Buka Puasa Bersama dan Ragam Pilihan Anak Muda

SAMARINDA – Setiap Ramadan, tradisi buka bersama atau bukber selalu menjadi agenda yang nyaris tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Undangan demi undangan biasanya mulai berdatangan sejak awal bulan puasa, dari lingkar pertemanan masa sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, hingga rekan kerja.

Tak jarang, momen ini menjelma menjadi ajang temu kangen dan mempererat kembali silaturahmi yang sempat renggang oleh waktu.

Fenomena bukber bukan sekadar makan bersama saat azan Magrib berkumandang. Lebih dari itu, ia menjadi ruang sosial tempat cerita lama dihidupkan kembali, canda masa lalu diulang, dan relasi yang nyaris redup kembali disulut hangatnya kebersamaan.

Namun, respons setiap orang terhadap tradisi ini ternyata beragam.

Nur (23), seorang perantau di Samarinda, mengaku hingga kini belum menerima ajakan bukber. Ia menduga statusnya sebagai pendatang membuat lingkar pertemanannya belum seramai di kampung halaman.

“Sejauh ini belum ada yang ngajak bukber sih, mungkin aku juga di sini perantau. Belum kali yaa, biasanya nanti di akhir-akhir puasa,” ujarnya saat ditemui, Kamis (26/2/2026).

Meski demikian, Nur menegaskan dirinya termasuk tipe yang terbuka dengan undangan buka bersama.

“Kapan pun ada undangan, selagi ada kesempatan, jadwal kosong, dan dompet lagi aman aja, aku ikut aja,” tambahnya sambil tersenyum.

Berbeda dengan Nur, Inah (24) mengaku lebih selektif. Baginya, keputusan menghadiri bukber sangat bergantung pada suasana hati dan situasi. Saat ada ajakan bukber biasanya ia akan melihat situasi dulu.

Sementara itu, Katan (24) justru memiliki pandangan yang kontras. Ia menyebut dirinya hampir tak pernah menghadiri acara bukber bersama teman-teman sejak lulus sekolah.

“Aku tidak pernah ikut bukber, kecuali terpaksa,” katanya.

Ia menegaskan, keputusannya bukan karena enggan bersilaturahmi. Katan mengaku memiliki kepribadian introvert dan merasa lebih nyaman menghabiskan waktu berbuka bersama keluarga inti di rumah.

“Bukan karena nggak mau silaturahmi, tapi aku terlalu introvert. Jadi lebih pilih bukber sama keluarga di rumah saja,” jelasnya.

 

Perbedaan sikap ini menunjukkan, meskipun bukber telah menjadi tradisi tahunan yang kuat di bulan Ramadan, setiap individu tetap memiliki preferensi dan kenyamanan masing-masing dalam memaknainya. Ada yang menjadikannya momentum memperluas relasi, ada yang menimbang berdasarkan suasana hati, dan ada pula yang memilih kehangatan rumah sebagai tempat terbaik menikmati hidangan berbuka.‎​ (intan)

Ojek Online Berburu Rezeki di Bulan Ramadan

SAMARINDA — Bulan Ramadan membawa suasana berbeda bagi para pengemudi ojek online. Di tengah lalu lintas yang kian padat menjelang berbuka dan terik siang yang menyengat, mereka tetap menyalakan mesin, menjemput orderan, sekaligus menjemput berkah.

Arif (40), salah seorang pengemudi ojek online di Samarinda, mengakui Ramadan menghadirkan dinamika tersendiri dalam pekerjaannya. Sore hari menjadi waktu yang paling ramai sekaligus paling menantang.

“Seru sih, apalagi kalau ambil orderan sore bisa sekalian ngabuburit. Tapi tetap saja pasti ada nggak enaknya,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Menurut Arif, kepadatan lalu lintas menjelang waktu berbuka menjadi hambatan utama. Masyarakat yang keluar rumah untuk berburu takjil membuat sejumlah ruas jalan tersendat.

“Kalau sore semua orang keluar di momen itu, jadinya macet. Orang-orang pada nyari takjil,” terangnya.

Tak hanya sore, tantangan juga hadir sejak siang hari. Cuaca panas yang menyengat kerap menguras tenaga, terutama saat harus menempuh perjalanan cukup jauh. Meski demikian, Arif memilih untuk tetap bersyukur.

“Kalau siang kadang panas banget, itu jadi tantangan tersendiri. Tapi alhamdulillah saya bersyukur,” katanya.

Lonjakan pesanan makanan saat menjelang berbuka turut memengaruhi waktu tempuh. Arif menuturkan, estimasi pengantaran yang biasanya 30 menit bisa melampaui waktu tersebut karena kemacetan dan antrean di restoran.

“Kalau sore misalnya dapat orderan makanan, yang biasanya estimasi 30 menit bisa lebih dari itu. Selain jalanan macet, pasti harus antre juga,” jelasnya.

Pada malam hari, ritme pekerjaan belum sepenuhnya mereda. Arif masih menerima pesanan, termasuk permintaan makanan untuk sahur yang kerap datang saat waktu imsak sudah mendekat. Situasi itu menuntut ketepatan waktu sekaligus komunikasi yang baik dengan pelanggan.

“Kalau malam kadang ada yang order untuk sahur pas imsak sudah mepet, itu juga tantangan. Biasanya juga dapatnya yang jauh-jauh. Makanya saya selalu komunikasi sama pelanggan, kira-kira keburu atau tidak,” pungkasnya.‎ (intan)

KONI Kaltim Ekspose Anggaran Hibah 2026 di Kejati

‎‎​SAMARINDA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur melakukan ekspose terkait rencana penggunaan anggaran hibah tahun 2026 di hadapan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Kamis (26/2/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

‎‎​Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, memimpin paparan tersebut di Ruang Rapat Asdatun Kejati Kaltim. Ia didampingi oleh Sekretaris Umum Akhmad Albert, Bendahara Umum Fadliansyah, serta Wakabid Data Ronny Rachman.

‎‎​‎​Dalam ekspose tersebut, Rusdiansyah merincikan penggunaan anggaran hibah tahun 2026 yang telah disetujui sebesar Rp16,5 miliar. Angka ini tergolong minimalis jika dibandingkan dengan usulan awal pada APBD Murni 2026 sebesar Rp67,626 miliar.

‎‎​Menanggapi hal tersebut, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kaltim, Arief Indra Kusuma Adhiyang didampingi Riyan Permana, dan Rudi Iskonjaya memberikan apresiasinya. Sebagai mitra pendampingan hukum (Legal Assistance), pihak Kejati merasa perlu mengetahui secara mendetail setiap pos belanja agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

‎‎​”Kami mengapresiasi ekspose yang disampaikan KONI Kaltim. Meskipun anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 16,5 miliar ini jauh dari usulan awal, namun perencanaan yang matang sangat diperlukan agar tetap tepat sasaran,” ujar Arief Indra.

‎‎​Salah satu poin yang mendapat sorotan positif dari pihak Kejati adalah langkah strategis KONI Kaltim yang melibatkan pihak eksternal dalam pengawasan keuangan. KONI Kaltim diketahui menggandeng akuntan publik dan konsultan pajak dalam mengelola dana hibah tersebut.

‎‎​”Ini menunjukkan keseriusan KONI Kaltim dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pelibatan akuntan publik dan konsultan pajak adalah langkah profesional untuk memastikan tata kelola keuangan yang bersih,” tambah Asdatun.

‎‎​Pertemuan ditutup dengan diskusi mengenai penguatan sinergi antara KONI Kaltim dan Kejati Kaltim dalam hal pendampingan hukum sepanjang tahun anggaran 2026. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan hukum yang diberikan, Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, menyerahkan plakat penghargaan kepada Asdatun Kejati Kaltim. (Rd)

Hari Peduli Sampah Nasional 2026: Butuh Strategi Terpadu dalam Pengelolaan Sampah

Vivaborneo.com, Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Pemerintah mengusung tema Kolaborasi Aksi untuk Gerakan Nasional Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari memilah sampah hingga daur ulang, serta mendorong komitmen semua pihak untuk mengatasi masalah sampah.

Berdasarkan Global Waste Management Outlook 2024, sampah global yang tidak terkelola dengan baik sebanyak 38%, sehingga memberikan kontribusi negatif terhadap Triple Planetary Crisis, yaitu perubahan iklim (climate change), kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss), dan polusi (pollution) atau timbulan sampah.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025, timbulan sampah nasional di Indonesia sebanyak 24,8 juta ton/tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2025 adalah sebesar 34,55 persen atau 8,5 juta ton/tahun terkelola dengan baik dan sebesar 65,45 persen atau 16,3 juta ton/tahun tidak terkelola.

Selain itu, sampah yang masuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sanitary landfill atau controlled landfill sebanyak 36,24% sedangkan 63,76 persen diantaranya masih menerapkan open dumping (penimbunan terbuka).

Masih berdasarkan SIPSN 2025, tercatat penyumbang sampah terbesar di Indonesia dengan persentase mencapai 56,7% atau 7,2 juta ton/tahun adalah sektor rumah tangga. Sumber lain meliputi perniagaan menyumbang 7,58% atau 972,2 ribu ton/tahun, pasar sebesar 1,7 juta ton/tahun, sementara fasilitas publik sebesar 7,03% atau 899,7 ribu ton/tahun dan kawasan sebesar 4,68% atau 598,6 ribu ton/tahun. Kategori lainnya tercatat sebesar 6,13% atau 785,1 ribu. Sektor perkantoran menjadi penyumbang paling kecil dengan persentase 4,22% atau 541,8 ribu dari total timbulan sampah nasional.

Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan dibutuhkan strategi terpadu dalam pengelolaan sampah untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan  meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Kombinasi strategi yang perlu dijalankan mencakup reformasi kebijakan, inovasi teknologi, kampanye kesadaran dan edukasi publik serta partisipasi aktif dari masyarakat luas,” ujarnya.

Reformasi kebijakan menjadi fondasi utama dengan menghadirkan regulasi yang tegas, insentif bagi praktik ramah lingkungan, serta sistem pengawasan yang konsisten agar pengelolaan sampah berjalan secara efektif. Di sisi lain, inovasi teknologi seperti pengolahan sampah berbasis daur ulang, pemanfaatan limbah menjadi energi, dan digitalisasi sistem pengumpulan sampah dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

Kampanye kesadaran dan edukasi publik berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Seluruh upaya tersebut akan berjalan optimal apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, baik dalam skala rumah tangga, komunitas, maupun sektor industri, sehingga tercipta kolaborasi yang kuat menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Ketika masyarakat diberdayakan untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab, mereka tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan tetapi juga membuka peluang ekonomi, yang mengarah pada masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan”, imbuh Dolly.

Dolly menegaskan pengelolaan sampah berkelanjutan bukan sekadar kewajiban lingkungan, tetapi juga merupakan langkah strategis menuju masa depan yang tangguh dan rendah karbon yang dapat menguntungkan semua pihak baik di tingkat lokal maupun global.

Oleh karena itu, peringatan HPSN ini dapat menjadi momentum penting untuk bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan menerapkan solusi inovatif dalam membangun ekonomi sirkular, untuk merawat Bumi kita, serta sekaligus membantu membuka peluang untuk kesejahteraan masyarakat.(vb/yul)

 

 

SMSI Tunggu Rapimnas untuk Tentukan Sikap atas Perjanjian Dagang RI–AS

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) hingga kini belum menyatakan sikap resmi terkait salah satu poin dalam perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Poin yang menjadi sorotan terdapat dalam Lampiran III halaman 39 Pasal 3.3 tentang Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Sebagian kalangan pers menilai klausul itu berpotensi melemahkan upaya membangun ekosistem pers yang sehat, khususnya dalam konteks penguatan regulasi publisher rights dan tanggung jawab platform digital terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas.

“SMSI secara organisasi belum menyatakan sikap resmi, baik menolak maupun menerima. Kami baru sebatas menghadiri undangan diskusi dan belum mengambil keputusan kelembagaan,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, Rabu malam (25/2/2026).

Makali menjelaskan, kehadirannya dalam pertemuan yang digelar Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (24/2/2026), merupakan bentuk partisipasi memenuhi undangan, bukan representasi sikap resmi organisasi.

Menurutnya, pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut bersifat personal. Keputusan resmi SMSI akan ditentukan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat.

Sikap serupa ditegaskan Ketua Umum SMSI, Firdaus. Ia menyatakan organisasi yang dipimpinnya masih menunggu hasil pembahasan internal sebelum mengeluarkan pernyataan resmi.

“Kami akan membahasnya secara komprehensif dalam Rapimnas agar keputusan yang diambil benar-benar merupakan kesepakatan bersama,” kata Firdaus.

Sikap RAKERNAS SMSI

Firdaus mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI pada 7 Februari 2026, telah diputuskan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Tidak terlibat aktif dalam pembahasan publisher rights.
2. Mendorong pemerintah menetapkan undang-undang dan regulasi tentang kedaulatan digital.
3. Mendorong pemerintah dalam waktu dekat, membangun platform dalam rangka mendorong kedaulatan digital Indonesia, dengan mengintegrasikan Kantor Berita ANTARA, RRI, TVRI dalam sebuah platform yang menjadi sarana komunikasi pemerintah dan publik.
4. Mengusulkan agar platform tersebut dapat memonetisasi media siber nasional guna mendukung kebangkitan bisnis media digital di dalam negeri.
5. Meminta dukungan fasilitas server bersama untuk mengintegrasikan anggota SMSI di seluruh Indonesia demi kesinambungan ekosistem digital nasional.

Firdaus menambahkan, Rapim mendatang akan menjadi momentum sinkronisasi antara hasil Rakernas dan dinamika terbaru, termasuk implikasi perjanjian dagang RI–AS terhadap industri media nasional.

“Kami akan mengundang seluruh ketua provinsi dalam Rapim yang juga dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama Dewan Pembina pada peringatan HUT SMSI, 7 Maret 2026,” ujarnya.

Dengan demikian, sikap resmi SMSI terhadap klausul perjanjian dagang RI–AS yang menjadi perhatian kalangan pers akan ditentukan setelah pembahasan menyeluruh di tingkat pimpinan organisasi. (*)

« Previous Page — Next Page »