Menteri Agama Ajak Jaga Persatuan dan Jadikan Kutai Barat Teladan Keberagaman

KUTAI BARAT – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, serta agama. Ajakan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan yang dirangkai dengan puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-34 Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (4/7/2026).

Menteri Agama menggambarkan Indonesia sebagai “lukisan Tuhan yang paling indah di muka bumi” karena memiliki keberagaman yang mampu hidup berdampingan secara damai.

“Indonesia adalah lukisan Tuhan yang paling indah, paling cantik di muka bumi. Karena itu jangan ada yang merusak lukisan ini,” tegas Nasaruddin Umar.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan yang tidak dimiliki banyak negara, yakni ribuan pulau dengan beragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama yang tetap mampu hidup rukun dalam semangat persaudaraan.

Menag juga mengungkapkan rasa syukur atas capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Indonesia yang pada periode 2025–2026 mencapai skor 87. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mampu menjaga toleransi serta memperkuat persatuan bangsa.

Ia turut mengajak pondok pesantren dan masjid agar tidak hanya menjadi pusat ibadah dan pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat kemanusiaan yang melayani seluruh lapisan masyarakat.

“Semua anak Indonesia adalah bersaudara. Masjid juga harus menjadi rumah besar bagi kemanusiaan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut Kalimantan Timur sebagai miniatur Indonesia yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keberagaman.

Menurutnya, Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu daerah yang berhasil menjaga kehidupan masyarakat yang rukun, saling menghormati, dan bergotong royong meski berasal dari latar belakang yang berbeda.

“Di tengah keberagaman, di sini kita bisa hidup berdampingan, gotong royong, adem, dan saling menghormati,” kata Rudy.

Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat toleransi antarumat beragama. Salah satunya melalui pemberian penghargaan berupa perjalanan religi kepada para penjaga rumah ibadah dari berbagai agama sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Menteri Agama RI beserta rombongan, Gubernur Kalimantan Timur, serta seluruh tamu undangan yang hadir di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

Ia berharap kunjungan kerja Menteri Agama menjadi momentum bersejarah yang membawa berkah serta semakin memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Kutai Barat.

Bupati juga mengucapkan selamat Hari Lahir ke-34 kepada Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning yang dinilainya telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama lebih dari tiga dekade dalam mencetak generasi berakhlak mulia, mandiri, dan berwawasan kebangsaan.

Menurut Frederick Edwin, Ponpes Assalam tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga berperan sebagai benteng sosial melalui berbagai kegiatan kemanusiaan, seperti pembinaan mualaf di wilayah pedalaman Kutai Barat dan Kalimantan Timur, khitanan massal gratis yang diikuti peserta lintas agama, hingga pelaksanaan nikah massal untuk membantu legalitas pernikahan masyarakat.

“Semua ini merupakan bukti nyata bahwa pesantren mampu merajut kebersamaan tanpa memandang perbedaan,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa Kutai Barat merupakan daerah yang dianugerahi keberagaman suku, adat, budaya, dan agama. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh lintas agama berkomitmen menjaga keamanan, kedamaian, dan kondusivitas daerah.

Melalui Dialog Kebangsaan tersebut, Frederick mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum ini sebagai kesempatan memperkuat moderasi beragama, mempererat silaturahmi agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah bangsa, serta menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai penggerak semangat gotong royong dalam pembangunan daerah.

Kegiatan Dialog Kebangsaan ini turut dihadiri Anggota DPR RI Syarifah Suraidah Harum, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur Abdul Khaliq, pimpinan Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning, jajaran perangkat daerah, tokoh lintas agama, serta ratusan santri dan santriwati.(Ars/Adv-DiskominfoKubar)

DPRD Desak Pemkot Samarinda Evaluasi Bantuan RTLH

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendorong Pemerintah Kota Samarinda meninjau kembali besaran bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, nilai bantuan yang selama ini berkisar Rp20 juta hingga Rp50 juta sudah tidak lagi sebanding dengan kenaikan harga material bangunan dan upah tenaga kerja.

Ia menilai nominal bantuan rata-rata Rp20 juta saat ini hanya mampu menutupi perbaikan ringan dan belum cukup menjadikan sebuah rumah benar-benar layak huni.

“Selama ini bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta untuk perbaikan atap, lantai, dan dinding. Namun dengan harga material dan jasa tukang yang terus meningkat, angka tersebut perlu ditinjau ulang karena dikhawatirkan tidak lagi cukup untuk memperbaiki rumah yang kondisinya benar-benar tidak layak huni,” ujarnya, Sabtu (4/7/26).

Ia menjelaskan, bantuan yang dikenal dengan program perbaikan atap, lantai, dan dinding selama ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, namun kondisinya memerlukan renovasi.

Menurutnya, DPRD telah meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Samarinda agar melakukan kajian ulang terhadap besaran bantuan agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Dirinya juga menyoroti mekanisme verifikasi penerima manfaat. Dirinya menilai pengawasan harus diperkuat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Verifikasi harus dilakukan secara ketat sehingga bantuan tepat sasaran. Jangan sampai rumah yang sebenarnya masih layak justru mendapat bantuan, sementara masyarakat yang kondisinya lebih memprihatinkan tidak terakomodasi,” katanya. (yud)

Komisi II DPRD Samarinda Soroti Anggaran UMKM

SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengaku terkejut setelah mencermati realisasi anggaran Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda. Dalam rapat evaluasi, ia menyoroti minimnya alokasi anggaran program yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha, bahkan anggaran sektor Usaha Kecil dan Mikro (UKM) tercatat nihil pada tahun 2026.

Menurutnya, secara umum Diskumi memiliki pagu anggaran sekitar Rp14 miliar dengan tingkat serapan mencapai 48 persen. Namun, sebagian besar anggaran tersebut digunakan belanja operasional, sementara anggaran program pemberdayaan masyarakat dinilai sangat minim.

“Saya benar-benar kaget. Dari anggaran sekitar Rp14 miliar, lebih dari 95 persen ternyata digunakan belanja operasional. Sementara anggaran bidang koperasi hanya sekitar Rp400 juta, sektor industri Rp504 juta, dan yang paling mengejutkan, anggaran UKM justru nol rupiah,” ujarnya, Sabtu (4/7/26).

Ia mempertanyakan kebijakan penghapusan anggaran UKM yang menurut penjelasan Diskumi merupakan dampak efisiensi anggaran. Iswandi menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah yang selama ini selalu menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

“Selama ini semua pihak selalu berbicara bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Tapi kenyataannya, anggarannya justru nol. Ini jelas tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan apa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menyatakan akan meminta penjelasan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait alasan penghapusan anggaran tersebut. Menurutnya, jika memang terjadi pemotongan akibat efisiensi, maka harus ada penjelasan yang transparan mengenai dasar kebijakannya. (yud)

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) Triwulan III (periode Juli–September) tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik,” jelas Bahlil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif (tariff adjustment) bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi sejatinya dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan empat parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk Triwulan III tahun 2026 parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari–April 2026 yang mencatat kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar USD96,12 per barel, inflasi 0,21 persen, dan HBA sebesar USD70 per ton (sesuai kebijakan Domestic Market Obligation/DMO batubara). Meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Bahlil menambahkan, selain untuk pelanggan nonsubsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi yang juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik, seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan,” ucap Bahlil.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, PLN siap menjalankan kebijakan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 sekaligus berkomitmen untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal dan layanan kelistrikan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga stabilitas tarif listrik pada Triwulan III tahun 2026 dan siap menjalankan kebijakan ini. PLN berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan kualitas layanan, sehingga kebijakan dari Pemerintah dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat luas serta menjadi motor penggerak roda perekonomian domestik,” ujar Darmawan.

Adapun, untuk rincian tarif tenaga listrik di Triwulan III 2026 (Juli–September) dapat diakses melalui website PLN https://www.pln.co.id/pelanggan-id/tarif-tenaga-listrik-id/penyesuaian-tarif-id. (*)

PHI dan SKK Migas Bangun Sinergi untuk Ketahanan Energi

BALIKPAPAN – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus memperkuat kemitraan dengan insan media sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri hulu migas sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Media Luncheon bertajuk “Merajut Dialog, Membangun Sinergi” yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini menghadirkan puluhan jurnalis dari berbagai media sebagai ruang diskusi sekaligus mempererat komunikasi antara perusahaan, regulator, dan media.

Manager Communication Relations & CID PHI, Dony Indrawan, mengatakan media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai perkembangan industri hulu migas yang selama ini dinilai cukup kompleks.

Menurutnya, publik tidak hanya perlu mengetahui capaian produksi migas, tetapi juga memahami berbagai upaya perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada setiap aktivitas operasional.

“Rekan-rekan jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Kami ingin publik memahami bahwa di balik capaian produksi terdapat komitmen terhadap keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat yang terus dijalankan PHI,” ujar Dony.

PHI mencatat sepanjang tahun 2025 berhasil membukukan produksi minyak sebesar 58 ribu barel minyak per hari (MBOPD) serta produksi gas mencapai 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Kinerja tersebut menjadi salah satu kontribusi signifikan Regional 3 Kalimantan dalam mendukung target produksi migas nasional.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI terus mengelola wilayah operasi di Kalimantan melalui pengembangan lapangan migas yang mengedepankan aspek keselamatan, efisiensi, keandalan operasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan lingkungan.

Sementara itu, perwakilan SKK Migas Kalimantan Sulawesi, Irfan, mengapresiasi inisiatif PHI yang terus membangun komunikasi terbuka dengan media. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), regulator, dan insan pers merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri hulu migas.

Ia menilai pemberitaan yang akurat dan berimbang akan membantu masyarakat memahami pentingnya industri migas dalam menopang kebutuhan energi nasional sekaligus mengurangi potensi munculnya informasi yang keliru.

“Kolaborasi antara SKK Migas, KKKS, dan media menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan iklim industri yang kondusif, transparan, dan memperoleh dukungan masyarakat,” ungkap Irfan.

Pada kesempatan tersebut, PHI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jurnalis yang selama ini aktif mengawal berbagai kegiatan perusahaan maupun perkembangan sektor hulu migas di Kalimantan.

Perusahaan berharap forum komunikasi seperti Media Luncheon dapat terus dilaksanakan secara berkala sebagai wadah bertukar informasi, memperkuat sinergi, sekaligus mendukung percepatan pencapaian target produksi migas nasional.

Dengan mengusung semangat “Energi Kalimantan untuk Indonesia”, PHI menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan operasi hulu migas yang aman, efisien, andal, patuh terhadap regulasi, serta berwawasan lingkungan demi mendukung kemandirian energi Indonesia. (*)

« Previous Page — Next Page »