di barisan Partai Golkar. Lalu di tahun terakhir bergeser ke Partai NasDem bergabung dengan Surya Paloh, yang juga mulanya dari partai beringin. Belakangan dia mundur sebagai ketua Dewan Pertimbangan (Wantim).

Sementara itu,  di jajaran militer, ada putra Kaltim yang pernah meraih jenderal bintang tiga di TNI Angkatan Udara (AU). Dia adalah Marsekal Madya TNI (Purn) Tatang Harlyansyah, SE, MM dengan jabatan terakhir  komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau). Dia pernah menjadi komandan Lanud Balikpapan (2005-2007).

Tatang kelahiran Samarinda, 25 Januari 1964. Ayahnya Pak Harjito, guru saya di SMEA Pembina. Bahkan rumahnya tak jauh dari rumah saya, di Kompleks Prefab. Ketika saya menjadi wakil wali kota Balikpapan, saya masih sempat bertemu dia.

Saat ini setidaknya yang sudah diketahui, Kaltim memiliki satu jenderal TNI AD bintang satu, yang masih aktif. Dia adalah Brigjen TNI Dendi Suryadi, SH, MH, putra kelahiran Tenggarong, Kukar, 10 September 1968. Dia abituren Akmil 1993 dari kecabangan infanteri.

Dendi baru saja melepas jabatannya sebagai Danrem 091/ASN di Samarinda, menyusul penugasannya mengikuti pendidikan Lemhannas di Jakarta selama 5 bulan. Diperkirakan dia masih punya kesempatan dipromosi menjadi bintang dua dengan jabatan yang lebih strategis.

Meski sudah tak bertugas lagi di Kaltim, Dendi masih memegang jabatan di Samarinda. Dia adalah ketua Ikatan Alumni SMA Negeri I Samarinda (IKA Smansa) masa bakti 2023-2028. Dia tamatan di sekolah tersebut. Ada yang bilang sebagai putra daerah, Dendi punya peluang berkarier di pemerintahan, menjadi Pj Gubernur atau nanti ikut berkompetisi di pemilihan gubernur atau wakil gubernur definitif 2024.

ADA  DIRJEN BARU

Belakangan ini juga baru diketahui, ada dua pejabat eselon I kelahiran Kaltim. Nama itu baru muncul setelah ramai perbicangan soal Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim menyusul berakhirnya masa tugas Isran Noor dan Hadi Mulyadi, akhir September nanti.

Tadinya yang kita ketahui pernah menjadi direktur jenderal (dirjen) hanya Dr Ir HM Nurdin, MT. Putra kelahiran Samarinda, 10 Mei 1964 ini pernah menjadi dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017. Nurdin sekarang terbilang menjadi tim Gubernur Isran dan juga punya peluang di Pj Gubernur.

Adalah Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo yang menyebut  3 nama masuk ke Dewan sebagai bakal calon Pj Gubernur. Salah satunya adalah Prof Dr Phil H Kamaruddin Amin, MA. Ternyata dia adalah putra kelahiran Bontang, 5 Desember 1969, yang saat ini menjadi dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Sebelumnya, dia dirjen Pendidikan Islam.

Sepertinya orangtuanya berdarah Sulsel. Setelah menyelesaikan SD-nya di SD Inpres No 003 Santan Tengah, Kamaruddin dikirim ke Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang. Lalu menamatkan sarjananya di Universitas Islam Nasional (UIN) Alauddin Makassar.

Dia studi S2 dan S3 di Belanda dan Jerman. Juga riset Ph.D di Al-Azhar University, Mesir. Lulus menjadi salah satu pakar hadis terbaik. Sebelum ditarik di Kementerian Agama, pernah menjadi wakil rektor UIN Alauddin, ketua umum LPTQ, sekretaris Dewan Pengarah Masjid Istiqlal, dan wakil ketua Komisi Pendidikan MUI.

Belakangan ini, pengamat politik  Universitas Mulawarman, Budiman juga menyinggung nama Prof Drs KH Yudian Wahyudi, MA, PhD. Yudian saat ini adalah kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Yudian ternyata putra kelahiran Balikpapan, 17 April 1960. Ayahnya seorang tentara di zaman revolusi yang bertugas di kota ini.

Yudian memecahkan rekor sebagai dosen pertama dari perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) yang berhasil menembus Harvard Law School di Amerika Serikat pada 2002-2004. Hal itu dicapainya setelah menyelesaikan pendidikan doktor (PhD) di McGill University, Kanada. Ia juga berhasil menjadi profesor dan tergabung dalam American Association of University Professors periode 2005-2006.

Menurut Budiman, Yudian cocok jika dipercaya  menempati pos Pj Gubernur Kaltim. Dia menggambarkan mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2020) itu, sebagai “paket lengkap.” “Bagaimana tidak. Karena beliau dekat dengan kekuasaan (Istana) dan bisa juga mengakomodasi kepentingan Kaltim,” katanya kepada Tribunkaltim.co.

Tapi pada saat menjadi rektor, Yudian sempat membuat kebijakan yang kontroversial. Dia sempat membuat kebijakan pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi. Kebijakan itu ramai dipersoalkan. Tidak sampai sebulan, dicabutnya kembali.

Dia juga banyak diserang berkaitan dengan pernyataannya tentang Pancasila, konstitusi, dan agama, yang dianggap tidak tepat dan bermasalah. Hujan kritik terjadi di Komisi II DPR RI. Akhirnya Yudian sempat berniat “berpuasa bicara” selama satu tahun.

Dengan munculnya nama Kamaruddin dan Yudian, sudah 6 tokoh  kelahiran Kaltim yang memiliki pangkat eselon I atau setingkat. Tiga lainnya adalah Nurdin MT, Sekdaprov Sri Wahyuni, Rektor Unmul Abdunnur dan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dr Myrna Asnawati Safitri.

Banyak pihak di daerah berharap, Presiden Jokowi memilih Pj Gubernur Kaltim diambil dari salah seorang dari ke-6 tokoh tersebut. “Semuanya mumpuni dan profesional, jadi kita yakin mereka bisa mengakomodasi kepentingan daerah dan nasional terutama IKN,” kata Rusdian, warga di Samarinda.

Kaltim pernah dipimpin Pj Gubernur setelah berakhirnya masa tugas Gubernur Drs Yurnalis Ngayoh, awal Juli 2008. Mendagri menunjuk pejabat eselon I Kemendagri Tarmizi Abdul Karim selama 6 bulan. Tapi Pj Gubernur pasca-Gubernur Isran Noor akhir September mendatang berumur lebih panjang. Kira-kira berlangsung selama satu tahun sampai dilantiknya gubernur definitif hasil Pilkada 2024.

Ketua Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB) Muhammad Djailani juga menyambut baik munculnya nama-nama baru yang ternyata ber-DNA Kaltim. “Mudah-mudahan masih ada lagi yang datang, sehingga bisa memperkaya dan memperkuat kapasitas SDM di daerah ini,” tambahnya.

Dia berharap munculnya tokoh-tokoh Kaltim yang selama ini tidak pernah terdengar, jangan hanya karena ada maunya. Seyogianya, siapapun dia, punya tanggung jawab moral untuk memajukan Kaltim setiap saat. Apalagi kalau dia dirjen atau menjadi pejabat di pusat. Setidaknya bisa membawa program-program untuk kemajuan daerah ini. “Itu caranya kalau kita ingin mewujudkan Kaltim Berdaulat,” tandasnya.(*)

Dikhawatirkan Serapan Anggaran Tak Maksimal, Terjadi SiLPA Lagi

SANGATTA –  Pengalaman tahun 2022 lalu terkait penyerapan anggaran, diharapkan tidak terulang kembali tahun 2023 ini. Tahun lalu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berlasan tidak terserapnya anggaran lantaran waktu terbatas.

“Sekarang sudah bulan Juni, namun serapan anggaran juga masih terkesan lamban. Sudah seharusnya terkait pengadaan barang dan jasa, bisa dilakukan sejak awal. Sehingga tidak ada alasan lagi terkait waktu pelaksanaan,” ujar anggota DPRD Kutim David Rante.

Pihaknya khawatir, jika penyerapan anggaran tidak sesuai espektasi akan terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) seperti tahun lalu yang mencapai sekitar Rp 1,5 trilyun. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi seperti tahun lalu,” ujarnya, Senin (26/6/2023).

Kalau tahun lalu menurutnya, dia dan rekan-rekan anggota dewan lainnya masih bisa memaklumi, lantaran alasan waktu terbatas. Sebab, tahun lalu, penggelontoran anggaran dari Pemerintah Pusat diperoleh saat APBD Perubahan.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kutim ini, keterbatasan waktu pelaksanaan program pembangunan menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerap anggaran tahun lalu.

Dengan tenggang waktu yang cukup mepet, karena hanya menyisakan dua bulan saja, David Rante menyebutkan, praktis banyak OPD yang kurang memaksimalkan melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya.

“Wajar saja, jika ada sebagian program yang tidak dapat  terealisasi sepenuhnya. Bahkan ada juga program yang tidak bisa dikerjakan sama sekali, lantaran waktunya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan,” imbuhnya.

Namun untuk tahun 2023 ini, diharapkan penyerapan anggaran bisa lebih maksimal lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah, tidak lama lagi bakal ada pembahasan anggaran Perubahan, apakah serapan bisa lebih optimal.  (adv)

« Previous Page — Next Page »