PSHT Kubar Pusat Madiun Sahkan 266 Warga Baru

SENDAWAR – Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kutai Barat (Kubar) Pusat Madiun pada tahun 2023 mengesahkan sebanyak 266 orang calon warga baru yang terdiri dari 11 ranting se- Kutai Barat serta 1 ranting dari Mahulu di Kantor PKK Jalan Sendawar Raya pada Sabtu (12/8/2023)

Ketua PSHT Cabang Kutai Barat Samyana HW, melalui wakil ketua cabang Nanang Hari Saputra menyampaikan, perkembangan PSHT cabang Kutai Barat sangat luar biasa . Sejak tahun 2010 lalu saat berdirinya PSHT cabang Kutai Barat hingga saat ini kurang lebih berjumlah sekitar tiga ribu warga PSHT se- Kubar.

“Dari beberapa perguruan silat yang ada di Kubar kami rasa PSHT cabang Madiun Yang paling banyak anggotanya,” ungkapnya.

Dikatakan, banyaknya anggota yang dimiliki oleh PSHT cabang Kubar pusat Madiun berkeinginan mempunyai misi untuk menjadi pelopor perdamaian antar Perguruan silat yang ada di Kutai Barat. Apalagi setelah melihat perkembangan di daerah lain kerap terjadi gesekan antar Perguruan silat.

“Kami ingin menciptakan kubar yang kondusif terutama menjelang tahun politik PSHT tetap bersikap netral,” ujarnya.

Ia menuturkan, dalam organisasi PSHT tidak diperkenankan menggunakan atribut maupun lambang PSHT dalam berpolitik. Namun untuk warga PSHT sebagai warga negara Indonesia tetap mempunyai hak untuk berpolitik.

Sementara Ketua KONI Kubar Tobias F Kainama menyampaikan, saat ini dalam pantauan KONI untuk cabang pencak silat di bawah naungan Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia (IPSI) kualitasnya menurun. KONI kubar sebagai operator dari semua olahraga menitipkan kepada PSHT sebagai Perguruan pencak silat terbesar di Kubar ini untuk meningkatkan kwalistasnya.

Ia menyebut, PSHT ini adalah perguruan yang besar di Kubar dan anggotanya sangat banyak. Hal ini merupakan potensi untuk bisa meningkatkan prestasi pencak silat yang ada di Kubar. Selanjutnya berusaha menciptakan peluang itu untuk meningkat prestasi pencak silat yang saat ini grafiknya yang sangat menurun jauh.

Tobias berpesan kepada perguruan pencak silat yang ada di Kubar untuk berlatih keras meningkatkan prestasi pencak silat yang ada di Kubar.

“Bukan hanya kepada PSHT saja, saya harap seluruh perguruan bisa menciptakan generasi yang berprestasi,” pesannya. (arf).

Pemerintah Proyeksikan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp2.781,3 Triliun

JAKARTA – Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024.  Penerimaan tersebut ditargetkan berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan lainnya.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

”Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun,” ujar Presiden.

Untuk belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.

“Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB [Produk Domestik Bruto] atau sebesar Rp522,8 triliun,” ujar Presiden.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen dan angka kemiskinan berada dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rentang 73,99 hingga 74,02.

“Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110,” ujarnya.

Dalam optimalisasi pendapatan negara, Presiden Jokowi menekankan pentingnya untuk menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan.

Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan sejumlah cara, yaitu menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penggalian potensi; implementasi sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan;  implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan; dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

”Untuk upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan [dan] pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan,” ujar Presiden.

Selain itu, dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah juga terus berupaya menjaga pembiayaan agar tetap prudent, hati-hati, inovatif, dan berkelanjutan melalui lima hal.

Pertama, pengembangan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan badan penugasan khusus.

Kedua, peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja.

Ketiga, pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan ultra mikro.

Keempat, pemanfaatan saldo anggaran lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; serta

Kelima, meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien.

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya postur APBN 2024 yang sehat untuk mendukung transformasi ekonomi, agenda pembangunan, serta melindungi masyarakat dari goncangan.

“Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan dan melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati,” tandasnya. (setkab)

 

Berbaju Adat Tanimbar Maluku, Presiden Sampaikan Pidato Kenegaraan

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023) pagi.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba sekitar pukul 08.30 WIB. Kepala Negara tampak mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku dan Ibu Negara mengenakan kebaya berwarna kuning.

Di Gedung Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023. Pada siang harinya, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi acap mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di tanah air dalam acara kenegaraan. Dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2017, Presiden mengenakan pakaian adat Bugis berupa songkok Bugis berwarna emas dan sarung songket bernuansa oranye dan merah marun. Kemudian, dalam upacara Kemerdekaan RI ke-73 di Istana Negara tahun 2018, Kepala Negara mengenakan pakaian adat Aceh.

Pakaian adat berikutnya yang digunakan ialah adat Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digunakan saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR-DPD pada Agustus 2019. Presiden mengenakan pakaian adat Sasak berwarna cokelat dengan bawahan kombinasi hitam, emas, dan oranye, dilengkapi keris yang tampak terpasang di bagian depan pakaian.

Di tahun pada tahun 2020, Kepala Negara tampak mengenakan pakaian adat Suku Sabu, Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI. Sedangkan di tahun 2021 Kepala Negara mengenakan pakaian adat Suku Baduy yang berasal dari Banten dan di tahun 2022 mengenakan baju adat Paksian dari Bangka Belitung.

Saat memimpin upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2021, Presiden tampak mengenakan pakaian adat Pepadun dari Lampung. Sedangkan di tahun 2022, Kepala Negara dan Ibu Iriana Joko Widodo memilih baju adat asal Buton, Sulawesi Tenggara. (un/setkab)

Perpustakaan Pegang Peran Memahami Sejarah

SAMARINDA – Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur, Muhammad Syafranuddin, menyampaikan pentingnya peran perpustakaan dalam memahami sejarah Indonesia.

“Perpustakaan adalah bagian integral dari perjuangan bangsa Indonesia,” terangnya, Rabu (16/8/2023).

Menurut Syafranuddin, di dalam perpustakaan terdapat arsip-arsip sejarah yang bisa menceritakan proses menuju kemerdekaan Indonesia.

Sebab itu, pada usia kemerdakaan Indonesia yang ke-78, Syafranuddin mengimbau generasi muda untuk meningkatkan literasi terutama pada pemahaman sejarah dan literasi di kalangan pemuda.

Menurutnya, literasi sejarah sangat penting diketahui untuk menghindari penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat merusak identitas bangsa. Dia menekankan bahwa pemahaman sejarah nasional, termasuk teks proklamasi, adalah landasan yang vital untuk membangun kesatuan dan kebanggaan nasional.

Contohnya, jika teks proklamasi tidak ada, maka pemahaman tentang bahasa Indonesia yang merdeka pun mungkin tidak akan ada. Oleh karena itu, literasi sejarah harus diprioritaskan dalam pendidikan generasi muda.

“Dengan mengetahui sejarah kita, maka kita akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkomitmen pada pembangunan bangsa,” ujarnya. (yer)

DPK Upayakan Perpustakaan Hadir di  Setiap Daerah

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur terus berusaha hadir di seluruh daerah Kalimantan Timur. Upaya ini dolakukan untuk meningkatkan literasi yang merata di daerah ini.

DPK Kaltim juga melakukan pemerataan literasi hingga ke daerah perbatasan terpencil seperti Long Pahangai dan Long Apari di Mahakam Ulu. DPK telah mengirimkan “Buncu Baca” sebagai fasilitas penunjang. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa generasi muda di daerah perbatasan juga memiliki akses yang memadai terhadap bahan bacaan dan pengetahuan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur, Muhammad Syafranuddin, mengaku meski anggaran terbatas, sejumlah program kerja tetap berjalan seperti perpustakaan keliling dan gerobak baca.

“Pengadaan buku-buku juga memerlukan biaya yang tidak sedikit,” kata Syafranuddin, Rabu (16/8/2023)

Syafranuddin meyakini program yang telah dijalankan dapat mendapat sambutan yang positif di Masyarakat. Kehadiran perpustakaan keliling terbukti selalu ditunggu.

“Langkah ini diambil dengan harapan agar generasi mendatang dapat berkembang lebih baik lagi,” tutupnya.(yer)

« Previous Page — Next Page »