TPID Ingin Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil

PENAJAM – Asisten II Bidang  Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU)  Sodikin bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ingin memastikan harga bahan pokok stabil. Karenanya, tim  kembali melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama untuk pengendalian inflasi dan menjaga pasokan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di ruang rapat lantai II kantor Bupati PPU, Rabu (06/03/2024).

Rakor ini menindaklanjuti rakor Senin (04/03/2024) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menjadi suatu langkah pemerintah daerah Kabupaten PPU, untuk menjaga serta memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang HBKN tetap aman.

Dalam rakor ini, Sodikin menyampaikan tiga agenda penting untuk memastikan harga barang pokok bisa stabil menjelang HBKN. Juga ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga perlu diantisipasi dan dijaga dengan sejumlah upaya, yang pertama melakukan pemantauan dan pengawasan pasokan komoditas pangan, kedua pelaksanaan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah, dan yang ketiga sosialisasi atau edukasi pada masyarakat terkait inflasi.

“Sinergitas dan koordinasi yang intensif dilakukan dengan terus melakukan monitoring dan updating informasi agar semua pihak selalu siap dalam menghadapi dampak inflasi serta mengambil langkah-langkah konkrit, terutama menjelang HBKN seperti puasa Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Sodikin.

Sementara Kepala  Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMPerindag) PPU Margono Hadi Sutanto, langsung merespon kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi ditengah masyarakat. Salah satunya dengan menggelar Operasi Pasar Sembako Murah di delapan titik dalam sebulan kedepan.

“Kami sudah mempersiapkan jadwal dan delapan titik lokasi pelaksanaanya,”ujar Margono.

Lebih lanjut untuk stabilisasi pasokan  dan harga pangan, Dinas Ketanganan Pangan sudah melakukan aksi dengan melaksanakan gerakan pangan murah  (GPM) yang dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Waru pada hari ini. GPM ini akan dilaksanakan enam kali di beberapa titik yang sudah direncanakan.

“Untuk stok beras sampai dengan hari raya nanti dari keterangan Bulog cabang pembantu (Kancapem) Tanah Grogot dipastikan aman. Untuk 360 Ton sebulan ini aman, karena bulog memiliki dua gudang, setiap gudangnya tersedia kurang lebih 609 ton beras, dan ditambah 960 ton  sementara masih dalam perjalanan. Untuk pendistribusiannya dilaksanakan 3 minggu sekali di-drop sebelum hari pasar. Dari pendistribusian sampai proses penjualannya ini akan terus diawasi oleh satuan tugas pengawasan agar masyarakat tidak khawatir dan dirugikan, ” pungkasnya (DiskominfoPPU)

Pengelolaan SP4N Lapor!, Pemkab PPU Peringkat 2

BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) meraih penghargaan terbaik 2 dalam pengelolaan SP4N Lapor  tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024 kategori.

Penyerahan penghargaan dilakukan pada rapat koordinasi (rakor) Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N LAPOR! se-Kaltim tahun 2024 di Hotel Grand Senyiur Balikpapan Kamis (07/03/2024).

Kegiatan rakor dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim M Faisal mewakili Penjabat Gubernur Kaltim dan dihadiri oleh perangkat daerah Provinsi Kaltim dan Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim. Menurut Faisal, masyarakat memiliki peran yang semakin aktif dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, dan pengaduan terkait pelayanan publik.

“ SP4N-LAPOR! bukan hanya sebuah alat teknologi, tetapi juga cermin dari semangat pelayanan publik yang inklusif dan transparan. Melalui platform ini, setiap suara warga dapat didengar, setiap keluhan bisa diatasi, dan setiap masukan memiliki nilai yang sama dalam pembangunan daerah,” ungkap Faisal.

Adanya aplikasi SP4N-LAPOR, kinerja perangkat daerah dapat  terpacu dengan setiap aduan masyarakat yang masuk, dalam upaya percepatan pelayanan publik. Pemerintah juga mengakui peran penting media sosial dan website dalam menyampaikan informasi serta memperkuat keterlibatan masyarakat.

“Website dan media sosial yang efektif menjadi saluran informasi dan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,”katanya .

Menurut Faisal, Rakor ini perlu tindaklanjuti bersama, seperti penguatan pengelola SP4N-LAPOR! dengan dukungan kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Diperlukan juga Surat Keputusan Tim Pengelola Pengaduan di tingkat instansi pada pemda, kebijakan tentang penghargaan dan sanksi bagi unit-unit pengelola pengaduan di instansi tersebut, serta rencana aksi pengelolaan pengaduan untuk keberlanjutan yang baik.

“Rakor ini juga diharapkan memberikan pemahaman kepada admin SP4N LAPOR! di semua pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kab/kota, terkait regulasi pusat dan daerah, serta isi aduan yang dilaporkan oleh masyarakat,”bebernya.

Dia juga mengatakan bahwa admin SP4N LAPOR! harus dapat menginput aduan secara manual ke aplikasi LAPOR! jika diterima secara manual dan piawai dalam berkomunikasi dengan bidang/pihak terkait aduan untuk penyelesaian yang baik.

“Mari kita terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penanganan pengaduan masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan rakyat,”harapnya.

Sementara Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo PPU Siswanto mengatakan penghargaan terbaik 2 pengelolaan SP4N Lapor! merupakan hasil kerja keras semua pihak khususnya pejabat penghubung di masing-masing perangkat daerah yang responsif dalam menindaklanjuti setiap aduan atau aspirasi yang disampaikain masyarakat.

“Terima kasih kepada teman-teman pejabat penghubung yang sangat cepat menindaklanjuti setiap aduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui website maupun aplikasi SP4N Lapor!,” pungkasnya.(DiskominfoPPU)

Syukuran HUT ke-7 SMSI, Industri Pers di Kaltim Harus Sejahtera dan Memiliki Pengaruh

SAMARINDA – Keberadaan organisasi pers yang berdaulat menjadi syarat utama dalam sebuah negara demokrasi. Salah satu organisasi pers terbesar yang hadir untuk menjawab tantangan zaman adalah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Organisasi asosiasi perusahaan pers yang telah menjadi konstituen Dewan Pers ini merayakan ulang tahunnya yang ke-7 pada Rabu, 7 Maret 2024.

Peringatan ulang tahun dirayakan secara serentak di 34 provinsi se-Indonesia. Di Samarinda, syukuran ulang tahun dilaksanakan di gedung PWI Kaltim di Jalan Biola, Preevab, Samarinda. Sejumlah pimpinan perusahaan media siber yang bernaung di SMSI Kaltim hadir dalam perayaan sederhana tersebut.

Ketua SMSI Kaltim Abdurrahman Amin dalam sambutannya, berharap media-media yang bernaung di SMSI Kaltim semakin sejahtera dan kehadirannya memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Menurut Rahman, hadirnya SMSI di Kaltim secara khusus, bukan dimaksudkan untuk mengeksklusifkan industri media. Sebaliknya, SMSI hadir untuk mempermudah masyarakat mendirikan perusahaan media. “Karena media atau pers ini merupakan instrumen penting dari sebuah negara demokrasi. Sehingga kesempatan itu harus dibuka sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Rahman, sapaan akrabnya.

Meski begitu, Rahman mengingatkan bahwa untuk mendirikan sebuah perusahaan media harus memenuhi standar-standar persyaratan sesuai yang ditentukan oleh Dewan Pers. “Meski pers itu sifatnya demokratis, tetapi standar persyaratan tetap harus dijunjung tinggi,” kata Rahman.

Dia melaporkan, dari tahun ke tahun jumlah anggota SMSI di Kaltim terus mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan, setiap tahun dilakukan penyesuaian persyaratan. Hingga kini, jumlah media di Kaltim yang tergabung di SMSI sudah mencapai 138 perusahaan media. “Jumlah yang besar ini harus diikuti dengan tingkat kesejahteraan pekerja dan industri pers itu sendiri,” katanya.

Sementara itu, dua pengurus SMSI Kaltim juga didaulat menyampaikan sambutan. Intoniswan, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Kaltim menyebut, di periode ini banyak hambatan yang mereka dapatkan untuk mengeksekusi program kerja. “Kami sempat merancang pelatihan-pelatihan untuk anggota SMSI untuk meningkatkan keterampilan dalam hal mengelola perusahaan dan menghasilkan konten yang menarik,” kata Intoniswan yang juga sebagai pemilik Niaga.Asia.

Di lain pihak, Desman Minang yang juga Direktur Korankaltim.com memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Rahman dalam memimpin SMSI Kaltim selama ini. “Alhamdulillah, gaungnya terlihat. Kami berharap SMSI Kaltim segera membentuk SMSI di tingkat kabupaten/kota yang belum terbentuk, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ungkapnya. Kesempatan terakhir yang memberikan sambutan adalah Taufik yang juga Direktur Busam.id.

Kegiatan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Rahman, selaku Ketua SMSI Kaltim. Potongan tumpeng lantas diberikan kepada sejumlah pimpinan media online yang hadir. Selanjutnya, pengurus SMSI Kaltim melanjutkan agenda perayaan ulang tahun dengan hadir secara virtual yang dipusatkan di Jakarta. Beberapa jam sebelumnya, sejumlah pengurus SMSI juga melakukan bakti sosial berupa donor darah di PMI Samarinda. (*)

HUT ke-7 SMSI: Membangun Daya Hidup Industri Media Siber

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) berdiri pada 2017 di tengah badai disrupsi teknologi dan perubahan sosial yang mengguncang dunia pers. Dalam upaya menyongsong masa depan yang penuh tantangan, SMSI telah bertransformasi menjadi pemain utama dalam industri media siber.

Melalui adaptasi dan inovasi teknologi baru, SMSI kemudian menggandeng media siber rintisan anggotanya serta platform Siberindo.co sebagai news room bersama. Dukungan dari jaringan media Cyber Network (CYN) dan kehadiran Millennials Cyber Media (MCM) di tiap daerah, seperti yang diresmikan dalam Rapat Kerja Nasional SMSI di Jakarta pada 7-8 Desember 2021, memberi kekuatan tambahan bagi perusahaan pers siber di bawah naungan SMSI.

Sinergi internal antara anggota dan pengurus SMSI serta kerja sama dengan pihak eksternal seperti Bukit Algoritma di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, menjadi landasan kokoh dalam menjalankan misi bersama. “SMSI adalah Indonesia mini. Merangkul semua yang bersedia diajak bekerja sama untuk kebaikan dan kemajuan bersama, kemajuan Indonesia,” ungkap Ketua Umum SMSI, Firdaus, dalam kesimpulan rapat kerja nasional.

Dukungan dari lebih 2.000 perusahaan media siber yang tergabung dalam SMSI menjadi bukti nyata kepercayaan industri terhadap peran SMSI dalam menggelindingkan roda organisasi di seluruh negeri.

Kelahiran SMSI pada 2017 antara lain dibidani oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari bersama Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi dan Ketua PWI Provinsi Banten Firdaus yang kemudian menjadi Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat dan selanjutnya terpilih sebagai Ketua Umum SMSI (periode 2019- 2024) lewat kongres pertama 20 Desember 2019 di ruang rapat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Lantai 4 Jalan Kebon Sirih No 32- 34, Jakarta Pusat.

Tidak lama berselang setelah SMSI berkembang dengan baik, Dewan Pers mengesahkan SMSI sebagai konstituennya. SMSI resmi menjadi kontituen Dewan Pers, bersamaan waktunya dengan pengesahan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang juga menjadi konstituen, melalui rapat pleno Dewan Pers, Sabtu (23/5/2020).

SMSI berdiri dengan tujuan mulia untuk menjadi infrastruktur penyebaran informasi yang berkualitas dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan pluralistik. Dalam era di mana media sosial kerap menjadi sarang berita bohong, kehadiran SMSI menjadi penting dalam memperkokoh jembatan informasi publik yang benar.

SMSI bukan hanya menjadi wadah bagi perusahaan pers siber, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menegakkan kode etik jurnalistik dan memastikan kepatuhan terhadap hukum pers.

Meskipun tantangan dalam menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan sosial sangat besar, SMSI bersama seluruh anggotanya tetap teguh dalam perjuangan memajukan industri pers di era digital ini.

SMSI, yang telah berusia tujuh tahun, menemui tantangan yang semakin berat dalam menjaga kelangsungan hidup lebih dari 2.000 media yang menjadi anggotanya. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Publisher Right menjadi pukulan keras bagi media startup dan kecil yang bergantung pada SMSI.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menerima Perpres tersebut dengan sikap pragmatis. Meskipun demikian, dia tetap menolak beberapa pasal dalam Perpres yang mewajibkan media untuk melewati proses verifikasi oleh Dewan Pers. “Perpres menjadi satu hal dan perjuangan SMSI adalah hal lainnya. Tapi biarlah masing-masing akan ada jalannya,” ujarnya.

Menghadapi situasi ini, Firdaus mengimbau seluruh pengurus dan anggota SMSI untuk menyesuaikan langkah bisnis dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan agar tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. “Kita harus menyiapkan kiat-kiat bisnis dan langkah strategis untuk masa depan,” tegasnya.

SMSI berkomitmen untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga menjaga kualitas produk pers dan mentaati hukum pers serta kode etik jurnalistik. Meskipun tantangan semakin besar, SMSI yakin bahwa dengan kerja sama dan tekad yang kuat, mereka akan mampu menjaga eksistensi serta memberikan kontribusi yang berarti bagi industri media siber Indonesia. (ihd)

Pembangunan Kukar Diharapkan Beriringan Dengan Terbangunnya IKN

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Dr H Sunggono menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Pembangunan dan Tata Kelola Ibu Kota Negara (IKN) di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (7/3/2024).

Saat diberi kesempatan berbicara, Sunggono menyampaikan terkait KUKAR IDAMAN, Gambaran Umum Kukar, Kebijakan Kukar Sebagai Mitra IKN, Pembangunan dan Tata Kelola Keterlibatan Kukar pada pembangunan IKN.

Kukar Idaman adalah Filosofi Pembangunan Kutai Kartanegara 2021-2026, merupakan suatu gerakan bersama yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah didasari atas semangat kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi dan Masyarakat untuk mewujudkan Kukar yang lebih baik.

Dipaparkan. luas wilayah Kukar 27,263.10 km², 20 Kecamatan, 193 Desa dan 44 Kelurahan dengan jumlah penduduk 765.284 jiwa. Kutai Kartanegara memiliki segenap potensi sumber daya alam terbarukan dan non terbarukan, keunikan budaya dan peninggalan sejarah sebagai pusat kerajaan hindu tertua di nusantara.

Wilayah Kukar yang masuk delineasi IKN, meliputi Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Sanga Sanga, Muara Jawa, dan salah satu Kecamatan yang baru saja dimekarkan pada Tahun 2020, yakni Samboja Barat. Adapun di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam.

Harapan Pemkab Kukar agar pemindahan IKN akan membawa perubahan yang lebih baik, memberikan dampak positif bagi Otonomi Daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah melakukan pengembangan yang disesuaikan pada wilayahnya masing-masing.

“Kukar sebagai mitra IKN daerah yang beririsan langsung dengan wilayah IKN menginginkan agar berdiri berdampingan dan pembangunan di Kukar diharapkan seiring dengan terbangunnya IKN,” tegasnya.

Adapun kebijakan Kukar menyambut IKN diantaranya yaitu Pola ruang wilayah berkaitan dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang IKN, Pemkab. Kutai Kartanegara sudah menyiapkan konsep berkaitan dengan mitra IKN (masih menunggu rencana detail tata ruang IKN). Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW), proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang wilayah Ibu Kota Kecamatan (RDTR-IKK), yang mengacu pada kebijakan pembangunan IKN.

Infrastruktur wilayah, berkaitan dengan interkonektivitas wilayah, mulai dari Pembangunan infrastruktur jalan menuju IKN. Kerjasama Antar Daerah, pusat ketahanan pangan, kondisi eksisting Kutai Kartanegara merupakan lumbung pangan Provinsi Kaltim, peningkatan produktivitas dan perluasan kawasan-kawasan pertanian dan perikanan budidaya yang terintegrasi, skema kolaboratif  antara pemerintah dan dunia usaha. Pengembangan SDM tenaga kerja, telah diperkuat dengan perencanaan pembangunan pusat-pusat pelatihan tenaga kerja sesuai dengan potensi lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Keberadaan IKN tentunya juga berpotensi mengurangi aset Kukar, aset milik Pemerintah Kukar khususnya aset tidak bergerak juga tersebar di enam kecamatan tersebut meliputi aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan. Aset tersebut termasuk aset yang tercatat pada 6 OPD kecamatan diatas dan juga aset milik OPD lain yang berlokasi di wilayah pendukung IKN Nusantara.

Diakhir, Sekda menyampaikan Pemkab Kukar sebagai Mitra Pembangunan IKN, mendukung segala proses pembangunan IKN secara sinergi dan terintegrasi, seiring dengan semangat UU/3/2022 tentang IKN yang telah diubah dengan UU/21/2023.

“Daerah sekitar IKN merupakan daerah Mitra, sehingga proses pembangunan IKN harus diikuti dengan pembangunan wilayah sekitar IKN,” demikian ujarnya. (kk04)

« Previous Page — Next Page »