Camat Sangasanga Harap Festival Sarijaya Masuk di Kalender Kukar Kaya Festival

Sangasanga– Camat Sangasanga, M Dachriansyah berharap Festival Sarijaya bisa masuk ke dalam kalender event tahunan Dinas Pariwisata. Hal ini lantaran festival tersebut sudah empat kali dilaksanakan.

“Hari ini peringatan ke-44 Kelurahan Sarijaya dan selalu diperingati oleh masyarakat dengan mengusung Festival Sarijaya. Gelaran yang sudah ke-empat kalinya ini harusnya masuk ke dalam kalender Kukar Kaya Festival,” sebut Dachriansyah, Jumat (3/5/2024).

Syarat agar bisa masuk ke dalam event tahunan Dinas Pariwisata ialah telah melaksanakan kegiatan yang sama, di tempat yang sama dan dengan tajuk agenda yang sama.

Dengan memasukan kegiatan Festival Sarijaya ke Dinas Pariwisata maka otomatis kegiatan tersebut akan terfasilitasi dan mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kukar.

Menurut Dachriansyah, dengan adanya Festival Sarijaya, maka Kelurahan Sarijaya di Kecamatan Sangasanga bisa terus berkembang dan lebih maju masyarakatnya, baik pembangunan maupun sumber daya manusianya.

Dachriansyah menyebutkan, berbagai lomba telah diadakan dalam memperingati Hari Jadi Kelurahan Sarijaya. Di antaranya, lomba ketinting, lomba ketapel, lomba voli, lomba bayi sehat, dan lomba mengolah makanan berbahan ikan.

“Saya harap Festival Sarijaha di tahun depan akan lebih meriah. Kami juga sangat beterimakasih atas kebersamaan masyarakat yang selalu bergotong royong dalam melakukan kegiatan, di mana sebagian besar masyarakat disini memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan tinggal di atas sungai,” harapnya.(ADV/Diskominfo Kukar)

Pemkab Berau Kembali Raih Predikat WTP

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Berau kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersama sembilan Kabupaten/Kota se-provinsi Kaltim terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, Jumat (3/5/2024).

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas kala ditemui disela kegiatan menyampaikan, BPK Perwakilan Kaltim telah melakukan pemeriksa LKPD yang sebelumnya telah diserahkan Pemerintah Berau secara resmi yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terperinci oleh tim pelaksana.

“Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Berau masih mampu mempertahankan predikat WTP ditahun ini, yang dimuat dalam LHP masing-masing entitas,” ucapnya.

Juniarsih mengatakan, dalam proses penilaian kewajaran atas penyajian LKPD, BPK telah melakukan pemeriksaan berdasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dia menambahkan, LHP tersebut juga diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono.

Dikatakan Juniarsih, dalam kegiatan tersebut BPK tidak hanya mengungkapkan opini atas LKPD, tetapi juga mengungkapkan kondisi-kondisi yang ditemukan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah. Sehingga kedepan, Juniarsih berharap Pemda Berau akan terus melakukan perbaikan terkait beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.

“Harapan saya Pemkab Berau akan terus berupaya melakukan yang terbaik, sehingga masukan yang tadi disampaikan dapat diterima dan menjadi perbaikan kami kedepan,” pungkasnya.(Ria)

Direktorat Jenderal Imigrasi Gelar Operasi “JAGRATARA”

BALIKPAPAN – Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) menggelar operasi “JAGRATARA” serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Balikpapan. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan orang asing dan penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada 2 – 3 Mei 2024.

Kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasi “JAGRATARA” Pengawasan Orang Asing Secara Serentak melaluli zoom yang dipimpin dan dibuka langsung secara virtual oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Saffar Muhammad Godam di Ruang Sekretariat WBBM Kanim Balikpapan.

Tim Operasi Jagratara Ditjenim dipimpin Analis Keimigrasian Ahli Muda Hendra Nofiardi, bersama dengan Kepala Seksi Inteldakim Doni Purwoko Hadi Sandra Dewa, Kasubsi Intelijen Ahmad Sholahuddin, dan jajaran Kanim Balikpapan, melakukan operasi di 4 perusahaan yang tercatat menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yaitu Hyundai Engineering Construction, PT Hexindo Adi Perkasa, Liebherr, dan PT Berlian Cranserco Indonesia.

Dalam operasi tersebut, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun pelanggaran lainnya. Namun, tim operasi Jagratara dan Kanim Balikpapan meminta manajemen perusahaan untuk tetap memperhatikan dokumen keimigrasian dan izin tinggal TKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasi Inteldakim Kanim Balikpapan, Doni Purwoko, menjelaskan bahwa tujuan Operasi Jagratara adalah untuk mencegah pelanggaran keimigrasian dan memperkuat penegakan hukum demi menjaga stabilitas dan keamanan negara.

“Keberadaan orang asing di perusahaan harus sesuai aturan yang berlaku, dengan perusahaan berkewajiban melaporkan keberadaan TKA secara rutin dan memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan perizinannya,” ungkap Doni.

Pelaksanaan Operasi “JAGRATARA” diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar keimigrasian,meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi imigrasi, dan terjaganya stabilitas keamanan nasional. (shin)

PDIP Tidak Gabung RM?

Catatan Rizal Effendi

PERKEMBANGAN Pilwali Balikpapan semakin dinamis. Kemarin, beredar berita Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin menerima silaturahmi Ketua DPD Nasdem Balikpapan Ahmad Basir  di Jakarta. Hasil silaturahmi itu, memungkinkan terjadinya koalisi PDIP dan Nasdem dalam Pilwali di Balikpapan.

“Ya saya diterima Pak Safaruddin di Jakarta. Alhamdulillah, PDIP membuka ruang terjadinya koalisi dalam menghadapi pemilihan wali kota  Balikpapan 2024-2029,” kata AHB, panggilan akrab Ahmad Basir.

Dengan demikian, kata AHB, sudah ada tiga partai yang memungkinkan bergabung dalam mengusung calon wali kota. Selain Nasdem dan PDIP, juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jumlah kursinya sudah melebihi persyaratan.

Dengan koalisi tiga partai ini, dan masih mungkin lagi bertambah, maka Pilwali Balikpapan hampir dipastikan tidak mengulangi kasus Pilwali 2020, di mana hanya ada satu pasangan calon, sehingga situasinya melawan kotak kosong (KK). “Insyallah tidak kotak kosong lagi, karena sudah ada lawannya,” kata AHB.

Dari hasil Pileg 2022, Nasdem meraih 7 kursi, PDIP 4 dan  PKS 3 kursi. Jadi totalnya ada 14 kursi. Jumlah itu sudah di atas persyaratan yang ditentukan, yaitu minimal 9 kursi. Apalagi kalau ada partai lain juga bergabung.

Analisis dari beberapa pihak menilai, PDIP memang kecil kemungkinan bergabung dengan Golkar. Ada beberapa pertimbangan yang sangat rasional. Di antaranya, secara nasional (dari ajang Pilpres), PDIP tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di mana ada Golkar. Jadi hubungan kebatinannya tidak terlalu erat.

Hal lain yang mungkin menjadi alasan utama adalah “luka” yang dialami PDIP berkaitan soal kursi wakil wali kota Balikpapan, yang sampai saat ini tidak terisi menyusul meninggalnya Thohari Aziz. Ketua PDIP Balikpapan itu sudah terpilih resmi mendampingi Rahmad Mas’ud (RM) sebagai wakil wali kota Balikpapan 2021-2024/2025. Tapi sebelum pelantikan dia meninggal dunia akibat wabah Covid-19.

PDIP sempat menyorongkan nama Budiono, wakil ketua DPRD Balikpapan yang juga ketua DPC PDIP. Tapi RM justru mendorong istri almarhum, Risti Utami Dewi melalui pintu Golkar dengan alasan sebagai bentuk penghargaan. Belakangan Budiono ditarik rekomendasinya, sehingga proses pengisian wakil wali kota mandek lagi. Dan proses itu sudah 3 tahun lamanya.

KOSONG PEMERINTAHAN

Akibat berlarut-larutnya pengisian jabatan wakil, sejumlah organisasi masyarakat melakukan gugatan Citizen Law ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Mereka terdiri Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi),  Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Idonesia (ADRI), Forsiladi dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Balikpapan.

Pekan lalu, tim penggugat mengajukan saksi ahli hukum Prof Juajir Sumardi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Kesaksiannya sangat menarik karena dia melihat kasus wawali Balikpapan beraroma pelanggaran peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Prof Juajir,  wakil wali kota adalah jabatan strategis. Jabatan politik sekaligus jabatan publik. Jadi jika wali kota berhalangan atau bepergian, tidak bisa diisi langsung oleh sekretaris kota. Karena Sekkot bukan jabatan politik. Kecuali kalau ada rekomendasi sebagai pelaksana tugas (Plt) dari Mendagri.

“Jadi kalau wali kota umrah atau bepergian ke luar, dan ternyata tidak ada surat penetapan Plt dari Mendagri, maka sebenarnya terjadi kekosongan pemerintahan di Balikpapan. Itu berbahaya dan berindikasi adanya proses pembiaran,” tandasnya.

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, maka kekosongan jabatan wawali seharusnya diisi. Karena itu ada diatur mekanismenya.  Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan jabatan wawali menyangkut kepentingan masyarakat. “Jadi setiap warga berhak mengajukan citizen lawsuit,” tandasnya.

Gugatan citizen lawsuit adalah gugatan warga negara kepada penyelenggara negara. Tujuannya bukan untuk menuntut ganti rugi secara riil, melainkan untuk mendorong pemerintah melakukan kewajibannya secara lebih serius dalam melihat keresahan dan tuntutan masyarakat.

“Tujuan kami agar Wali Kota Balikpapan dan partai pengusungnya bersama DPRD segera memproses pemilihan wakil wali kota,” kata Dr Agung Sakti Pribadi, ketua Aptisi dan anggota Dewan Kehormatan Peradi Balikpapan.

Kubu PDIP Balikpapan saat ini membuka pendaftaran. Tapi situasi agak dingin. Salah satu tokoh muda PDIP yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, PDIP saat ini agak berat mencari calon internal yang bisa diajukan ke Pilwali Balikpapan. Apalagi kursinya menurun. “Ya seperti yang kita lihat sekarang masih adem ayem, meski sudah dibuka pendaftaran,” katanya.

Menurut kader partai berlambang banteng moncong putih ini, sebenarnya ada dua nama internal yang bisa mereka usung. Keduanya mempunyai kapasitas. Yaitu H Baba dan Eddy Tarmo. Minimal cawawali. Keduanya masih duduk sebagai anggota DPRD Kaltim. Tinggal DPD dan DPP mempertimbangkannya.

Sementara itu, melalui timnya, mantan sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani, Kamis kemarin  mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Nasdem Balikpapan. Itu berarti Sa’bani, yang pernah menjadi kepala Bappeda dan Asisten Pembangunan Pemkot Balikpapan semakin serius bakal mengikuti pemilihan  wali kota Balikpapan 2024-2029. Sejumlah partai juga bakal mendukung Sa’bani termasuk PKS. Dari sumber lain menyebutkan, Gerindra, PDIP, PKB dan PPP juga sudah ada melakukan kontak.

Sa’bani lahir di Samarinda, 28 Januari 1962. Jadi usianya sekarang 62 tahun juga. Berdarah Banjar dan Kutai. Dia lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) dan melanjutkan studi magisternya di Asian Institute of Technology (AIT) di Bangkok, Thailand. Buah perkawinannya dengan Liza Febriani, mereka dikaruniai 3 anak.

Ketika hijrah dari Pemkot Balikpapan ke Pemprov Kaltim, dia banyak mendapat penugasan. Mulai menjadi Kepala Dishub Kaltim, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Staf Ahli Gubernur Bidang SDA, Asisten I Pemerintahan dan Kesra sampai akhirnya dipercaya menjadi Sekretaris Daerah atau Sekprov Kaltim hingga pensiun.

Gubernur Isran Noor sangat percaya dengan Sa’bani.  Karena dia cerdas, pekerja keras dan lurus. Isran berani pasang badan memperjuangkan Sa’bani jadi sekprov. “Karena itu saya dukung Pak Sa’bani diusung sebagai calon wali kota Balikpapan. Dia orang daerah yang bagus. Pengalaman di Pemkot Balikpapan dan sudah teruji di Pemprov Kaltim,” ucapnya memberi penilaian dan semangat.(*)

KPU Batu Tetapkan 30 Calon DPRD Kota Batu Hasil Pemilu 2024

BATU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu telah menetapkan 30 calon anggota DPRD Kota Batu untuk periode 2024-2029 dalam rapat pleno terbuka penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kota Batu Pemilu 2024, yang berlangsung di aula gedung KPU Batu pada Kamis malam (2/5/2024).

Ketua KPU Batu, Heru Joko Purwanto, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran pemilu, termasuk peserta pemilu dan Pemerintah Kota Batu.Heru juga menekankan pentingnya menjaga kerjasama dan integritas yang terjalin dalam menyongsong pilkada November 2024 mendatang.

Hasil pleno tersebut menetapkan perolehan kursi dewan peserta Pemilu yang dirangkum dari 4 daerah pemilihan (Dapil). PKB dan PDIP mendapatkan enam kursi, disusul PKS dengan lima kursi, Gerindra empat kursi, Golkar empat kursi, Nasdem dan PAN mendapatkan dua kursi, serta Demokrat mendapatkan satu kursi.

Berikut  nama-nama caleg yang menduduki kursi DPRD Kota Batu 2024-2029 di masing-masing Dapil:

Dapil 1 (Sumberejo, Sidomulyo, Pesanggrahan, Kelurahan Ngaglik, dan Songgokerto): Nurochman (PKB)

Hasan Abdillah (PKB),  Arta Wijaya (Gerindra), Ganisa Pratiwi Rumpoko (PDIP), Didik Machmud (Golkar),Adi Sayoga (PKS),  dan Katarina Diana (PAN).

Dapil 2 (Kelurahan Sisir, Temas, dan Desa Oro-oro Ombo): M Didik Subiyanto (PKB), Dewi Kartika (PKB), Bambang Prahmono (Gerindra),

Punjul Santoso (PDIP), Susanti Leverika (Golkar),  M Farhan Alkatiri (Nasdem) dan Saifudin (PKS).

Dapil 3 (Kecamatan Bumiaji): Nur Ali (PKB), Hely Suyanto (Gerindra), Amirah Ghaida (PDIP), Khamim Thohari (PDIP),  Ilyas (Golkar), Sudjono Djonet (Nasdem),  Nurudin Muhammad (PKS), Rudi (PAN) dan Wildan Bimantoro (Demokrat).

Dapil 4 (Kecamatan Junrejo): Sudiono (PKB), Agung Sugiyono (Gerindra), Sampurno (PDIP),  Kukuk Kusbianto (PDIP), Bambang Sumarto (Golkar)Ludi Tanarto (PKS) dan Budi Riyanto (PKS).

Dengan penetapan ini, diharapkan DPRD Kota Batu dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batu selama lima tahun ke depan.(Buang Supeno).

« Previous Page — Next Page »