Panitia Konferprov PWI Kaltim Masih Menunggu Pendaftaran Calon Ketua

SAMARINDA – Masa pendaftaran calon ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kaltim tersisa tiga hari. Dibuka sejak 5 Februari 2024, masa pendaftaran akan ditutup pada Senin, 19 Februari 2024. Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Kaltim 2024 hingga saat ini masih menunggu pendaftaran bakal calon ketua PWI dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi.

Ketua Panitia Konferensi Provinsi PWI Kaltim, Felanans G Mustari, menjelaskan, bakal calon ketua PWI Kaltim maupun bakal calon ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim wajib mendaftarkan diri. Pendaftaran tersebut merupakan tahapan dari konferensi provinsi yang telah disetujui PWI pusat.

“Sampai Jumat, 16 Februari 2024, kami telah menerima berkas dari satu bakal calon ketua PWI Kaltim dan satu bakal calon ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim,” terang Felanans.

Ia melanjutkan, setelah tahapan pendaftaran ditutup, berkas bakal calon ketua PWI maupun ketua dewan kehormatan akan diserahkan kepada PWI Pusat. Selanjutnya, PWI Pusat memverifikasi berkas tersebut dan menetapkan calon ketua PWI Kaltim dan ketua dewan kehormatan. Para calon ketua yang sudah ditetapkan PWI Pusat itulah yang berhak dipilih dalam konferensi provinsi.

Bakal calon ketua PWI Kaltim yang hendak mendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan yang dimaksud seperti memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan utama, sudah menjadi anggota biasa PWI sekurang-kurangnya lima tahun, dan pernah menjadi pengurus provinsi PWI atau ketua PWI kabupaten/kota sekurang-kurangnya satu periode.

(Persyaratan lebih lengkap dapat diunduh di tautan berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1mIroR8ajIQUl42t0USUc5M5aottYUGxa?usp=share_link)

“Panitia masih menerima berkas pendaftaran sampai Senin, 19 Februari 2024. Bakal calon yang dapat mengisi dan melengkapi berkas kemudian menyerahkan kepada panitia di kantor PWI Kaltim,” sambung Felanans. Apabila hanya satu calon yang ditetapkan PWI pusat, lanjutnya, pemilihan ketua PWI Kaltim maupun ketua dewan kehormatan akan melalui mekanisme aklamasi sesuai peraturan dasar dan rumah tangga organisasi.

Pelaksana Tugas Ketua PWI Kaltim, Achmad Shahab, menambahkan bahwa Konferensi Provinsi PWI Kaltim 2024 diadakan di Samarinda pada 27 April 2024. Lokasi acara yaitu Ruang Serba Guna Ruhui Rahayu, lantai satu Kantor Gubernur Kaltim.

Selain pendaftaran calon ketua PWI dan ketua dewan kehormatan yang sekarang berjalan, tahapan konferensi memasuki penyusunan daftar pemilih sementara. Daftar tersebut akan dikeluarkan PWI pusat antara 20-25 Februari 2024.

“Kami mengimbau seluruh anggota PWI Kaltim memerhatikan status keanggotaan,” kata Shahab.

Anggota yang nantinya tidak masuk daftar pemilih sementara masih bisa memperpanjang atau meningkatkan status keanggotaan sepanjang memenuhi syarat. Setelah PWI pusat mengeluarkan daftar pemilih tetap, proses perpanjangan maupun peningkatan status keanggotaan akan ditangguhkan sampai konferensi selesai. (*)

FPRMI Audiensi ke Otorita IKN

JAKARTA – Arus disinformasi yang deras saat ini, membuat masyarakat mudah terpengaruh. Influencer dari berbagai platform media sosial bahkan kerap lebih didengar masyarakat ketimbang media massa. Karena itu pers dituntut untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan profesionalisme secara kontinyu.

Demikian harapan itu disampaikan Sekretaris Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Achmad Jaka Santos Adiwijaya saat menerima audiensi Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) di Kantor OIKN Jakarta pada Jumat (16/2/2023).

“Pers harus bisa melahirkan influencer yang memiliki banyak follower sehingga pers bisa menangkal dan meluruskan disinformasi yang beredar di masyarakat,” ujar Achmad.

Ia lantas menyinggung influencer yang dengan mudahnya mampu memberikan informasi kepada para pengikutnya yang jumlahnya bisa mencapai puluhan juta orang. “Influencer tidak memiliki kewajiban menyampaikan suatu informasi dengan benar. Iya kalau informasi yang disampaikan akurat, tapi jika tidak ini kan menjadi masalah.” katanya.

Karena itu tantangan pers ke depan, menurutnya, berharap media massa bisa memaksimalkan platform media sosial dan mendorong agar memiliki banyak pengikut. Sehingga masyarakat bisa dibanjiri dengan informasi yang berimbang dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara jurnalistik.

OIKN sendiri sejauh ini berkolaborasi dengan para influencer. Selain media massa, OIKN menilai strategis peran influencer untuk menggaungkan informasi positif. “Bahkan saat ini kan banyak jurnalis yang justru beralih ke platform media sosial. Dan itu justru banyak didengar. Contohnya Najwa Shihab,” terangnya.

Selain itu, Achmad Jaka Santos Adiwijaya juga menekankan agar FPRMI tetap selalu menjaga keberimbangan dan konsisten terhadap prinsip-prinsip jurnalisme. “Cara menyampaikan, tata Bahasa, cover both side, akan menjadi kekuatan dan nilai untuk pers, tentu khususnya FPRMI sebagai jurnalisme multimedia,” tegasnya.

Ketua Umum FPRMI Wilson Bernadus Lumi menyambut baik harapan Sekretaris OIKN terhadap dunia pers, khususnya FPRMI. Ia menilai, apa yang disampaikan Sekretaris OIKN adalah juga sejalan dengan tujuan didirikannya FPRMI.

“Tujuan FPRMI berdiri adalah edukasi. Informasi hoaks tentu kami sangat hindari dan otomatis ditinggalkan masyarakat dan sulit menjadi influencer.,” kata Wilson.

Satu hal yang juga menjadi konsern FPRMI, dan ini sejalan dengan harapan OIKN, adalah  advokasi. Melalui organisasi ini, para wartawan yang bernaung di media bisa diperjuangkan untuk bisa kompeten. Di antaranya dengan mengikuti pelatihan sehingga bisa mengantongi sertifikat kompetensi. Sehingga media massa bisa terus untuk improve dan profesional mengikuti perkembangan zaman. (adv)

Camat Talisayan Apresiasi Tinggi Penyelenggara Pemilu 2024

TALISAYAN – Rekapitulasi suara  di Kecamatan Talisayan sampai saat ini masih berlangsung sejak dimulai Jumat (16/2/24). Diperkirakan rekapitulasi ini berlangsung selama 3 hari, mengingat Kecamatan Talisayan memiliki 10 kampung.

“Beberapa hari lalu usai pencoblosan, kotak suara sudah bergeser ke kecamatan. Tadi sudah kami laksanakan pleno perhitungan tingkat kecamatan, dan ini masih berlangsung. Kami menargetkan  rekapitulasi suara ini berlangsung 3 hari selesai,” kata Camat Talisayan  H Yusup Gunawan  kepada Viva Borneo.

Selama pelakasanaan rekapitulasi suara tingkat kecamatan,  Yusup Gunawan mengajak semua pihak terkait termasuk masyarakat untuk bersama mengawal hasil pesta demokrasi hingga selesai.

“Alhamdulillah, pada saat pleno tadi kami  sampaikan terimakasih atas sinergitas dan kolaborasi yang baik, antara penyelenggara pemilu, PPK, Panwascam, PPS, TNI dan Polri. Kami berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya. Komitmen kami terus mengawal penyelenggaraan pemilu sampai selesai,” imbuhnya.

Yusup Gunawan juga bangga atas antusias masyarakat Talisayan sangat tinggi dalam menyalurkan aspirasinya saat pemungutan suara lalu.

“Walau sempat hujan, suasana pencoblosan di seluruh kampung di kecamatan  Talisayan aman terkendali,” terang Yusup Gunawan. (yoi)

Gunakan Kostum Cosplay, TPS 5 Segihan Tarik Minat Warga Datang Ke TPS

Kutai Kartanegara– Semarak pesta demokrasi yang digelar 14 Februari 2024 menjadi momen yang di tunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Kemeriahan pesta juga disambut antusias para penyelenggara tempat pemungutan suara (TPS). Salah satunya di TPS 05 Desa Segihan, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ketua TPS 05 Ellia Sumarni mengatakan, pesta demokrasi menjadi upaya pemerintah dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan masa depan bangsa. Dengan memberikan hak suara pada proses pemilihan umum (Pemilu), pada proses pemilihan serentak, masyarakat diberikan hak pilih untuk menentukan presiden, anggota DPD, dan DPR baik tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat pusat.

“Pemilu merupakan moment yang ditunggu banyak masyarakat, pemilihan yang di gelar lima tahun sekali menjadi kesempatan besar untuk kita menentukan keberhasilan bangsa,” ucapnya.

Ellia mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memaksimalkan diri menyuarakan hak mereka memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Ellia menambah, hal tersebut juga disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak besar pada proses pemilu bagi negara.

Ellia mengatakan, dengan alasan tersebut tim panitia pemungutan suara (PPS) memberikan tantangan kepada kelompok penyelenggara pemilu untuk dapat memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk hadir di TPS dan memberikan hak suaranya.

“Dari pihak PPS memberikan chalenge (tantangan) kepada kami untuk dapat menarik minat masyarakat hadir memberikan hak suara, sehingga kami berinisiatif untuk menggunakan kostum cosplay pada hari ini,” ucapnya

Ellia mengatakan, panitia TPS 05 akhirnya bersepakat mengenakan baju Anime Jepang untuk dapat menarik minat Masyarakat. Alhasil dari jumlah 293 daftar pemilih, 231 nya hadir memberikan hak suaranya.

“Alhamdulillah banyak sekali masyarakat yang memberikan apresiasi kepada kami, bahkan tidak jarang mereka membuat story TPS kami sebagai TPS yang unik,” pungkasnya. (Ria)

Pemkab Kukar Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2025

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Ruang Serbaguna Bappeda, Tenggarong, Kamis (15/2/2024)

Kegiatan melibatkan semua unsur perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, Kadin, Forum Komunikasi TJSP, perwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kelompok tani, seni, sadar wisata, pemuda, kelompok perempuan, seluruh Camat hingga Lurah dan Kepala Desa.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulisnya dibacakan Sekda Kukar Sunggono mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berkomitmen membangun kepedulian dan kebersamaan dalam proses pembangunan yang lebih baik.

“Tanpa dukungan seluruh masyarakat, diyakini tidak akan ada program pembangunan yang dapat berjalan dengan sukses. Untuk itu dalam segala komitmen yang ada, diharapkan dukungan yang konstruktif dari seluruh elemen masyarakat, baik berupa kritik, saran, maupun ide pemikiran bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan Kutai Kartanegara yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” katanya.

Dijelaskannya, konteks pembangunan yang lebih fokus dan gradual, salah satu faktor kunci yang harus kita perkuat adalah dari aspek perumusan permasalahan pembangunan, dan dari pendekatan indikator kinerja kita semua memahami dan dapat mengindentifikasi permasalahan dalam pendekatan teknokratik, namun demikian secara spesifik terhadap kondisi faktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat rentan terlewatkan dalam proses perencanaan.

Dikatakan, FKP menjadi sangat strategis untuk membangun komunikasi dan menjaring aspirasi terhadap prioritas dan fokus pembangunan yang disepakati sebagai rumusan kebijakan pada tahun rencana, dalam hal ini adalah tahun 2025,.

Proses perencanaan pembangunan saat ini harus direspon dengan kondisi yang tidak biasa-biasa saja, tantangan pembangunan semakin kompleks, kehadiran IKN sudah di depan mata, era keterbukaan informasi sangat masif, persaingan di segala aspek pembangunan semakin terbuka, dan jika tidak membangun kekuatan yang optimal, maka tidak dapat menjadi ”tuan” di rumah sendiri.

“Mari bekerja kompak dan lebih keras, agar kebijakan tahun 2025 benar-benar tepat sasaran dan dapat diyakini mengarah pada pencapaian transformasi pembangunan yang telah kita sepakati bersama di dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026,” demikian harapnya. (kk10)

« Previous Page — Next Page »