PLN Kalimantan Beri Bantuan Aerator Listrik Atasi Rendahnya Kadar Oksigen Air Keramba Ikan Nila

Vivaborneo.com, Kutai Kartanegara – Kelompok Budidaya Ikan Nila Balap Maju Mapan,  Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan bantuan peralatan, dari Unit Pelaksana Pengatur Beban Kaltim-Kaltara,  PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan.

Kelompok Budidaya Budidaya Ikan Nila Balap Maju Mapan selama ini hanya mengandalkan mesin berbahan bakar solar untuk menggerakkan aerator keramba nila yang berada di tepi Sungai Mahakam.

Dengan bantuan aerator listrik, kelompok pembudidaya ikan nila ini kini dapat menghemat pengeluaran bahan bakar minyak, meningkatkan produksi dan dapat menghindari kerugian akibat air sungai bangar atau bangai akibat kadar oksigen yang rendah.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan, Riko Ramadhano Budiawan berharap bantuan yang diberikan ini dapat meningkatkan produksi ikan nila yang ada di karamba.

“Bantuan alat aerator tenaga listrik ini diharapkan dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam air sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi ikan di dalam karamba,” ujarnya pada pemberian bantuan secara simbolis bertempat di Gedung BLU Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, pada Kamis (19/6/2025).

Riko mengatakan jika terkait dengan program Presiden RI Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yaitu pilar ke tujuh yaitu Ketahanan Pangan, melalui sektor perikanan. Pun begitu pada pilar ke delapan masih berhubungan yaitu Swasembada Pangan dengan mendorong ekonomi bangsa melalui swasembada pangan.

PLN, ujar Riko percaya dengan listrik yang andal maka produktivitas akan meningkat. Dan ketika produktivitas meningkat, kesejahteraan masyarakat juga diharapkan dapat bertumbuh.

“Walaupun bantuan ini sesuai yang sangat kecil tetapi saya harapkan produksi ikan dapat meningkat dan kerjasama kita dapat diteruskan,” ucapnya.

Ditegaskannya PLN akan terus bekerjasama dengan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Momentum pemberian bantuan kepada  Kelompok Budidaya Budidaya Ikan Nila Balap Maju Mapan diharapkan dapat berkelanjutan, maju dan bertambah. Karena pada tahun-tahun mendatang PLN akan mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

“Ini hanya sebuah langkah kecil dari sebuah bisnis perikanan air tawar yang rantainya cukup panjang mulai dari produksi, distribusi hingga sampai di tangan konsumen. Kami hanya mengambil sedikit saja peran di bisnis ini,” ujarnya.(vb/yul)

 

 

Layanan Kesehatan Tak Boleh Diskriminatif

SAMARINDA – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin, menegaskan pentingnya pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status kepesertaan, termasuk antara pasien umum dan peserta BPJS.

Pernyataan tersebut disampaikan Jaya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu rumah sakit di Samarinda. Ia menemukan adanya ketimpangan pelayanan antar pasien yang dianggap tidak adil.

“Saya kemarin sidak salah satu rumah sakit, ada satu dokter yang pasiennya cuma satu atau dua. Sementara yang lain pasiennya menumpuk,” ungkapnya, Kamis (19/6/25).

Menurut Jaya, kondisi tersebut terjadi akibat pemisahan jalur pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum. Ia menilai, semua pasien berhak atas pelayanan medis yang setara.

“Kenapa bisa dibedakan? Pasien dari yang BPJS enggak mau ngantri pindah ke sini,” ujarnya.

Ia bahkan mengusulkan sistem pembagian tugas yang lebih adil di antara dokter.

“Kalau ada tiga dokter, ya ketiganya melayani semua pasien. Jangan satu hanya pegang umum, yang lain BPJS. Saya tidak mau tutup mata,” tegas Jaya.

Ia mengingatkan, baik gedung rumah sakit maupun pembiayaan BPJS merupakan hasil dari dana publik. Seluruh fasilitas dan tenaga medis harus digunakan secara adil melayani masyarakat tanpa diskriminasi. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Evaluasi Poli Eksekutif

SAMARINDA – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin, menyoroti layanan poli eksekutif di sejumlah rumah sakit yang dinilai belum ramah terhadap peserta BPJS. Menurutnya, skema Universal Health Coverage (UHC), semua pasien berhak mendapat layanan yang setara, tanpa diskriminasi.

“Poliklinik yang eksekutif juga harus bisa mengakses. Jangan, ‘Oh itu bukan poliklinik’. Semua pasien itu kan sudah punya kesertaan,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).

Ia menekankan, seluruh peserta, baik pengguna BPJS maupun pasien umum, memiliki hak yang sama mendapatkan pelayanan medis berkualitas. Jaya juga mengkritik sistem antrean dan pembagian dokter yang timpang di beberapa fasilitas kesehatan.

“Orang-orang yang punya BPJS dan tidak punya BPJS membayar juga sama. Semua dokter juga harus membantu dong, jangan yang ngantri dokternya cuma satu, yang nggak ngantri dokternya banyak. Kan kebalik,” tegasnya.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen Pemprov Kaltim dalam mendorong pemerataan layanan kesehatan di tengah pelaksanaan UHC. Jaya berharap rumah sakit tidak lagi membedakan layanan hanya berdasarkan status pembiayaan, melainkan lebih mengutamakan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pelayanan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan anggaran besar agar mendukung rumah sakit dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan agar selaras dengan semangat UHC yang inklusif dan merata. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Siapkan Rp160 Miliar Dukung Layanan Rumah Sakit

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp160 miliar untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mengatakan, dana tersebut disiapkan agar rumah sakit bisa melakukan klaim agar mendukung operasional dan pelayanan yang lebih baik.

“Dengan adanya program ini, uang kita siapkan untuk rumah sakit juga. Kami siapkan Rp160 miliar yang bisa diakses untuk diklaim,” ungkap Jaya, Kamis (19/6/2025).

Ia menambahkan, alokasi dana itu juga difokuskan agar mengatasi antrean panjang pasien di poli. Salah satunya dengan menambah jumlah dokter di poli yang selama ini kekurangan tenaga medis.

Menurutnya, ke depan seluruh poli, termasuk poli eksekutif, harus terbuka untuk peserta UHC agar tidak ada perbedaan layanan berdasarkan status kepesertaan.

“Semua poli, termasuk yang eksekutif, harus bisa diakses oleh peserta UHC. Jangan ada diskriminasi dalam layanan,” tegasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

IPARI Kukar Gelar Pelatihan Sertifikasi Produk Halal

TENGGARONG– Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto membuka Pelatihan Sertifikasi Produk Halal yang digelar Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kukar,Kamis (19/6/25) di Pendopo Wakil Bupati Kukar.

Dafip mengatakan sertifikasi halal bukan sekadar label, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan agar produk-produk yang dihasilkan produsen, khususnya makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat, khususnya umat Islam, berlabel halal. Konsep halal ini dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, tidak mendatangkan mudarat, serta memenuhi asas perlindungan bagi konsumen dalam sistem jaminan produk halal.

Pelatihan sertifikasi produk halal ini memiliki nilai strategis yang tinggi, mengingat penyuluh agama adalah garda terdepan dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya produk halal. Di era globalisasi saat ini, tantangan untuk menjaga kehalalan produk menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang proses sertifikasi halal adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Diharapkan melalui pelatihan sertifikasi halal ini, para peserta dapat memahami prinsip dasar sertifikasi halal, regulasi dan standar halal di Indonesia, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang mencakup kebijakan dan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) maupun regulasi turunannya, pengetahuan tentang bahan dan praktik pengisian daftar bahan, proses produk halal (PPH), serta verifikasi dan validasi.

“Pelatihan ini nantinya menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas penyuluh agama dalam mendorong sertifikasi halal bagi UMKM dan pelaku usaha di daerah kita. Serta dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan di lapangan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah.

Sinergi antara Pemerintah, Kementerian Agama, IPARI, dan pelaku usaha harus terus ditingkatkan untuk mempermudah akses sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM. Penyuluh agama diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat.

Acara itu dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kukar, Pengurus Wilayah IPARI Kaltim, Ketua IPARI Kukar Endy Haryono beserta jajaran. Pelatihan itu diikuti 70 peserta termasuk perwakilan dari IPARI Kaltim dan Kemenag Kukar. (kk04/adv diskominfo kukar)

« Previous Page — Next Page »