DPRD Samarinda Tunggu Laporan Inspektorat, Terkait Kasus Pasar Pagi

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda masih menunggu laporan resmi dari Inspektorat terkait hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) yang berkaitan dengan pembangunan Pasar Pagi. Jika laporan tersebut belum juga disampaikan dalam waktu dekat, legislatif memastikan akan memanggil Inspektorat untuk meminta penjelasan.

Plt. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda, Firdaus Akbar menjelaskan, tahapan pemeriksaan pada dasarnya telah selesai dilakukan. Namun, hasilnya masih menunggu keputusan Wali Kota Samarinda dan Sekretaris Daerah (Sekda) setelah melalui pembahasan lebih lanjut.

“Prosesnya sebenarnya sudah berjalan dan kami juga sudah menyampaikan hasilnya. Saat ini tinggal menunggu keputusan Wali Kota dan Sekda,” ujarnya, Selasa (14/7/26).

Ia mengatakan, terdapat sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki pada tata kelola pemerintahan. Menurutnya, arahan pimpinan bukan hanya berfokus pada penyelesaian persoalan yang terjadi, tetapi juga menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi agar mencegah persoalan serupa di masa mendatang.

“Wali kota selalu menginstruksikan kepada kami agar di balik setiap persoalan yang muncul, kita berpikir bagaimana memperbaiki tata kelola ke depan,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan belum dapat menyimpulkan apakah dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pelanggaran disiplin. Sebab, tim masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah masukan yang disampaikan Sekda usai pemaparan hasil pemeriksaan.

“Kami masih mendiskusikannya bersama tim karena ada beberapa hal yang harus didalami lagi. Kami sudah melakukan ekspos kepada Ibu Sekda, kemudian ada beberapa masukan yang perlu kami cek kembali,” jelasnya.

Ia menegaskan, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun bentuk sanksi yang akan dikenakan apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran disiplin.

“Belum ada keputusan resmi. Nanti setelah semuanya selesai dan sudah ada keputusan, laporan resmi akan kami sampaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Inspektorat terkait hasil pemeriksaan tersebut. Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara utuh akar persoalan agar dapat menjalankan fungsi pengawasannya.

“Kami masih menunggu laporan dari Inspektorat. Kemarin Kepala Inspektorat juga berjanji akan menyampaikan laporannya, tetapi sampai sekarang belum kami terima,” kata Iswandi, Jumat (17/7/26).

Ia menegaskan, apabila laporan tersebut belum juga disampaikan dalam waktu dekat, DPRD akan memanggil pihak Inspektorat untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan pemeriksaan.

“Nanti akan kami panggil. Kami juga tidak tahu seperti apa kebijakan internal mereka atau pertimbangan-pertimbangannya. Tetapi yang paling penting bagi kami adalah mengetahui apa sebenarnya akar permasalahan dari kasus ini. Itu yang menjadi dasar untuk melihat langkah perbaikannya ke depan,” pungkasnya. (yud/adv)

Badan Usaha Milik Kampung Diharapkan Ciptakan Lapangan Kerja

Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau ingin melihat Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) tidak lagi sekadar mengelola usaha berskala kecil. ‎Ke depan, BUMK diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengoptimalkan potensi desa, dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

‎‎Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, saat membuka kegiatan Penguatan Badan Usaha Milik Kampung yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau di Ballroom SM Tower, Kamis (16/7/2026).

‎‎Menurutnya, keberhasilan BUMK akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

‎‎Ia mengatakan, setiap kampung di Berau memiliki potensi ekonomi yang berbeda, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu diolah menjadi usaha yang produktif sehingga tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi lembaga, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

‎‎“BUMK harus mampu membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pengelolaannya juga harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan agar mampu berkembang mengikuti kebutuhan pasar,” ujar Muhammad Said.

‎‎Menurutnya, tantangan BUMK saat ini bukan hanya menjalankan administrasi usaha, tetapi juga memiliki kemampuan melihat peluang bisnis, membangun kemitraan, mengelola risiko, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jaringan pemasaran produk.

‎‎Karena itu, ia mengajak seluruh kepala kampung untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan BUMK di wilayah masing-masing. Kolaborasi antara pemerintah kampung, pengurus BUMK, masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi kampung yang mandiri dan berkelanjutan.

‎‎Dalam kegiatan tersebut, DPMK Berau menggandeng Universitas Muhammadiyah Berau sebagai mitra pendamping. Pendampingan difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelola, mulai dari manajemen usaha, pengembangan produk, hingga strategi pemasaran agar unit usaha milik kampung mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

‎‎Muhammad Said berharap pelatihan ini menghasilkan pengelola BUMK yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menghadirkan inovasi baru.

‎‎Dengan pengelolaan yang tepat, BUMK diyakini dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau. (Dy/OK/Adv)

Pemkab Berau Komitmen Jaga Toleransi

‎Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya menjaga kerukunan antarumat beragama melalui penguatan sinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

‎‎Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis saat menghadiri Rapat Koordinasi FKUB se-Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selasa, (15/7/2026)

‎‎Rapat koordinasi yang mempertemukan pemerintah daerah, tokoh agama, dan pengurus FKUB dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur itu menjadi wadah memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas sosial di tengah semakin beragamnya masyarakat, terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

‎‎Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji pada pembukaan kegiatan menekankan pentingnya peran FKUB sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama.

‎‎Menurutnya, keberagaman yang terus berkembang harus diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat agar tetap tercipta suasana yang damai dan saling menghormati.

‎‎Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan Pemerintah Kabupaten Berau akan terus memperkuat kerja sama dengan FKUB, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Ia menilai toleransi dan kerukunan merupakan modal penting untuk menciptakan daerah yang aman sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan.

‎‎“Kami berkomitmen terus bersinergi dengan FKUB, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas serta kondusivitas daerah. Kerukunan adalah fondasi penting dalam pembangunan,” ujar Gamalis.

‎‎Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga harmoni sosial, meningkatkan kolaborasi antardaerah, dan mewujudkan Kalimantan Timur sebagai wilayah yang damai, inklusif, serta siap menyongsong perkembangan IKN.

‎‎“Kerukunan harus terus kita jaga bersama. Pemkab Berau siap bersinergi dengan FKUB dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga daerah tetap aman dan kondusif,” tutup Gamalis. (Dy/Ok/Adv)

IPA Samarinda Seberang Dikuras, Distribusi Alami Gangguan Sementara

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kencana Samarinda menjadwalkan pengerjaan pengurasan bak sedimentasi, lagoon dan reservoir Instalasi Pengolahan Air (IPA) Samarinda Seberang, Senin, 20 Juli 2026.  Dampak dari pengurasan ini akan membuat layanan distribusi air kepada pelanggan mengalami gangguan.

Divisi Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Taufik mengatakan kegiatan pengurasan ini sudah rutin dilakukan untuk  menjaga kualitas produksi air.

Dikatakan, pengurasan akan dimulai pada pukul 08.00 Wita dengan estimasi lama pengurasan 1 x 10 jam.

Taufik menyebutkan sejumlah wilayah yang nantinya akan terdampak gangguan aliran air yaitu Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Bung Tomo, Jalan Pangeran Bendahara, Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan KH Harun Nafsi, Perumahan Keledang Mas Baru, Perumahan UKA, Jalan Mangkupalas dan sekitarnya.

Mewakili manajemen ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan selama perbaikan pipa berlangsung, terutama kepada pelanggan yang terdampak, pelanggan yang hendak melakukan pelaporan dapat menghubungi hotline 0541 – 2088100 atau melalui pesan pribadi WhatsApp ke 0811553536. (*)

YJI Cabang Kaltim Wacanakan Bentuk Klinik Jantung Pratama

SAMARINDA — Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Kaltim mewacanakan membentuk Klinik Jantung Pratama sebagai unit pelayanan kesehatan jantung tingkat pertama bagi masyarakat.

“Ini rencana kita ke depan. Tujuannya tidak lain agar keberadaan YJI semakin dirasakan masyarakat,” ujar Ketua YJI Cabang Kaltim Hj Wahyu Hernaningsih Seno saat memimpin Rapat Evaluasi Program Kerja YJI Cabang Kaltim, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Jumat (17/7/2026).

Klinik Jantung Pratama nantinya menjadi tempat pelayanan kesehatan penanganan awal saat masyarakat mengalami masalah jantung.

Mengingat penanganan kedaruratan perlu dilakukan secara cepat. “Setiap detik waktu sangat berharga untuk menyelematkan nyawa orang masalah gangguan jantung,” sebutnya.

Pelaksanaannya nanti akan berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Samarinda.

Sebagai langkah awal seluruh pengurus YJI akan diberikan pembekalan Bantuan Hidup Dasar (BHD) agar bisa memberikan pelayanan dasar saat terjadi kegawat daruratan.

“Ini juga bagian dari program kerja kita. Memasyarakatkan penanganan awal masalah jantung. Langkah awal semua pengurus harus dibekali. Sehat bersama pinter bersama,” katanya sambil menyebut mereka yang sudah mendapatkan pelatihan BHD akan mendapat sertifikat menjadi SIM dalam melakukan penanganan pertama.

Pada kesempatan itu juga dibahas realisasi program kerja yang sudah dilaksanakan. Diantaranya terkait pembentukan YJI Kabupaten/Kota se Kaltim yang ditarget sudah terbentuk pada 2026.

“Sesuai arahan pusat seluruh Kabupaten Kota harus sudah terbentuk YJI. Alhamdulillah sejauh ini sudah sekitar 70 persen terbentuk. Tersisa PPU, Kubar, dan Samarinda masih dalam proses pembentukan,” sebutnya.

Termasuk dibahas rencana peringatan hari jantung se dunia, HUT YJI, menyemarakkan HUT RI melalui lomba senam jantung sehat antar Klub Jantung Sehat (KJS) dan persiapan keikutsertaan loma Senam Jantung Sehat Seri I Nasional secara daring. (AM)

« Previous Page — Next Page »