Sentuhan Edi Damansyah Mentransformasi Sektor Perikanan Kukar

Di tepian Sungai Mahakam, di Desa Anggana, kehidupan berdenyut seiring irama alam. Matahari terbit membawa harapan baru bagi para nelayan dan pembudidaya perikanan yang telah lama bersahabat dengan sungai dan laut. Mereka adalah penjaga tradisi, pahlawan tanpa tanda jasa yang menghidupi keluarga dengan tangkapan hari itu.

Namun, di balik kesederhanaan rutinitas ini, ada kisah-kisah transformasi yang berlangsung, dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan. Di tengah-tengah mereka, muncul seorang pemimpin yang dengan cepat menjadi simbol dari perubahan positif tersebut.

Edi Damansyah, sang nahkoda yang mereka percayai, telah menjadi lebih dari sekadar bupati. Bagi mereka, ia adalah simbol kemajuan dan harapan. Di bawah kepemimpinannya, program-program seperti Dedikasi Kukar Idaman telah menyentuh kehidupan mereka. Mesin diesel dan ketinting, cool box untuk menyimpan ikan, semuanya telah menjadi bagian dari perubahan yang mereka rasakan.

Ketika matahari tenggelam, cerita-cerita tentang laut dan sungai bercampur dengan doa dan harapan. Di warung-warung kopi, di atas perahu-perahu yang bersandar, pembicaraan sering berujung pada satu nama: Edi Damansyah. “Dia lebih memperhatikan, terutama kepada kami di wilayah pesisir,” kata Aswar, seorang pembudidaya ikan di Muara Pantuan. “Banyak bantuan yang telah kami terima, terutama bibit dan racun saponin yang sangat membantu kami,” tambahnya.

Nelayan Tangkap di Muara Pantuan juga banyak merasakan dampaknya. Mesin diesel, alat tangkap, hingga bantuan langsung tunai bukan cuma membuat mereka bertahan, tapi juga berkembang pesat. “Di sini kami bisa menjual hasil tangkapan dengan nilai yang baik. Harganya alhamdulillah sesuai,” ujar Irwan Karmila, nelayan tangkap di Muara Pantuan, yang juga ketua KUB Sinar Lautan Jaya.

Ketika pemilihan bupati mendekat, suara-suara di Anggana menjadi lebih lantang. Mereka menginginkan Edi Damansyah kembali menjabat, bukan karena politik, tapi karena mereka telah melihat hasil nyata di air yang mereka arungi setiap hari. Mereka telah melihat bagaimana anak-anak mereka kini memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, bagaimana hasil tangkapan mereka meningkat, dan bagaimana masa depan yang lebih cerah kini tampak di cakrawala.

Pada masa kepemimpinannya, Edi Damansyah sukses mendongkrak sektor perikanan. Dengan kebijakan yang tepat, produksi perikanan tangkap di Kukar melejit, mencatatkan peningkatan sebesar 22 persen menjadi 98.397 ton pada 2023 dari sebelumnya 80.748 pada 2021. Sementara itu, produksi perikanan budidaya meningkat tajam sebesar 51 persen, mencapai 191.122,52 ton pada 2023 dari sebelumnya 126.773 ton. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan nilai produksi perikanan Kukar menjadi Rp8,92 triliun pada 2023 dari sebelumnya Rp6,99 triliun, tetapi juga meningkatkan Nilai Tukar Nelayan Kukar menjadi 103 pada 2023, mendekati target akhir renstra sebesar 105.

Capaian imersif tersebut tak lepas dari keseriusan Edi Damansyah membangun sektor perikanan. Dari Program Dedikasi Idaman yang diusung, para nelayan dan pembudidaya perikanan produktif memang menjadi salah satu target strategisnya. Ada 25 ribu orang yang disasar dengan ragam bantuan. “Fasilitas nelayan dan pembudidaya ikan tahun ini sudah mencapai target, yaitu 25 ribu orang,” ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kutai Kartanegara (DKP Kukar), Muslik.

Dengan penuh antusiasme, Muslik juga mengungkapkan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sungai Meriam. Inisiatif ini diharapkan akan menjadi katalis yang mendorong perputaran ekonomi di sektor perikanan Anggana, memberikan nelayan akses langsung ke pasar yang lebih luas dan efisien.

“Dengan TPI baru ini,” kata Muslik, “kami berharap dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang memperkuat komunitas nelayan dan pembudidaya ikan di Anggana.” Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh mereka yang berada di garis depan industri perikanan.

Muslik menyoroti keunikan Anggana yang terkenal dengan pembudidayaannya. “Anggana tidak hanya dikenal karena praktik tambaknya yang ramah lingkungan dan tradisional,” jelasnya, “tetapi juga karena kontribusinya yang signifikan terhadap ekspor udang Kukar, yang telah menjadi salah satu pionir di tingkat nasional.” Dengan ini, Anggana membantu pemerintah pusat mencapai target ekspor 2 juta ton udang per tahun.

Pemkab Kukar, dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya sektor ini, telah memberikan bantuan yang substansial kepada para pembudidaya. “Dalam dua tahun terakhir,” Muslik menambahkan, “luar biasa bantuan benur yang telah disalurkan (254.946.500 ekor pada 2023.” Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembudidaya memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Kemajuan yang terjadi di Anggana bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan visi yang jelas dari pemimpin dan masyarakatnya. kebijakan yang tepat dan dukungan yang kuat dapat mengubah kehidupan masyarakat. Dari perahu-perahu yang dulunya hanya berlayar mengikuti arus, kini menjadi kapal-kapal yang menentukan arah tujuan mereka sendiri. (adv diskominfo kukar)

Sahur Bersama, Wakil Bupati Kukar Serahkan Bantuan Pemkab

MARANGKAYU – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin bersyukur bisa melakukan sahur bersama di Kecamatan Marangkayu, Desa Sebuntal, Sabtu (16/3/2024).

“Hari ini tepatnya hari kelima ramadhan kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Marangkayu ini merupakan agenda rutin kami bersama Bupati Edi Damansyah,” ujar H Rendi Solihin.

Pada kesempatan tersebut Rendi menyerahkan  bantuan dan bingkisan di Masjid Nurul Yaqin RT 16 Desa Sebuntal. Adapun bantuan dan bingkisan yang diserahkan diantaranya bantuan sembako dari Baznas dan Pemkab Kukar kepada warga tidak mampu, serta peralatan peribadahan bagi Takmir Masjid Nurul Yaqin RT 16 Desa Sebuntal.

H Rendi Solihin mengatakan kegiatan sahur bersama tersebut merupakan kegiatan tahunan dari dirinya bersama jajaran dilingkungan Pemkab Kukar untuk bersilaturahmi dengan warga masyarakat di bulan suci ramadhan.

Pada agenda safari Ramadan dan safari sahur tahun ini dirinya bersama Bupati Kukar Edi Damansyah berbagai tugas dalam bersilaturahmi dengan para masyarakat yang berada di 193 desa dan 44 kelurahan yang ada di Kukar, yang mana di awal ramadhan ini dirinya berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat yang berada di wilayah pesisir, sementara Bupati Kukar bersilaturahmi dengan masyarakat yang berada di wilayah hulu Mahakam.

“Ini adalah salah satu langkah dan upaya kita, supaya apa, agar kita bisa bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan seluruh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kukar,” ujarnya.

Rendi juga menyampaikan progres pembangunan RSUD Muara Badak yang berada di Kecamatan Muara Badak, yang nantinya keberadaannya guna memenuhi kebutuhan terkait program pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat yang berada di tiga kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Marangkayu, dan Kecamatan Anggana.

“Pembangunan rumah sakit ini ditujukan untuk tiga kecamatan yakni Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Marangkayu, dan Kecamatan Anggana. selain rumah sakitnya sendiri penunjang lainnya juga menjadi perhatian kita bersama salah satunya ialah infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga jangan sampai nanti rumah sakitnya ada di muara badak namun masyarakat Marangkayu lebih memilih berobat ke Kota Bontang, begitu juga sebaliknya dengan masyarakat Kecamatan Anggana lebih memilih berobat ke Kota Samarinda,” ujarnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, dirinya berharap organisasi perangkat daerah terkait untuk menuntaskan konektivitas infrastruktur jalan yang berbeda di tiga wilayah kecamatan tersebut, sehingga ke depan keberadaan rumah sakit tersebut bisa diakses oleh semua masyarakat yang ada dalam menerima manfaat dari program pelayanan dasar kesehatan.

Rendi berharap bantuan yang diserahkan tersebut bisa sedikit membantu meringankan beban warga masyarakat penerima bantuan khususnya warga masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadhan.

Turut mendampingi Wabup Kukar pada kesempatan tersebut diantaranya Kasatpol PP Kukar Arfan Boma, Camat Marangkayu Ambo Dalle, serta perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Muara Badak, dan Baznas Kukar.(kk07).

Jejak Karbon Isran dan Gibran

Catatan Rizal Effendi

CATATAN saya, ada dua tokoh yang memopulerkan soal perdagangan karbon. Yaitu Isran Noor dan Gibran Rakabuming Raka. Isran adalah gubernur Kaltim (2018-2023) dan Gibran, wali Kota Solo, putra sulung Presiden Jokowi yang menjadi calon wakil presiden  (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

Gibran heboh dengan pertanyaannya soal carbon capture and storage (CCS) di arena debat cawapres, sedang Isran sebelumnya sudah terlibat dalam proses perdagangan karbon, baik ketika masih menjadi gubernur Kaltim maupun di masa sekarang meski tak lagi menjadi kepala daerah.

Soal penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS sudah dijawab Presiden Jokowi dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan Karbon, yang ditetapkan 30 Januari 2024.

Perpres itu menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai wilayah penyimpanan karbon dan berpotensi menjadi lokasi penangkapan di tingkat nasional maupun regional. Sehingga meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan nilai ekonomi dari proses bisnis penangkapan, pengangkutan dan penyimpanan karbon.

Menyusul terbitnya Perpres itu, Indonesia langsung menandatangani kerjasama dengan Singapura di bidang proyek CCS.  Singapura sendiri saat ini membangun pabrik penghilang karbon dioksida berbasis laut terbesar di dunia, yang dijuluki Equatic-1 dengan nilai 20 juta US dolar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Indonesia siap menjadi pusat teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon di dunia.  Dia mengklaim Indonesia mempunyai potensi penyimpanan karbon sebesar 400 gigaton (satu gigaton sama dengan satu miliar metrik ton).

Pemerintah Indonesia menargetkan penerapan teknologi CCS atau penyimpanan karbon dioksida (CO2) di reservoir bawah tanah bekas sumur minyak dan gas bumi (migas) akan dimulakan pada 2030.

Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, ada 10 lokasi di Indonesia yang berpotensi menjadi tempat dilakukannya CSS. Salah satunya di Kaltim, dengan potensi penyimpanan 139,5 juta ton CO2-e (equivalent).

Kalau kita mengutip dari Wikipedia, penangkapan dan penyimpanan karbon diartikan sebagai suatu proses penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida (CO2) selama persiapan bahan bakar fosil  maupun dari limbah hasil pembakarannya. Setelah ditangkap, karbon disimpan dalam waktu yang lama di tempat penyimpanannya yang jauh dari atmosfer.

Penangkapan karbon dapat mencapai 14 persen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) global yang dibutuhkan pada tahun 2050 dan dipandang sebagai satu-satunya cara praktis untuk mencapai dekarbonisasi mendalam di sektor industri.

GRK adalah gas-gas di atmosfer bumi yang memerangkap panas.  Gas-gas tersebut bertindak seperti dinding kaca rumah kaca. Karena itu disebut gas rumah kaca atau greenhouse gas. Para ilmuwan sepakat bahwa GRK adalah penyebab pemanasan global dan perubahan iklim.

GRK dapat dikurangi dengan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak dan gas. Serta beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

MENHUT PUJI KALTIM

Saya kaget ketika bertemu Isran. Dia mengatakan lagi terlibat serius dalam bisnis karbon atau carbon trading. Dia sudah ke Brazil belajar perdagangan karbon. Juga datang langsung ke markas Bank Dunia di Washington D.C. “Ini ladang bisnis baru yang sangat menjanjikan. Apalagi Kaltim punya kawasan hutan yang luas, yang bisa menyerap karbon lebih  besar,” katanya.

Isran memang sudah membuktikan kerjanya. Berkat kegigihan dan perjuangannya ketika menjadi gubernur, Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mendapat pembayaran karbon (Carbon Fund)  sebesar 110 juta dolar AS atau sekitar Rp1,7 triliun.

Dana itu sebagian sudah diterima dan dibagi-bagi ke daerah termasuk masyarakat adat di sekitar hutan. Maklum insentif karbon itu berkat komitmen Kaltim yang tidak menghabiskan hutannya. Itu sebabnya Isran pernah mengancam dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB, COP26 di Glasgow, Skotlandia tahun 2021, kalau insentif tidak diberikan lebih baik hutan di Kaltim dia tebang habis saja. Ancaman itu ternyata membuahkan hasil.

Hebatnya emisi karbon yang diproduksi Kaltim melebihi target. Kaltim mampu meraih 32 juta CO2-e. Padahal targetnya 22 juta ton, sehingga ada kelebihan 10 juta ton. Isran ingin kelebihan itu dijual di pasar bebas, karena harganya jauh lebih tinggi, sehingga lebih besar lagi pendapatan yang diraup.

Data terbaru yang diungkapkan Isran, Kaltim mampu menyerap 500 juta ton CO2-e. Harganya di pasaran tidak 5 dolar, tapi bisa mencapai 40-an dolar. Itu berarti dari perdagangan karbon Kaltim bisa meraup pendapatan sampai Rp300 triliun. Lebih 10 kali lipat dari APBD Kaltim. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dan terbayangkan besarnya. Itu salah satu bukti hasil Kaltim Berdaulat.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya memuji  langkah yang dilakukan Kaltim. Dia mengakui  dalam praktiknya daerah ini telah lebih dulu bekerja terkait mitigasi iklim dan urusan karbon melalui kegiatan fasilitas kemitraan karbon hutan atau Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) World Bank.

PCFP adalah mendukung upaya suksesnya program REDD+. Ini singkatan dari Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. REDD+ merupakan tipe pembayaran jasa lingkungan yang secara teori dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat hutan, termasuk masyarakat adat yang mengandalkan hutan bagi penghidupan mereka.

Menyusul Kaltim adalah Proyek BioCF Jambi, di mana kemudian kedua provinsi ini menjadi tempat belajar untuk mitigasi iklim, penurunan emisi CO2 dan skema prestasi penurunan emisi dengan mekanisme Result Based Paymen (RBP) atau pembayaran berbasis hasil.

RBP dimaksudkan sebagai skema pembayaran dari pihak lain yang memiliki kewajiban menurunkan emisi GRK dalam Perjanjian Paris 2015. Cara menurunkan emisi salah satunya dengan menekan deforestasi dan konservasi. Tidak membabat hutan dan menjaga kelestarian alam.

Banyak yang tanya apa itu karbon? Soalnya di masa lalu kita hanya kenal istilah kertas karbon atau karbon jahit. Kertas karbon digunakan untuk membuat salinan naskah terutama ketika mengetik di mesin tik, sedang karbon jahit digunakan untuk menjiplak suatu pola pakaian pada kain.

Kertas karbon sudah jarang digunakan karena sudah tergantikan oleh mesin fotokopi dan printer komputer. Malah belakangan juga disisihkan dengan kehadiran telepon pintar atau HP, yang bisa mengirim dengan cepat berbagai naskah kepada pihak lain.

Lalu apa yang dimaksud dengan istilah karbon atau emisi karbon? Apalagi mulai ramai diperdagangkan sebagai komoditas baru berorientasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Bahkan sudah menjadi kesepakatan 195 negara termasuk Indonesia dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement), yang ditandatangani 12 Desember 2015. Jauh sebelumnya dalam Protokol Kyoto tahun 2005 juga sudah diatur soal perdagangan karbon.

Di situ disebutkan dalam Pasal 17 Protokol Kyoto, negara-negara yang mampu menyerap lebih banyak emisi karbon dioksida (CO2) dapat menjualnya kepada negara-negara yang mengeluarkan banyak emisi.

Jadi karbon yang diperdagangkan sekarang sudah pasti bukan kertas karbon. Ini karbon dioksida atau CO2. Perdagangan karbon adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan nilai ekonomi karbon. Istilah lain terkadang disebut sistem cap-and-trade atau Emission Trading System (ETS).

Sesuai namanya, model ini merupakan pendekatan berbasis pasar. Di satu sisi dimaksudkan membatasi dan mengontrol polusi, di sisi lain menyediakan insentif ekonomi untuk upaya peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi dan juga transisi energi.

Dua cara lain yang juga bisa diterapkan untuk menurunkan emisi karbon adalah penerapan pajak karbon atau pungutan karbon (carbon levy) serta kredit karbon atau dikenal juga sebagai kompensasi karbon (carbon offset).

Pajak karbon merupakan harga yang harus dibayar oleh mereka atau emiten yang melepaskan emisi karbon ke alam. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membuat orang lebih enggan untuk menimbulkan emisi karena mesti menanggung biaya pajak.

Sedang carbon effset mengandalkan aktivitas yang persis berkebalikan dari emisi karbon, yakni reduksi karbon seperti penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan, reforestasi, carbon capture dan proyek pengurangan emisi lainnya.

Perdagangan karbon di Indonesia makin menarik menyusul terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomo 14 Tahun 2023 yang mengatur tentang perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia. OJK menunjuk PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggaranya dan sudah diresmikan Presiden Jokowi, 26 September lalu.

Bursa karbon adalah sistem perdagangan karbon dalam bentuk kredit karbon atau izin emisi. Perusahaan yang berhasil mengurangi emisinya hingga di bawah target, maka diberikan izin untuk menjual emisi berlebih yang mereka punya kepada perusahaan lain yang emisinya melebihi target.

Jadi ini semacam insentif yang diberikan kepada perusahaan dan sektor-sektor lain untuk mencari cara-cara inovatif dan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi, yang menyebabkan perubahan iklim dan perusakan lingkungan.(*)

Warga Desa Muara Pantuan Segera Nikmati Air Bersih dan Listrik 24 Jam

KUTAI KARTANEGARA – Masyarakat di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara (Kukar) sangat membutuhkan kesediaan air dan listrik. Hal tersebut disampikan saat kunjungan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, ke Desa Muara Pantuan, Kamis (14/3/2024).

Kunjungan Rendi Solihin, selain melaksanakan kegiatan Safari Ramadan, Rendi Solihin juga menyempatkan diri meninjau sejumlah proyek pengerjaan, di antaranya proyek pembangunan air bersih dan listrik.

Air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Muara Pantuan saat ini. Saat ini masyarakat belum mendapatkan aliran air bersih ke rumah-rumah. Sedangkan kebutuhan listrik, saat ini warga baru bisa menikmati listrik selama 12 jam.

Rendi Solihin menjelaskan, pengadaan air bersih menjadi perhatian besar Pemkab Kukar, mengingat sulitnya air bersih yang didapatkan masyarakat, termasuk kebutuhan warga atas pasokan listrik.

“Tadi sudah kami tinjau sejumlah titik, jadi kami ingin segera diuji cobakan, agar kita tahu apa kekurangannya,” tuturnya.

“Sedangkan untuk listrik, kita sudah komunikasikan dengan PLN, Insya Allah segera ada solusi, terlebih beberapa logistik PLN sudah masuk ke sini (Desa Pantuan),” pungkasnya.

Kepala Desa Muara Pantuan, Edi menjelaskan, fasilitas pembangunan air bersih sebenarnya telah terealisasi sejak 2023, namun baru akan diuji cobakan pada tahun ini.

“Semoga uji cobanya nanti berjalan lancar, karena di sini sulit untuk mendapatkan air bersih,” ucapnya.

Terkait listrik, saat ini Pemkab Kukar tengah berupaya untuk meningkatkan pasokan listrik, yang awalnya hanya 12 jam menjadi 24 jam.

“Sekarang ini yang paling dibutuhkan masyarakat air bersih dan listrik, kita berharap keduanya bisa dinikmati warga sepnuhnya, termasuk listrik 24 jam,” ungkap Edi.

Camat Anggana, Rendra Abadi menambahkan, air dan listrik menjadi perhatian utama Pemkab Kukar untuk masyarakat di Desa Muara Pantuan. Menurutnya, dua kebutuhan harus segera dipenuhi untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Semoga tahun ini air dan listrik sudah bisa dinikmati masyarakat secara penuh,” imbuhnya. (*)

Rendi Solihin Optimis Akhir 2024 RS Muara Badak Bisa Dioperasikan

MUARA BADAK – Masjid Al Istiqomah Kecamatan Muara Badak  menjadi lokasi kedua kegiatan Safari Ramadan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, Jumat (15/3/2024).

Kegiatan dirangkai dengan buka puasa bersama dengan masyarakat sekitar, termasuk penyerahan bantuan alat kelengkapan ibadah.

Di sela Safari Ramadan, Rendi Solihin dan jajaran Pemkab Kukar menyempatkan diri untuk meninjau langsung progres pembangunan Rumah Sakit (RS) Muara Badak. Rendi mengaku cukup senang dengan perkembangan pembangunan RS Muara Badak, di mana Ia optimisi akhir tahun 2024 sudah dapat dioperasionalkan untuk pelayanan masyarakat.

“Dari peninjauan kami hari ini, pembangunan rumah sakit ini on the track, baik dari segi kualitas gedung dan sektor lainnya,” ucap Rendi.

Dikatakan Rendi , sesuai dengan laporan dan hasil peninjauan, RS Muara Badak ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus atau November 2024, dan dapat berfungsi secara bertahap pada akhir tahun.

“Sekarang tengah dikerjakan untuk penyelesaian bangunan prioritas agar nantinya bisa dioperasionalkan pada akhir tahun, Insya Allah pembangunannya berjalan lancar,” ungkapnya.

Jika sisi bangunan fisik berjalan sesuai target, Rendi juga menjelaskan mengenai kelengkapan rumah sakit, seperti alat kesehatan dan yang paling penting sumber daya manusianya. Rendi mengungkapkan, alat kesehatan ditarget sudah dapat tiba dan masuk ke rumah sakit pada Mei hingga Juni.

Sedangkan terkait tenaga kesehatan, baik perawat, dokter dan petugas lainnya, saat ini juga tengah disiapkan oleh Pemkab Kukar.

“Mei-Juni alat kesehatan tiba di Muara Badak, dan yang tak kalah penting yakni SDM-nya, untuk dokter sementara ini kita tempatkan di rumah sakit yang kita miliki, seperti di RS Parikesit,” jelasnya.

Rendi memastikan proses pembangunan akan terus berjalan, bahkan hingga 2025. RS Muara Badak sendiri mulai berproses pengerjaannya sejak 2022 pada tahap pematangan lahan. Pada tahun 2023 dimulai pembangunannya, berlanjut hingga ke 2024, di mana terdapat tujuh bangunan yang dikerjakan, seperti kantin hingga ruang rawat inap untuk ekonomi.

Tahun 2025 kembali dilanjutkan dengan pembangunan ruang rawat inap VIP, termasuk jalan lingkar di kawasan rumah sakit.

“Anggaran akan terus berjalan hingga 2025, sejauh ini sudah lebih Rp 100 Miliar termasuk dengan alat kesehatannya,” pungkasnya. (*)

« Previous Page — Next Page »