Dinas ESDM Kaltim Dorong Kebijakan Tegas

SAMARINDA – Tragedi yang merenggut nyawa warga akibat kecelakaan angkutan tambang di Muara Kate, Kabupaten Paser, menjadi hal yang penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) agar memperkuat regulasi dan keselamatan aktivitas tambang di jalan umum. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan perlunya penataan yang lebih serius agar keselamatan masyarakat tidak terus dikorbankan.

“Kami secara aktif merespons gejolak sosial terkait penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang. Salah satu langkah dengan rapat koordinasi lintas sektor yang belum lama ini digelar di Kantor Bupati Paser terkait polemik aktivitas angkutan tambang,” ujar Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto di Samarinda, Minggu (15/6/2025).

Pemprov Kaltim menunjukkan komitmennya melalui kehadiran langsung dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Kaltim. Forum tersebut juga dihadiri Bupati Paser, Kapolda Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman, perwakilan Setwapres RI, dan Kementerian ESDM secara daring. Tokoh masyarakat turut menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

Muara Kate, yang terletak di perbatasan Kaltim dan Kalimantan Selatan, menjadi sorotan utama akibat padatnya lalu lintas truk angkutan batu bara yang menimbulkan kemacetan, kerusakan jalan, polusi, dan risiko kecelakaan. Kondisi ini mencapai puncaknya pada awal 2025, saat seorang warga meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di ruas jalan nasional Muara Kate. Kasus tersebut telah diproses hukum oleh Polda Kaltim dan berakhir dengan vonis tiga tahun penjara terhadap pelaku.

“Insiden ini menegaskan urgensi penataan aktivitas pertambangan demi keselamatan masyarakat,” tegas Bambang.

Diskusi lintas sektor yang digelar tak hanya menyuarakan keprihatinan warga terdampak, tetapi juga membuka ruang dialog dengan pelaku usaha dan pengemudi truk tambang yang khawatir atas kelangsungan ekonomi mereka.

Seluruh peserta rapat menyepakati, solusi yang diambil harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan keselamatan warga dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

“Sebagai langkah lanjutan, disepakati akan diselenggarakan rapat kembali di Jakarta. Pertemuan tersebut akan melibatkan kementerian terkait, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat,” ujar Bambang.

Langkah ini menjadi titik krusial dalam upaya membangun sistem angkutan tambang yang tidak lagi mengancam keselamatan publik dan kelayakan infrastruktur. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinas Kesehatan dan PKK Bagikan 2 Ribu Kacamata Gratis untuk Warga Kaltim

SAMARINDA — Tim Penggerak PKK bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Melihat Nasional (YIMN) dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan pengukuran koreksi penglihatan mata sebagai bagian dari program pemberian kacamata gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Nasional ke-53 Tahun 2025. Acara digelar di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Kaltim, Jl. R. W. Monginsidi, Samarinda, Sabtu (14/6/2025).

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menyatakan, gangguan penglihatan masih menjadi tantangan kesehatan serius di daerah, khususnya bagi anak sekolah dan usia produktif. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi disabilitas penglihatan di Kaltim mencapai 0,6%, sementara penggunaan alat bantu penglihatan baru menyentuh angka 4,2% dari total populasi usia di atas 6 tahun.

“Upaya seperti ini sangat penting untuk mendorong masyarakat hidup sehat dan tetap produktif,” ujarnya.

Sebanyak 2 ribu kacamata disiapkan dalam program ini, terdiri dari 1.000 kacamata koreksi dan 1.000 kacamata baca. Kota Samarinda akan menerima 500 kacamata koreksi dan 800 kacamata baca, sedangkan Kota Balikpapan mendapat alokasi 500 kacamata koreksi dan 200 kacamata baca.

Pengukuran koreksi penglihatan dilakukan tenaga refraksionis optisien dari RS Mata dan IROPIN, dengan jumlah peserta hari ini mencapai 450 orang. Peserta berasal dari berbagai kelompok usia dan telah menjalani skrining awal melalui Puskesmas di Samarinda dan Balikpapan, dengan dukungan para kader posyandu.

Kegiatan serupa dijadwalkan kembali pada 21 Juni 2025 di Puskesmas Baqa, dan akan ditutup dalam acara puncak HKG PKK Nasional pada 8 Juli 2025 di Samarinda Convention Hall.

“Kami mengapresiasi inisiatif luar biasa dari PKK Pusat dan PKK Kaltim dalam menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian HKG,” tambahnya.

Dinas Kesehatan Kaltim juga merekomendasikan peningkatan skrining kesehatan mata secara rutin di sekolah-sekolah dan posyandu, serta memperluas program penyediaan kacamata gratis untuk kelompok rentan. Dr. Jaya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi keberhasilan pembangunan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.

“Gotong royong adalah kunci. Kesehatan mata harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya sektor kesehatan, tapi juga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Gerakan Pangan Murah Dorong Masyarakat Konsumsi Ikan

SAMARINDA — Gerakan Pangan Murah (GPM) yang rutin digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat sambutan positif, salah satunya dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan (PPI) Selili, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim. Pada kegiatan ini, DKP menghadirkan berbagai produk perikanan konsumsi dengan harga terjangkau guna mendorong konsumsi ikan sekaligus menekan laju inflasi daerah.

“Kami menyediakan berbagai jenis ikan konsumsi seperti ikan layang, trakulu, udang, dan cumi dengan harga di bawah pasar,” kata Heliana, perwakilan DKP Kaltim di Museum Samarinda, jalan Bhayangkara, Samarinda Kota. Sabtu (14/6/2025).

Harga yang ditawarkan pun relatif murah, seperti ikan layang dan trakulu yang dijual seharga Rp25 ribu per kemasan, kepala trakulu Rp15 ribu, serta udang ukuran besar senilai Rp50 ribu yang dijual hanya Rp25. ribu

“Insya Allah jauh di bawah harga pasar. Ini mendukung pengendalian inflasi,” ungkapnya.

Kegiatan ini dimulai sejak pukul 08.00 WITA dan terlihat cukup ramai, terutama karena berlangsung di akhir pekan. Menurut Heliana, antusias masyarakat meningkat pada hari libur dibanding hari kerja. Ia berharap ke depan penyediaan ikan konsumsi, terutama ikan layang, bisa lebih diperbanyak karena berkontribusi besar terhadap inflasi.

“Ikan layang ini salah satu penyumbang inflasi utama. Setelah Idul Adha, harga ikan layang naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram,” jelasnya.

Senada dengan Heliana, Koordinator PPI Selili, Taufik menegaskan, gerakan ini tidak hanya bertujuan menstabilkan harga, tapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi ikan.

“Konsumsi ikan bukan hanya soal gizi, tapi juga bagian dari solusi pengendalian inflasi,” tutur Taufik.

Menurutnya, harga ikan layang memang fluktuatif, bisa mencapai Rp26.000 hingga Rp40.000 tergantung pasokan. Namun dengan adanya intervensi harga melalui GPM, diharapkan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan bergizi dengan harga terjangkau.

Dengan partisipasi aktif dari DKP Kaltim dalam Gerakan Pangan Murah, diharapkan tidak hanya mampu menahan laju inflasi daerah, tetapi juga meningkatkan budaya makan ikan di kalangan masyarakat Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

Masyarakat Antusias Sambut Gerakan Pangan Murah Kaltim

SAMARINDA — Dinas Pangan Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini digelar rutin setiap bulan dan menyasar masyarakat di berbagai titik di Kota Samarinda.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Pangan Kaltim, Amalia Dina Widyastuti, menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan pimpinan daerah, termasuk dari Ketua TP PKK Provinsi Kaltim saat itu, yang menginginkan agar GPM dilaksanakan secara berkala.

“Paling tidak sebulan sekali kita adakan Gerakan Pangan Murah. Anggaran berasal dari APBD dan APBN, dan kegiatan ini juga difasilitasi Bank Indonesia,” ujarnya di Museum Samarinda, Sabtu (15/6/25).

Sosialisasi kegiatan dilakukan melalui media sosial Dinas Pangan dan bekerja sama dengan Diskominfo serta berbagai OPD lainnya. Selain itu, Dinas Pangan juga menggandeng dinas terkait seperti Disperindagkop, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan, yang memiliki mitra binaan untuk turut serta dalam kegiatan ini.

Dikatakan, pangan yang dijual wajib bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, serta komoditas lain yang mempengaruhi inflasi. Lokasi GPM juga akan berpindah-pindah menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Selain halaman kantor Dinas Pangan dan Taman Samarinda, kegiatan serupa juga pernah digelar di Samarinda Utara, halaman TVRI, hingga Kantor Gubernur.

Kendati saat ini beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari Bulog belum didistribusikan karena belum ada penugasan dari Badan Pangan Nasional, ia memastikan stok pangan tetap tersedia.

“Bulog saat ini fokus menyerap gabah petani. Alhamdulillah penyerapan berjalan baik,” tambahnya.

Respon masyarakat terhadap kegiatan ini sangat positif. Seperti yang disampaikan Rinda (43), warga Samarinda yang ikut berbelanja di lokasi GPM. Menurutnya, dengan harga di bawah harga pasar, sangat membantu.

“Saya harap ini sering diadakan, supaya UMKM juga makin semangat jualan dan masyarakat terbantu di situasi ekonomi yang sedang sulit ini,” ujarnya.

Dengan harapan besar dari masyarakat dan komitmen dari pemerintah, Gerakan Pangan Murah di Kaltim diharapkan terus berjalan berkesinambungan, merata, dan tepat sasaran demi menjaga ketahanan pangan daerah. (yud/adv diskominfo kaltim)

Tingkatkan Profesionalisme, Dispar Kaltim Sertifikasi 30 MUA

SAMARINDA — Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) melalui Bidang Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi berstandar nasional bagi para Make Up Artist (MUA) se-Kaltim. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 11–13 Juni 2025 ini bertempat di Ballroom Hotel Aston Samarinda, dan diikuti oleh 30 peserta dari delapan kabupaten/kota di provinsi tersebut. Jum’at (13/6/2025).

Kepala Bidang Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Dispar Kaltim, Dahlia menjelaskan, pelatihan ini merupakan bagian dari upaya nyata untuk meningkatkan kualitas serta pengakuan profesional pelaku industri kecantikan lokal.

“Tanggal 11 dan 12 itu pra-asesmen, mereka dibekali teori dan pelatihan. Hari ketiga, yakni tanggal 13, baru dilakukan uji sertifikasi,” kata Dahlia.

Proses sertifikasi dilakukan dalam tiga tahapan, yakni ujian teori tertulis, praktik make up, serta sesi presentasi dan wawancara. Seluruh tahapan dirancang untuk menguji baik pengetahuan teknis maupun keterampilan praktis peserta, serta kemampuan mereka menjelaskan konsep tata rias yang diaplikasikan.

Peserta dipilih melalui sistem open call dengan persyaratan minimal satu tahun pengalaman profesional sebagai MUA. Seluruh proses pelatihan dan sertifikasi diberikan secara gratis.

“Kita ingin mereka yang ikut ini sudah berpengalaman dan siap diuji, bukan pemula,” jelasnya.

Sertifikasi ini menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Surabaya yang telah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan demikian, sertifikat yang diperoleh para peserta memiliki pengakuan nasional dan dapat digunakan sebagai bukti kompetensi resmi.

“Program ini bertujuan memberikan nilai tambah, dari mulai kepercayaan diri, legitimasi keahlian, hingga meningkatkan daya saing mereka di pasar,” tambahnya.

Dua kabupaten belum mengirimkan perwakilan dalam kegiatan ini, yakni Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Namun, Dispar Kaltim berharap ke depan cakupan program ini bisa lebih luas dan merata, sehingga semakin banyak MUA lokal yang terdorong untuk naik kelas secara profesional melalui sertifikasi resmi. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »