Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PPU Gelar Lomba Senam Ronggeng

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PPU menggelar lomba senam ronggeng tahun 2024. Kegiatan ini dimaksudkan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kabupaten PPU. Lomba diikuti 14 tim kategori SD/SMP dan 14 tim kategori perangkat daerah. Lomba digelar mulai tanggal 7 hingga 8 Maret 2024.

Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan pentingnya sportivitas dan kebersamaan dalam mengikuti perlombaan ini. Dia juga memberikan semangat kepada para peserta lomba kategori SD/SMP yang hadir dalam kesempatan tersebut. Dia berharap penilaian yang akan dilakukan oleh tim penilai dapat dilakukan dengan jujur dan adil.

“Harapan saya hasil penilaian tersebut terukur, transparan, profesional, dan tidak boleh memihak ke salah satu. Kalau itu sudah dipegang, saya yakin tidak akan ada tercederai peserta lomba,” ucapnya ketika membuka lomba di Dome Anden Oko, Kamis (7/3/2024).

Makmur berharap lomba ini dapat menjadi pemicu menumbuhkembangkan cinta tanah air, cinta budaya, dan cinta wilayah. Menurutnya, Budaya lokal tidak akan punah apabila generasi penerus mempertahankan dan merawat budaya lokal tersebut. Ciri khas dari satu daerah, kalau daerah maju, tentunya dia akan menghormati dan melestarikan budaya.

Makmur Marbun juga menyampaikan, pemenang lomba dapat diberikan kesempatan untuk memimpin senam pada kegiatan car free day yang rutin diselenggarakan Pemkab PPU setiap Sabtu pagi.(DiskominfoPPU)

Masyarakat PPU Dihibur Cakrta Khan dan Lala Widy

PENAJAM – Masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) disuguhkan hiburan menarik dalam rangka malam apresiasi Dirgahayu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ke- 22 Tahun 2024 yang di gelar di halaman depan kantor bupati PPU, kilometer 09, Napah-nipahi, Sabtu, (9/3/2024).

Panitia juga menghadirkan artis Ibukota diantaranya ada Cakra Khan, Lala Widy dan Dj. Robby yang diiringi oleh band pendamping Edelweiss Band,  Ulin Band dan Plat Merah Band dengan pembawa acara Adi Asmara dan Ninu.

Dalam rangka Dirgahayu kabupaten PPU ke 22 yang mengangkat tema bersama membangun serambi Nusantara menuju masyarakat madani ini, pemda PPU melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) kabupaten PPU juga menggelar pasar murah bagi masyarakat PPU.

Dalam pasar murah ini, panitia telah menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk masyarakat benuo taka, salah satunya ada beras murah seharga Rp 52 ribu  kemasan 5 kilogram dan sejumlah bahan sembako lainnya yang siap dibawa pulang.

HUT kabupaten PPU  dilaksanakan setiap tanggal 11 Maret yang tahun ini jatuh pada hari senin. Namun berdasarkan kesepakatan bersama, mengingat pada hari dan tanggal itu bertepatan dengan libur nasional dan awal bulan suci Ramadhan maka pelaksanaan perayaan HUT PPU dimajukan menjadi 10 Maret 2024 yang jatuh pada hari minggu.

Pemerintah kabupaten PPU juga akan menggelar upacara dalam rangka HUT ke-22 kabupaten PPU Tahun 2024 yang akan dipusatkan dihalaman depan kantor bupati PPU dengan melibatkan perwakilan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi, pelajar dan sebagainya lingkup PPU.

Selain itu juga ada sejumlah tamu daerah  dari luar PPU seperti kepala daerah kabupate/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) dan deretan pejabat lainnya. (HumasPPU)

CSR PT Pama LakukanPendampingan Pengelolaan Tanah Bagi UKM Pertanian

Tana Paser – CSR PT Pama Persada Nusantara Distrik KDE melalui Lembaga Pengembangan Bisnis Pama Daya Taka melakukan pendampingan teknik pengelolaan tanah. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali visit pada3 Februari dan 2 Maret 2024. Kegiatan pendampingan ini diikuti sebanyak 10 UMKM yang bergerak pada sektor pertanian hortikultura.

Pendampingan teknik pengelolaan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelatihan yang dilakukan sebelumnya. Fokus kegiatan pendampingan ini adalah meninjau kembali penerapan materi pelatihan oleh petani, melakukan evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap penerapan teknik pengelolaan tanah oleh petani pasca pelatihan.  Hadir sebagai istruktur Misrani dari Pusat Pelatihan dan Perdesaan Swadaya (P4S) Patra Mandiri.

Dikatakan Misrani, kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan berkunjung kepada lahan budidaya milik petani. Aspek yang ditinjau dari pendampingan ini adalah kondisi pH tanah pada lahan budidaya. PH tanah yang baik adalah 6,5-7, jika nilai pH dibawah 6,5 maka tanah tersebut memiliki kandungan asam yang tinggi sehingga pertumbuhan tanaman kurang maksimal. Nilai pH tanah di atas 7 mengindikasikan tanah memiliki kandungan basa yang tinggi sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Beberapa lahan petani yang diukur nilai pH nya sudah berada pada kriteria yang baik (6,5-7), namun terdapat beberapa lahan milik petani yang nilai pH nya belum sesuai standar. Lahan yang belum mencapai nilai pH yang standar dapat dilakukan pengapuran dengan menggunakan dolomit. Penggunaan dolomit dapat meningkatkan nilai pH pada tanah, dengan catatan bahwa penggunaannya harus sesuai dengan dosis.

“Bahwa dosis dolomit berbeda tiap lahannya, tergantung hasil pengukuran nilai pH yang dilakukan. Contohnya adalah peningkatkan nilai pH aktual 5,5 akan berbeda dosis dolomitnya dengan nilai pH 4,5, hal ini dilakukan agar lebih mengefisiensikan penggunaan pupuk dolomit yang berdampak kepada pemberian dolomit yang sesuai dengan kebutuhan tanah serta dari segi finansial menjadi lebih hemat,”ucap Misrani.

Misrani juga memberikan arahan terkait dengan pentingnya penggunaan pupuk organik terhadap lahan budidaya. Penggunaan pupuk organik memberikan manfaat yang sangat besar bagi lahan budidaya, seperti dapat mencegah degradasi lahan, dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta pupuk organik dapat menjadi sumber energi dan makanan mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanaman.

Dijelaskan, pupuk organik yang digunakan harus difermentasi terlebih dahulu. Ciri-ciri pupuk organik yang sudah difermentasi dengan baik adalah tidak mengeluarkan aroma menyengat, berwarna lebih hitam, dan tidak panas. Penggunaan pupuk organik yang belum difermentasi dengan baik berakibat buruk kepada lahan, salah satu dampak buruknya adalah menjadi pemicu tumbuhnya penyakit Antraknosa pada tanaman cabai. Antraknosa disebabkan oleh jamur Collectotrichum sp yang menyebabkan kerusakan hasil dan ekonomi bagi petani. Fermentasi pupuk organik dapat dilakukan pada satu tempat khusus sampai pupuk organik tersebut matang dan siap untuk digunakan. Fermentasi pupuk organik juga bisa dilakukan dengan menebar pupuk organik yang belum difermentasi pada lahan budidaya, kemudian disiram dengan cairan dekomposer untuk mempercepat proses dekomposisi pupuk sehingga matangnya pupuk menjadi lebih cepat.

Beberapa solusi untuk mengatasi berbagai serangan hama penyakit pada tanaman yang ditanam petani seperti tanaman cabai, tomat, timun, dan kacang panjang. Misrani juga menekankan pentingnya pengelolaan tanah dengan teknik yang baik dan benar seperti yang sudah dijelaskan pada pelatihan sebelumnya, karena tanah menjadi hal yang krusial dalam pertumbuhan tanaman sehingga pengelolaan tanah menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Sementara Toni yang merupakan salah satu UMKM yang didampingi menyampaikan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya. Ia mengakui belum mengetahui bahwa begitu pentingnya penggunaan pupuk organik yang sudah difermentasi pada lahan budidaya. Menurutnya, ateri teknik pengelolaan tanah yang disampaikan dalam pelatihan dan dipertajam implementasinya melalui pendampingan ini akan diterapkan dalam proses budidayanya.

Toni berharap pelaksanaan pendampingan ini bagi UMKM dapat meningkatkan keterampilannya dalam melakukan pengelolaan tanah yang baik dan benar. Selain itu UMKM dapat memperoleh kualitas sifat tanah dari segi fisis, kimia, dan biologis yang baik, serta berdampak kepada adanya peningkatan produktivitas tanaman sehingga dapat memenuhi permintaan pasar komoditas pertanian sesuai dengan komitmen PT Pamapersda Nusantara dalam memajukan ekonomi masyarakat di wilayah operasional pertambangan. (yn)

BKPSDM Bontang Gelar Pelatihan Teknis

BONTANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang menyelenggarakan Pelatihan Teknis, dengan tema “Etika Birokrasi” di Hotel Equator, Bontang, Kamis (7/3/2024).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, Sudi Priyanto, menyampaikan Pelatihan Teknis ini diikuti seluruh Sekretaris Dinas, Badan, Kecamatan dan beberapa Sekretaris Kelurahan. Pelatihan Teknis ini juga dalam rangka meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN (IPA), kendatipun IPA Kota Bontang sudah paling tinggi nilainya dibandingkan Kabupaten/Kota se Kaltim.

Sementara Ketua Panitia Penyelenggara, Wendi Andriansyah, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang menyampaikan, Pelatihan Teknis ini diikuti 50 peserta selama dua hari penuh, yaitu tanggal 7 dan 8 Maret 2024. Panitia juga menghadirkan dua narasumber dari Widyaiswara BPSDM Kaltim.

Di hari pertama, Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama, menyampaikan materi tentang “Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan”. Sedangkan di hari kedua, Ery Arifullah, Widyaiswara Ahli Madya, menyampaikan materi tentang “Etika Birokrasi”.

Jauhar menyampaikan,  seluruh peserta sangat antusias mengikuti Bimtek ini. Hal ini tercermin saat  sesi tanya jawab dan sesi studi kasus. Dicontohkan, ada juga yang bertanya apakah ada hukum karma bagi seorang PNS. Karena pernah  ditugaskan pimpinan untuk mengerjakan suatu tugas, padahal tugas tersebut bukan bidang tugasnya. Sementara pimpinan memaksa untuk melaksanakan tugas tersebut supaya cepat selesai.

Menjawab pertanyaan tersebut, Jauhar mengatakan, dalam birokrasi pemerintahan tidak dikenal istilah hukum karma. Ini murni persoalan etika birokrasi.

Dijelaskan, ketika seorang PNS diberi tugas tambahan pimpinan yang bukan bidang tugasnya, sudah seharusnya pimpinan memberitahukan kepada bawahan yang memiliki tugas tanggungjawab yang akan dialihkan kepada PNS yang lain. Selain itu, PNS yang mendapatkan tugas tambahan juga harus ijin dan memberitahukan kepada PNS yang seharusnya melaksanakan tugas tersebut.

“Dengan demikian hal ini bisa mengurangi kesalahpahaman di antara mereka dan mencegah disharmoni,” kata Jauhar. (MJE)

Makmur Marbun Berharap FGD Forum Koordinasi Inovasi Daerah dan Lomba Inovasi Inisiasi Ide dan Gagasan

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) menggelar Fokus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Inovasi Daerah dan Lomba Inovasi tahun 2024 di Aula Lantai I kantor Bupati PPU, Kamis (07/03/2024).

FGD secara daring  menghadirkan narasumber Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yopi, Sekretaris Deputi Wiewik Joeliani, Direktur Diseminasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Oetami Dewi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kaltim Fitriansyah, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Kaltim Santi Mediana Panjaitan, turut hadir para pimpinan SKPD, lurah/kepala desa di lingkup Pemkab PPU, dan pimpinan perusahaan/bank di wilayah Kabupaten PPU.

Pejabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun berharap FGD dapat menginisiasi lahirnya ide dan gagasan serta meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kinerja secara optimal, efektif serta efesien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Peran inovasi daerah dalam mewujudkan Penajam Paser Utara sebagai serambi Nusantara yang maju, berkelanjutan dan berdaya saing,”ungkap Makmur Marbun.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang PPU, Tur Wahyu Sutrisno menambahkan demi mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, Bapelitbang PPU bekerja sama dengan BRIN, Kanwil Kemenkumham Kaltim, BRIDA Provinsi Kaltim.

“Sebagai gambaran tentang lomba inovasi daerah yang akan dilaksanakan, lomba yang akan dilaksanakan ada 3 kelompok yakni tingkat organisasi perangkat daerah, tingkat masyarakat/umum dan tingkat pelajar,”jelas Tur Wahyu.

Kegiatan lomba inovasi daerah tingkat organisasi perangkat daerah juga selaras dengan kegiatan inovation government award (IGA) yang diadakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengukur indeks inovasi daerah yang diadakan setiap tahun.

“Indeks inovasi daerah yang di keluarkan Kementerian Dalam Negeri bahwa pada tahun 2022 hingga 2023 Kabupaten PPU masuk kategori “kurang inovatif”. Sehingga dengan dilaksanakannya lomba inovasi daerah ini juga menjadi faktor peningkat indeks inovasi daerah kabupaten penajam paser utara,” pungkasnya.(DiskominfoPPU)

« Previous Page — Next Page »