Tanker Tiba, BBM Segera Didistribusikan ke SPBU di Balikpapan

SAMARINDA –  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merespon keluhan masyarakat Kota Balikpapan mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Turbo di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa hari ini.

“Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui pesan singkatnya menyampaikan informasi kapal tanker yang membawa BBM tersebut akan tiba malam ini dan segera akan di distribusikan ke SPBU,” kata Muhammad Faisal Kadiskominfo Kaltim kepada wartawan.

Informasi ini sangat menggembirakan bagi warga Kota Balikpapan dan pantas untuk disampaikan kepada masyarakat,

“Tentu saja kita perlu juga menunggu penjelasan resmi dari pihak Pertamina mengenai kendala distribusi Pertamax di Balikpapan,” lanjut Faisal.

Koordinasi mengenai masalah ini terus dilakukan, untuk memastikan penanganan permasalahan ini bisa secara cepat dan akurat.  Pemerintah perlu turun tangan mengatasi persoalan di masyarakat, walaupun itu bukan tanggung jawab dan tugas pemerintah soal distribusi BBM.

Pemprov Kaltim akan selalu berhati-hati menyampaikan informasi ke publik agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang malah membuat tambah kisruh lagi.

Sementara itu Humas Pertamina membenarkan kabar baik yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim itu, Sementara untuk mengatasi kekurangan BBM saat ini sudah dikirim persediaan dari kota Samarinda ke SPBU.

“Persediaan untuk Samarinda, kapalnya juga akan masuk malam ini, sementara untuk Tanah Grogot di dorong pasokan dari Kalsel,” kata Mangun Eddy via seluler nya sekaligus menyampaikan permohonan maaf untuk warga kota Balikpapan atas kejadiaan yang tidak terduga ini. (adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Prioritaskan Akses Pendidikan Merata

SAMARINDA– Aspirasi masyarakat Samarinda Seberang yang menuntut pengembalian SMA Negeri 10 ke lokasi awal di Jalan H.M.M. Rifaddin, Kecamatan Loa Janan Ilir, mulai mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.Isu ini menjadi sorotan utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim. Senin (19/5/2025).

Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni hadir mewakili pemerintah provinsi dan menyatakan bahwa aspirasi warga akan ditindak lanjuti.

SMA Negeri 10 sebelumnya beroperasi di kawasan Samarinda Seberang, namun sejak 2021 dipindahkan ke Education Center di Jalan P.M. Noor, Sempaja Timur. Pemindahan itu dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan akademik dan asrama dalam satu area, sesuai konsep sekolah berasrama.

Namun kebijakan itu menuai penolakan sejak awal. Warga Samarinda Seberang menilai keberadaan SMA Negeri 10 sangat vital sebagai satu-satunya sekolah menengah negeri di wilayah barat kota, yang mencakup Kecamatan Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang. Ketiadaan sekolah negeri di kawasan ini menyulitkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Sri Wahyuni mengatakan, pemerintah memahami keresahan warga, terlebih setelah SMA Negeri 10 ditetapkan sebagai satu dari 14 “Sekolah Garuda” secara nasional.

“Kami menyadari pentingnya mempertahankan reputasi SMA Negeri 10 sebagai sekolah unggulan nasional. Namun pada saat yang sama, kami juga memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Sebagai bentuk respons, Sri Wahyuni menyampaikan, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran mendatang akan dilakukan di lokasi lama, Samarinda Seberang. Namun kebijakan ini hanya berlaku bagi siswa baru. Siswa lama tetap melanjutkan pendidikan di lokasi Education Center.

“Pemindahan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Dinas Pendidikan akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan melakukan evaluasi terhadap kesiapan sarana di lokasi semula, seperti ruang belajar, jumlah tenaga pengajar, serta fasilitas pendukung lainnya,” ungkapnya.

Proses persiapan diperkirakan memakan waktu sekitar dua bulan. Pemprov juga akan menyusun rencana teknis dan menyampaikannya kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan.

Sementara itu, masyarakat dan para orang tua siswa di Samarinda Seberang terus mendesak agar pemerintah memberikan kejelasan terhadap penggunaan kembali gedung lama dan menjamin pemerataan akses pendidikan.

Mereka berharap kebijakan ini menjadi langkah awal menuju solusi yang adil dan menyeluruh—yakni menjaga mutu pendidikan sekaligus memenuhi hak masyarakat akan fasilitas pendidikan yang layak di wilayah mereka. (yud/adv diskominfo kaltim)

DPKH Kaltim Dorong Rumah Walet Lebih Produktif

SAMARINDA– Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim bekerja sama dengan Markas Walet menggelar Pelatihan Training of Trainer (ToT) Budidaya Burung Walet Tahun 2025. Berbagai tantangan yang dihadapi peternak walet di Kalimantan Timur, mulai dari manajemen rumah walet hingga akses pasar dan teknologi, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret. Senin (19/5/2025).

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, 19–20 Mei 2025, mengangkat tema “Optimalisasi Budidaya Walet Produktif dengan Teknologi” dan digelar di UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Dinas DPKH Kaltim, Fahmi Himawan melalui Plt. Kepala Bidang Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan DPKH Kaltim, Ihyan Nizam menyampaikan, berdasarkan data yang ada, Kalimantan Timur memiliki 4.640 rumah walet tersebar di berbagai kabupaten/kota.

“Data Balai Karantina Kalimantan Timur mencatat produksi Sarang Burung Walet selama 2024 di Kalimantan Timur adalah sebanyak 176,524 Ton,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sarang burung walet masih menjadi komoditas unggulan karena nilai jualnya yang tinggi serta potensinya sebagai produk ekspor. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada pendampingan berkelanjutan agar hasil budidaya bisa ditingkatkan dari segi mutu dan kuantitas.

“Diperlukan dukungan teknis, pembinaan, dan fasilitasi yang berkelanjutan agar peternak mampu meningkatkan produktivitas dan mutu hasil budidaya,” ujarnya.

Chief Business Officer Markas Walet, Maulana Satria Aji turut menyoroti persoalan di lapangan yang menjadi hambatan besar bagi para peternak.

“Di antaranya adalah keterbatasan dalam manajemen rumah walet, kurangnya akses informasi harga dan pasar, serta minimnya edukasi teknis dan pendampingan,” jelasnya.

Menanggapi kondisi itu, DPKH Kaltim melalui bidang terkait menyelenggarakan pelatihan teknis yang menyasar petugas dan peternak walet. Sebanyak 20 peserta dari lima kabupaten/kota berpartisipasi dalam pelatihan ini, yang diisi oleh Tim Markas Walet dari PT. Lentera Alam Nusantara, Surabaya.

Materi pelatihan mencakup dasar-dasar budidaya burung walet, penggunaan parfum dan teknologi kamera berbasis IoT untuk menghitung populasi, penataan ruang dan pengelolaan suara dalam rumah walet, analisis site plan, serta praktik pencucian sarang walet.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap rumah-rumah walet yang selama ini kurang produktif bisa dimaksimalkan potensinya.

Harapannya, program pelatihan ini dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sarang burung walet dan mendongkrak nilai ekonomi masyarakat peternak di Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

Kasus Doksing Pekerja Media Dilaporkan ke Polresta Samarinda

SAMARINDA – Founder media selasar.co, Achmad Ridwan, resmi melaporkan kasus doksing (penyebarluasan informasi pribadi ke ruang publik tanpa izin) yang menimpanya ke polisi. Laporan tersebut telah diterima, Senin (19/5/2025), di Polresta Samarinda.

Bambang Edy Dharma, perwakilan kuasa hukum Achmad Ridwan menjelaskan, langkah ini diambil untuk melindungi pekerja media dan pihak-pihak lainnya dari serangan doksing atau penyebarluasan data-data pribadi, usai melakukan kritik kepada pemerintah.

“Kami berharap proses hukum dapat berjalan cepat dan memberikan kepastian bagi korban doksing,” ujar Bambang, saat dihubungi hari ini.

Dalam laporan yang diajukan, tim hukum korban menyerahkan sejumlah bukti, termasuk beberapa akun media sosial di instagram dan tiktok yang menyebarluaskan konten bermuatan doksing tersebut. URL konten terkait serta rekaman video yang menunjukkan data pribadi founder Selasar dan istrinya disebarkan juga ikut disertakan sebagai barang bukti.

Polisi pun diharapkan dapat bergerak cepat dalam menindaklanjuti perkara ini, sebagai bentuk kepastian hukum dan menjamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat luas.

“Kebebasan berpendapat di media sosial dan media massa harus dijamin, tanpa adanya intimidasi dari buzzer yang menyebarluaskan informasi pribadi seseorang,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa penyebaran data pribadi merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman hingga sembilan tahun penjara.

Dengan laporan ini, tim hukum berharap kepolisian dapat menangani kasus doxing secara serius serta memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang menjadi korban.

Untuk diketahui, aksi doksing dilakukan akun anonim kepada Achmad Ridwan dan istrinya, usai dia mengkritik perilaku buzzer yang menyebarluaskan informasi pribadi seorang konten kreator Samarinda (Kingtae Life). Konten kreator tersebut kerap membuat konten berisi kritik terhadap pembangunan di Samarinda.

Usai Awan, sapaan akrab Achmad Ridwan, mengkritik tindakan buzzer tersebut melalui postingan di akun medsos Selasar, giliran identitas pribadinya beserta istri disebarluaskan oleh akun-akun bodong. (*)

Buka Raker KONI Paser 2025, Bupati Tekankan Kesiapan Infrastruktur Venue Porprov VIII Kaltim

TANA PASER – Bupati Paser, dr Fahmi Fadli membuka Rapat Kerja (Raker).Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Paser Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Sadurengas, Senin (19/5/2025).

Fahmi Fadli menyampaikan, pentingnya kesiapan infrastruktur venue cabang olahraga (cabor) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Porprov VIII Kaltim yang akan dilaksanakan di Paser pada 2026 mendatang.

“Sebelum Porprov VIII Kaltim berlangsung, saya minta infrastruktur venue sudah dalam keadaan siap secara keseluruhan. Baik yang dibangun maupun venue yang alami,” kata Fahmi Fadli.

Fahmi Fadli juga meminta agar pembinaan atlet-atlet di Kabupaten Paser dapat dilaksanakan dengan serius dan maksimal, agar dapat memberikan performa yang terbaik, agar mendapatkan hasil yang maksimal.

“Gunakan venue yang telah dibangun untuk melatih atlet secara rutin. Maksimal segala upaya untuk mencapai hasil yang maksimal,” ujarnya.

Sebagai tuan rumah, seyogyanya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menonjolkan potensi dan juga prestasi daerah. Semua daya dan upaya perlu ditampilkan secara maksimal dihadapan khalayak luas.

“Kita sebagai tuan rumah, harus memberikan yang terbaik dalam pagelaran Porprov VIII Kaltim. Manfaat semua sumber daya dan peluang yang ada untuk tampil lebih maksimal,” tuturnya mengakhiri.

Raker KONI 2025 yang mengusung tema, “Pembinaan Pengcab dan Peningkatan Kualitas Atlet, Pelatih, dan Wasit atau Juri Menuju Porprov ke-8 Tahun 2026” tersebut dihadiri Ketua Umum KONI Provinsi Kaltim Rusdiansyah Aras.

Rapat juga dihadiri Ketua KONI Paser, Katsul Wijaya, jajaran pengurus KONI Paser dan Kaltim, serta seluruh Pengcab di Paser dan Dinas terkait untuk membahas kesiapan Kabupaten Paser untuk menggelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-VIII Kaltim yang akan dilaksanakan pada 2026 mendatang.  (adv Diskominfostaper Paser)

« Previous Page — Next Page »