Perumdam Tirta Kencana Lakukan Test Commisioning Genset IPA Cendana

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Kota Samarinda akan melakukan Test Commisioning Genset (pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan untuk memastikan genset dapat berfungsi dengan baik dan aman sebelum dioperasikan secara penuh ) IPA Cendana IPA Cendana yang dijadwalkan Sabtu, 24 Mei 2025.

Asisten Manajer Humas & Kesekretariatan Perumdam Tirta Kencana Samarinda Khaidir Fadly menyampaikan kegiatan ini dilakukan pukul 10.00 Wita selama 3 jam.

Kegiatan ini akan berdampak pada gangguan distribusi air di beberapa wilayah. Daerah yang terkena dampak antara lain Jalan Cendana, Jalan Banggries, Jalan MT Haryono, Jalan P Antasari, Jalan Ir Juanda, Jalan Kadrie Oening, Jalan A.W Syahranie, Jalan M Yamin, Jalan Martadinata, Jalan Pasundan, Jalan Siradj Salman, Jalan Resevoir Segiri, Jalan Booster A.W Syahranie.

“Diimbau kepada masyarakat pelanggan di wilayah tersebut diatas bisa menampung air sebagai persediaan, karena selama pekerjaan  berlangsung aliran distribusi alami gangguan,” terangnya.

Permohonan maaf atas terganggunya layanan ini. Untuk informasi dan pelaporan bisa hubungi hotline kami di 0541-2088100 atau Chat WA ke  0811553536. (*/adv)

DPRD Samarinda Genjot Regulasi Pengembangan Pariwisata

SAMARINDA – Menyadari keterbatasan sektor tambang sebagai tumpuan ekonomi jangka panjang, DPRD Samarinda kini mulai mengalihkan fokus ke sektor yang lebih berkelanjutan, Pengembangan Pariwisata menjadi sektor yang digodok sebagai fondasi ekonomi baru Kota Tepian, upaya ini ditandai dengan pembahasan intensif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Periwisata.

Ketua Pansus II DPRD Samarinda, Victor Yuan menyatakan, regulasi ini penting untuk membangun arah pengembangan pariwisata secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Potensi wisata bisa kita kembangkan tanpa batas, Mulai 2026, kita targetkan Samarinda punya wajah ekonomi baru,” ujar Victor, Jumat (23/5/2025).

Victor menyebut Raperda ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek penting dalam industri pariwisata, mulai dari penguatan SDM, penataan kawasan wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga tata kelola yang berorientasi pada daya saing dan keberlanjutan.

Ia juga menyoroti perlunya pembentukan kelembagaan khusus yang fokus pada pariwisata. Saat ini, urusan pariwisata masih berada di bawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), yang menurutnya kurang optimal dalam hal perencanaan dan penganggaran.

“Struktur kelembagaan seperti ini membuat sektor pariwisata cenderung terpinggirkan,” jelasnya.

Dengan lahirnya Raperda ini, DPRD berharap Samarinda tidak lagi hanya dikenal sebagai kota industri tambang, melainkan juga sebagai destinasi wisata yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kota untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh, ramah lingkungan, dan berpihak pada keberlanjutan jangka panjang.

“Kami dorong adanya pemetaan destinasi unggulan agar pengembangannya bisa lebih fokus dan strategis,” kata Victor. (mr)

Novan Syahronny Pasie Gelar Reses di Teluk Lerong Ilir dan Sampaikan Beberapa Poin Penting

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie menyampaikan beberapa isu krusial di wilayah Teluk Lerong Ilir, termasuk potensi kebakaran, banjir, serta pentingnya pencegahan kekerasan dan perundungan atau bullying di kalangan pelajar, halitu sampaikan dalam Resesnya, Jumat (23/5/2025).

Novan menekankan pentingnya peran lingkungan sekitar, termasuk orang tua dan warga setingkat RT, dalam mendukung keamanan dan kenyamanan anak-anak sekolah.

“Lingkungan punya tanggung jawab untuk mencegah hal-hal seperti kekerasan atau bullying terhadap anak-anak. Peran orang tua dan tetangga sangat penting,” tegasnya.

Novan mengungkapkan masalah drainase dan penanggulangan bencana kebakaran juga menjadi titik utama perhatiannya mengingat akses jalan yang sempit menjadi kendala bila terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Drainase dan pencegahan kebakaran adalah isu utama di sini. Akses jalan yang sempit akan menyulitkan jika terjadi darurat kebakaran,” jelas Novan.

Politisi Golkar itu menyebut Reses kali ini menjadi yang terakhir dalam periode penyerapan aspirasi, mengingat batas akhir reses jatuh pada tanggal 23 Mei.

Karenanya Novan pada Reses kali ini mengumpulkan perwakilan dari 7 RT di Teluk Lerong Ilir untuk menyampaikan aspirasinya, meskipun sebagian besar aspirasi telah disampaikan sebelumnya melalui pertemuan nonformal.

“Mereka sudah menyampaikan kebutuhan lewat proposal, yang nanti akan kami input ke Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Usulan warga tersebut rencananya akan diparipurnakan dan diusulkan dalam anggaran tahun berikutnya, baik di 2026 melaluli anggaran perubahan maupun di 2027 nantinya.

“Prosesnya membutuhkan waktu karena saat ini kita sudah masuk sidang kedua,” tutup Novan. (mr)

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat Kemensos

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah kabupaten dan kota di daerah.

Novan menyebut, program ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka putus sekolah yang masih tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Samarinda.

“Sekolah Rakyat sangat penting karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini sulit mendapatkan akses pendidikan formal,” ujarnya, Jumat (23/5/2025).

Saat ini, meskipun pembangunan gedung sekolah belum dimulai, proses administratif dan verifikasi data calon peserta didik telah berjalan. Pemerintah pusat menargetkan kegiatan belajar dapat dimulai pada tahun ajaran baru mendatang.

Sebagai tahap awal, Pemerintah Kota Samarinda akan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di wilayah Samarinda Seberang, bekerja sama dengan Yayasan Melati, sambil menunggu pembangunan gedung permanen. Jumlah siswa akan dibatasi maksimal 100 orang, disesuaikan dengan kapasitas sarana yang ada.

Proses seleksi calon siswa akan mengacu pada data dari Dinas Sosial, dengan sasaran utama anak-anak usia SMP dan SMA dari keluarga miskin ekstrem.

“Karena sasarannya sangat spesifik, yakni anak-anak dari keluarga termiskin yang tidak mampu mengakses pendidikan formal, maka pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial, bukan Dinas Pendidikan,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, ia menegaskan program Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan sosial di akar rumput.

“Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Program ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya. (mr)

DPRD Samarinda Desak Perbaikan SDN 007 Sambutan

SAMARINDA – Kondisi fasilitas yang memprihatinkan di SD Negeri 007 Sambutan mendorong DPRD Kota Samarinda untuk segera mengambil tindakan. Meski sekolah ini telah lama beroperasi dan memiliki jumlah siswa yang cukup besar, sarana pendukung dinilai masih jauh dari standar kelayakan.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca mengungkapkan kekhawatirannya terhadap minimnya fasilitas sanitasi di sekolah tersebut. Saat ini, hanya tersedia dua unit toilet yang harus digunakan secara bergantian oleh ratusan siswa dan guru.

“Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan nyaman jika kebutuhan dasar seperti sanitasi saja tidak terpenuhi?” ungkap Markaca, Jumat (23/5/2025).

Pihak sekolah disebut telah mengajukan proposal perbaikan kepada pemerintah daerah.

Meski mengapresiasi inisiatif tersebut, Markaca menekankan bahwa upaya nyata dan respons cepat dari pihak terkait sangat dibutuhkan.

Tak hanya masalah sanitasi, ia juga menyoroti kondisi ruang kelas yang dinilai tidak layak untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar.

Ia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk menilai kondisi sebenarnya.

“Saya sudah koordinasi dengan Kepala Disdikbud, Pak Asli Nuryadin. Beliau berkomitmen akan melakukan survei langsung. Namun kami akan terus mengawal sampai ada tindakan nyata,” ujarnya.

Markaca menegaskan pendidikan dasar harus menjadi prioritas utama. Jika perbaikan menyeluruh membutuhkan waktu, setidaknya penambahan fasilitas toilet harus segera direalisasikan demi kenyamanan dan kesehatan siswa.

“Ini adalah hak dasar anak-anak. Mereka berhak mendapatkan lingkungan belajar yang layak dan aman,” pungkasnya. (mr)

« Previous Page — Next Page »