HARUM “Puluhan Tahun”

Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR Haji Rudi Mas’ud (HARUM) harus tahu. Sekarang ini semua ucapan, tindakan termasuk gestur tubuhnya selalu dibaca orang. Sejak skandal mobil dinas yang mahal dan mewah Rp8,5 miliar itu, masyarakat terutama para netizen selalu mengikuti dan menguliti gerak geriknya. Karena mereka sudah tahu ada yang tidak pas konsep berpikir Gubernur dengan rakyatnya.

Ucapan terakhir HARUM yang menyebutkan alasan pengalokasian anggaran Rp25 miliar untuk penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah jabatan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.

Kepada wartawan, Gubernur menjelaskan bahwa kondisi rumah jabatan saat ini memerlukan banyak perbaikan karena lama tidak ditempati. “Perlu saya sampaikan bahwa rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi,” jelasnya.

Puluhan tahun artinya satuan waktu yang jumlahnya antara 10 sampai 99 tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “puluhan” berarti bilangan kelipatan sepuluh, jadi bisa 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya sampai 99 tahun.

Apa benar rumah jabatan gubernur yang disebut Lamin Etam itu sudah puluhan tahun tidak ditempati? Faktanya tidak begitu.

Ayo Pak Gub buka data. Memang benar di era Gubernur Isran Noor, 2018-2023, Lamin Etam kosong selama 5 tahun. Isran memilih tinggal di rumah pribadinya di Sungai Kunjang. Tapi ketika Akmal Malik menjadi penjabat (Pj) Gubernur (2023-2025), dia tinggal di sana. Karena itu pasti ada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan saat itu.

Jadi tidak benar ucapan HARUM yang menyebut Lamin Etam tidak ditempati selama puluhan tahun. Sebelum Isran, Gubernur Awang Faroek Ishak selama 10 tahun tinggal di rumah dinas yang berada di samping Kantor Gubernur tersebut.

Selain soal waktu, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyebutkan bahwa angka 25 M itu diputuskan melalui tahapan penganggaran yang sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Proses tersebut melibatkan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga tingkat legislatif sampai persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya ada juga penjelasan dari Wagub Seno Aji. Dia menyebutkan, penganggaran 25 M itu telah sesuai dengan ketentuan PP No 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurutnya, rumah jabatan dan ruang kerja bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan untuk mendukung tugas pelayanan publik. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi bangunan berusia puluhan tahun, peningkatan sistem keamanan serta pengadaan perlengkapan pendukung.

Yang perlu dipahami Gubernur dan Wagub, dalam penganggaran yang memakai uang rakyat, pada saat ini rakyat punya ukuran tambahan. Ukurannya tidak saja sesuai aturan dan SOP, tetapi juga harus memperhitungkan aspek keadilan dan kepantasan. Ini norma lebih tinggi dari SOP.

Ketika Gubernur menjelaskan pengadaan mobil Ranger Rover, kekuatan CC-nya memang masih di bawah ukuran yang ditentukan Mendagri.  Jadi sesuai SOP. Tetapi dari sisi harga, itu yang menjadi persoalan. Adil dan pantaskah Gubernur menaiki mobil semahal itu?. Makanya Presiden Prabowo ikut menyentil. “Mobil Maung Presiden saja dengan anti pelurunya hanya sekitar satu miliar rupiah, kok ada mobil kepala daerah sampai 8 miliar rupiah,” sindirnya.

Di saat keuangan negara atau daerah tidak baik-baik saja, ditambah lagi ada kebijakan efisiensi atau penghematan, maka rakyat sangat peka dengan pengeluaran yang sangat tidak krusial dan terkesan mengada-ada. Misalnya ada anggaran pembuatan naskah pidato, sampai urusan tetek bengek di rumah jabatan kepala daerah.

Awan, founder Selasar.co membuat sindiran ketika dilihatnya ada anggaran pengadaan videotron indoor di rumah jabatan Rp782 juta. “Wah enak ini untuk menonton film Kuyang, menyeramkan,” katanya nakal.

Begitu juga ketika diamatinya ada anggaran aquarium air laut sebesar Rp198 juta. “Mungkin aquarium itu untuk memelihara bintang laut, Patrick,” ucapnya lagi.

Dia juga mengomentari anggaran dua kali pengadaan alat dapur. Yang pertama 500 juta, yang kedua  162 juta. “Bisa ini untuk syuting master chef,” katanya dengan polos.

TAGUPP INVESTASI DAERAH?

Dalam keterangan sebelumnya, Gubernur HARUM juga menjelaskan soal kehadiran Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang berkekuatan 43 orang.

Dia meminta semua pihak jangan salah persepsi. “Sebenarnya dengan adanya Tim Ahli Gubernur, ini bukan cost tapi bagian dari investasi agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah betul-betul berpihak dan tepat sasaran kepada masyarakat,” jelasnya.

“Berapa duit kalau salah kebijakan, berapa duit yang harus hilang . APBD kita puluhan triliunan. Jangan sampai tidak berpihak kepada masyarakat kita, terutama di bidang pertumbuhan ekonomi dan kebijakan lain yang berpihak kepada masyarakat,” lanjutnya lagi.

HARUM juga menegaskan pembentukan TAGUPP sudah melalui SOP dan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Ketika ditanya awak media terkesan gemuk dan bukan ahli, dia bilang masih jauh jika dibandingkan dengan daerah lain. “Saya rasa di sini, orang-orang yang ada di dalam punya kompetensi, mereka orang-orang  expert,” katanya sambil tertawa kecil.

Seorang teman saya bingung, apa kaitannya investasi dengan TAGUPP. Bagaimana mungkin TAGUPP bisa dinilai positif. Mulai pembentukannya terkesan melanggar peringatan Kemendagri, personilnya  kebanyakan dan bukan standar ahli, sampai upahnya yang tinggi sampai menghabiskan APBD di atas Rp10 miliar. Ini bukan investasi, tapi pemborosan. Cenderung menjadi lembaga untuk balas budi terhadap Tim Sukses.

Gubernur lupa, ada lembaga resmi yang punya kewenangan pengawasan yaitu DPRD. Dewan yang seharusnya menjaga agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak ke masyarakat. Sayang DPRD-nya dinilai tak begitu efektif, karena ketua dewannya, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) adalah kakak kandungnya HARUM sendiri.

Kasus percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara juga ramai. Selain alasannya masih diperdebatkan, ada ucapan Gubernur yang tidak enak berkaitan soal putra daerah dalam seleksi Dirut Bankaltimtara. Dia terkesan melempar tanggung jawab.

“Itu yang menjadi masalah, kenapa putra daerah ngga ada yang daftar. Kan sudah dibuka secara umum. Kemana putra daerah kita ini?. Jangan tanya ke kita dong. Yang salah kalau kami tidak membuka pendaftaran. Masa yang daftar orang luar. Ada sih putra daerah yang daftar, tetapi dalam seleksi di pansel gugur,” katanya kencang.

Orang meragukan ketulusan HARUM berpihak ke orang daerah, meski dia sendiri boleh dibilang putra daerah karena lahir di Balikpapan. Tapi darah orang tuanya berasal dari Sulbar. Dia alumnus Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Unmul. Mulai S1, S2 sampai S3.

Tapi dalam kasus pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD milik Pemprov Kaltim, HARUM lebih ikhlas memilih orang luar. Padahal kita punya orang lokal yang memenuhi syarat.  Unmul, almamaternya  juga punya ahli di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).

Pak Gub harus belajar dan membaca Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (OIK). Dalam Pasal 14 ayat (4) disebutkan: Paling sedikit 2 (dua) Deputi OIKN   diutamakan dari unsur masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Perpres saja memberi tempat terhormat terhadap orang lokal atau daerah.

Ke depan Gubernur HARUM harus lebih arif bertindak dan mengambil kebijakan. Sebab, saya lihat di medsos sudah ada konten atau gerakan yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Misinya, menyetop pemimpin yang tidak membawa marwah nurani masyarakat Kaltim dengan jujur dan harum.(*)

Pemprov dan Kejati Kaltim Luncurkan Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum 2026

‎‎SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim meluncurkan Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum jenjang SMA/SMK/MA/SLB (Tuna Daksa) Tahun 2026, Selasa (7/4/2026).

‎‎Kegiatan yang digelar di Ruang Kersik Luway, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dilaksanakan secara daring dan luring dibuka Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H.

‎Kajati Kaltim Supardi menekankan pentingnya pembinaan pelajar sebagai generasi penerus bangsa melalui peningkatan kesadaran hukum. Menurutnya, pemahaman hukum sejak dini akan membentuk karakter pelajar yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian sosial.

‎‎“Melalui kegiatan ini diharapkan lahir pelajar-pelajar sadar hukum yang dapat menjadi agen perubahan dan teladan di tengah masyarakat,” ujarnya.

‎‎Sementara itu, Gubernur Kaltim melalui Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Arih Frananta Filifus Sembiring menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai program ini sebagai langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran hukum.

‎‎“Duta pelajar yang terpilih nantinya diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi mampu menjadi pelopor gerakan sadar hukum di lingkungan sekolah maupun masyarakat,” ungkapnya.

‎‎Plt. Kepala Disdikbud Kaltim Armin menambahkan, program ini telah memasuki tahun ke-7 pelaksanaan pada 2026 dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Ia berharap kegiatan ini terus berkembang sebagai gerakan kolektif dalam menanamkan budaya sadar hukum di kalangan pelajar.

‎‎“Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan hukum sekaligus menginspirasi sekolah untuk berpartisipasi aktif mengirimkan perwakilannya,” jelasnya.

‎‎Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Kaltim melalui Disdikbud dengan Kejati Kaltim. Program ini bertujuan mencetak generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, serta mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat.(hel)

Jadwal Pelaksanaan di Kabupaten Kota

Kutai Timur (23 Juni 2026)

Bontang (25 Juni 2026)

Paser (7 Juli 2026)

Penajam Paser Utara (8 Juli 2026)

Balikpapan (10 Juli 2026)

Kutai Kartanegara (20 Juli 2026)

Samarinda (21 Juli 2026)

Berau (24 Juli 2026)

Kutai Barat (11 Agustus 2026)

Mahakam Ulu (12 Agustus 2026)

PT Pamapersada Nusantara Jadi Pengawas UKK di SMKN 3 Sendawar

SENDAWAR –  PT Pamapersada Nusantara, ikut melakukan pengawasan terhadap Uji Kompetensi Keahlian (UKK) siswa kelas XII di SMKN 3 Sendawar, Senin (6/4/2026).

Kepala sekolah SMKN 3 Sendawar Hj. Hayani, melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Nasius Logan menyampaikan bahwa sebelumnya ujian ini ditargetkan ada dua yaitu Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dan Ujian Sertifikasi Keahlian (USK). Berhubung USK ini harus mempunyai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan di Kubar belum ada, sehingga tidak bisa melakukan USK.

“Di Kaltim hanya ada satu Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) di Tanah Grogot,” kata Nasius.

Dijelaskannya, sekolah hanya melakukan UKK lokal saja dan melibatkan mitra dari perusahaan yang sudah melaksanakan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan SMKN 3 Sendawar, yaitu PT. PAMA dan PT United Tractors (UT).

“Perbedaannya USK bisa mendapatkan sertifikat secara Nasional, sedangkan UKK ini hanya mendapatkan sertifikat lokal saja,”ungkapnya.

Ia menuturkan, kerja sama dengan PT. PAMA dan SMKN 3 Sendawar sudah terjalin lama dan  banyak kegiatan yang terakomodir oleh PT PAMA, seperti salah satunya kegiatan UKK ini, Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan penanggulangan bencana serta kebun di lingkungan sekolah dan lain lain.

“Karyawan mengajar menjadi salah satu kegiatan yang rutin dilakukan,” bebernya.

Ia berharap ke PT PAMA lebih ekstra lagi mendukung SMKN 3 ini, karena saat ini sekolah banyak mengikuti perkembangan dunia pendidikan, dan barang tentu kedepannya semakin berkembang dunia pendidikan ini pastinya.

“Kami berharap kedepannya lebih banyak lagi program untuk siswa maupun guru. Karena setiap tahun guru pasti selalu memperbaharui ilmu pengetahuan, agar tidak ketinggalan dari perkembangan dunia industri,”tandasnya.

Diharapkan PT PAMA tetap seperti sebelumnya mengakomodir perkembangan baik siswa maupun guru.  Diakui, sekolah saat ini mengalami masalah di program PKL. Bertambahnya siswa setiap tahun pasti akan lebih banyak yang melaksanakan PKL.

“Kami berharap PT PAMA bisa menerima lebih banyak lagi siswa yang akan mengikuti PKL,” tutupnya.

PT Pamapersada Nusantara melalui Plant Instructur Yani Rustamaji sebagai salah satu penguji dalam UKK ini mengungkapkan, keterlibatan perusahaan sebagai bagian dari dunia industri merupakan salah satu bentuk dukungan dan komitmen dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kutai Barat, khususnya di SMK N 3 Sendawar.

“Kami mengapresiasi semangat dan kreativitas yang ditunjukkan peserta ujian. Dan diharapkan dari kegiatan ini bukan hanya menjadi akhir, namun dapat menjadi evaluasi bagi para peserta dalam mengukur kesiapan untuk memasuki dunia profesional kedepannya,” ujarnya.

Selain itu juga dengan adanya pengujian dari pihak industri ini, diharapkan peserta ujian secara garis besar dapat memahami standar kerja profesional yang nantinya menciptakan SDM berdaya saing setelah lulus nanti. (arf)

Satreskrim Polres Kubar Tangkap Pengetap BBM Bersubsidi

SENDAWAR – Patroli Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kutai Barat (Kubar) berhasil mengamankan pengetap BBM bersubsidi dengan barang buktti 38 jerigen, dengan estimasi 1.330 liter minyak Pertalite di daerah Kampung Benung, Kecamatan Damai, dan dijalan Trans Kaltim, Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok.

Dari hasil penangkapan di dua Tempat Kejadian Perkara (TKP), untuk BBM subsidi pertalite tersebut akan dijual kembali kepada toko toko maupun kios pengecer dipinggir jalan menggunakan mobil pik up dengan tangki modifikasi. Pelaku memakai pompa untuk dipindahkan ke jerigen dan dilakukan pengisian berkali-kali di APMS.

“Untuk toko atau kios yang membeli akan kami selidiki distribusi mereka menjual pertalite bersubsisdi tersebut,” kata Kasat Reskrim AKP. Khairul Umam, saat melakukan press rilis, Selasa (7/4/2026).

Dijelaskannya, APMS tempat membeli BBM bersubsidi ini tidak menggunakan barcode seperti SPBU yang ada, namun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengisi berulang kali. Diyakini ada kerja sama dengan pihak karyawand. Petugas juga menahan empat tersangka berinisial M, F, PBH dan Is.

“Pertalite ini dibeli Rp10 ribu per liter di APMS, dan dijual ke kios dan toko Rp14 ribu  perliter. Keuntungan yang didapat Rp4 ribu per liternya. Jika satu ton diperkirakan menghasilkan keuntungan Rp4 juta,” ungkapnya.

Pelaku dikenakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang migas Dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar.

Satreskrim Polres Kutai Barat tetap berkomitmen dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Kutai Barat.

“Upaya penegakan hukum akan kami lakukan secara profesional dan berkeadilan. Kami mengimbau masyarakat apabila ada menemukan kegiatan ilegal maupun penyalahgunaan BBM Bersubsidi agar melaporkan informasi tersebut kepada kami,” kata Khairul Umam. (arf).

Lewati Ujian di Portimao, Arai Agaska Gaspol Latihan di Eropa

Arai Agaska mendapatkan pelajaran berharga usai menjalani seri perdana World Sportbike yang berlangsung di Portimao Portugal, 28-29 Maret 2026. Dia masih perlu banyak waktu untuk beradaptasi termasuk memahami karakter Yamaha R7 yang digunakannya di World Sportbike.

Putaran pembuka diselesaikannya masing-masing finish ke-20 race 1 dan urutan 23 race 2. Balapan di sirkuit menantang Portimao ditambah lagi menghadapi persaingan yang begitu ketat dengan pembalap-pembalap lain, adalah ujian yang telah dituntaskan Arai Agaska. Rider muda berusia 18 tahun itu juga membutuhkan waktu untuk terbiasa menggeber Yamaha R7. Juga manage ban karena saat race di Portimao, dia terkendala motor sering spin di bagian belakang sehingga banyak kehilangan waktu.

”Saya banyak belajar dari hasil balapan di Portimao khususnya mengenal lebih dalam mengenai Yamaha R7 buat balapan. Butuh latihan lagi yang akan saya jalani di Misano, sekaligus memperkuat fisik. Dengan begitu akan sangat membantu untuk race pada seri-seri berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik,” ungkap Arai Agaska.

Result putaran pembuka tidak memberikan poin bagi Arai Agaska. Rider asal Nusa Tenggara Barat itu menempati posisi 26 di klasemen sementara. Masih ada 7 seri berikutnya untuk berupaya memperoleh poin di kalender musim World Sportbike 2026.

”Tahun pertama Arai Agaska di World Sportbike sudah dimulai di Portimao Portugal. Kami sudah melakukan sejumlah evaluasi yang bermanfaat untuk perbaikan pada seri-seri berikutnya. Tambahan latihan di Eropa juga disiapkan guna memperbaiki performa. Kami harapkan pembenahan itu akan terlihat hasilnya pada lanjutan round mendatang,” papar Wahyu Rusmayadi, Manager Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

« Previous Page — Next Page »