Kasus Direktur JAKTV Harusnya Melalui Dewan Pers

JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, prihatin terhadap kasus penangkapan Direktur Pemberitaan JAKTV, Tian Bahtiar. Kejaksaan menuduh yang bersangkutan menyebarkan narasi negatif terkait penyidikan Kejaksaan Agung dalam sejumlah perkara korupsi. Menurutnya, kasus ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme etik pers, bukan langsung ditrangkap atau dikriminalisasi.

“Menurut saya, berita itu masuk ranah etik, seberapa parah pun isinya. Kalau dianggap beritikad buruk, ya diberi hak jawab atau diminta minta maaf. Jika perlu, bisa dimintakan penilaian ke Dewan Pers. Bukan langsung ditangkap,” kata Hendry, Selasa (22/4/2025).

Pernyataan Hendry merespons penjelasan Kejaksaan Agung seperti dimuat di media yang menyebut Tian Bahtiar menerima bayaran sebesar Rp478 juta untuk menyebarkan opini yang dinilai menyudutkan Kejagung terkait tiga perkara besar: korupsi timah, ekspor CPO, dan importasi gula.

Hendry menegaskan, Kejaksaan Agung tidak memiliki kompetensi menilai suatu karya jurnalistik. Menurutnya, lembaga yang berwenang untuk itu adalah Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

“Penilaian terhadap berita, apakah itu negatif, beritikad buruk, atau partisan, ada di tangan Dewan Pers. Bukan lembaga lain,” tegas Hendry yang juga merupakan Anggota Dewan Pers 2016-2019 dan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022

Ia juga mengingatkan, antara Dewan Pers dan Polri, telah ada Nota Kesepahaman (MoU) bahkan diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang menyepakati bahwa Dewan Pers harus terlebih dahulu dimintai pendapat jika ada pihak yang ingin mempidanakan karya jurnalistik.

“MoU dan PKS ini mengikat semua pihak. Kejaksaan Agung seharusnya menghormatinya, bukan langsung menahan wartawan tanpa melibatkan Dewan Pers,” ujar Hendry.

Terkait tuduhan adanya bayaran yang masuk ke rekening pribadi Tian Bahtiar, Hendry menyatakan bahwa hal itu seharusnya terlebih dahulu diklarifikasi kepada manajemen media tempatnya bekerja. Jika terbukti menyimpang, maka sanksi administratif bisa dijatuhkan oleh atasannya, misalnya berupa skorsing.

“Kalau berita dianggap obstruction of justice, itu penilaian yang keliru. Pers punya hak untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Kalau pun ada itikad buruk, harus dibuktikan melalui mekanisme etik, bukan langsung diproses pidana,” jelasnya.

Hendry menegaskan, jika pendekatan semacam ini terus dilakukan, akan ada risiko kriminalisasi terhadap pers. “Lama-lama kejaksaan bisa baca berita satu per satu, lalu menyimpulkan sendiri dan menjadikan wartawan tersangka,” ujarnya.

 

Hendry berharap Kejaksaan Agung bersikap bijak. “PWI Pusat berharap Kejaksaan Agung menghargai UU Pers, yang seperti disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke PWI, merupakan bagian penting dari demokrasi yang kita anut,” tutup Hendry.(*)

Bupati Kukar Letakkan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Pendamping Jembatan Besi

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meletakkan batu pertama pembangunan Jembatan pendamping Jembatan Besi yang diawali dengan prosesi tempong tawar oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura H Aji Muhammad Arifin. Bertempat di Area Pembangunan Jembatan Pendamping Jembatan Besi Simpang Jalan Danau Semayang Tenggarong, Senin (21/4/2025).

Peletakkan batu pertama tersebut juga melibatkan Plt Ketua DPRD Kukar Junadi, Dandim 0906/Kkr Letkol (CZI) Damai Adi Setiawan, Perwakilan Polres Kukar dan disaksikan  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar Wiyono, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kukar, Forkopimda Kabupaten Kukar, serta pimpinan dan jajaran Direksi dari PT. Putra Nanggroe Aceh, PT. Celebes Sarana Jasa dan undangan penting lainnya,

Dalam sambutannya Bupati Edi Damansyah menegaskan setelah meletakkan batu pertama pembangunan Jembatan pendamping Jembatan Besi, kontraktor yang sudah terpilih harus segera mengerjakan pembangunan Jembatan pendamping. Ia minta pembangunan Jembatan pendamping jangan ditunda – tunda dan harus segera dikerjakan serta selesai tepat waktu.

“Setelah batu ini diletakkan, kontraktor jangan molor pengerjaannya, ditunda beberapa hari, minggu hingga bulan. Kalau bisa dalam beberapa hari kedepan harus memulai pengerjaan, biar pengerjaan Jembatan pendamping ini bisa selesai tepat waktu, ” tegasnya.

Dikatakan Edi, pembangunan Jembatan Pendamping Jembatan Besi Tenggarong, sebuah proyek strategis yang bukan hanya menjawab kebutuhan infrastruktur modern, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan kearifan lokal.

Pembangunan Jembatan Pendamping merupakan upaya sinergis antara pelestarian warisan budaya dan modernisasi kota. Sebelumnya, Jembatan Besi Tenggarong direncanakan untuk direhabilitasi. Namun, setelah ditetapkan sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), fungsinya dialihkan, dan pemerintah memilih membangun jembatan pendamping sebagai solusi bijak.

“Jembatan Besi ini mempunyai nilai historis sejarah dan kami tidak melupakan nilai sejarah tersebut, oleh karenanya Pemerintah melihat nilai sejarah itu dan membuat jembatan pendamping sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian ,” Katanya.

Ia berharap pembangunan jembatan pendamping, tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis transportasi yang terus berkembang dan meningkat, tetapi juga menjadi simbol kota yang berbudaya, modern, dan menghargai sejarahnya. Dimana kedepannya kawasan tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan budaya dan sejarah Tenggarong.

“Di Tenggarong ada Jembatan Besi, Simbol kota dan jati diri. Kita bangun jembatan pendamping sebagai solusi, agar masa depan yang modern dan sejarah bisa berdampingan membentuk nilai kota yang terus berkembang dengan kemajuan dimasa mendatang”, pungkasnya. (kk06/adv diskominfo kukar).

Kukar Siap Sukseskan Sekolah Rakyat

JAKARTA– Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara H Sunggono menghadiri acara Pembahasan usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin(21/4/2025).

Turut menghadiri acara tersebut Plt Kadis Sosial Kukar Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto serta Perwakilan Bappeda Kukar dan dinas terkait lainnya.

Ditemui diacara tersebut Sunggono mengatakan Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial beberapa waktu lalu telah mengajukan proposal mengenai Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program Kabinet Merah Putih yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Soebianto.

Prosesverifikasi dokumen usulan sekolah Rakyat tersebut telah mendapat persetujuan dari tim verifikator perwakilan Kementrian atau lembaga yang terdiri dari Kemensos RI (Agung Hendrawan-Valerina Gloria), Tut Wijayanti (Kemendagri) Ghina Febriana Khairunisa, (Kementerian PU), Budi Darma (Kemen dikdasmen) ,Raymon Yoesef (BPN ATR), serta Yuyun Maryuna (Kemenag).

Dalam usulan tersebut Pemkab Kukar mengusulkan 3( tiga) lokasi untuk sekolah Rakyat ini yaitu 2 di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu dan 1 di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak. Dari hasil verifikasi Kemensos RI siap melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai permasalahan dan daerah bisa mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat,”

Saat ini, para Kepala daerah dari beragam wilayah memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat. P ara kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos untuk selanjutnya dilakukan asesmen. Kegiatan ini dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antar generasi.

“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” Sunggono juga menambahkan Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin. Dan telah masuk dalam APBN 2025 oleh

Presiden Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Yang merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.

Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan, pemerintah antara lain bakal melaksanakan renovasi dan revitalisasi sekolah; pelaksanaan sekolah unggulan, sekolah taruna Indonesia. Pembentukan Sekolah Rakyat semua masih harus berproses, terutama melalui tahapan verifikasi dari tim yang akan berkoordinasi dengan masing-masing pemda.

Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak khususnya dari keluarga miskin, ataupun miskin ekstrem.

“Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, jelas Sunggono. (kk03/adv diskominfo kukar).

Kabupaten PPU Dukung Penuh Program Gratispol

SAMARINDA – Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Gerakan Aksi Strategis Pro Rakyat tanpa Biaya (Gratispol), sebuah inisiatif monumental dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji. Dukungan solid ini disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor usai menghadiri seremoni peluncuran program yang berlangsung meriah di Plenary Hall GOR Kadrie Oening, Samarinda, pada Senin (21/4/2025).

“Pemerintah Kabupaten PPU menyatakan mendukung penuh program Gratispol Gubernur Kaltim ini,” tegas Mudyat Noor.

Program Gratispol hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat Kaltim, merangkum enam paket bantuan strategis yang inovatif. Keenam program tersebut meliputi pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK/MA, SLB, hingga pendidikan tinggi (D3, S1, S2, dan S3). Umrah gratis bagi para marbut masjid dan penjaga rumah ibadah, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Layanan kesehatan gratis yang diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Seragam sekolah gratis guna meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga. Bantuan biaya administrasi rumah untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak.Internet gratis di setiap desa, sebagai upaya memperluas akses informasi dan peluang di era digital.

Mudyat Noor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peluncuran program yang visioner ini.

“Program ini sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan kami di Kabupaten PPU siap mendukung implementasinya secara penuh,” ungkapnya dengan antusias.

Momentum peluncuran Gratispol juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang strategis antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas program pendidikan gratis. Selain itu, kesepakatan dengan BPJS Kesehatan turut diresmikan sebagai langkah awal dalam mewujudkan layanan kesehatan gratis yang terintegrasi dan komprehensif.

Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya yang penuh semangat menekankan Gratispol adalah manifestasi nyata dari komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan Kaltim yang inklusif dan berkeadilan sosial.

“Mari kita bersatu padu mewujudkan Kalimantan Timur Emas yang sejahtera, terbebas dari ketidakmampuan dan kemiskinan. Oleh karena itu, program ini menjadi prioritas utama kami,” serunya.

Program Gratispol diharapkan tidak hanya menjadi pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan di Kalimantan Timur, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengadopsi kebijakan pro rakyat yang serupa.

Acara peluncuran ini dihadiri oleh jajaran penting dari seluruh Kalimantan Timur, termasuk Bupati/Walikota dan Ketua DPRD dari berbagai wilayah, Ketua TP PKK Kaltim, serta para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. Kehadiran para pemangku kepentingan ini semakin memperkuat komitmen bersama untuk menyukseskan program Gratispol. (hm ppu)

Airin, Cak Ery, dan Bima

Catatan Rizal Effendi

BEBERAPA waktu lalu saya pernah berkomunikasi dengan Airin Rachmi Diany. Dia adalah Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2021 dan ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Salah satu yang digagas Airin dia ingin reunian atau kumpul-kumpul dengan mantan pengurus APEKSI pada masanya.

Gagasan Airin itu terwujud Selasa (15/4) lalu. Ketua APEKSI sekarang Ery Cahyadi, yang juga Wali Kota Surabaya mengundang sejumlah alumni pengurus APEKSI. Acaranya berlangsung di Pendopo Kota Bandung. Maklum Wali Kota Bandung M Farhan bersedia menjadi tuan rumah.

Pendopo Kota Bandung itu kediaman resmi Wali Kota Bandung. Terletak di Jalan Dalemkaum di kawasan Alun-alun. Pendopo ini bangunan bersejarah. Usianya sudah ratusan tahun karena didirikan sejak 1812. Sebagian bangunan berbahan kayu dengan taman yang asri. Saya takjub.

“Untuk kebaikan dan kemajuan kota serta para wali kotanya, saya siap menjadi tuan rumah,” kata Farhan, yang  sebelumnya dikenal sebagai presenter. Sebelum jadi wali kota, dia adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.

Sebagai tuan rumah, Farhan menjamu tamu-tamunya dengan makanan khas Bandung. Tentu ada batagor. Dihibur juga dengan musik dan suasana yang nyaman. Ada juga cenderamata berupa iket totopong atau udeng.

Di kediaman resmi Wali Kota Bandung itu, datang sejumlah pengurus APEKSI dan mantan pengurus. Selain Airin, ada juga Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, yang ketika menjadi Wali Kota Bogor dia terpilih sebagai ketua APEKSI menggantikan Airin.

Pemilihannya di waktu wabah Covid 2021. Saya sebagai Wali Kota Balikpapan yang menjadi ketua sidang. Bima terpilih secara aklamasi. Tadinya dia  bersaing dengan Wali Kota Jambi Syarif Fasha, yang sekarang menjadi anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.

Datang juga ke Bandung Hendrar Prihadi, Kepala LKPP yang juga mantan Wali Kota Semarang. LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu ada Taufan Pawe, mantan Wali Kota Parepare yang kini menjadi anggota DPR RI. Ramadhan “Danny” Pomanto, mantan Wali Kota Makassar dan Jefirston R Kore (mantan Wali Kota Kupang).

Selain itu ada juga Wahdi Siradjuddin (mantan Wali Kota Metro), Helldy Agustian (mantan Wali Kota Cilegon) dan Marten Taha (mantan Wali Kota Gorontalo).

Sayang Kang Ridwan Kamil (RK) tidak hadir. Dia dulu Wali Kota Bandung yang lanjut jadi gubernur Jabar. Dia salah satu wali kota yang kaya dengan gagasan.

Dari APEKSI, selain Cak Ery, hadir juga dr Khairul (Wali Kota Tarakan), Eva Dwiana (Wali Kota Bandar Lampung), Dedy Yon Supriyono ( Wali Kota Tegal), Ika Puspitasari (Wali Kota Mojokerto) dan Achmad Afzan Arslan Djunaid (Wali Kota Pekalongan).

Saya datang ke Bandung lewat Jakarta. Sekalian mau mencoba naik kereta cepat Whoosh. Saya pikir Whoosh itu nama asing. Atau nama dari China, pabriknya. Ternyata Whoosh singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Bayangkan dari Jakarta ke Bandung hanya 35 menit. “Ini kereta orang kaya,” celetuk cucu saya Jena.

SUPAYA TIDAK TERPUTUS

Walaupun acaranya bertema silaturahmi, Bima dan Airin banyak mewarnai pembicaraan. Mereka ingin hubungan para alumni dengan APEKSI tidak terputus. Lalu muncul gagasan membuat lembaga. Sempat terbersit nama Ikatan Alumni (IKA) Wali Kota. Tapi terasa seperti perguruan tinggi. Lalu Wali Kota Makassar Danny Pamanto yang mengusulkan Senior Mayor Forum seperti di beberapa kota dunia. Akhirnya Airin yang menyudahi dengan istilah Forum Wali Kota Senior (FWS).

Saya agak surprise, karena sebutan wali kota senior sebelumnya diucapkan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Ketika saya hubungi lewat WA karena saya ingin berkunjung ke kantornya, dia menjawab: “Siap Pak Wali Senior.”

FWS ini bukan lembaga yang berdiri sendiri. Tapi tetap berada di lingkungan APEKSI. Karena itu dalam Rakernas APEKSI di Surabaya nanti, ada kemungkinan FWS dideklarasikan.  Dan FWS diberi kesempatan untuk memberi masukan kepada APEKSI, para wali kota aktif dan pemerintah. “Nanti sekali-kali kita undang sebagai pembicara untuk berbagi pengalaman kepada kita,” kata Cak Ery.

Direktur Eksekutif/Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam menyatakan siap melibatkan FWS dalam berbagai kegiatan APEKSI. “Kita perlu selalu berkomunikasi dengan para wali kota senior,  karena banyak pengalaman mereka yang bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan APEKSI, para wali kota aktif serta pemerintah,” jelasnya.

Menurut Bima, FWS juga penting buat pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri. “Kita perlu masukan untuk kebijakan perkotaan di masa depan,” jelasnya. Selain juga berbagai masalah aktual, seperti pilkada, efisiensi dan berbagai hal pembangunan perkotaan.

Bima juga menginformasikan kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang sangat berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Danny Pomanto mengutarakan niatnya. Dia akan mengundang mantan pengurus APEKSI dan para mantan wali kota datang ke Festival F8 di Kota Makassar. “Sekalian kita reunian,” katanya bersemangat.

Menurut Danny, F8 adalah Festival Kota Tepian Air terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Tadinya festival ini didukung langsung oleh Pemkot Makassar, tapi dalam tiga tahun terakhir pengelolaannya sudah dilakukan secara mandiri.

Saya termasuk yang semangat menyikapi undangan itu. Soalnya sudah rindu pingin makan pallubassa serigala di Jl Serigala 54, Mamajang Dalam. Juga pisang epe’ di Pantai Losari dan jagung pulut rebus khas Makassar. Belum lagi  ikan bakar dan masakan pallumara-nya. Sederet kuliner yang selalu menggoda kita untuk datang memenuhi undangan Danny Pomanto.(*)

« Previous Page — Next Page »