PT Pertamina Patra Niaga Tanggapi Kelangkaan LPG 3 kg

BALIKPAPAN – Adanya kelangkaan LPG 3 Kg di Kota Balikpapan yang berdampak kenaikan harga oleh pangkalan resmi atau agen mendapat sorotan Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, H. Slamet Imam Santoso. Menurutnya,  Pemkot maupun Pertamina harus terbuka menjelaskan penyebabnya kepada masyarakat.

“Kasihan masyarakat yang menjadi korban dengan adanya kelangkaan ini, “tegas Imam Santoso kepada media ini, Senin (10/7/2023)

Sementara itu PT Pertamina Patra Niaga. melalui Manager Cummunication, Relation & CSR Patra Niaga Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra menyampaikan Pertamina akan melakukan pembinaan kepada agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg yang tidak menyalurkan sesuai aturan. Pertamina juga mengingatkan kepada lembaga penyalur resmi yaitu agen dan pangkalan untuk tidak melakukan penyelewengan dan menaikan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) di lapangan.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan akan melakukan penertiban kepada bidang usaha-usaha di masyarakat yang tidak berhak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.

“Pemerintah Kota juga menawarkan program “Tukar Tabung” untuk ASN di Balikpapan. Sedangkan dari Pertamina akan memberlakukan kepada seluruh pangkalan resmi LPG 3 Kg untuk menjual produk Non Subsidi yaitu Bright Gas guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Arya mengimbau agar masyarakat dengan ekonomi mampu untuk tidak menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi.

Dikatakan Arya, berbeda dengan LPG Non Subsidi yang stoknya banyak. Karena LPG 3 Kg bersubsidi memiliki jumlah penyaluran didasarkan pada kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk wilayah Kota Balikpapan, harga akhir Juni telah tersalur sekitar 3 juta lebih tabung LPG dari kuota sebanyak 6 juta tabung ditahun 2023, atau over 8% dari kuota periode Januari hingga Juni.Hal ini juga sama dirasakan di seluruh wilayah  Kalimantan Timur yang over kuota 8% dari total kuota Kaltim 2023 sebanyak 37 juta tabung telah disalurkan 19 juta tabung. (zak)

IPA Lipan Jadwalkan Pengurasan

SAMARINDA – Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Lipan dijadwalkan akan dilakukan pengurasan bak sedimentasi, Kamis (13/07/2023). Pengurasan ini merupakan jadwal rutin untuk menjaga kualitas air yang didistrusikan ke pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda.

Direktur Teknik, Ali Rachman melalui Asisten Manejer Kesekretariatan dan Humas Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Sendya Ibanez menyampaikan selama pekerjaan berlangsung berimbas pada gangguan produksi dan layanan aliran distribusi.

“Selama perbaikan berlangsung aliran distribusi terganggu terutama pada wilayah tinggi dan perbukitan karena menggunakan tenaga genset,” kata Sendya Ibanez.

Wilayah terdampak dari jalur IPA Gunung Lipan aliran terganggu wilayah Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Bung Tomo, Jalan HM Rifadin, Jalan Tani Aman, Jalan Slamet Riyadi, sebagian wilayah Palaran, Jalan Harun Nafsi, Stadion Palaran sekitarnya dan Barito kilometer 2.

“Diimbau pelanggan bisa menampung air selagi masih ada aliran untuk persediaan, karena selama pengurasan berlangsung aliran distribusi terganggu,” jelasnya.

Untuk info dan pelaporan bisa hubungi contact center kami hotline 0541-2088100 atau Chat WA 0811553536.

“Atas nama manajemen kami memohon maaf atas terganggunya aliran distribusi di beberapa wilayah yang di jalur tersebut. Semoga pengurasan berjalan lancar sehingga produksi dan aliran distribusi ldari IPA Lipan bisa lancar kembali,” tutur Sendya Ibanez (*/lk)

Pemprov Kaltim Serius Wujudkan Pembangunan Hijau

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) sangat serius mewujudkan pembangunan hijau yang  secara konsisten didukung dan diperkuat Implementasinya di era kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Pembangunan Hijau atau lebih dikenal sebagai Green Growth Compact (GGC) yang telah diluncurkan sejak 2016 bersama berbagai para pihak. GGC sendiri merupakan inisiatif Kaltim untuk membangun satu gerakan bersama, menjadikan Kaltim sebagai model pembangunan hijau yang baru untuk Indonesia dan dunia dengan menonjolkan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Komitmen Pemprov Kaltim sangat besar dalam pengendalian dan perlindungan hutan serta  pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh Perangkat Daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni, dalam kegiatan Ekspose Kegiatan Perlindungan dan Restorasi/Rehabilitasi Mangrove, Rawa dan Gambut, Hotel Mercure, Selasa (11/7/2023).

“Ini tentunya sebuah hal yang harus mendapat dukungan baik secara formal maupun juga kolaborasinya,”ucap Sri.

Salah satu bentuk dukungan GGC harus diformalkan berupa penetapan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan yang menunjukkan inisiatif dari pemerintah Kaltim bersama mitra pembangunan untuk melakukan upaya-upaya dalam pelestarian lingkungan termasuk kegiatan retorasi lahan basah dan seterusnya.

Sri Wahyuni meminta DLH, DDPI dan berbagai pihak mengupayakan agar GGC diformalkan. Ketika sudah diformalkan ada tanggung jawab yang melekat di jajaran Perangkat Daerah Kaltim untuk mengawal proses implementasi GGC.

“Saya yakin isu pelestarian lingkungan ada di dalamnya meskipun nomenklatur GGC belum termuat,”paparnya.

Dirinya berharap, kedepannya GGC masuk dalam Rencanaan Pembangunan Daerah, maupun masuk di RPJMD pemerintah tahun 2024-2029. Kaltim memiliki tanggung jawab besar untuk mengimplementasikan pembangunan hijau.  semua daerah melihat Kaltim sebagai daerah yang berhasil dengan ekonominya.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, Perangkat Daerah, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim serta Pimpinan Yayasan Konservasi Alam Nusantara. (At)

Indeks Demokrasi Kaltim Peringkat 4 Nasional

SAMARINDA– Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2022 sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) berada di peringkat empat secara nasional.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim Sufian Agus menjelaskan bahwa IDI Kaltim tahun 2022, yang diukur pada tahun 2023, mencapai skor 83,58. Tentu angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 81,02.

“Dengan peningkatan ini, Kaltim berhasil naik ke peringkat keempat nasional, setelah sebelumnya berada di peringkat kelima,”ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (11/7/2023)

IDI sendiri merupakan indikator untuk mengukur kemajuan demokrasi di Indonesia dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan politik. Baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dalam hal ini IDI diukur berdasarkan tiga aspek dan 22 indikator.

Beberapa aspek penilaian IDI Kaltim yang mengalami peningkatan antara lain, Aspek Kebebasan meningkat dari 89,46 menjadi 91,40. Aspek Kesetaraan meningkat dari 76,67 menjadi 79,25. Dan terakhir, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi meningkat dari 77,90 menjadi 81,06.(At)

Tingkat Kecelakaan lalin di Jatim  Naik  11,88 Persen

BATU– Angka kecelakaan lalu lintas pada triwulan 1 tahun 2023 di Jawa Timur mengalami kenaikan  11,88 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan peningkatan angka pelanggaran yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 1.018 persen.

“Menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas tersebut, diperlukan penindakan yang tegas terhadap pelanggar yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas guna memberikan efek jera kepada para pelanggar, ” kata Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsuddin saat Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Semeru Tahun 2023 di Lapangan Apel Mako Polres Batu. Senin (10/7/2023).

Oskar Syamsuddin yang membacakan amanat dari Kapolda Jawa Timur menegaskan personil Polri  harus menjalankan tugas dengan kesungguhan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah Jawa Timur.

Perkembangan transportasi saat ini telah memasuki era digital dan modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan peningkatan kinerja Polri khususnya Polantas untuk mengantisipasi segala dampak yang timbul dari modernisasi transportasi ini.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan penerapan e-tilang melalui kegiatan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dan INCAR (Integrated Card Reader), di mana hingga periode Januari-Juni 2023.

“Ditlantas Polda Jatim telah menindak pelanggar sebanyak 1.218.825 orang. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas masih rendah ” lanjutnya.

Operasi Patuh Semeru 2023 akan digelar selama 14 hari mulai tanggal 10 hingga 23 Juli 2023 di seluruh wilayah Jawa Timur. Operasi ini akan mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif, dan humanis serta penegakan hukum lantas secara elektronik (statis dan mobile) dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah Jawa Timur.

Kapolda Jatim juga menekankan, selama pelaksanaan operasi anggota diimbau selalu memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa sebelum melaksanakan tugas, memprioritaskan faktor keamanan dan keselamatan dengan memedomani standar operasional prosedur yang ada, menghindari tindakan sikap kontraproduktif dan tindakan pungli, serta melaksanakan tugas operasi patuh dengan baik tanpa menimbulkan komplain dari masyarakat. (Buang Supeno)

« Previous Page — Next Page »