Awal Tahun Baru 2024, Yamaha Rilis WR155R Warna dan Grafis Baru

Tahun 2024 baru bergulir, Yamaha langsung menyuguhkan kejutan dengan menghadirkan warna dan grafis baru WR155R. Motor unggulan tersebut tampil semakin menarik, cocok menjadi partner berkendara para petualang yang gemar menjelajah beragam medan menantang. Predikat “The Real Adventure Partner” pun kian melekat kuat, dengan menggunakan WR155R yang disematkan warna dan grafis teranyar ini.

Di awal bulan Januari 2024, Yamaha merilis WR155R Black dengan warna dan grafis baru serta WR155R Blue grafis baru. WR155R Black memiliki perpaduan warna hitam, cyan dan oranye  mewakili karakter sporty, agresif dan fashionable. Kesan trendi dan modis juga menjadikan penampilan motor bertambah atraktif, apalagi ditambah sentuhan warna oranye pada body dan buritan motor. Motor dual purpose unggulan ini sesuai bagi biker yang ingin jadi pusat perhatian dan bangga berkendara di jalanan, juga buat penggemar aktivitas touring dan off road yang ingin menjalani adventure menantang.

Lalu buat mereka yang ingin berkendara dengan ciri khas Yamaha warna biru, bisa menggunakan WR155R Blue. Ini membuat pengguna motor selalu percaya diri ketika berkendara. Kualitas yang dimiliki WR155R semakin lengkap dengan pilihan warna biru Yamaha sehingga memberikan pengalaman berkendara berbeda tak terlupakan.

”Memulai tahun baru 2024 ini, kami meluncurkan WR155R warna dan grafis terbaru khususnya buat para pecinta adventure di Indonesia. Kami harapkan makin menyemangati mereka dalam  melakukan aktivitas harian maupun hobi lainnya yang terus berkembang menggunakan WR155R. Motor dual purpose ini semakin populer di Tanah Air, dan sudah banyak yang memanfaatkan keunggulannya menaklukan berbagai jalur yang ditemui. Fitur dan teknologi yang dimiliki WR155R sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan berpetualang sehingga saat ini menjadi pilihan utama bagi biker,” ungkap Antonius Widiantoro, Assistant General Manager Marketing – Public Relations PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Sebagai motor “The Real Adventure Partner”, WR155 R hadir dengan beragam keunggulan baik dari segi desain, fitur, maupun performa yang menjadikannya sebagai motor sport adventure terbaik di kelasnya sehingga mampu mendukung aktivitas hobi berpetualang sang pengendara. WR 155 R mengusung mesin berkapasitas 155cc, liquid cooled, 4 langkah dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang mampu menghasilkan tenaga 12,3 KW/ 10.000 rpm dan torsi 14,3 Nm/ 6.500 rpm. Dengan performa mesin yang tangguh dan bertenaga, WR155R sangat handal digunakan untuk menjelajah berbagai kondisi jalan. Pada WR155R diaplikasikan tipe suspensi telescopic yang panjang dengan ukuran diameter besar mencapai 41 mm sehingga lebih nyaman untuk aktivitas off road karena kemampuan daya redam yang baik. WR155R juga menggunakan ban dual purpose agar meningkatkan kemampuan mobilitas saat berkendara. Selain itu, desain jok bergaya YZ Series yang rata memudahkan pengendara dalam mengatur posisi duduk sehingga mendukung kelincahan saat bermanuver.

WR155R dengan warna baru dan grafis baru ini dipasarkan seharga Rp 42.634.000 on the road Balikpapan dan Tenggarong .Rp. 42.534.000 On The Road Samarinda

Untuk informasi lebih lanjut terkait WR155R silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://yamaha-motor.co.id/product/wr155r/ (***)

Polres Kutai Barat Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Di Kampung Lingau

KUTAI BARAT – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kubar melakukan rekonstruksi kasus Pembunuhan terhadap Korban kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Lingau Kecamatan Nyuatan, Selasa (09/01/2024)

Rekonstruksi dilaksanakan di halaman belakang Polres Kutai Barat dipimpin Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Asriadi dihadiri Kanit Idik I Satreskrim Polres Kubar IPDA Zody Fatkhul Karim serta anggota Satreskrim Polres Kubar.

Kapolres Kutai Barat AKBP Kade Budiyarta melalui Kasat Reskrim Polres Kutai Barat AKP Asriadi mengatakan ada 23 adegan yang dilakoni tersangka selama rekontruksi tersebut. Dalam adegan tersebut menjelaskan motif tersangka membunuh korban. Rekontruksi tersebut diawali dengan tersangka dan korban meminum minuman keras hingga menyebabkan keributan dan terjadinya pembacokan oleh tersangka.

“Adapun motif terjadinya pembunuhan dikarenakan tersangka tersinggung dan sakit hati dan dibawah pengaruh minuman keras akibat uang bensin yang di berikan tersangka kepada korban tidak dibelikan sesuai dengan uang yang diberikan tersangka ke korban.” terang Kasat Reskrim

“Tersangka akan dijatuhi hukuman dengan pidana sesuai dengan pasal 340 KUHP subs Pasal 338 KUHP,” tutup Kasat Reskrim. (arf)

HUT Ke-67 Kaltim, Apa Akmal Maju?

Catatan Rizal Effendi

TANGGAL 9 Januari 2024,  kita merayakan HUT ke-67 Provinsi Kalimantan Timur. Ada suasana lain pada HUT tahun ini. Soalnya Kaltim tengah dipimpin seorang penjabat (Pj) gubernur. Kebetulan orangnya adalah Dr Akmal Malik, dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Dia mulai bertugas 2 Oktober 2023 menyusul berakhirnya masa jabatan Gubernur Dr Isran Noor dan wakilnya Hadi Mulyadi.

Kaltim awalnya adalah salah satu keresidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai aspirasi rakyat, maka sejak 1956 wilayah Kalimantan dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Pembentukannya sebagai wilayah administrasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1956 dengan gubernur pertama adalah APT Pranoto.

Tema HUT ke-67 Provinsi Kaltim adalah “Membangun Kaltim untuk Nusantara.” Kalau yang dimaksud Nusantara itu adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), ada yang beranggapan rasanya kurang tepat. Kenapa pembangunan Kaltim untuk IKN? Justru sebaliknya kehadiran IKN harus memajukan pembangunan dan kemakmuran Kaltim.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengusulkan perlunya mengevaluasi program pendidikan terutama sarana dan prasarana sekolah, yang belum merata ke berbagai daerah. “Katanya IKN ada di Kaltim, tapi bagaimana SDM kita bisa bersaing kalau fasilitas pendidikannya tidak merata?” ujarnya.

Menurut Ketua Panitia HUT, Lutfi Hamri, peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun Kaltim yang lebih baik, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Nusantara.

Soal kontribusi Kaltim untuk Nusantara atau Indonesia rasanya juga tidak perlu diragukan lagi. Kekayaan sumber daya alam (SDA) daerah ini sangat besar sumbangsihnya untuk devisa negara. Justru yang kita rasakan bertahun-tahun adalah tidak proporsionalnya kucuran dana APBN  untuk kepentingan Kaltim. Sudah cukup lama Kaltim berjuang agar dana bagi hasil (DBH) terutama migas lebih besar untuk kepentingan daerah ini.

Isran Noor yang mengusung misi Kaltim Berdaulat sangat ngotot agar distribusi dana APBN lebih banyak ke daerah. Dia pernah sesumbar kalau hasil penjualan SDA semuanya diserahkan ke Kaltim, maka biaya pembangunan IKN yang hampir mencapai Rp500 triliun tidak perlu susah-susah dicari. Karena Kaltim mampu membiayai. Dia juga terkenal sebagai “Mister 70 Percent.” Maksudnya 70 persen dana pusat harus jatuh ke daerah.

Terlepas soal tema, ada beberapa hal yang perlu dicatat pada HUT ke-67 Provinsi Kaltim. Pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (8/1), ada 23 tokoh daerah yang menerima penghargaan. Menariknya ada 2 mantan gubernur dan satu mantan wagub sebagai penerima penghargaan tersebut.

Prof Awang Faroek Ishak menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan. Sedang Isran Noor dinobatkan sebagai Tokoh Pertanian dan Hadi sebagai Tokoh Pendidikan. Selain itu ada  Dr Meiliana, mantan Plt Sekprov sebagai Tokoh Perempuan Inspiratif. Sekkot Balikpapan Muhaimin sebagai Tokoh Pemuda, Syafruddin Pernyata sebagai Tokoh Pariwisata dan Wardi sebagai Tokoh Pers.

Ada yang berpendapat seharusnya Isran sama dengan Awang sebagai tokoh pembangunan. Lebih luas dari pertanian. Soalnya juga banyak yang dilakukan “Si Raja Naga.” Dia juga berkontribusi besar dengan ditetapkannya IKN di Kaltim. Di era dia, Kaltim sebagai wakil Indonesia pertama menerima pembayaran karbon sebagai bukti suksesnya pengelolaan lingkungan. Isran juga menjadi “pahlawan” pembela tenaga honorer. Sikapnya keras tak ingin memberhentikan tenaga honor dengan cara apa pun, meski Pemerintah Pusat punya sikap sebaliknya.

Berkat kegigihan Isran, besarnya APBD Kaltim untuk pertama kali mencapai angka di atas Rp20 triliun. Bahkan APBD Perubahan Kaltim 2023 mencapai angka Rp25,32 triliun. Isran juga sempat menjadi ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Upacara HUT ke-67 Provinsi Kaltim berlangsung di Stadion Gelora HM Kadrie Oening, Sempaja, Selasa (9/1) pagi. Hadir mantan gubernur Suwarna AF dan Isran Noor. Juga dua mantan Wagub, Farid Wadjdy dan Hadi Mulyadi. Juga Ketua DPRD dan anggota Forkompida serta anggota DPR RI dan DPD RI dapil Kaltim.

Pj Gubernur Akmal Malik membagikan 61 panji keberhasilan pembangunan kepada 10 daerah Tingkat II. Balikpapan tetap peraih panji terbanyak dengan 17 panji, menyusul Kukar 13, Berau 7, Samarinda 7, Paser 6, Bontang 5, Kutim 3, serta PPU, Kubar dan Mahulu masing-masing 1 panji.

Yang menarik digelarnya tarian jepen begenjoh massal dengan melibatkan 6.700 penari. Semua undangan termasuk Pj Gubernur dan istri diminta turun. Suasananya jadi ceria dan meriah. Maklum tariannya dinamis dengan gerakan yang khas. “Kita turunkan 6.700 karena HUT kita yang ke-67,” kata Sekprov Sri Wahyuni sebagai penanggung jawab.

Tari Jepen adalah salah satu tarian tradisional Kutai. Berkembang di daerah pesisir Sungai Mahakam dan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Islam. Tarian Jepen Begenjoh perpaduan dari tari jepen tradisional, jepen Sidabil, jepen Tungku, jepen Tenggarong dan Dendang Sumatera.

SUDAH TIGA BULAN

Menjelang peringatan HUT ke-67 Provinsi Kaltim, usia tugas Akmal Malik sebagai Pj Gubernur sudah tiga bulan. Tim evaluator dari Kemendagri yang dipimpin Sekretaris Itjen Ahmad Husin Tambunan baru saja melakukan penilaian terhadap kinerja putra kelahiran Pulau Punjung, Sumbar, 16 Maret 1970 itu.

Hasilnya, tim memuji kinerja yang dicapai sangat positif. Melalui tim juga disampaikan pesan Irjen, yang meneruskan arahan Presiden Jokowi kepada kepala daerah. Yaitu memberikan prioritas dalam penanganan penurunan angka stunting, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, inflasi, pelayanan publik terutama perizinan sampai pelayanan kesehatan dan rumah sakit.

Tim evaluator mengapresiasi penanganan kemiskinan ekstrem di Kaltim, yang menunjukkan angka 3.910 jiwa atau 0,10 persen. Lebih rendah dari nasional. “Kaltim akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” ujar staf khusus Mendagri Kastorius Sinaga.

Sementara itu dalam Rapim Akhir Tahun yang dipimpin Akmal, Kaltim mengalami pencapaian yang sangat baik. Di antaranya angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6,34 persen di atas nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,20 juga di atas nasional, dan tingkat kemiskinan 6,11 persen. Lebih rendah dibanding angka nasional yang tercatat 9,36 persen.

Akmal juga puas serapan anggaran 2023 mencapai angkat di atas 92 persen. “Serapan anggaran yang tinggi menunjukkan Pemda sudah bekerja keras untuk mewujudkan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya di depan Rapat Paripurna DPRD.

Anggota DPRD Kaltim Dr H Jahidin memuji kinerja Pj Gubernur Akmal. Setidaknya dia rekam ketika Akmal menjawab 16 pertanyaan Dewan dalam rapat paripurna yang berlangsung akhir tahun 2023. Karena itu Jahidin mengaku secara pribadi mendukung Akmal jika maju dalam Pilgub Kaltim 2024.

“Kinerja Pj Gubernur sangat bagus dan koordinasi dengan Dewan juga berjalan baik. Saya pribadi mendukung beliau kalau maju di Pemilu 2024 dan saya mengajak pendukung saya untuk memberikan dukungan kepada beliau,” kata politisi dari PKB itu bersuara.

Apakah Akmal bisa mengikuti Pilgub? Sebagai dirjen Otda, Akmal pernah menegaskan bahwa Pj Kepala Daerah tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak 2024. Hal itu sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Tidak pada posisi sebagai Pj, kecuali berhenti,” jelasnya.

Larangan Pj kepala daerah mencalonkan diri di Pilkada tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf q UU Pilkada. Pasal itu menyebut salah satu syarat pencalonan kepala daerah  adalah tidak berstatus sebagai Pj kepala daerah. “Kalau mau maju diharuskan berhenti dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Tidak bisa secara mendadak,” kata Akmal.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan pernah menjelaskan bahwa Pj kepala daerah masih mungkin mengikuti Pilkada sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. “Pastinya 6 bulan sebelumnya (hari H pencoblosan) dia harus berhenti atau mundur dari Pj,” kata Benny dalam diskusi publik “Kajian Kritis Posisi Jabatan Pj Kepala Daerah,” seperti diberitakan rri.co.id.

Itu berarti kalau Pilkada serentak dimajukan September 2024, maka seorang Pj yang mau maju minimal bulan April sudah mundur. Tapi kalau Pilkadanya tetap November, maka dia harus mundur pada bulan Juni.

Sejauh ini ada beberapa nama yang kemungkinan besar maju di Pilgub Kaltim. Di antaranya Isran Noor, Ketua PDIP Kaltim Safaruddin serta dua bersaudara Ketua Golkar Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Ada juga disebut-sebut nama Wali Kota Samarinda Andi Harun, yang juga Ketua DPD Gerindra Kaltim. Dalam suatu survei, Andi pernah berada di peringkat atas.

Ketika saya singgah ke Penajam Paser Utara (PPU), ada staf di sana yang mengisyarakat Pj Bupati PPU Makmur Marbun punya kecenderungan maju di Pilkada PPU. Marbun adalah anak buah  Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Dia adalah Direktur Produk Hukum Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. “Naga-naganya beliau mau maju, makanya sekarang rajin bersosialisasi dengan mengaktifkan berbagai kegiatan. Sampai-sampai dinas kewalahan,” kata staf yang tak mau disebutkan namanya bercerita polos.

Setidaknya ada dua nama yang diduga akan maju dalam Pilkada Bupati PPU. Keduanya mantan bupati, PPU yaitu Hamdam dan Andi Harahap. Ada juga yang menyebut nama Ketua DPRD  Syahruddin M Noor. Kabarnya dari keluarga Bani Mas’ud, juga menyiapkan nama baru menyusul tersandungnya sang adik, Abdul Gafur Mas’ud (AGM).

Dalam Pilkada Serentak 2024, selain berlangsung pemilihan Gubernur Kaltim dan Bupati PPU, juga Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Samarinda, Wali Kota Bontang, Bupati Paser, Bupati Kukar, Bupati Kubar, Bupati Mahulu, Bupati Kutim, dan Bupati Berau.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Bontang Basri Rase, Bupati Berau Hj Sri Juniarsih Mas, Bupati Paser dr Fahmi Fadli, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Bupati Kukar Edi Damansyah baru satu periode, sehingga masih mungkin maju kembali.  Sedang Bupati Kubar FX Yapan dan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh sudah dua periode, sehingga harus lengser.

Yang unik ada beberapa warga kota datang kepada saya. Dia minta saya ikut kembali dalam Pilwali Balikpapan 2024. Saya bilang saya sudah dua periode jadi sudah tamat. Dia ngotot saya harus maju lagi. Dia bilang kalau sudah lewat satu periode, memungkinkan maju lagi. He…he saya tersenyum. Soalnya saya sudah menulis dua buku. Judulnya: “Bukan Pak Wali Lagi.”(*)

Kepala Dinas Kesehatan Batu Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Puskesmas Bumiaji

BATU – Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Didik Adyotomo memenuhi janjinya mengungkap tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan Puskesmas Bumiaji tahun anggaran 2021. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kejari Batu pada Selasa (9/1/2024), Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Batu mengumumkan penahanan dua tersangka baru, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu (KT) dan seorang AKP dari pihak swasta.

Ketika ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu masih mengenakan seragam dinas lengkap berwarna khaki. Tanpa melepas seragam dinas, KT langsung mengenakan rompi pink dengan kedua tangannya diborgol, digiring ke mobil tahanan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kasi Intelejen Kejari Muhammad Januar Ferdian, mengungkapkan sebelumnya pada 11 Oktober 2023 lalu, dua tersangka telah ditetapkan, yaitu ADP selaku Direktur CV. Punakawan dan DA selaku Direktur CV. DAP. Kini, pengembangan kasus melibatkan KT sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bumiaji T.A. 2021 serta seorang AKP dari pihak swasta.

M.Januar menjelaskan, peran AKP bersama ADP dalam menyusun dokumen penawaran paket tender belanja modal bangunan gedung kantor, dengan mencantumkan nama Doddy Irawan Ali Pasono sebagai pelaksana bangunan gedung dan Tri Asmaraning Tyas Arum sebagai ahli K3 konstruksi. Ternyata, keduanya tidak pernah memberikan dukungan pekerjaan kepada CV. Punakawan, dan ADP memalsukan tanda tangannya dalam daftar riwayat personel.

Proses klarifikasi yang melibatkan 41 orang terkait perkara ini telah dilakukan Kejari Batu bekerja sama dengan BPKP Jatim untuk menentukan nilai kerugian negara. Dari anggaran pembangunan Puskesmas Bumiaji sebesar Rp4,4 miliar yang disetujui dengan nilai kontrak Rp3,1 miliar, tim penyidik mengestimasi kerugian negara sebesar Rp300 juta.

Kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Malang selama 20 hari sejak 9 Januari 2024, dan penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk kepentingan penyidikan. Setelah penetapan tersangka, penyidik akan melakukan pendalaman khusus terhadap masing-masing tersangka guna menyusun berkas perkara untuk diserahkan ke penuntut umum. (Buang Supeno)

Warga Desa Tlekung Protes Pembukaan TPA Kota Batu

BATU – Warga Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup jalan akses masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Batu di Tlekung, Senin (8/1/2024).

Kepala Desa Tlekung, Mardi menyampaikan, aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap informasi TPA Tlekung akan dibuka dan menerima sampah dari seluruh warga Kota Batu pada Jumat (5/1/2024) lalu.

Mardi menjelaskan, warga melakukan tindakan protes ini karena merasa tidak puas dengan informasi yang tidak lengkap. Mereka menganggap TPA Tlekung akan dibuka kembali untuk umum seperti yang terjadi pada masa lalu. Sebagai bentuk protes, warga memasang pagar bambu menutup akses pintu masuk ke TPA.

“Informasi yang tidak lengkap ini menyebabkan mereka salah tangkap. Terjadi kesalahpahaman informasi. Mereka menganggap TPA Tlekung akan dibuka seperti dulu untuk umum. Mereka menolak itu,” ungkap Mardi.

Warga Tlekung membuat portal dari bambu dan memasang banner berukuran besar berwarna kuning dengan tulisan:

Mardi mengungkapkan harapan warga agar pengadaan tiga mesin baru yang ada di TPA Tlekung dimaksimalkan untuk menghabiskan sampah yang masih ada di TPA yang menggunung. Namun, ia juga menyoroti informasi yang beredar DLH akan memasukkan sampah perkotaan ke TPA Tlekung.

“Sebenarnya tidak masalah karena memang setiap desa sudah tidak mampu mengolah sampah. Tapi kata-kata DLH yang disampaikan di media ‘TPA akan dibuka lagi’ ini yang menyakitkan. Sebab dengan kata-kata itu, dikhawatirkan semua masyarakat Kota Batu mengirim sampahnya lagi ke TPA Tlekung,” paparnya.

Mardi meminta Pemda Kota Batu melakukan dialog dengan para kepala desa dan lurah di Kota Batu untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah sampah ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Sekretaris Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu, Andi Faisal, yang berada di lokasi TPA Tlekung, menyayangkan aksi protes seperti ini. Ia menekankan aksi ini bisa dihindari jika pihak Pemkot Batu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengurus dan anggota APEL.

“Mari kita duduk bersama dulu, nanti akan banyak solusi dalam mengatasi persampahan di Kota Batu. Jangan memaksakan kehendak. Kita harus tahu dulu apa yang diinginkan warga masyarakat. Warga menginginkan agar sampah yang menggunung di TPA segera dibersihkan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lainnya. Jangan kemudian belum selesai mengatasi yang lama, malah mendatangkan sampah baru. Persoalan tidak akan selesai-selesai,” papar Andi Faisal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Muji Dwi Leksono, mengungkapkan awalnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung ditutup oleh warga setelah mendengar informasi yang tidak lengkap. Setelah dilakukan pertemuan dengan warga Desa Tlekung, Asisten 2, Asisten 3, Kadis LH, Camat Junrejo, Kapolsek Junrejo, Kades Tlekung beserta perangkat desa, serta tim peduli lingkungan Desa Tlekung, akhirnya tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pada pertemuan tersebut, disepakati, dua dari tiga mesin incinerator yang baru didatangkan senilai Rp12 miliar akan digunakan untuk mengelola sampah yang sudah ada di TPA Tlekung. Diharapkan dapat mengatasi tumpukan sampah yang sudah lama menggunung di TPA Tlekung. Sementara satu mesin incinerator lainnya akan digunakan untuk mengelola sampah atau residu baru, termasuk kiriman dari Tlekung. Setiap mesin mampu membakar sampah sebanyak 6,3 ton setiap jamnya.

“Akses masuk ke TPA Tlekung bisa dibuka kembali setelah dilakukan musyawarah dengan warga. Dalam pertemuan itu disepakati dari tiga mesin incinerator yang ada, dua digunakan untuk mengelola sampah yang ada di TPA dan satu mesin incinerator untuk sampah atau residu baru,” jelas Muji.

Dalam fase uji coba, sampah  baru  berupa residu yang masuk ke TPA Tlekung akan dibatasi sehari hanya dua truk sampah perkotaan yang dikelola di TPA Tlekung selama satu jam. Setelah itu, proses pengolahan akan difokuskan pada menghabiskan sampah lama yang sudah ada di TPA.

Muji, yang baru menjabat sebagai Kepala DLH, berharap agar penyelesaian masalah persampahan di Kota Batu dapat melibatkan kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat, perangkat desa, dan instansi terkait. Ia mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, karena hal ini dianggap dapat mempercepat proses pengolahan sampah secara keseluruhan. (Buang Supeno)

« Previous Page — Next Page »