Kecamatan Muara Wis Edukasi Kurangi Sampah di Sungai

MUARA WIS – Pemerintah Kecamatan Muara Wis mengambil langkah untuk mengatasi banyaknya sampah di aliran Sungai Mahakam melalui Stop BUSU atau Stop Buang Sampah di Sungai. Program ini merupakan program edukasi kepada warga atau mengubah prilaku masyarakat, yang terbiasa buang sampah ke sungai, untuk meninggalkan kebiasaan tersebut.

Terdapat tujuh desa di Muara Wis, yaitu Muara Wis, Sebemban, Melintang, Muara Enggelam, Lebak Mantan, Enggelam dan Lebak Cilong. Tiga desa di antaranya, memiliki masyarakat yang bertempat tinggal di sungai atau danau.

“Tidak buang sampah ke sungai, jelas manfaatnya menjaga ekosistem sungai menjadi lebih baik. Pesut Mahakam juga akan terjaga populasinya,” ucap Camat Muara Wis, Fadhliannur, Jumat (3/5/2024).

Sasaran program stop busu, coba diterapkan di Desa Melintang. Dengan menyediakan tong sampah tingkat RT, terbentuknya relawan-relawan yang akan program, merekomendasikan agar desa membuat 10 bak sampah dan memberikan reward kepada masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.

“Untuk jangka panjangnya, bisa terbangun TPS atau TPA di desa Melintang, dan bisa menampung sampah desa terdekat seperti Muara Enggelam,” sebutnya.

Untuk itu, diperlukan komunikasi yang intens dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) agar bisa membangun TPS atau TPA di wilayah kami. Sudah terbentuk juga tim kerja stop busu

“Tujuan memperhatikan kelestarian lingkungan bisa terwujud,” kuncinya.(ADV/Diskominfo Kukar)

Dikunjungi Presiden Jokowi, Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik di Booth PLN di PEVS 2024

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Booth PT PLN (Persero) dalam gelaran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024, di JIExpo Kemayoran (3/05). Menyambut Presiden secara langsung, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan kesiapan PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik/electric vehicle (EV) di tanah air.

Presiden mengatakan pameran kendaraan listrik PEVS ini dapat meningkatkan minat masyarakat pada kendaraan listrik. Dia melihat industri kendaraan listrik di tanah air punya potensi besar dan akan terus tumbuh di masa depan.

“Pameran kendaraan listrik (PEVS) ini sangat menarik. Saya melihat ada banyak jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga mobil, bahkan bus dan truk juga ada. Misalnya, untuk kendaraan bermotor listrik, kapasitas produksi kita adalah 1,6 juta per tahun. Saat ini, yang telah diproduksi di sini baru sekitar 100 ribu, menunjukkan masih ada peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengemukakan pentingnya pengembangan industri pendukung untuk menopang ekosistem kendaraan listrik. Presiden menekankan bahwa target terdekat adalah pembangunan pabrik baterai.

“Bulan depan itu pabrik industri baterai sudah mulai berproduksi. Sehingga harapan kita, ini ekosistem segera terbangun, segera terbentuk. Dan juga kita senang bahwa sekarang untuk sepeda motor listrik yang berproduksi di sini sudah 59 pabrik. Bangunan besar ekosistem EV ini betul-betul harus kita jaga, jangan sampai ada hambatan-hambatan,” imbuh Jokowi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menanggapi bahwa PLN mendukung penuh langkah Pemerintah membangun ekosistem EV. Dalam hal ini, PLN sudah memulai pembangunan infrastruktur kendaraan listrik seperti penyediaan charging station yang tersebar di berbagai daerah.

Sampai hari ini tercatat telah ada 1.370 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 9.886 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dan 2.182 Stasiun Penukaran Baterai Listrik Umum (SPBKLU).

“PLN juga berinovasi mengembangkan 2.000 unit SPKLU pada tiang listrik (Pole Mounted) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Darmawan.

Selain itu, Darmawan juga memaparkan infrastruktur non fisik yang telah dikembangkan PLN. Dalam hal ini PLN menghadirkan fitur EV Digital Services (EVDS) di Super Apps PLN Mobile.

Melalui fitur ini PLN memudahkan para pengguna EV untuk mengetahui keberadaan charging station terdekat, layanan test drive, mengajukan pemasangan layanan home charging, marketplace untuk membeli EV, hingga mengatur rencana perjalanan jauh. Menu Trip Planner ini akan otomatis memberikan rekomendasi titik-titik SPKLU yang dilalui sesuai rute perjalanan.

Dukungan ekosistem EV yang kian masif tercermin pada periode arus mudik dan arus balik libur lebaran 1445 H lalu. Sebelumnya, SPKLU hanya tersedia pada beberapa rest area di jalur Trans Sumatra-Jawa. Saat ini, PLN memastikan seluruh rest area telah tersedia SPKLU.

“Minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik semakin meningkat. Oleh karena itu, PLN menjawab kebutuhan itu dengan menyediakan fasilitas SPKLU di setiap titik strategis dan seluruh rest area tol di jalur mudik. Tingginya animo masyarakat tercermin dari meningkatnya jumlah transaksi dan konsumsi listrik SPKLU,” pungkas Darmawan.

Tercatat, realisasi H-7 sampai dengan H+7 Idul Fitri tahun 2024, jumlah transaksi di SPKLU mencapai 11.377 transaksi atau meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 2.275 transaksi dengan realisasi konsumsi listrik mencapai 226,5 Mega Watt hour (MWh), atau meningkat 5,2 kali lipat dibandingkan tahun 2023 sebesar 43,5 MWh.

Terpisah, General Manager PLN UIP3B Kalimantan Abdul Salam Nganro menyampaikan, selaras dengan program transisi penggunaan kendaraan berbasis energi fosil ke energi listrik, kini pemakaian kendaraan listrik sudah banyak diminati masyarakat di Kalimantan, khususnya di Ibu Kota Negara (IKN).

“PLN akan terus berkomitmen menghadirkan listrik yang tidak hanya andal, tetapi juga bersih dan sejalan dengan target Net Zero Emissions 2060. Hal ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi energi bersih yang ada di Indonesia,” ucap Salam. (**)

PLN Dukung Gelaran Uji Kompetensi Wartawan oleh PWI Kaltim

SAMARINDA – PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan mendukung pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini rencananya akan berlangsung di Tanjung Redeb – Berau 6-7 Mei mendatang.

Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin menyampaikan, UKW ini merupakan yang ke-34 kalinya dilaksanakan oleh PWI Kaltim. Sebanyak 28 peserta yang terdiri dari 12 peserta kompetensi muda, 12 peserta kompetensi madya serta 4 peserta kompetensi utama telah siap mengikuti UKW.

“Kerja sama UKW yang didukung PLN semula akan dilaksanakan di Samarinda. Namun, Kesiapan dan kelengkapan berkas wartawan untuk UKW di Berau lebih dahulu lengkap, sehingga pelaksanaan kami alihkan di Kabupaten Berau,” pungkas Rahman di Samarinda, Sabtu (4/5/2024)

Abdurrahman mengucapkan terimakasih kepada PLN yang peduli meningkatkan kualitas dan kompetensi wartawan di Kalimantan Timur. Ia berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan tidak hanya untuk kegiatan UKW saja.

“Melalui kerjasama yang luar biasa ini, kami berharap para wartawan dapat terus mengasah kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermutu kepada publik. Semoga kerjasama ini menjadi tonggak baru dalam membangun hubungan yang berkelanjutan antara kami dan PLN, untuk kepentingan bersama demi kemajuan informasi dan jurnalisme di Kaltim,” tambah Rahman.

Sementara General Manager PLN UIP3B Kalimantan Abdul Salam Nganro menjelaskan, kerja sama ini merupakan salah satu komitmen PLN mendukung terciptanya wartawan yang profesional dan berkompeten. Menurut Salam, wartawan sebagai mitra PLN diharapkan dapat memberikan informasi yang berimbang, berintegritas dan kredibel.

“Kebebasan pers dan integritas informasi adalah fondasi utama dalam pembangunan masyarakat yang demokratis dan terinformasi. Seiring dengan tujuan SDGs ke-4 mengenai pendidikan berkualitas, PLN hadir untuk memberikan kontribusi positif terhadap kualitas informasi yang tersaji kepada publik melalui kegiatan Uji Kompetensi Wartawan ini,” tutur Salam.

Selain di Berau, pada tahun 2024 ini PWI Kaltim akan mengadakan UKW di beberapa daerah antara lain Kota Samarinda, Sangatta – Kabupaten Kutai Timur, Saat ini jumlah anggota PWI Kaltim yang sudah memiliki sertifikat kompetensi tercatat sebanyak 73 wartawan utama, 86  wartawan madya dan 181 wartawan muda. (**)

Kelurahan Timbau Juara MTQ Tingkat Kecamatan

TENGGARONG – Kafilah Kelurahan Timbau sebagai juara umum pelaksanaan Musabaqah Tilaatir Quran (MTQ) ke-11 tingkat Kecamatan Tenggarong tahun 2024 yang berakhir Sabtu (4/5/2024).

Musabaqah yang dipusatkan di lapangan Bola PT Budi Duta Agro, Kelurahan Jahab itu, berlangsung sejak 1 hingga 4 Mei, ditutup Camat Tenggarong Sukono.

MTQ Tingkat Kecamatan Tenggarong ini diikuti 12 kelurahan dan 2 desa itu. Kelurahan Timbau memperoleh nilai tertinggi 104, sehingga ditetapkan sebagai juara umum. Sedangkan tempat kedua diraih Kelurahan Jahab dengann nilai 58 dan peringkat ketiga Kelurahan Melayu dengan nilai 53.

Lurah Timbau Marten Yudha  Murhans mengucapkan Ssukur atas raihan kafilan di desanya yang dinobatkan sebagai jauar umum. Diharapkan, Kelurahan Timbau akan mewakili Kecamatan Tenggarong untuk MTQ Tingkat Kabupaten yang akan dilaksanakan di Samboja tahun ini.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kafilah Kelurahan Timbau pada ajang MTQ kali ini, sehingga mampu menunjukkan kepiawaiannya, sehingga meraih juara umum,” kata Marten.

Dikatakan, perhelatan MTQ kali ini, pihaknya menurunkan 34 kafilah. Dari 16 cabang yang dilombakan, Timbau meraih juara 1. Sedangkan tujuh cabang meraih juara 3 dan 3 cabang lomba memperoleh juara 3.

Ia juga akan mempersiapkan kafilah pada MTQ tahun depan di Desa Rapak Lambur. Dan siap mempertahankan gelar juara umum.

“Jika tahun depan mampu bertahap di juara umum, berarti kami tiga kali berturut-turut juara umum,” ujar Marten. (adv/diskominfo)

Pemkab Kukar Kembali Raih Opini WTP

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penghargaan ini merupakan hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kukar Tahun Anggaran (TA) 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono kepada Bupati Kukar Edi Damansyah dan Ketua DPRD Kabupaten Kukar Abdul Rasid, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan provinsi Kaltim Samarinda, Jumat (3/5/2024).

“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran, seperti Sekda Kukar, Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD dan seluruh jajaran atas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan di Tahun 2023 sudah selesai diAudit dengan hasil WTP,” ucap Edi Damansyah setelah menerima LHP didampingi Sekda Kukar H Sunggono, Kepala BPKAD Kabupaten Kukar Sukotjo dan Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah.

Lebih lanjut dikatakannya Opini WTP yang diterima merupakan salah satu indikator bahwa tata kelola keuangan Pemkab Kukar sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan sudah sesuai dengan standar akuntasi pemerintah.

“Yang penting, bagaimana dari kegiatan – kegiatan yang kita pertanggung jawabkan didalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kukar ini memberikan manfaat kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dikatakannya, Opini WTP harus terus dipertahankan dan lebih pentingnya lagi bisa menjadi bahan evaluasi terkait dengan proses perencanaan penetapan program kegiatan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah supaya lebih tepat sasaran. Arahnya lebih kepada pada situasi hal – hal yang menjadi masalah ditengah – tengah masyarakat Kabupaten Kukar.

“Alhamdulilah perjalanan kita terus membaik, beberapa target yang kita prioritaskan terus berjalan dengan baik dan bisa tercapai setiap tahunnya,” tutur Edi.

Ia Optimis bahwa tata kelola keuangan Pemkab Kukar ke depan akan terus membaik dan hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD TA 2023 dan memberikan Opini WTP kepada 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Kaltim).

Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dalam waktu 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan. Guna meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan.(kk06)

« Previous Page — Next Page »