Bupati Berau Jawab Rekomendasi Fraksi DPRD Pada APBD 2026

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan seluruh perangkat daerah harus menjadikan kritik dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD 2026 sebagai momentum memperbaiki kualitas kerja. Menurutnya, pandangan dewan merupakan masukan konstruktif yang perlu segera ditindaklanjuti.

Bupati menilai, setiap catatan yang disampaikan fraksi bukan sekadar bagian dari prosedur pembahasan anggaran, tetapi gambaran nyata mengenai kondisi pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan yang harus dibenahi. Hal ini disampaikan usai rapat paripurna yang memuat pendapat akhir fraksi. Sebelumnya, sejumlah fraksi menggarisbawahi masalah ketepatan sasaran anggaran, capaian program yang belum optimal, serta pelayanan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

“Semua saran, kritikan, hingga usulan yang disampaikan dewan akan menjadi perhatian pemerintah. Ini bukan sesuatu yang kami abaikan, tetapi masukan yang wajib ditindaklanjuti bersama,” jelasnya di Ruang Rapat Gabungan DPRD Berau, Tanjung Redeb, Minggu (30/11/2025).

Dikatakan, poin-poin evaluasi tersebut menunjukkan masih ada sektor yang membutuhkan pembenahan baik di bidang infrastruktur, pelayanan publik, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia menegaskan bahwa APBD harus dikelola secara efektif agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga.

“APBD bukan hanya kumpulan angka. Ini adalah alat untuk mendorong pembangunan dan menentukan arah kemajuan Berau. Masukan dari fraksi justru memberikan dorongan bagi kami untuk memperbaiki bagian yang masih belum maksimal,” tuturnya.

Bupati juga memberi arahan khusus kepada kepala perangkat daerah agar tidak menganggap remeh kritik dewan. Ia meminta seluruh jajaran memastikan bahwa setiap masukan menjadi pemicu untuk meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan program.

“Saya ingin seluruh kepala perangkat daerah menjadikan masukan dan kritik itu sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih baik, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat serta penggunaan anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat agar pembangunan tahun 2026 bisa berjalan dengan lebih efektif.

“Kami melihat masukan DPRD sebagai bentuk kepedulian bersama untuk memajukan daerah. Pemerintah akan terus bersinergi agar program-program yang direncanakan pada 2026 dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan terbuka,” pungkasnya. (*)

Lapas Kelas IIB Nunukan Bersama PT Pertamina EP Tarakan Field Luncurkan Program Aliansi Bebas Sampah

NUNUKAN – Lapas Kelas IIB Nunukan bersama PT Pertamina EP Tarakan Field meluncurkan program Aliansi Bebas Sampah Tiga Serangkai pada Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini merupakan wujud nyata Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Program ini mencakup berbagai pelatihan praktis seperti pemilahan sampah, pembuatan kompos, ecobrick, dan pengolahan sampah anorganik menjadi produk bernilai guna. PT Pertamina EP Tarakan Field mendukung penuh melalui penyediaan sarana pelatihan dan pendampingan CSR lingkungan.

Kalapas Nunukan, Puang Dirham melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Eko Novyanto, menyatakan program ini sejalan dengan visi pembinaan lapas. “Melalui pelatihan ini, warga binaan tidak hanya mendapat keterampilan baru, tetapi juga bekal berharga untuk kehidupan pasca pembebasan,” ujarnya.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Eko Novyanto, menambahkan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi. “Kami akan integrasikan program ini dalam kurikulum pembinaan berkelanjutan. Hasil karya warga binaan juga akan dikembangkan untuk memiliki nilai ekonomis,” jelas Eko.

Kegiatan ini menjadi bukti sinergi positif antara lapas dengan sektor industri dalam membangun kepedulian lingkungan. Ke depan, program akan diperluas dengan pelatihan berkelanjutan dan kemitraan yang lebih banyak untuk memastikan dampak positif bagi warga binaan dan lingkungan di Nunukan. (wan)

SKK Migas Raih Gold Rank ASRRAT

Nusa Dua – Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report SKK Migas kembali mendapatkan peringkat Gold Rank pada the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025. Penghargaan ini memperkuat komitmen SKK Migas dan industri hulu migas untuk tetap memperjuangkan isu-isu keberlanjutan di tengah upaya untuk meningkatkan produksi dan lifting minyak dan gas bumi.

“SKK Migas dan Kontraktor KKS sedang berjuang keras untuk meningkatkan produksi dan lifting migas nasional. Namun upaya-upaya keberlanjutan tetap kita jadikan prioritas karena Rencana Strategis kita tidak hanya memuat peningkatan produksi, tetapi juga mendukung komitmen Indonesia mencapat target net zero emission,” ujar Kepala SKK Migas Djoko Siswanto setelah menerima ASRRAT 2025, Jumat (28/11).

Penghargaan ini diharapkan akan memicu semangat SKK Migas dan Kontraktor KKS untuk terus melakukan terobosan-terobosan baru untuk memperjuangkan isu-isu keberlanjutan di dalam kerangka operasi hulu migas.

Sustainability Report merupakan sebuah laporan yang merangkum kiprah dan kebijakan sebuah organisasi yang sejalan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau the Sustainable Development Goals (SDGs). Laporan ini dibuat dengan mengacu kepada standar yang dikembangkan lembaga internasional General Reporting Initiative (GRI). ASRRAT sendiri merupakan penilaian tahunan terhadap laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh berbagai instansi. Ajang ini digelar oleh lembaga independen National Center for Corporate Reporting (NCCR) dengan tujuan untuk ntuk memotivasi dan mempercepat pelaporan keberlanjutan perusahaan atau lembaga dengan memberikan apresiasi kepada upaya terbaik dalam mengkomunikasikan kinerja pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Di tahun 2025 ini jumlah peserta mencapai 82 perusahaan dan organisasi, yang berasal dari Indonesia (78), Bangladesh (1), dan Filipina (3). Para juri berasal dari kalangan akademisi yang sudah memiliki sertifikasi dalam hal sustainability reporting. SKK Migas secara rutin mengikuti ajang ini dan sudah mendapatkan Gold Rank sebanyak tujuh kali.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan penanganan isu keberlanjutan, seperti pengurangan emisi, merupakan pekerjaan jangka panjang namun harus dimulai dengan kerja-kerja nyata dan realistis dalam jangka pendek. Saat ini industri hulu migas sudah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengurangi emisi karbon, misalnya meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi metana, meminimalkan flare gas hingga zero flaring dan pekerjaan untuk implementasi carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Beberapa inisiatif untuk CCUS sudah berprogres, misalnya Ubadari di Tangguh dan next Abadi Masela. Di industri hulu migas sebenarnya CCUS sudah lama diterapkan di lapangan minyak Indonesia untuk EOR CO₂ flooding seperti di lapangan Sukowati dan untuk pressure maintenance di lapangan Banyu Urip Exxon Mobil Cepu.

Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon yang sangat besar. Secara regulasi pun sudah sangat mendukung, termasuk di industri hulu migas. “SKK Migas sudah menerbitkan Pedoman Tata Kerja (PTK) memberikan panduan yang jelas bagi proyek CCS dan CCUS di sektor hulu minyak dan gas Indonesia. Dokumen ini menjadi acuan bagi Kontraktor KKS dalam perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan, sekaligus memberikan kewenangan kepada SKK Migas untuk mengevaluasi dan mengawasi proyek agar berjalan secara efisien, aman, dan akuntabel.”ujar Djoko.

Industri hulu migas tidak bisa berjalan sendiri dalam memaksimalkan potensi yang ada. “Dan meskipun iklim regulasi sudah sangat mendukung, untuk mewujudkan proyek CCS/CCUS yang nyata masih diperlukan kolaborasi yang kuat antar semua pemangku kepentingan,” pungkas Djoko. (*)

Suzuki Satria Pro Resmi Meluncur di Samarinda

SAMARINDA – Suzuki kembali menghadirkan gebrakan baru bagi para pecinta motor hyperunderbone di Kalimantan Timur dengan meluncurkan Suzuki Satria Pro generasi terbaru, Minggu (30/11/2025).

Acara peluncuran yang digelar di area parkir Hotel Atlet, Jalan Wahid Hasyim, Kompleks Gelora Kadrie Oening Sempaja Selatan, berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Meski Samarinda sempat diguyur hujan pada pagi hari, cuaca berangsur cerah menjelang siang dan kondisi sepenuhnya aman ketika acara dimulai, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar.

Peluncuran ini dihadiri jajaran manajemen penting dari Suzuki Indomobil Sales, yaitu Teuku Agha Alravy Zulfatah selaku 2W Sales & Marketing Dept Head; Cristophorus Prasetianto sebagai 2W Domestic Sales Section Head; Sri Mawarni dari divisi Logistic & Export; Amien Yoga Pratama dari Sales & Marketing 2W; Andi Bagus Cristanto selaku Fleet Sales Group Head; Kazunori Tembata sebagai After Sales Dept Head; serta Victor Assani Desiawan dari 2W Service Section Head. Owner Suzuki Samekarindo Indah, Andy Anantaputra Suardana.

Andy Anantaputra Suardana menegaskan, Suzuki Satria sudah lebih dari dua dekade menjadi legenda di dunia otomotif Indonesia. Melalui Satria Pro yang baru diluncurkan ini, Suzuki kembali memperkuat posisinya sebagai ikon kecepatan dengan menghadirkan peningkatan signifikan mulai dari performa mesin, desain aerodinamis, kenyamanan berkendara, hingga fitur digital terkini. Tampilan winglet yang futuristik dan sporty menjadi daya tarik baru yang semakin menegaskan karakter agresif Satria Pro.

Suasana peluncuran semakin hangat ketika wartawan dan komunitas motor yang hadir diberikan kesempatan untuk melakukan test ride. Mereka bisa langsung merasakan performa mesin 150 cc DOHC 4-Valve Fuel Injection Liquid Cooled yang dilengkapi teknologi terbaru seperti Keyless Ignition System, Advanced Instrument Cluster yang terhubung ke smartphone melalui Suzuki Ride Connect, Easy Start System, USB outlet, hingga pengereman ABS. Padanan teknologi tersebut diklaim meningkatkan kenyamanan, keamanan, sekaligus responsivitas motor di berbagai kondisi jalan. Satria Pro dan Satria F150 juga telah dibekali Suzuki Clutch Assist System (SCAS) yang membuat akselerasi lebih halus dan mencegah roda belakang mengunci ketika pengendara menurunkan gigi.

Dari segi tampilan, Satria Pro hadir dengan warna eksklusif Candy Mar Bordeaux–Titan Black, sementara Satria F150 tampil melalui pilihan Metallic Medium Blue–Matt Fibroin Gray serta Pearl Bright Ivory–Met Fibroin Gray. Suzuki menetapkan harga on the road Kalimantan Timur sebesar Rp 33.000.000 untuk Satria F150 dan Rp 36.900.000 untuk Satria Pro. Seluruh varian dapat diperoleh di jaringan dealer resmi PT Samekarindo Indah yang tersebar di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tenggarong, Sangatta, dan Kutai Barat.

 

Melalui peluncuran ini, Suzuki menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan produk yang melampaui ekspektasi para penggemar kecepatan sekaligus memperkuat kehadirannya di pasar Kalimantan Timur. Informasi terkait promo dan kegiatan terbaru dapat diikuti melalui akun resmi Suzuki Indonesiamotor serta kanal media sosial Samekarindo Indah. (esf)

Serapan GratisPol Rendah, Pemprov Kaltim Desak Perbankan Gerak Cepat

SAMARINDA – Program bantuan biaya administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema GratisPol kembali menjadi sorotan setelah serapannya jauh di bawah target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai tersendatnya proses verifikasi bank menjadi penyebab utama rendahnya realisasi program, bukan kurangnya kebutuhan perumahan di masyarakat.

Meski Pemprov telah menyiapkan kuota 1.000 penerima, hingga akhir November baru sekitar 10 persen yang terealisasi. Dari jumlah tersebut, hanya 100 pemohon yang berhasil lolos verifikasi bank dan melangkah ke tahap akad kredit. Seluruhnya kini tengah menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar pencairan bantuan.

“Dari seribu kuota, baru 100 yang masuk dan lolos akad kredit. Seluruhnya dalam proses penerbitan SK,” kata Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Minggu (30/11/25).

Ia menjelaskan, sejak awal GratisPol memang dirancang agar menghapus seluruh biaya administrasi awal, mulai dari appraisal, pengurusan dokumen, hingga legalitas, agar MBR tidak terbebani saat mengakses KPR bersubsidi. Namun, lambatnya proses pengajuan dari pihak perbankan membuat implementasi program tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Hingga saat ini, sebanyak 40 berkas tambahan masih dalam tahap evaluasi karena membutuhkan perbaikan data. Sementara mayoritas kuota belum terisi akibat minimnya pengajuan dari bank serta kurangnya pendampingan kepada calon pemohon.

Fitrah menegaskan, serapan rendah bukan disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, melainkan karena banyak pemohon tidak dapat melanjutkan ke proses akad kredit akibat verifikasi yang tak kunjung selesai.

“Kalau pemohon tidak lolos akad kredit, otomatis tidak bisa menerima subsidi. Kami hanya memproses setelah pihak bank menyatakan mereka memenuhi syarat,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, Pemprov mendesak perbankan dan pengembang untuk lebih proaktif membimbing calon penerima. Pemerintah menilai kebutuhan hunian layak di Kaltim sangat tinggi, namun bantuan tidak akan tepat sasaran jika proses administratif di tahap awal berjalan lambat.

 

Pemprov berharap percepatan verifikasi dan pendampingan yang lebih maksimal dapat membuat kuota yang tersedia benar-benar terserap dan dirasakan manfaatnya pada masyarakat berpenghasilan rendah. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Next Page »