Aksi Demo Jilid 2

Catatan Rizal Effendi

SENIN ini, tanggal 4 Mei 2026 akan berlangsung aksi demo 214 Jilid 2.  Lokasi utamanya di Karang Paci. Itu gedung DPRD Kaltim. Tujuannya untuk memastikan apakah Hak Angket jadi digulirkan oleh para wakil rakyat atau tidak.

Dalam aksi demo pertama, 21 April lalu, 7 Fraksi DPRD Kaltim sepakat menandatangani Pakta Integritas yang diajukan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK). Salah satu poin penting dalam Pakta Integritas itu adalah kesediaan DPRD Kaltim menggelar Hak Angket untuk “mengadili”  kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang tidak menjaga “marwah” Kaltim.

Keputusan para wakil rakyat itu memang kita tunggu. Tadinya beredar kabar bahwa hari ini DPRD Kaltim menggelar rapat paripurna untuk memutuskan Hak Angket tersebut. Tapi ternyata belum. Mungkin masih diulur-ulur.

Dari undangan yang beredar, Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud baru mengundang rapat konsultasi malam ini pukul 19.00 dengan  acara: “Membahas Tuntutan Masyarakat yang  Tergabung Dalam Aliansi  Masyarakat dan Mahasiswa Kaltim.”

Yang diundang: Para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi, Para Ketua dan Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi, Ketua dan Wakil Ketua Bapemperda serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Ke mana arah rapat konsultasi malam ini? Ada yang khawatir anggota Dewan masuk angin. Ada seorang netizen memposting pertanyaan: “Jika hari ini 160 pokir anggota DPRD dikabulkan oleh Gubernur Kaltim, kira-kira apakah tekanan dari Karang Paci kepada Gubernur terkait Hak Angket masih terdengar nyaring?” Begitu tanyanya.

Aksi demo 214 hari ini digelar APMK. Sementara itu, Aliansi Rakyat Kaltim (ARK) bersama para mahasiswa juga akan melaksanakan aksi serupa. “Ini bukan sekadar aksi, ini adalah lanjutan perjuangan. Jika tuntutan tidak dijawab, kita bertahan. Jika tuntutan dipenuhi, kita pulang dengan kemenangan,” begitu bunyi pernyataan APMK.

“Kita akan mengawal proses penentuan Hak Angket di DPRD Kaltim. Kami ingin gubernur ini turun karena sudah kehilangan legimitasi,” kata Lukman, Humas ARK.

Semua orang sudah tahu masalah apa saja yang harus di-angket-kan. Mulai soal pembelian mobil dinas mewah Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan Rp25 miliar, pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang menguras APBD Rp10 miliar lebih, pengangkatan Dewas RSUD dan percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara, serta masalah nepotisme dan dinasti politik yang dinilai menjadi-jadi.

Gubernur sudah menyampaikan permintaan maaf, tapi dia keseleo lidah lagi ketika menyamakan pengangkatan adik kandungnya, Hijrah Mas’ud sebagai Wakil Ketua TAGUPP seperti Hashim Djojohadikusumo, kakak Presiden Prabowo Subianto. Buntutnya sejumlah kader Gerindra Kaltim meradang. Padahal Ketua Gerindra Kaltim, Seno Aji adalah Wakil Gubernur, pendamping dia.

TAK LANGSUNG MENJATUHKAN

Syarat mengajukan Hak Angket diatur secara rinci dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan anggota DPRD Kaltim 55 orang, maka minimal yang mengusulkan Hak Angket sebanyak 7 orang dan lebih dari 1 fraksi.

Setelah usulan diajukan kepada pimpinan, usul tersebut baru sah menjadi Hak Angket jika disetujui dalam Rapat Paripurna dengan ketentuan rapat harus dihadiri paling sedikit ¾ dari jumlah anggota DPRD atau sekitar 41 orang. Sedang keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir atau sekitar 27 orang.

Jika syarat-syarat tadi terpenuhi dan disetujui, maka DPRD akan membentuk Panitia Angket yang anggotanya terdiri dari perwakilan semua fraksi untuk mulai melakukan penyelidikan.

Dalam UU No 23 Tahun 2014, Panitia Angket mempunyai wewenang memanggil  (termasuk pemanggilan paksa) dan meminta keterangan pihak terkait termasuk gubernur serta jajaran dinas terkait, pihak swasta, warga masyarakat dan pakar.

Kemudian boleh meminta dan menyita dokumen, melakukan penyumpahan saksi, mengakses lokasi tertentu untuk melakukan verifikasi data atau fakta fisik yang berkaitan dengan objek penyelidikan.

Perlu diketahui, proses penyelidikan berlangsung paling lama 2 bulan atau 60 hari. Kemudian Panitia Angket menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang dilaporkan dalam Rapat Paripurna kembali.

Rekomendasi Panitia Angket bisa berupa membatalkan kebijakan gubernur, merekomendasikan sanksi administratif,  sampai meneruskan temuan pidana ke aparat penegak hukum.

Apakah Hak Angket bisa langsung menjatuhkan seorang gubernur? Tentu tidak. Hasil Hak Angket hanya menjadi “pintu masuk” ke tahap pemakzulan (impeachment) secara politis.

Jika hasil Hak Angket memastikan ada pelanggaran berat yang dilakukan gubernur, maka DPRD harus meningkatkan statusnya menjadi Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Di tahap inilah DPRD secara resmi mengusulkan pemberhentian gubernur melalui Rapat Paripurna dengan syarat kehadiran minimal ¾ anggota dan persetujuan 2/3 dari anggota yang hadir.

Usulan pemberhentian gubernur dari DPRD tidak langsung berlaku. Usulan tersebut wajib dikirim ke Mahkamah Agung (MA) untuk diuji secara hukum. MA memiliki waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah gubernur benar-benar bersalah secara hukum.

Jika keputusan MA menyatakan gubernur bersalah, maka Presiden menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usulan atau keputusan dari MA.

Jadi prosesnya cukup panjang. Gubernur Rudy Mas’ud pernah menyatakan dia siap menghadapi Hak Angket. Sekarang ini penampilan Gubernur agak lain. Dia irit bicara kalau ditanya wartawan. Di depan peserta Musrenbang Kaltim 2027, Kamis (30/4) dia mengatakan sibuk bekerja meski jarang diliput atau dibuat konten.

Senin ini, dalam penanggalan Jawa adalah 16 Legi. Dalam budaya Jawa, legi  itu artinya manis. Mudah-mudahan perjuangan masyarakat Kaltim berbuah manis untuk kesejahteraan dan kemakmuran, bukan menuju perpecahan.(*)

 

Makanya Awan dari Selasar.co menuntut acara itu disiarkan secara langsung melalui media sosial. “Biar ketahuan mana wakil rakyat yang serius memperjuangkan aspirasi rakyat, mana yang lebih mementingkan kepentingan pribadi,” tandasnya.

Belum diketahi siapa yang memimpin rapat paripurna ini? Apa Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud berani memegang palu sidang? Soalnya dia adalah kakak kandung dari Rudy Mas’ud. Saat aksi 214 berlangsung, Hasan dihujat karena tak berada di tempat.

Ini juga ujian berat bagi Partai Golkar. Rudy Mas’ud adalah Ketua DPD Golkar Kaltim dan Hasan duduk sebagai Ketua DPC Golkar Kutai. Ketua Fraksi Golkar Muh Husni Fahruddin alias Ayub, yang juga Sekretaris DPD Golkar Kaltim ikut menandatangi Pakta Integritas yang mendorong pelaksanaan Hak Angket.

Pengurus PWI Bontang Periode 2026–2029 Dilantik

BONTANG – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin melantik kepengurusan PWI Kota Bontang masa bakti 2026–2029 dilantik. Acara pelantikan digelar di Auditorium Taman Tiga Dimensi, Sabtu (2/5/2026). Mengangkat tema “Wartawan Profesional, Pers Berintegritas”, acara ini dihadiri Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi PWI Bontang yang berlangsung pada 12 Februari 2026, serta mengacu pada Surat Keputusan PWI Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49/PWI-KT/KEP/III/2026 tentang pengesahan pengurus baru. Dalam konferensi tersebut, Muhammad Kusnadi terpilih secara aklamasi sebagai ketua, menggantikan Suriadi Said yang telah menyelesaikan dua periode kepemimpinannya. Dalam menjalankan organisasi, Kusnadi didampingi Sekretaris Qadile Fachruddin S dan Bendahara Dahlia, serta jajaran pengurus bidang lainnya.

Ketua PWI Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kebenaran fakta dan etika dalam pemberitaan. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pembangunan melalui karya jurnalistik yang konstruktif.

“Tidak hanya mengejar fakta, tetapi juga menjunjung tinggi kebijaksanaan agar berita yang dihasilkan mampu memberi dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Kusnadi menegaskan pentingnya peran wartawan sebagai penjaga kebenaran di tengah maraknya informasi yang tidak terverifikasi alias hoaks. Ia juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya insan pers melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan berbagai program pelatihan.

“PWI harus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga independensi dan kepercayaan publik. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik,” tegasnya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada kepengurusan baru. Ia menekankan bahwa pers merupakan mitra strategis pemerintah sekaligus pilar penting dalam demokrasi.

“Pers berperan besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mengawal jalannya pembangunan daerah,” ucapnya.

Ia juga mendorong seluruh wartawan untuk memiliki sertifikasi UKW guna menjamin profesionalisme. Selain itu, Neni mengajak insan pers menjaga stabilitas daerah, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif dan dinamika politik.

“Bangun sinergi yang sehat. Kritik harus tetap konstruktif dan informasi yang disampaikan harus memberi nilai edukatif. Jangan sampai hoaks atau sensasi merusak kepercayaan publik. Pers harus menjadi penuntun opini yang bijaksana bagi masyarakat Bontang,” pesannya.

Acara pelantikan ini turut dihadiri Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, unsur Forkopimda, Kepala BNN Bontang Lulyana Ramdhani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdu Safa Muha, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Eko Mashudi, pengurus PWI Kaltim, perwakilan perusahaan, serta perwakilan organisasi pers. (*)

Pertamina PEP Bunyu Field Sukses Hijaukan Area Operasi di Hari Buruh

BULUNGAN – Manajemen PT Pertamina EP (PEP) Bunyu Field bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Pertambangan & Gas Bumi Bersatu (FSPPB) menginisiasi sebuah gerakan peduli lingkungan yang bertajuk Aksi Hijau May Day.

Kegiatan sosial ini dipusatkan di wilayah Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (2/5/2026).

Aksi nyata tersebut melibatkan sedikitnya 180 orang peserta yang datang dari berbagai unsur, mulai dari para pekerja internal PEP Bunyu Field, jajaran Muspika Kecamatan Bunyu, hingga perwakilan dari pengurus FSPPB. Seluruh elemen tersebut bergotong-royong menyukseskan agenda penanaman bibit pohon di area perkantoran serta melaksanakan aksi pembersihan sampah plastik di sepanjang koridor jalan umum yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Senior Manager PEP Bunyu Field, Ruri Heriandi, menggarisbawahi bahwa agenda ini merupakan cerminan dari komitmen kuat perusahaan dalam mengawal upaya keberlanjutan lingkungan hidup melalui skema kolaborasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pada momentum peringatan Hari Buruh tahun ini, pihak Pertamina sengaja menggandeng serikat pekerja dan pemerintah kecamatan untuk bahu-membahu melakukan tindakan riil yang mendukung perbaikan ekosistem, menekan laju emisi karbon, serta melestarikan alam yang krusial bagi masa depan.

Menurut pandangan Ruri, hari peringatan May Day sejatinya harus dijadikan sebagai ruang refleksi bersama sekaligus wadah kolaborasi positif.

Kehadiran institusi perusahaan, para pekerja, serta serikat pekerja harus dapat memberikan dampak langsung yang berdaya guna bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar zona operasional.

Manajemen ingin terus andil dalam menjaga kualitas alam sekitar lewat tindakan sederhana yang dikerjakan secara konsisten.

Edukasi Pengelolaan Sampah dan Pengurangan Plastik Sebelum para peserta diterjunkan ke lapangan, rangkaian acara terlebih dahulu diawali dengan sesi pembekalan pengarahan teknis mengenai tata cara penanaman pohon yang baik serta manajemen pengelolaan sampah plastik yang efektif.
Materi edukasi lingkungan tersebut disampaikan secara langsung oleh Officer Environment PEP Bunyu Field, Nurhadi Muslim.

Melalui penyuluhan ini, perusahaan tidak semata-mata mengejar target kuantitas kebersihan, namun juga mengemban misi edukasi jangka panjang untuk memicu kesadaran kolektif akan pentingnya ekologi hidup.

Para pekerja dan segenap lapisan warga diajak untuk mulai mengubah pola hidup dengan membatasi dan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam aktivitas keseharian mereka.
Lebih jauh, Ruri menambahkan bahwa iklim lingkungan yang sehat serta hubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis secara tidak langsung akan menjadi pilar utama yang menyokong kelancaran operasional produksi minyak dan gas (migas) perusahaan.

Ketahanan produksi ini dinilai sangat vital dalam menjaga ketersediaan suplai serta mewujudkan kedaulatan energi nasional, yang mana sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah dalam menggolkan program swasembada energi. (*)

 

Dahlan ke IKN Lagi

Catatan Rizal Effendi

STAMINA Pak Dahlan Iskan tak berubah. Tetap kuat dan fit. Padahal usianya sudah 74  tahun dan pernah ganti hati.  Dari Guangzhou, China, dia mendarat di Juanda Surabaya, Selasa (21/4) pagi. Langsung naik pesawat Super Airjet pukul 07.55 ke Balikpapan. Pukul  10.30 pagi dia sudah mendarat di Bandara SAMS Sepinggan.

Saya sudah menunggu satu jam sebelumnya. Saya tahu benar dia tipe orang yang tidak mau menunggu. Begitu saya salami di ruang kedatangan, dia bilang kita langsung ke Ibu Kota Nusantara (IKN). “Saya mau lihat bagaimana perkembangan IKN,” katanya tersenyum.

Dahlan baru sekali ke lokasi IKN di Sepaku. Saya juga yang mengantar. Di awal tahun 2022, di mana lokasi IKN masih diselimuti hutan eucalyptus milik Sukanto Tanoto, bos pulp, kertas dan minyak sawit. Belum ada bangunan sama sekali. Tapi kegiatan land clearing sudah dimulai.

Dia tanya berapa lama perjalanan ke IKN? Saya bilang atas rekomendasi Deputi  Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Pak Alimuddin,  kita boleh melalui melalui jalur tol IKN. “Jadi kira-kira satu jam lewat jembatan Pulau Balang,” kata saya.

Pak Dahlan juga tanya bagaimana progres pembangunan IKN? Saya bilang cukup lancar. Kebetulan Kepala Otorita-nya, Pak Bas (Basuki Hadimuljono) orang lapangan. Sayang mantan Menteri PU ini lagi di Jakarta. Jadi tak bisa ditemui.

Saya ceritakan ke Pak Dahlan, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.600 hektare  lebih sebagian sudah terbangun. Ada Istana Negara, Istana Garuda (Kantor Presiden), Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Kemenko 1-4, Kantor Kementerian PU, Kantor Otorita IKN, Bank Indonesia, 47 Tower Rusun ASN dan Masjid Negara Nusantara.

Selain itu, di sana ada 2 hotel sudah beroperasi. Yaitu hotel Bintang 5 Swissotel Nusantara dan hotel butik dari kontainer, Qubika Boutique Hotel Nusantara. Tarif Swissotel sekitar Rp2 juta per malam, sedang Qubika sekitar Rp1 jutaan. “Nanti kita makan siang di Swissotel, itu milik teman saya,” kata Pak Dahlan.

Selain hotel, di IKN juga sudah beroperasi 4 rumah sakit. Yaitu Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN dari Kemenkes, RS Hermina Nusantara, RS Mayapada Nusantara dan RS Abdi Waluyo. Lalu ada Bandara Nusantara yang sudah juga rampung.

Yang menarik di sana juga sudah terbangun Pusat Pelatihan Timnas Sepakbola Indonesia (PSSI Training Center). Dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektare, yang sebagian biayanya didukung FIFA. Pembangunan tahap pertama rampung di antaranya 3 lapangan berstandar internasional, asrama pemain dan fasilitas kebugaran.

Saya belum tahu kapan Timnas mulai latihan di IKN?. Ketua PSSI Erick Thohir yang meminta kepada Jokowi belum memberi isyarat pemanfaatannya. Menarik juga kalau Timnas bermarkas di sana.

DIBANTU BU EENG

Pak Dahlan senang kita  bisa melalui jalan tol. Apalagi melalui jembatan Pulau Balang. Jembatan itu penuh sejarah. Soalnya bentang pendeknya dibangun atas biaya APBD Kaltim berkat kebijakan Gubernur Awang Faroek Ishak.

Ketika melintas di jalan tol, Pak Dahlan kaget melihat ada fasilitas jembatan untuk satwa? “Apa ada orang utan yang lewat di sana?,” tanyanya. Jembatan itu memang dibuat untuk satwa endemik Kalimantan. Selain orang utan, beruang madu, macan dahan, payau dan lainnya.

Dulu kita masuk ke IKN lewat Km 38 Samboja. Jarak tempuhnya lebih 2 jam. Jalur itu masih tetap dipakai. Soalnya tol IKN belum dibuka secara resmi dan belum rampung secara keseluruhan. Tapi waktu menjelang Lebaran kemarin, jalan tol dibuka selama 2 minggu.

Jalan tol sepanjang 88,54 km itu, dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) bersama PT Brantas Abipraya dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp89 triliun. Rencananya di segmen 4A ada terowongan bawah laut (immersed tunnel) dengan biaya Rp11 triliun.

Dari Tol Balsam Batakan kita menuju Km13 Kariangau. Lalu masuk ke tol IKN lewat pintu 3B. Kita sempat melewat antrian truk beratus meter di mulut SPBU. Pak Dahlan bingung. “Pemandangan seperti itu hampir tiap hari meski Presiden Prabowo sudah meresmikan kilang minyak (RDMP) Pertamina Balikpapan,” kata saya.

Tadinya kita ingin objek kunjungan pertama Bandara Nusantara. Tapi kita bingung jalannya. Akhirnya kita menuju Masjid IKN. “Sekalian kita zuhuran,” kata Pak Dahlan. Kita salat di lantai 1. Soalnya lantai 3 sebagai tempat salat utama sedang direnovasi. Pak Dahlan lama mengamati, bahkan sempat mencoba mimbar khatib yang menempel di dinding kanan. Lau menyaksikan Basilika di seberang masjid.

Dari Masjid Nusantara kita menuju Istana Garuda. Hampir tidak bisa masuk. Syukur putri saya, Aisyah Febria yang berkarier di Otorita IKN bisa membantu menghubungi penanggung jawab Istana. Akhirnya bisa masuk. Malah mereka berebut berfoto dengan Pak Dahlan. Kita dengan leluasa masuk ke dalam Istana Garuda. Istana itu baru Jokowi yang pernah memanfaatkannya.

Ketika kita makan siang di Swissotel Nusantara, Bu Eeng, pelaku UMKM asal Balikpapan ikut bergabung. Dia saya kabari.  Kebetulan dia dapat petak jualan makanan di Gedung Menko. Justru dia ikut membantu mengantar kita ke Bandara Nusantara. “Saya kenal Pak Wahyu Subagyo, Plt Kepala Bandara Khusus IKN,” katanya.

Menurut Bu Eeng, jika ada tamu VVIP datang termasuk Presiden atau Wapres, dia kebagian jatah untuk menyediakan makanan. “Jadinya saya akrab dengan teman-teman penanggung jawab di bandara tersebut,” jelasnya.

Lintasan Bandara IKN sejauh 3.000 meter lebih panjang dari Bandara Sepinggan yang baru 2.500 meter. Makanya ke depan akan dibuka menjadi bandara internasional untuk umum. Sepinggan bakal tersaingi. Syukur nantinya ada jalan tol langsung dari Bandara Sepinggan ke IKN. Jadi orang punya pilihan.

Selesai meninjau IKN, kami berpisah. Saya pulang ke Balikpapan. Pak Dahlan meneruskan perjalanannya meninjau pembangkit listrik di Embalut, Seberang Tenggarong. Itu karya Pak Dahlan yang mengantarkannya menjadi Dirut PLN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lanjut jadi Menteri BUMN.

Besoknya agak sore saya tanya Pak Dahlan apakah masih di Embalut? “He…he, saya sudah di Mojokerto,” katanya lewat WA.  Bayangkan, kapan dia istirahat? Itulah Pak Dahlan, yang pernah disebut Tempo “Si Pembanting Tulang.”(*)

May Day di PT WKP Perkuat Harmoni Pekerja dan Perusahaan

Penajam Paser Utara – Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di lingkungan PT Waru Kaltim Plantation (WKP) berlangsung berbeda. Tidak ada jarak antara manajemen dan pekerja. Sejak pagi, ratusan karyawan larut dalam kegiatan jalan sehat, senam bersama, hingga hiburan dan ramah tamah yang digelar di area perusahaan, Jumat (1/5/2026).

Momentum May Day kali ini dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat hubungan industrial di tengah dinamika industri perkebunan yang terus berkembang. Di saat isu kesejahteraan pekerja, keselamatan kerja, dan keberlanjutan usaha menjadi perhatian publik, PT WKP memilih merayakannya melalui pendekatan kebersamaan dan ruang dialog yang lebih cair.

Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan sehat yang diikuti seluruh karyawan perusahaan. Suasana kebersamaan kemudian berlanjut melalui senam bersama hingga kegiatan hiburan dan ramah tamah yang menjadi ruang interaksi antara pekerja dan jajaran manajemen.

Manajemen PT WKP Miftahul Ulum, mengatakan peringatan May Day bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa keberlangsungan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kontribusi para pekerja di setiap lini operasional.

“Keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari kerja keras seluruh tenaga kerja di setiap lini operasional perkebunan. Karena itu, perusahaan berkomitmen terus membangun hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif,” ujarnya.

Ia menilai peringatan Hari Buruh juga menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas dan komunikasi antara perusahaan dan pekerja dalam menghadapi tantangan industri ke depan. Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi modal penting untuk menjaga produktivitas sekaligus kesejahteraan karyawan secara berkelanjutan.

“May Day bukan hanya simbol perjuangan pekerja, tetapi juga momentum memperkuat sinergi dan kebersamaan antara perusahaan dan pekerja demi kesejahteraan bersama serta keberlanjutan perusahaan,” kata Miftahul.

Pada momentum tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi turut memberikan penghargaan kepada PT WKP atas partisipasi dan kontribusi perusahaan dalam mendukung rangkaian kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional 2026.

Penghargaan itu menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga praktik ketenagakerjaan yang berkelanjutan. PT WKP secara konsisten menempatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama perusahaan.

Dalam praktik operasionalnya, PT WKP juga menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan memastikan tidak adanya diskriminasi, kerja paksa, maupun pekerja anak. Komitmen tersebut dijalankan seiring upaya membangun lingkungan kerja yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh karyawan.

Semangat itu, menurut perusahaan, sejalan dengan komitmen membangun sinergi antara manusia dan keberlanjutan usaha demi mendukung pembangunan Indonesia yang lebih inklusif. (*)

« Previous Page — Next Page »