Enam Perusahaan Sepakat Kelola Hutan Lestari

SAMARINDA — Enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Hutan Alam (PBPH-HA) di Kalimantan Timur menyepakati komitmen bersama untuk mengelola hutan secara berkelanjutan di kawasan Bentang Alam Wehea–Kelay.

Kesepakatan ini diwujudkan melalui penerapan skema Multi Usaha Kehutanan (MUK) yang diharapkan mampu menekan laju deforestasi, memperkuat mitigasi bencana, serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di salah satu lanskap hutan penting di provinsi tersebut.

Enam perusahaan yang terlibat yakni PT Gunung Gajah Abadi, PT Karya Lestari, PT Utama Damai Indah Timber, PT Aditya Kirana Makmur, PT Wana Bakti Persada Utama, dan PT Amindo Wana Persada.

Penandatanganan komitmen dilakukan di Samarinda, Rabu (11/2/2026), disaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto yang juga menjabat Ketua Forum Bentang Alam Wehea–Kelay, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman, Irawan Wijaya Kusuma, serta mitra pembangunan termasuk Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Joko Istanto menilai langkah tersebut relevan di tengah menyusutnya luas konsesi hutan di Indonesia dalam tiga dekade terakhir. Ia menyebutkan, luas konsesi yang pada 1993 mencapai lebih dari 60 juta hektare, turun menjadi kurang dari 19,3 juta hektare pada 2017.

“Penyusutan ini meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan yang tersisa, termasuk risiko deforestasi dan degradasi ilegal yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan habitat biodiversitas penting,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya telah menetapkan Bentang Alam Wehea–Kelay sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) karena nilai konservasinya yang tinggi, termasuk sebagai habitat penting orangutan Kalimantan. Saat ini, pengelolaan bentang alam tersebut melibatkan 23 pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan, akademisi, hingga mitra pembangunan.

Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi, Totok Suripto, menjelaskan, MUK dipilih sebagai pendekatan pengelolaan karena sejalan dengan kebijakan pemerintah yang membuka peluang diversifikasi usaha bagi pemegang konsesi.

“MUK memberi ruang bagi pemegang konsesi untuk mengembangkan sumber pendapatan yang tidak lagi bergantung pada kayu saja. Kami melihat skema ini sebagai peluang memperluas manfaat hutan melalui beragam usaha, mulai dari kayu, jasa lingkungan, hingga karbon,” katanya.

Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman, Irawan Wijaya Kusuma, mengapresiasi komitmen enam perusahaan tersebut. Ia menilai langkah ini penting, mengingat tren menurunnya pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam yang membuat sejumlah konsesi tidak lagi aktif beroperasi karena pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional.

Menurutnya, konsesi yang tidak dikelola secara optimal berpotensi mengalami pembalakan liar, perambahan, hingga alih fungsi lahan yang berujung pada deforestasi dan peningkatan risiko bencana.

“Karena itu, dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah sangat diperlukan agar skema ini dapat berjalan efektif,” ujarnya.

Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto, menambahkan, komitmen ini menjadi pijakan awal pengembangan MUK pada skala bentang alam. Ke depan, berbagai strategi akan dirancang dan diuji di lanskap Wehea–Kelay untuk memperkuat kolaborasi, tidak hanya antarperusahaan konsesi, tetapi juga melibatkan desa-desa sekitar serta para pihak lainnya.

“Kami berharap pengembangan MUK skala bentang alam di Wehea–Kelay mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologis, iklim, dan sosial, yang memberikan manfaat nyata bagi Kalimantan Timur. Musibah yang terjadi di Pulau Sumatera menjadi pengingat pentingnya upaya kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tutur Herlina.

Sebagai informasi, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) merupakan organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang beroperasi di Indonesia sejak 2014. Lembaga ini mengedepankan pendekatan non-konfrontatif dalam tata kelola sumber daya alam serta membangun kemitraan multipihak guna mendorong terciptanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam di Indonesia. (intan)

Industri Galangan Kapal Dorong Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Potensi industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sangat terbuka. Saat ini, Kaltim bahkan menempati urutan ketiga terbesar dalam industri galangan kapal di Indonesia, terutama untuk kapal-kapal handmade dan tugboat. Potensinya tersebar di Samarinda dan Balikpapan.

Selain berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, pengembangan industri galangan kapal juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja yang semakin luas serta menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertajuk “Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Harum juga menyampaikan usulan agar industri galangan kapal dapat memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen.

Pemberian fasilitas pemerintah ini diharapkan mampu mendorong daya saing industri galangan kapal di seluruh Indonesia agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar global.

Gubernur juga berharap pemerintah memberikan kemudahan lain untuk mendorong industri galangan kapal di Indonesia meningkatkan standar, tidak hanya berlabel BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), tetapi juga berstandar IMO (International Maritime Organization), sehingga produknya dapat diterima oleh konsumen dunia.

Gubernur berharap industri galangan kapal ini dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu keunggulan ekonomi Kalimantan Timur di masa depan.

“Yang jelas, galangan kapal dan industri perkapalan itu padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Saya berharap akan lebih banyak kapal yang bisa diproduksi dari Kalimantan Timur, harapnya.

Menteri Keuangan Purbaya merespons usulan pembebasan PPN dari Gubernur Harum dengan sangat terbuka. Pada prinsipnya, Menteri Keuangan siap memberikan kemudahan, khususnya dalam persyaratan perizinan dan PPN, asalkan para pengusaha galangan kapal dan pelayaran berkomitmen memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

“Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan domestik harus kita amankan,” sebut Purbaya.

 

Misalnya, terkait 2.491 kapal di Indonesia yang diperkirakan telah berusia lebih dari 25 tahun. Faktor pemilik kapal yang cenderung membeli kapal dari luar negeri terjadi karena harga kapal buatan dalam negeri justru lebih mahal. Hal yang sama juga terjadi pada bahan bakunya.

“Saya bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin, sepanjang dikerjakan di dalam negeri,” tegas Purbaya.

Dukungan juga diberikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia menegaskan Presiden Prabowo mengingatkan agar industri galangan kapal lebih banyak dikembangkan di Indonesia.

“Saya lihat sendiri, Pak Prabowo marah, naik pitam karena kapal tanker Pertamina mau dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan dibatalkan,” ungkap Hashim.

Persoalannya, kata Hashim, kapal-kapal di Indonesia terlalu mahal. Bukan karena kehendak galangan kapal, melainkan akibat berbagai aturan.

“Pemerintah harus membantu pelaku usaha dengan regulasi dan kemudahan. Bagaimana kita bisa membeli di dalam negeri dengan harga yang murah,” harap Hashim.

“Saya tidak punya kepentingan, saya tidak punya galangan kapal. Saya hanya ingin membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dan menciptakan lapangan kerja yang meningkat pesat,” tandasnya.

Potensi Kaltim sangat strategis, sebab selain berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Il, Kaltim juga akan semakin menarik dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan yang distribusi logistiknya didominasi melalui jalur laut.

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku usaha galangan kapal, perkapalan, dan industri pendukung perkapalan lainnya. (*)

Kedamaian Modal Utama Pembangunan

TABANG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menghadiri pertemuan dengan tokoh masyarakat yang dirangkai dengan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2025/2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Lamin Adat Besar Desa Muara Pedohon, Kecamatan Tabang, Selasa (10/2/2026).

Acara dihadiri seluruh Kepala Desa dan Kepala Adat se-Kecamatan Tabang, serta unsur masyarakat lainnya yang turut memeriahkan peringatan Natal dengan penuh khidmat dan kebersamaan. Bupati Kukar pada kesempatan itu didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah, serta tentunya Camat beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tabang.

Bupati Aulia menegaskan, kerja sama dan sinergi semua pihak merupakan kunci utama dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di Kecamatan Tabang. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam memiliki dan mengelola data warga secara akurat.

“Data masyarakat sangat penting dan wajib dimiliki oleh perangkat desa. Termasuk data anak muda yang produktif, agar pemerintah dapat mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing,” ujar Aulia.

Aulia menyampaikan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung suksesnya program pembangunan daerah. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah pedalaman.

Bupati juga mengapresiasi kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Tabang yang terjaga dengan baik. Menurutnya, situasi kondusif tersebut merupakan hasil sinergi seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh agama.

“Kedamaian dan ketenteraman yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja bersama. Ini menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Ia mengucapkan Selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kecamatan Tabang. Ia berharap perayaan Natal menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan semangat toleransi, serta meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

Momentum perayaan Natal bersama ini, lanjut Aulia, diharapkan menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan. Ia pun optimistis semangat persatuan yang terjalin akan membawa Kecamatan Tabang menjadi lebih maju kedepannya.

Kegiatan tersebut merupakan wujud harapan para tokoh masyarakat yang ingin bersilaturahmi langsung dengan Bupati Kukar. (kk04)

Kepala PLN Rayon Melak Kunjungi PWI Kubar

SENDAWAR – Di tengah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2026 yang penuh kehangatan, sebuah kejutan manis datang dari Manager PLN Rayon Melak, Agung Putra Raharjo, bersama jajarannya mendatangi kantor PWI Kutai Barat, Selasa (10/2/2026).

Kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah tanda penghormatan kepada para wartawan yang tengah memperingati hari bersejarah ini, yang juga bertepatan dengan ulang tahun ke-80 PWI, yang merupakan organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia.

Saat rombongan tiba, suasana penuh keakraban langsung terasa. para pengurus dan anggota PWI Kutai Barat menyambut dengan hangat. Salah satu momen yang paling dinanti adalah saat diberikan kejutan tumpeng jumbo kepada para wartawan.

Dengan senyum, Manager PLN Rayon Melak menyapa para pengurus PWI Kutai Barat. “Selamat Hari Pers Nasional dan Selamat ultah PWI ke-80 tahun 2026!” kata Agung Putra Raharjo Ardi dan langsung berjabat tangan dengan Ketua dan pengurus PWI Kutai Barat.

“Kedatangan kami bukan hanya sekadar perayaan HPN dan HUT PWI, tetapi sebuah momen penting untuk mempererat sinergi antara PLN dan awak media, terutama yang tergabung dalam PWI Kutai Barat, yang telah lama menjadi bagian mitra publikasi Indonesia,” tutur Agung.

Ketua PWI Kutai Barat Alfian Nur, dengan rendah hati mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh PLN Rayon Melak yang meliputi wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Alfian juga berharap hubungan baik yang sudah terjalin bisa semakin ditingkatkan.

Alfian juga menyebut, peran pers tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai pilar demokrasi yang harus selalu dijaga integritasnya. Sebab keakraban, sebuah simbol kuat dari hubungan yang semakin erat antara insan pers dengan semua lini.

“Pers harus menjadi pembeda di tengah arus informasi yang beredar luas di masyarakat. Kita wajib menjaga integritas dan independensi demi menjaga marwah jurnalistik serta mencerdaskan bangsa,” imbuh Alfian.

Alfian juga menambahkan, sebuah sinergi yang membuktikan bahwa kolaborasi dalam menjaga informasi yang akurat dan menyebarkan edukasi kepada masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan wilayah. (*)

Ramadan Datang, Tapi Bagi Sebagian Orang Hanya Rutinitas Biasa

Oleh: Riyawan S.Hut – Pemerhati Sosial & Budaya

Ramadan selalu disebut sebagai bulan suci, bulan penuh berkah, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam. Tapi mari jujur, tidak semua orang menyambut Ramadhan dengan suka cita.

Ada yang masuk Ramadan tanpa rasa bahagia. Tidak ada doa khusus. Tidak ada target ibadah. Tidak ada resolusi spiritual. Ramadhan datang dan pergi seperti kalender berganti bulan biasa.

Bagi sebagian orang, puasa bukan lagi momentum mendekat pada Tuhan, melainkan sekadar rutinitas tahunan. Bahkan terasa sebagai beban, jam kerja panjang, lapar, haus, dan jadwal yang terganggu. Fokusnya bukan pada pengampunan atau perbaikan diri, tapi pada kapan waktu berbuka tiba.

Ketika spiritualitas kalah oleh rutinitas, Ramadan kehilangan maknanya. Padahal, di balik rasa lapar itu ada kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik napas, membuka hati, dan menemukan kembali “mukjizat kecil” yang sering luput seperti kesabaran, empati, dan kejujuran pada diri sendiri.

Fenomena ini bukan sekadar perasaan personal. Data survei terbaru justru memperlihatkan realitas yang lebih besar.

Survei SMRC pada Maret 2025 memunculkan fakta yang cukup mengejutkan. Hanya 62,9% Muslim Indonesia yang berpuasa penuh selama Ramadan. Angka ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya dan langsung memantik diskusi di ruang publik.

Di satu sisi, angka ini bisa terasa mengkhawatirkan. Namun di sisi lain, data ini seharusnya dibaca dengan kepala dingin, bukan dengan emosi atau penghakiman.

Jika 62,9% berpuasa penuh, berarti 37,1% tidak menjalankan puasa secara penuh. Dalam hitungan kasar, angka ini setara dengan sekitar 92,6 juta orang. Jumlah yang besar, iya. Tapi juga perlu dipahami dengan bijak.

Sebab tidak semua yang tidak berpuasa berarti “meninggalkan ibadah”. Islam sendiri memberikan keringanan (uzur syar’i) yang sangat luas. Di antaranya:

• Orang sakit
• Lansia yang sudah lemah fisik
• Musafir
• Perempuan hamil dan menyusui
• Perempuan haid dan nifas
• Anak-anak yang belum baligh
• Orang dengan gangguan mental berat

Mereka semua tidak berdosa ketika tidak berpuasa. Justru mereka sedang menjalankan syariat sesuai kemampuan masing-masing. Karena Islam bukan agama yang memaksa, tapi agama yang penuh kelapangan.

Menariknya, di level global, Indonesia masih kerap disebut sebagai negara dengan tingkat religiositas tinggi. Agama tetap menjadi kompas moral, perekat sosial, dan sumber nilai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Artinya, puasa hanyalah satu potongan dari mozaik besar keberagamaan. Ketaatan tidak selalu bisa diukur dengan satu indikator tunggal. Maka data ini seharusnya menjadi cermin refleksi, bukan vonis massal.

Pertanyaan pentingnya bukan “siapa yang salah”, tapi mengapa fenomena ini terjadi. Selain uzur syar’i, ada faktor lain yang ikut berperan:

• Tekanan pekerjaan dan jam kerja panjang
• Gaya hidup modern yang serba cepat
• Kelelahan mental dan fisik
• Iman yang sedang naik turun
• Lingkungan yang kurang suportif

Setiap orang punya perjalanan spiritualnya sendiri. Tidak semua fase hidup berada di titik paling kuat secara iman. Dan itu manusiawi. Di sinilah muncul isu penting “Mengapa orang yang berpuasa justru diajarkan untuk menghormati mereka yang tidak berpuasa?” Jawabannya ada pada inti ajaran Ramadhan itu sendiri yakni akhlak, kesabaran, dan empati.

Puasa bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi, ego, dan keinginan untuk merasa paling benar. Menghormati orang yang tidak berpuasa, selama mereka punya uzur atau berada dalam fase tertentu, adalah wujud kematangan beragama.

Menghakimi, memaksa, apalagi melakukan tindakan kasar seperti sweeping warung atau mempermalukan orang lain, justru merusak esensi puasa itu sendiri. Amarah dan arogansi bisa menggerus pahala yang dikumpulkan seharian penuh.

Islam juga mengajarkan keseimbangan. Penghormatan itu dua arah. Yang tidak berpuasa pun diajarkan untuk menjaga adab, tidak makan atau minum secara terang-terangan di depan orang yang berpuasa. Sementara yang berpuasa diminta bersabar dan santun.

Di sinilah Ramadhan benar-benar menjadi ujian akhlak sejati. Anda berpuasa? Justru ujian terbesarnya ketika melihat orang lain tidak berpuasa. Bisakah tetap tenang? Tetap santun? Tetap rendah hati? Karena hakikat puasa bukan menuntut dihormati, tapi belajar menghormati.

Ramadan tidak seharusnya diukur hanya dari angka survei atau persentase partisipasi. Esensinya ada pada proses memperbaiki diri, sekecil apa pun langkahnya.

Data 62,9% yang berpuasa penuh dan 37,1% yang tidak berpuasa bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling menguatkan. Untuk membangun lingkungan yang suportif, penuh empati, dan jauh dari penghakiman.

Ramadan adalah ruang latihan untuk menahan diri, memperhalus akhlak, dan belajar memahami sesama manusia. Jika itu tercapai, maka Ramadhan tidak pernah sia-sia, bahkan bagi mereka yang sedang tertatih dalam perjalanannya.

Selamat menjalani Ramadhan dengan lebih jujur pada diri sendiri. Selamat berproses. Selamat menjadi manusia yang lebih lapang. (*)

« Previous Page — Next Page »