Kaltim Siapkan Skema Perlindungan Guru

SAMARINDA – Tekanan terhadap profesi guru di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltim. Di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah, Pemprov menilai perlindungan hukum bagi tenaga pendidik kini menjadi kebutuhan mendesak agar memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa hambatan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menuturkan, guru tidak lagi berhadapan pada tantangan akademik semata. Mereka kini harus menghadapi tekanan sosial, konflik hukum, hingga persoalan moral dan budaya yang muncul dari perubahan sosial yang cepat.

“Di era digitalisasi dan dunia global, tugas guru semakin berat. Guru dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik,” ujar Rudy, Minggu (30/11/25).

Ia mengungkapkan, sejumlah guru kerap bersinggungan dengan konflik sosial atau perkara hukum saat menjalankan tugas. Situasi ini, menurutnya, menimbulkan tekanan material, sosial, bahkan mental yang dapat mengganggu kualitas pengajaran di sekolah.

“Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, berhadapan dengan aparat dan hukum. Kondisi seperti ini harus diakhiri,” tegasnya.

Ia menilai negara harus memberi ruang aman bagi guru agar mereka dapat mengajar tanpa rasa terancam. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret melalui kerja sama langsung dengan aparat kepolisian.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kesepakatan ini menjadi dasar koordinasi dalam menangani persoalan hukum yang melibatkan guru.

Salah satu poin penting dari MoU tersebut adalah penerapan keadilan restoratif sebagai jalur utama penyelesaian konflik. Pendekatan ini mengutamakan dialog dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata menghukum.

“Nota kesepahaman ini antara lain menyelesaikan damai restorative justice,” jelasnya.

Dengan model penyelesaian tersebut, guru tidak serta-merta masuk ke proses hukum formal ketika terjadi sengketa dengan murid, orang tua, atau pihak lain. Mekanisme damai menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas lingkungan pendidikan.

Dirinya menegaskan, memberikan perlindungan hukum berarti menghormati peran strategis guru sebagai pembentuk karakter generasi muda. Ia meyakini, kehormatan guru berbanding lurus dengan mutu pendidikan di suatu daerah.

“Guru memiliki peran penting sebagai penjaga moral dan pembentuk karakter anak-anak,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat agar lebih menghargai profesi pendidik. Menurutnya, penghormatan terhadap guru adalah bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih baik.

“Kalau ingin hidup dimuliakan, maka muliakanlah guru-guru kita semua,” ucapnya.

Ia berharap kebijakan ini mampu menciptakan rasa aman bagi guru, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai tenaga pendidik, dan menjaga stabilitas pembelajaran di tengah perubahan sosial yang terus bergerak. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Kuota GratisPol KPR MBR Kaltim Naik Dua Kali Lipat

SAMARINDA – Serapan program bantuan administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sepanjang tahun ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski realisasi baru mencapai sekitar 10 persen, Pemprov justru mengambil langkah berbeda, bukan mengecilkan program, tetapi memperluasnya melalui peningkatan kuota GratisPol pada 2026.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan, lonjakan kuota dari 1.000 menjadi 2.000 unit merupakan strategi jangka panjang agar menjawab kebutuhan hunian layak yang terus meningkat. Terlebih, perkembangan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat kebutuhan rumah terjangkau semakin mendesak.

“Untuk tahun 2026, kuota akan kami naikkan menjadi 2.000 unit. Ini penting untuk mendukung kebutuhan perumahan di sekitar IKN,” ujar Fitrah, Minggu (30/11/25).

Ia menjelaskan, rendahnya serapan tahun ini bukan cerminan minat masyarakat, melainkan disebabkan faktor teknis seperti lambannya verifikasi perbankan serta kurangnya pendampingan pada calon penerima. Karena itu, perluasan kuota harus dibarengi dengan perbaikan sistem agar bantuan benar-benar tersalurkan.

Pemerintah daerah kini menyiapkan pembenahan mekanisme teknis, mulai dari memperkuat koordinasi dengan bank hingga mendorong pengembang agar lebih proaktif. Evaluasi bersama perbankan dan pengembang dijadwalkan dilakukan agar mencegah berulangnya hambatan yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Tak hanya menambah kuota, Pemprov juga memastikan bantuan yang belum terserap tahun ini tidak akan hangus. Namun ia menegaskan, percepatan penyaluran pada 2026 menjadi keharusan agar bantuan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah layak.

“Jangan sampai bantuan yang sudah disiapkan pemerintah justru tidak terserap karena proses yang lambat,” tegasnya.

Langkah Pemprov ini menunjukkan perubahan fokus: bukan hanya memperbanyak jumlah unit, tetapi memastikan sistem berjalan lebih efisien. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mempercepat pemerataan hunian layak di Kaltim, terutama di wilayah strategis dekat IKN. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Serapan KPR GratisPol Terhambat Verifikasi

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti persoalan yang menjadi penghambat utama penyaluran bantuan administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lambatnya verifikasi perbankan dinilai menjadi titik krusial yang membuat banyak calon penerima belum dapat melangkah ke tahap akad kredit dalam program GratisPol.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan, daftar pengajuan KPR subsidi yang masuk dari sejumlah bank mitra masih jauh di bawah ekspektasi. Hambatan terbesar muncul pada proses verifikasi kelayakan, yang menentukan apakah seorang calon pemohon dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk akad kredit.

“Banyak yang belum lolos verifikasi perbankan, sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap akad kredit. Kami tidak mungkin memproses bantuan apabila status kelayakannya belum dinyatakan memenuhi syarat,” ujar Fitrah, Minggu (30/11/25).

Ia menilai, perlambatan ini tidak hanya mengganggu alur administrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan minat masyarakat l mengakses KPR bersubsidi. Padahal, program GratisPol dirancang agar menghapus seluruh biaya administras, dari appraisal hingga legalitas dokumen, tanpa pungutan tambahan.

“Ini betul-betul gratis untuk biaya administrasi. Tidak ada pungutan, tidak ada biaya tambahan bagi MBR,” tegasnya.

Hingga saat ini, baru 100 berkas yang dinyatakan lolos verifikasi. Sementara 40 lainnya masih memerlukan perbaikan data. Sebagian besar kuota justru belum tersentuh, lantaran bank dan pengembang dinilai kurang proaktif memberikan pendampingan, terutama kepada calon debitur dari kelompok rentan yang membutuhkan penjelasan detail terkait persyaratan.

Pemerintah berharap perbankan dapat mempercepat proses verifikasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pemohon. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci agar kesalahan dokumen tidak terus berulang dan menghambat proses. Pengembang perumahan juga diminta memaksimalkan peran dalam mendampingi calon pembeli hingga tahap pra-akad.

“Ketepatan proses di hilir akan menentukan efektivitas bantuan yang sudah disiapkan pemerintah,” pungkas Fitrah. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Keterlibatan Banyak Pihak Jadi Kunci Bertahannya Aktivitas Olahraga di Kukar

Tenggarong – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) menilai bahwa keberlanjutan kegiatan olahraga di daerah sangat bergantung pada kemauan berbagai pihak untuk bekerja bersama.

Di tengah keterbatasan fiskal yang melanda anggaran daerah 2025-2026, sinergi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dianggap sebagai jalan paling memungkinkan untuk menjaga aktivitas olahraga tetap hidup.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, mengatakan kondisi fiskal saat ini memaksa pemerintah menyesuaikan banyak program sehingga dukungan pihak eksternal menjadi sangat diperlukan.

“Penyesuaian itu tidak masalah, selama ada kerja sama dengan perusahaan atau pihak lain, ini bisa menjadi salah satu cara untuk menutupi kebutuhan pembiayaan kegiatan keolahragaan,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).

Aji Ali  pun menegaskan bahwa pembinaan tidak bisa berjalan optimal apabila hanya mengandalkan APBD, oleh karena itu masyarakat kini memiliki peran yang semakin penting dalam menggerakkan kegiatan olahraga di Kukar. Sejumlah kecamatan tercatat makin aktif menggelar turnamen berbagai cabang olahraga, dari bulu tangkis hingga futsal.

“Kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk memajukan olahraga, tidak hanya bulu tangkis,” kata dia.

Menurutnya, antusiasme ini menunjukkan bahwa minat masyarakat tidak surut meski daerah sedang menghadapi keterbatasan anggaran.

Di sisi lain, Dispora tetap berupaya memberikan dukungan sesuai kemampuan lembaga, meski tidak seluruh kebutuhan bisa dipenuhi. Aji Ali menjelaskan bahwa bantuan Dispora saat ini lebih banyak difokuskan pada kebutuhan dasar penyelenggaraan kegiatan.

“Dispora hadir memberikan dukungan sesuai kemampuan, termasuk membantu penyediaan piala dan kebutuhan dasar lainnya,” jelasnya.

Ia menilai pola tersebut masih banyak dan cukup membantu masyarakat dalam mempertahankan ritme kegiatan olahraga.

Menutup penjelasannya, Aji Ali menegaskan komitmen Dispora untuk tetap berada di tengah masyarakat melalui pendampingan dan dukungan yang memungkinkan. Ia berharap sinergi lintas pihak terus tumbuh agar olahraga di Kukar tetap bergerak meski tekanan anggaran masih berlangsung.

“Prinsipnya, selama kita bisa bantu mengembangkan olahraga atau mendukung penyelenggaraan kegiatan di masyarakat, kita akan tetap berupaya hadir,” tutupnya. (Adv/Dispora Kukar/Rd)

Maybank Indonesia Perkuat Komitmen Keberlanjutan di Maybank Cycling Series Il Festino 2025

YOGYAKARTA – PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Maybank Indonesia atau Bank) menggelar kegiatan keberlanjutan sehari sebelum ajang lomba sepeda Maybank Cycling Series Il Festino 2025 yang dilangsungkan di Yogyakarta. Kegiatan keberlanjutan ini merupakan bagian dari rangkaian program Gowes Ke-BIKE-an yang mengedepankan terwujudnya dampak sosial dan lingkungan yang nyata melalui olahraga sepeda.

Pada kesempatan tersebut, Maybank Indonesia menyerahkan donasi kepada dua mitra filantropi yaitu Yayasan Benih Baik Indonesia dan Yayasan Plan International Indonesia, guna mendukung kegiatan pelestarian lingkungan, pemberdayaan komunitas UMKM lokal, serta mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Selain itu, digelar juga kegiatan edukasi terkait gaya hidup sehat dengan bersepeda bagi siswa sekolah menengah pertama di Yogyakarta untuk menginspirasi generasi muda agar menjadikan bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup aktif dan berkelanjutan.

Bertepatan dengan penyerahan donasi dalam rangka pelestarian lingkungan tersebut, Maybank Indonesia juga melaksanakan penanaman pohon produktif sebanyak 350 pohon buah mangga, nangka dan alpukat di Desa Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Penanaman pohon buah ini tidak saja diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang dialami Desa Sendangsari seperti ketersediaan air, erosi tanah, dan ketahanan pangan lokal, tetapi juga bernilai ekonomi serta memberikan manfaat jangka panjang.

Adapun sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan Maybank Cycling Series Il Festino 2025 ini dikelola melalui fasilitas pengelolaan sampah organik yang dibangun oleh Maybank Indonesia di Dusun Petung, Bangunjiwo, Yogyakarta dan telah resmi beroperasi sejak tahun lalu bertepatan dengan Maybank Cycling Series Il Festino 2024. Sampah dikumpulkan, dipilah dan diproses sesuai jenisnya hingga menghasilkan produk turunan bernilai guna, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. UMKM lokal yang terlibat dalam acara ini menghadirkan produk dengan keunggulan lokal dan berkelanjutan, memperkuat multiplier effect ekonomi sekaligus mendukung ekosistem sport tourism yang ramah lingkungan.

“Melalui kegiatan Gowes Ke-BIKE-an dan rangkaian kegiatan keberlanjutan di Maybank Cycling Series Il Festino 2025, kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat mewujudkan gaya hidup sehat dengan menjadikan bersepeda sebagai bagian keseharian, sekaligus berkontribusi menjaga kelestarian alam dan memperkuat ketahanan komunitas lokal,” ujar Maria Trifanny Fransiska, Head of Sustainability Maybank Indonesia.

Sebagai bagian dari misi Humanising Financial Services, Maybank Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan melalui setiap program yang dijalankan.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan Gowes Ke-BIKE-an, kami ingin peserta Maybank Cycling Series Il Festino 2025 menyadari bahwa setiap kayuhan tidak hanya menyuguhkan pengalaman bersepeda kelas dunia, tetapi juga meninggalkan jejak kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan maupun bagi generasi mendatang,” tutup Maria. (**)

« Previous Page — Next Page »