Lapas Kelas IIB Nunukan Bersama PT Pertamina EP Tarakan Field Luncurkan Program Aliansi Bebas Sampah

NUNUKAN – Lapas Kelas IIB Nunukan bersama PT Pertamina EP Tarakan Field meluncurkan program Aliansi Bebas Sampah Tiga Serangkai pada Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini merupakan wujud nyata Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Program ini mencakup berbagai pelatihan praktis seperti pemilahan sampah, pembuatan kompos, ecobrick, dan pengolahan sampah anorganik menjadi produk bernilai guna. PT Pertamina EP Tarakan Field mendukung penuh melalui penyediaan sarana pelatihan dan pendampingan CSR lingkungan.

Kalapas Nunukan, Puang Dirham melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Eko Novyanto, menyatakan program ini sejalan dengan visi pembinaan lapas. “Melalui pelatihan ini, warga binaan tidak hanya mendapat keterampilan baru, tetapi juga bekal berharga untuk kehidupan pasca pembebasan,” ujarnya.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Eko Novyanto, menambahkan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi. “Kami akan integrasikan program ini dalam kurikulum pembinaan berkelanjutan. Hasil karya warga binaan juga akan dikembangkan untuk memiliki nilai ekonomis,” jelas Eko.

Kegiatan ini menjadi bukti sinergi positif antara lapas dengan sektor industri dalam membangun kepedulian lingkungan. Ke depan, program akan diperluas dengan pelatihan berkelanjutan dan kemitraan yang lebih banyak untuk memastikan dampak positif bagi warga binaan dan lingkungan di Nunukan. (wan)

SKK Migas Raih Gold Rank ASRRAT

Nusa Dua – Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report SKK Migas kembali mendapatkan peringkat Gold Rank pada the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025. Penghargaan ini memperkuat komitmen SKK Migas dan industri hulu migas untuk tetap memperjuangkan isu-isu keberlanjutan di tengah upaya untuk meningkatkan produksi dan lifting minyak dan gas bumi.

“SKK Migas dan Kontraktor KKS sedang berjuang keras untuk meningkatkan produksi dan lifting migas nasional. Namun upaya-upaya keberlanjutan tetap kita jadikan prioritas karena Rencana Strategis kita tidak hanya memuat peningkatan produksi, tetapi juga mendukung komitmen Indonesia mencapat target net zero emission,” ujar Kepala SKK Migas Djoko Siswanto setelah menerima ASRRAT 2025, Jumat (28/11).

Penghargaan ini diharapkan akan memicu semangat SKK Migas dan Kontraktor KKS untuk terus melakukan terobosan-terobosan baru untuk memperjuangkan isu-isu keberlanjutan di dalam kerangka operasi hulu migas.

Sustainability Report merupakan sebuah laporan yang merangkum kiprah dan kebijakan sebuah organisasi yang sejalan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau the Sustainable Development Goals (SDGs). Laporan ini dibuat dengan mengacu kepada standar yang dikembangkan lembaga internasional General Reporting Initiative (GRI). ASRRAT sendiri merupakan penilaian tahunan terhadap laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh berbagai instansi. Ajang ini digelar oleh lembaga independen National Center for Corporate Reporting (NCCR) dengan tujuan untuk ntuk memotivasi dan mempercepat pelaporan keberlanjutan perusahaan atau lembaga dengan memberikan apresiasi kepada upaya terbaik dalam mengkomunikasikan kinerja pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Di tahun 2025 ini jumlah peserta mencapai 82 perusahaan dan organisasi, yang berasal dari Indonesia (78), Bangladesh (1), dan Filipina (3). Para juri berasal dari kalangan akademisi yang sudah memiliki sertifikasi dalam hal sustainability reporting. SKK Migas secara rutin mengikuti ajang ini dan sudah mendapatkan Gold Rank sebanyak tujuh kali.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan penanganan isu keberlanjutan, seperti pengurangan emisi, merupakan pekerjaan jangka panjang namun harus dimulai dengan kerja-kerja nyata dan realistis dalam jangka pendek. Saat ini industri hulu migas sudah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengurangi emisi karbon, misalnya meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi metana, meminimalkan flare gas hingga zero flaring dan pekerjaan untuk implementasi carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Beberapa inisiatif untuk CCUS sudah berprogres, misalnya Ubadari di Tangguh dan next Abadi Masela. Di industri hulu migas sebenarnya CCUS sudah lama diterapkan di lapangan minyak Indonesia untuk EOR CO₂ flooding seperti di lapangan Sukowati dan untuk pressure maintenance di lapangan Banyu Urip Exxon Mobil Cepu.

Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon yang sangat besar. Secara regulasi pun sudah sangat mendukung, termasuk di industri hulu migas. “SKK Migas sudah menerbitkan Pedoman Tata Kerja (PTK) memberikan panduan yang jelas bagi proyek CCS dan CCUS di sektor hulu minyak dan gas Indonesia. Dokumen ini menjadi acuan bagi Kontraktor KKS dalam perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan, sekaligus memberikan kewenangan kepada SKK Migas untuk mengevaluasi dan mengawasi proyek agar berjalan secara efisien, aman, dan akuntabel.”ujar Djoko.

Industri hulu migas tidak bisa berjalan sendiri dalam memaksimalkan potensi yang ada. “Dan meskipun iklim regulasi sudah sangat mendukung, untuk mewujudkan proyek CCS/CCUS yang nyata masih diperlukan kolaborasi yang kuat antar semua pemangku kepentingan,” pungkas Djoko. (*)

Suzuki Satria Pro Resmi Meluncur di Samarinda

SAMARINDA – Suzuki kembali menghadirkan gebrakan baru bagi para pecinta motor hyperunderbone di Kalimantan Timur dengan meluncurkan Suzuki Satria Pro generasi terbaru, Minggu (30/11/2025).

Acara peluncuran yang digelar di area parkir Hotel Atlet, Jalan Wahid Hasyim, Kompleks Gelora Kadrie Oening Sempaja Selatan, berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Meski Samarinda sempat diguyur hujan pada pagi hari, cuaca berangsur cerah menjelang siang dan kondisi sepenuhnya aman ketika acara dimulai, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar.

Peluncuran ini dihadiri jajaran manajemen penting dari Suzuki Indomobil Sales, yaitu Teuku Agha Alravy Zulfatah selaku 2W Sales & Marketing Dept Head; Cristophorus Prasetianto sebagai 2W Domestic Sales Section Head; Sri Mawarni dari divisi Logistic & Export; Amien Yoga Pratama dari Sales & Marketing 2W; Andi Bagus Cristanto selaku Fleet Sales Group Head; Kazunori Tembata sebagai After Sales Dept Head; serta Victor Assani Desiawan dari 2W Service Section Head. Owner Suzuki Samekarindo Indah, Andy Anantaputra Suardana.

Andy Anantaputra Suardana menegaskan, Suzuki Satria sudah lebih dari dua dekade menjadi legenda di dunia otomotif Indonesia. Melalui Satria Pro yang baru diluncurkan ini, Suzuki kembali memperkuat posisinya sebagai ikon kecepatan dengan menghadirkan peningkatan signifikan mulai dari performa mesin, desain aerodinamis, kenyamanan berkendara, hingga fitur digital terkini. Tampilan winglet yang futuristik dan sporty menjadi daya tarik baru yang semakin menegaskan karakter agresif Satria Pro.

Suasana peluncuran semakin hangat ketika wartawan dan komunitas motor yang hadir diberikan kesempatan untuk melakukan test ride. Mereka bisa langsung merasakan performa mesin 150 cc DOHC 4-Valve Fuel Injection Liquid Cooled yang dilengkapi teknologi terbaru seperti Keyless Ignition System, Advanced Instrument Cluster yang terhubung ke smartphone melalui Suzuki Ride Connect, Easy Start System, USB outlet, hingga pengereman ABS. Padanan teknologi tersebut diklaim meningkatkan kenyamanan, keamanan, sekaligus responsivitas motor di berbagai kondisi jalan. Satria Pro dan Satria F150 juga telah dibekali Suzuki Clutch Assist System (SCAS) yang membuat akselerasi lebih halus dan mencegah roda belakang mengunci ketika pengendara menurunkan gigi.

Dari segi tampilan, Satria Pro hadir dengan warna eksklusif Candy Mar Bordeaux–Titan Black, sementara Satria F150 tampil melalui pilihan Metallic Medium Blue–Matt Fibroin Gray serta Pearl Bright Ivory–Met Fibroin Gray. Suzuki menetapkan harga on the road Kalimantan Timur sebesar Rp 33.000.000 untuk Satria F150 dan Rp 36.900.000 untuk Satria Pro. Seluruh varian dapat diperoleh di jaringan dealer resmi PT Samekarindo Indah yang tersebar di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tenggarong, Sangatta, dan Kutai Barat.

 

Melalui peluncuran ini, Suzuki menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan produk yang melampaui ekspektasi para penggemar kecepatan sekaligus memperkuat kehadirannya di pasar Kalimantan Timur. Informasi terkait promo dan kegiatan terbaru dapat diikuti melalui akun resmi Suzuki Indonesiamotor serta kanal media sosial Samekarindo Indah. (esf)

Serapan GratisPol Rendah, Pemprov Kaltim Desak Perbankan Gerak Cepat

SAMARINDA – Program bantuan biaya administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema GratisPol kembali menjadi sorotan setelah serapannya jauh di bawah target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai tersendatnya proses verifikasi bank menjadi penyebab utama rendahnya realisasi program, bukan kurangnya kebutuhan perumahan di masyarakat.

Meski Pemprov telah menyiapkan kuota 1.000 penerima, hingga akhir November baru sekitar 10 persen yang terealisasi. Dari jumlah tersebut, hanya 100 pemohon yang berhasil lolos verifikasi bank dan melangkah ke tahap akad kredit. Seluruhnya kini tengah menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar pencairan bantuan.

“Dari seribu kuota, baru 100 yang masuk dan lolos akad kredit. Seluruhnya dalam proses penerbitan SK,” kata Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Minggu (30/11/25).

Ia menjelaskan, sejak awal GratisPol memang dirancang agar menghapus seluruh biaya administrasi awal, mulai dari appraisal, pengurusan dokumen, hingga legalitas, agar MBR tidak terbebani saat mengakses KPR bersubsidi. Namun, lambatnya proses pengajuan dari pihak perbankan membuat implementasi program tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Hingga saat ini, sebanyak 40 berkas tambahan masih dalam tahap evaluasi karena membutuhkan perbaikan data. Sementara mayoritas kuota belum terisi akibat minimnya pengajuan dari bank serta kurangnya pendampingan kepada calon pemohon.

Fitrah menegaskan, serapan rendah bukan disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, melainkan karena banyak pemohon tidak dapat melanjutkan ke proses akad kredit akibat verifikasi yang tak kunjung selesai.

“Kalau pemohon tidak lolos akad kredit, otomatis tidak bisa menerima subsidi. Kami hanya memproses setelah pihak bank menyatakan mereka memenuhi syarat,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, Pemprov mendesak perbankan dan pengembang untuk lebih proaktif membimbing calon penerima. Pemerintah menilai kebutuhan hunian layak di Kaltim sangat tinggi, namun bantuan tidak akan tepat sasaran jika proses administratif di tahap awal berjalan lambat.

 

Pemprov berharap percepatan verifikasi dan pendampingan yang lebih maksimal dapat membuat kuota yang tersedia benar-benar terserap dan dirasakan manfaatnya pada masyarakat berpenghasilan rendah. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Kaltim Siapkan Skema Perlindungan Guru

SAMARINDA – Tekanan terhadap profesi guru di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltim. Di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah, Pemprov menilai perlindungan hukum bagi tenaga pendidik kini menjadi kebutuhan mendesak agar memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa hambatan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menuturkan, guru tidak lagi berhadapan pada tantangan akademik semata. Mereka kini harus menghadapi tekanan sosial, konflik hukum, hingga persoalan moral dan budaya yang muncul dari perubahan sosial yang cepat.

“Di era digitalisasi dan dunia global, tugas guru semakin berat. Guru dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik,” ujar Rudy, Minggu (30/11/25).

Ia mengungkapkan, sejumlah guru kerap bersinggungan dengan konflik sosial atau perkara hukum saat menjalankan tugas. Situasi ini, menurutnya, menimbulkan tekanan material, sosial, bahkan mental yang dapat mengganggu kualitas pengajaran di sekolah.

“Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, berhadapan dengan aparat dan hukum. Kondisi seperti ini harus diakhiri,” tegasnya.

Ia menilai negara harus memberi ruang aman bagi guru agar mereka dapat mengajar tanpa rasa terancam. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret melalui kerja sama langsung dengan aparat kepolisian.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kesepakatan ini menjadi dasar koordinasi dalam menangani persoalan hukum yang melibatkan guru.

Salah satu poin penting dari MoU tersebut adalah penerapan keadilan restoratif sebagai jalur utama penyelesaian konflik. Pendekatan ini mengutamakan dialog dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata menghukum.

“Nota kesepahaman ini antara lain menyelesaikan damai restorative justice,” jelasnya.

Dengan model penyelesaian tersebut, guru tidak serta-merta masuk ke proses hukum formal ketika terjadi sengketa dengan murid, orang tua, atau pihak lain. Mekanisme damai menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas lingkungan pendidikan.

Dirinya menegaskan, memberikan perlindungan hukum berarti menghormati peran strategis guru sebagai pembentuk karakter generasi muda. Ia meyakini, kehormatan guru berbanding lurus dengan mutu pendidikan di suatu daerah.

“Guru memiliki peran penting sebagai penjaga moral dan pembentuk karakter anak-anak,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat agar lebih menghargai profesi pendidik. Menurutnya, penghormatan terhadap guru adalah bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih baik.

“Kalau ingin hidup dimuliakan, maka muliakanlah guru-guru kita semua,” ucapnya.

Ia berharap kebijakan ini mampu menciptakan rasa aman bagi guru, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai tenaga pendidik, dan menjaga stabilitas pembelajaran di tengah perubahan sosial yang terus bergerak. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Next Page »