PB Porprov Libatkan Seluruh Daerah dalam Finalisasi Nomor Tanding

SAMARINDA – Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur memastikan penetapan cabang olahraga dan nomor tanding tidak dilakukan secara sepihak. Seluruh keputusan akan ditempuh melalui koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KONI Kaltim, serta pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan Porprov berjalan sesuai kemampuan masing-masing daerah.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Kurniawan mengatakan, koordinasi yang dilakukan di Samarinda bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan sebelum keputusan final ditetapkan. Menurutnya, sebagai tuan rumah, Paser menginginkan setiap kebijakan lahir dari kesepakatan bersama.

“Kami memang memiliki tugas menetapkan cabang olahraga dan nomor tanding. Tetapi kami mengharapkan semua itu melalui proses koordinasi dan persetujuan Dispora Provinsi maupun KONI Kaltim. Jadi keputusan ini bukan keputusan kami sendiri, melainkan keputusan bersama,” kata Kurniawan, Jumat (17/7/2026).

Ia berharap pembahasan yang telah dilakukan bersama Dispora Kaltim dan KONI Kaltim dapat menghasilkan keputusan final dalam waktu dekat sehingga seluruh daerah memiliki kepastian untuk mempersiapkan kontingennya.

“Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Ketua Umum KONI Paser, Insyaallah Senin nanti sudah ada jawaban mengenai hal ini. Dengan begitu semua tahapan berikutnya bisa segera berjalan,” ujarnya.

Kurniawan juga menekankan pentingnya kesiapan setiap kabupaten dan kota, terutama dari sisi anggaran. Menurutnya, masing-masing daerah perlu lebih dulu berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum memastikan jumlah atlet dan nomor tanding yang akan diikuti.

“Jangan sampai semuanya sudah diputuskan, ternyata ada daerah yang tidak siap. Karena itu kami meminta setiap Dispora kabupaten dan kota berkoordinasi dulu dengan TAPD masing-masing agar benar-benar mengetahui kemampuan anggarannya,” jelasnya.

Ketua Harian PB Porprov VIII Kaltim, Katsul Wijaya, menyatakan hasil koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat seluruh tahapan persiapan mengingat waktu menuju pembukaan Porprov semakin singkat.

“Berkat dukungan Dispora Provinsi dan KONI Kaltim kami semakin termotivasi untuk segera menetapkan cabang olahraga dan nomor tanding. Insyaallah dalam waktu dekat keputusan itu akan kami keluarkan agar tahapan berikutnya bisa segera berjalan,” kata Katsul.

 

Katsul yang juga Ketua KONI Paser menambahkan, setelah keputusan diterbitkan, PB Porprov akan langsung menginformasikannya kepada seluruh pihak terkait, termasuk technical delegate, agar proses verifikasi venue, peralatan pertandingan, serta penyusunan jadwal dapat segera dilakukan.

“Terpenting semua pihak bergerak bersama untuk menyukseskan Porprov VIII. Setelah penetapan dilakukan, seluruh tahapan teknis akan kami percepat sehingga persiapan penyelenggaraan dapat berjalan sesuai target,” pungkasnya. (Ain)

Optimistis Seluruh Cabor Tetap Dipertandingkan di Porprov Kaltim

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Paser memastikan keterbatasan anggaran tidak akan mengurangi jumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026. Penyesuaian hanya akan dilakukan terhadap nomor tanding dengan tetap mengacu pada cabang dan nomor yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON).

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Kurniawan mengatakan, pihaknya datang ke Samarinda untuk memastikan besaran dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menyamakan persepsi terkait penyelenggaraan Porprov sebagai ajang olahraga terbesar di daerah.

“Kedatangan kami ke sini yang pertama untuk memastikan anggaran bantuan dari provinsi jumlahnya berapa dan bisa terealisasi atau tidak. Karena kami juga sudah menghitung kebutuhan pelaksanaan Porprov berdasarkan usulan 64 cabang olahraga dengan lebih dari seribu nomor tanding,” kata Kurniawan, Jumat (17/7/2026)

Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini mengharuskan panitia melakukan penyesuaian. Namun, langkah tersebut tidak diarahkan untuk memangkas jumlah cabang olahraga, melainkan menyesuaikan nomor tanding agar selaras dengan kebijakan pembinaan olahraga nasional.

“Kalau kami berusaha tidak akan mengurangi cabang olahraga. Yang kemungkinan disesuaikan adalah nomor tanding karena acuannya harus mengarah ke nomor yang dipertandingkan di PON. Kalau di PON tidak dipertandingkan, untuk apa kita pertandingkan di Porprov,” ujarnya.

Menurut Kurniawan, keputusan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas penyelenggaraan sekaligus memastikan Porprov berjalan sukses, baik dari sisi pelaksanaan maupun administrasi.

“Sebagai tuan rumah kami ingin sukses penyelenggaraan, tetapi juga sukses administrasi. Kami tidak ingin ada persoalan yang kemudian menjadi sorotan. Karena itu semua keputusan harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, Rasman Rading, memastikan pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk membantu pelaksanaan Porprov VIII.

“Anggaran yang sudah kami siapkan sekitar Rp20 miliar. Anggaran itu diperuntukkan bagi kebutuhan perangkat pertandingan, panitia pertandingan, konsumsi, akomodasi, transportasi hingga jersey. Kami berharap seluruh cabang olahraga juga memahami kondisi fiskal yang ada saat ini,” ujar Rasman.

Ia berharap kepastian mengenai cabang olahraga maupun nomor tanding segera ditetapkan sehingga seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai jadwal dan pelaksanaan Porprov VIII di Kabupaten Paser berlangsung lancar.

“Mudah-mudahan keputusan itu segera ditetapkan sehingga seluruh tahapan berikutnya bisa langsung berjalan dan persiapan Porprov dapat dilakukan secara maksimal,” pungkasnya. (Ain)

Dispora Kaltim Siapkan Rp20 Miliar Untuk Porprov VIII

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menyiapkan anggaran sekitar Rp20 miliar menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kaltim 2026 di Kabupaten Paser. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan Porprov di Bumi Daya Taka.

Pelaksana Tugas Kepala Dispora Kaltim, Rasman Rading, menjelaskan alokasi anggaran tersebut telah disiapkan dalam pembahasan KUA-PPAS. Anggaran itu diprioritaskan untuk kebutuhan perangkat pertandingan, panitia pertandingan di luar panitia lokal, yang didalamnya termasuk akomodasi, konsumsi, transportasi kedatangan, honor, serta kebutuhan teknis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Anggaran yang kami siapkan sekitar Rp20 miliar. Di dalamnya untuk kebutuhan perangkat pertandingan, panitia pertandingan, konsumsi, akomodasi, transportasi, honor, termasuk jersey. Kami berharap anggaran ini sudah tidak berubah lagi,” kata Rasman, jumat (17/7/2026).

Ia menegaskan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim diberikan sesuai pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemprov Kaltim dan PB Porprov sebagai tuan rumah. Sementara itu, kebutuhan atlet dan official sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen kabupaten dan kota peserta.

Rasman mengakui kondisi fiskal saat ini membuat besaran honor harus disesuaikan. Karena itu, pihaknya meminta seluruh cabang olahraga memahami kondisi keuangan daerah demi kelancaran pelaksanaan Porprov.

Selain anggaran, Rasman menyebut kesiapan venue di Kabupaten Paser saat ini telah mencapai sekitar 85 persen. Namun apabila terdapat venue yang belum memenuhi syarat, pertandingan dapat dialihkan ke daerah lain.

“Kalau memang ada venue yang belum siap, saya minta segera disampaikan. Bisa kita alihkan ke Balikpapan atau Samarinda agar pelaksanaan pertandingan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ketua Harian PB Porprov VIII Kaltim, Katsul Wijaya, menambahkan sejauh ini telah direncanakan sekitar tujuh cabang olahraga dipertandingkan di luar Kabupaten Paser. Langkah tersebut dilakukan menyesuaikan ketersediaan fasilitas olahraga yang ada.

“Memang sebelumnya sudah direncanakan sekitar tujuh cabang olahraga dipertandingkan di luar Kabupaten Paser. Setelah penetapan cabang olahraga nanti, technical delegate akan melakukan verifikasi terhadap kesiapan venue dan peralatan pertandingan,” jelas Katsul.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum I KONI Kaltim, Hendra Radinal Ary, memastikan Tim Wasrah akan segera turun melakukan verifikasi lapangan setelah menerima keputusan resmi dari PB Porprov mengenai cabang olahraga, nomor pertandingan, jadwal, dan venue.

“Begitu keputusan PB keluar, kami langsung bergerak melakukan koordinasi dan verifikasi sehingga seluruh persiapan Porprov bisa berjalan maksimal,” pungkas Hendra. (Ain)

PB Porprov Targetkan Penetapan Cabor dan Nomor Tanding Porprov VIII Rampung Pekan Depan

SAMARINDA – Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur menargetkan penetapan cabang olahraga (cabor) dan nomor pertandingan rampung pada awal pekan depan. Kepastian tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat seluruh tahapan persiapan menjelang pelaksanaan Porprov VIII yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada 14–27 November 2026.

Ketua Harian PB Porprov VIII Kaltim, Katsul Wijaya, mengatakan rapat koordinasi bersama Dispora Kaltim dan KONI Kaltim menghasilkan komitmen agar penetapan cabor dan nomor pertandingan segera dituntaskan mengingat waktu persiapan yang tersisa semakin singkat.

“Berdasarkan masukan dan dukungan dari Dispora provinsi maupun pengurus KONI, kami akan menetapkan cabang olahraga dan nomor pertandingan tersebut. Mudah-mudahan Senin atau Selasa pekan depan sudah bisa kami sampaikan,” ujar Katsul, Jumat (17/7/2026).

Ia mengungkapkan, penetapan tersebut sejatinya telah direncanakan sejak beberapa bulan lalu. Namun, prosesnya harus menunggu kepastian dukungan anggaran dari pemerintah provinsi serta transisi kepengurusan KONI Kaltim agar keputusan yang diambil benar-benar matang.

“Memang sebelumnya kami ingin menetapkan pada bulan April. Namun kami ingin mendapatkan kepastian terkait dukungan anggaran dan juga menyesuaikan dengan masa transisi kepengurusan KONI Kaltim. Setelah semuanya semakin jelas, kami akan segera menindaklanjutinya,” katanya.

Katsul menambahkan, dengan waktu pelaksanaan yang tinggal sekitar 119 hari, penetapan cabor dan nomor pertandingan menjadi tahapan krusial karena akan menjadi dasar penyusunan jadwal, penentuan venue hingga pelaksanaan verifikasi teknis oleh technical delegate.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum I KONI Kaltim, Hendra Radinal Ary, menegaskan Tim Pengawas dan Pengarah (Wasrah) belum dapat menjalankan tahapan pengawasan secara maksimal sebelum menerima keputusan resmi dari PB Porprov.

“Kami masih menunggu keputusan resmi dari PB Porprov mengenai cabang olahraga, nomor pertandingan, jadwal dan venue. Begitu surat itu keluar, Tim Wasrah akan langsung bergerak melakukan tahapan berikutnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dispora Kaltim, Rasman Rading, memastikan pemerintah provinsi terus memberikan dukungan agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, koordinasi yang dilakukan bersama PB Porprov dan KONI Kaltim menjadi bagian dari upaya mempercepat seluruh proses menjelang pesta olahraga terbesar di Kalimantan Timur tersebut.

“Kami berharap seluruh tahapan bisa segera diselesaikan sehingga persiapan Porprov dapat berjalan sesuai rencana. Yang terpenting sekarang adalah percepatan agar semua pihak bisa segera bekerja sesuai tugasnya masing-masing,” tutup Rasman. (Ain)

Sudarno Lawan APMKT

Catatan Rizal Effendi

SEPERTINYA makin banyak musuh Sudarno alias Bang Darno. Saat ini anggota komunikasi publik Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim ini lagi berseteru dengan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT).

APMKT adalah koalisi gabungan elemen masyarakat Kaltim yang aktif menggelar demonstrasi sejak April 2026. Aksi mereka dipicu oleh gelombang ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud hingga berbuntut didesaknya DPRD Kaltim melaksanakan Hak Angket.

Ada beberapa tokoh yang menggerakkan APMKT, di antaranya Erly Sopiansyah yang bertindak sebagai Koordinator Lapangan alias ketuanya.

Perang Sudarno dengan APMKT tak cukup lewat media sosial. Sekarang sudah masuk ke ranah hukum. Awalnya Sudarno yang duluan lapor ke Polda Kaltim pada 3 Juli. Dia didampingi pengacara Agus Amri, yang juga duduk di  bidang komunikasi TAGUPP Kaltim.

Menurut Agus, mereka sekaligus melaporkan adanya dugaan dua tindak pidana sekaligus yang menimpa Sudarno. Yang pertama soal pelanggaran UU ITE. “Ini sudah kami laporkan melalui Siber Polda Kaltim,” jelasnya. Pihak yang dilaporkan adalah beberapa akun Instagram dan medsos lainnya. Kabarnya pihak yang dilaporkan itu di antaranya InfoCerewet, lambetimur dan lambekaltim.

Yang kedua, adanya dugaan persekusi atau intimidasi yang terjadi di Samarinda pada 29 Juni lalu di kediaman pribadi Sudarno. Ini dilaporkan Agus melalui Subdit Jatanras (Kejadian dan Tahanan Keras) Polda Kaltim.

Peristiwa 29 Juni itu, kata Agus, ditandai datangnya sejumlah orang-orang APMKT yang datang ke rumah Sudarno. Dia menyebut ada 30-an orang. Di antaranya Erliansyah, Tedy dan Lukman.

Agus menyebutkan orang-orang APMKT itu menuntut permintaan maaf atas ucapan atau ocehan Sudarno di media sosial yang dianggap melukai perasaan. Lalu diajukan proposal yang isinya permintaan sejumlah uang yang besarnya sekitar Rp2 miliar.

“Kami bisa duga, menurut keyakinan kami dengan transkip percakapan dan segala macam bukti yang ada, jelas motifnya percobaaan pemerasan dan permintaan imbalan sejumlah uang. Dibungkus dengan dalih kerjasama atau pendampingan pengawasan. Sebenarnya ditujukan kepada Gubernur Kaltim. Hanya disampaikan lewat Bang Sudarno karena dia dianggap dekat dengan gubernur. Tapi permintaan ini tidak ditindaklanjuti,” begitu kata Agus.

Sudarno melalui Agus merasa gerakan APMKT sudah tidak murni lagi.  “Gerakan adat dan demokrasi kok disertai permintaan uang, jadi mereka tidak punya niat tulus lagi untuk memperjuangkan rakyat Kaltim,” tandasnya.

DIBALAS LAPOR KE POLRESTA

APMKT tidak tinggal diam atas laporan Sudarno. Mereka membalas dengan melaporkan Sudarno ke Polresta Samarinda.  “Saya tidak takut dengan tantangan Anda, saya ulangi lagi, saya tidak takut dengan tantangan Anda,” kata Erly melalui kabarmahakammedia.

Menurut dia, APMKT secara resmi juga sudah melaporkan SD ke Polresta Samarinda pada Senin, 13 Juli 2026. “Kita tunggu saja prosesnya, saya percaya aparat hukum akan segera melaksanakan,” jelasnya.

Erly juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan proposal yang mencantumkan permintaan anggaran Rp2 miliar. “Kami juga bingung proposal apa yang dia maksud. Tapi SD memang pernah menghubungi APMKT untuk membangun komunikasi,” jelasnya.

Dikatakan, APMKT saat ini memang sudah banyak digembosi. Dengan cara apa? Ya cara keji seperti ini. Ada pihak yang tidak senang dengan Aliansi yang terus menerus mengkritik kebijakan Pemerintah (Pemda) yang tidak memihak rakyat. “Saya putra asli Kaltim tidak ingin daerah ini diaduk-aduk, dibuat onar. Saya wajib menjaga, supaya Kaltim tetap utuh, tetap baik dan tetap kondusif, serta terus menjaga toleransi kita antara suku dan antara kita beragama,” kata Erly.

Sementara itu, Sapta Guspiani, Sekretaris APMKT, menuduh Sudarno menyebarkan berita hoaks. Sebab mereka datang ke rumah Sudarno tidak ada unsur paksaan. “Kami memahami bagaimana adab bertamu di rumah orang. Kami datang dengan baik-baik. Kami berdialog dengan baik dan tidak ada unsur menakut-nakuti,” kata Sapta.

Menurur Ibu Marry, rombongan APMKT ke rumah Pak Sudarno melalui Ketua RT. Tapi Ketua RT tidak mengizinkan. Tiba-tiba Sudarno keluar dan mengizinkan masuk ke rumahnya. Malah disediakan aqua dan asbak merokok bagi yang merokok. “Jadi kita masuk sesuai SOP dan kesantunan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, jumlah anggota APMKT yang masuk ada sekitar 10 orang. Tapi ada juga wartawan. Kira-kira 7 orang. “Jadi sampiyan (SD) sendiri yang menyuruh kita masuk,” kata Ibu Marry.

Edna/Luna, anggota APMKT lainnya menyebut laporan SD tidak sesuai fakta. “Ini adalah upaya pembungkaman suara rakyat. Sudah diputarbalikkan. Kepada Sdr SD, yang telah melaporkan, Anda sadar ya? Kami datang baik-baik ke rumah Anda, tabayun dan sudah melapor ketua RT sesuai SOP. Anda mempersilahkan kami masuk, tapi Anda bilang kami melakukan persekusi, itu merupakan hal yang melukai perasaan kami,” tandasnya.

Bagaimana kesudahan perseteruan Sudarno dengan APMKT? Ada yang mengusulkan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Tapi sikap kritis APMKT dan aliansi lainnya termasuk mahasiswa tetap terus dijaga karena penting untuk menjadi kontrol rakyat kepada Pemda terutama gubernur.

“Kami tetap mendukung APMKT dan aliansi lainnya termasuk para mahasiswa dan BEM-nya, karena aksi mereka selama ini sangat bagus untuk mengingatkan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan jajarannya agar bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat bukan diri pribadi atau kelompoknya,” kata Agus, warga Sungai Pinang Samarinda.(*)

« Previous Page — Next Page »