Komisi II DPRD Kubar Soroti Jalan Multi Years dan Inventarisasi Jalan

SENDAWAR – Komisi II DPRD Kubar menyoroti kinerja sejumlah OPD. Yang disorot antara lain kejelasan proyek multi years contract (MYC), serta kesesuaian program dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pembahasan tersebut berlangsung antara Komisi II DPRD Kubar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kubar, dan sejumlah OPD di ruang rapat Komisi DPRDKubar, Kamis (30/10/2025).

Ketua Komisi II DPRD Kutai Barat, Potit menjelaskan, pembahasan kali ini menyoroti sejumlah hal penting. Menurutnya, semua kegiatan pembangunan harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sesuai aturan yang berlaku sebelum dimasukkan dalam RAPBD.

“Dalam peraturan perundangan, kegiatan memang boleh dilakukan secara berkelanjutan, tetapi tetap harus memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Kalau belum memenuhi, jangan dipaksakan masuk,” ujar Potit dalam rapat tersebut.

Ia mengungkapkan, dari hasil pembahasan, tercatat ada 33 kegiatan multi-years yang diusulkan OPD.

Namun, saat ditanyakan satu per satu, perwakilan dari Bappeda dan Dinas PUPR tidak dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan tersebut. Mereka hanya mengingat beberapa proyek besar seperti pembangunan jembatan ATJ, Jalan Bung karno, Pelabuhan Royoq, dan Kristen Center.

“Waktu kami minta dijelaskan satu-satu, ternyata mereka tidak hafal. Mereka ingat hanya proyek-proyek besar saja. Padahal totalnya ada 33 item,” ungkap Potit.

Ia menambahkan, sebagian proyek multi-year tersebut masih dalam tahap proses persyaratan administratif seperti Memorandum of Understanding (MoU) atau dokumen kelengkapan lainnya.

Karena itu, DPRD meminta agar OPD tidak terburu-buru mengajukan kegiatan baru, jika dokumen persyaratan belum lengkap.

Selain itu, rapat juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya terdaftar dalam daftar inventarisasi milik pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih ada sejumlah ruas jalan yang belum masuk dalam data resmi, termasuk ruas jalan dari Simpang Lomuq Besiq ke  kilo enam.

“Masih ada banyak ruas jalan yang belum terdaftar dalam daftar inventarisasi. Ini menyulitkan pihak teknis untuk melakukan perencanaan dan penganggaran. Bahkan ada ruas yang terputus di beberapa titik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Potit juga menyinggung perkembangan di Dinas Pariwisata. Menurutnya OPD ini mulai menunjukkan kemajuan setelah adanya pergantian kepala dinas meskipun bersifat sementara.

Pada 2025, dinas tersebut memperoleh tambahan anggaran yang digunakan untuk membantu pembangunan beberapa objek wisata daerah.

Namun, Potit menyayangkan pada tahun 2026, terjadi pemangkasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya program pariwisata. Salah satu program yang kemungkinan tidak dapat dilanjutkan adalah kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan wisata.

“Dinas Pariwisata tahun ini memang sudah ada kemajuan karena dapat tambahan dana. Tapi untuk 2026, karena adanya pemangkasan, mereka tidak akan mendapat anggaran cukup, termasuk untuk program IPAL,” tuturnya.

Secara keseluruhan, Potit menilai hasil rapat ini memberikan gambaran awal bagi DPRD untuk memastikan R-APBD 2026 disusun secara realistis dan sesuai prioritas daerah.

Ia menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus melakukan pendalaman terhadap setiap usulan OPD, terutama terkait proyek multi-year yang membutuhkan komitmen anggaran jangka panjang.

“Rapat ini masih tahap pembahasan awal. Kami ingin memastikan semua kegiatan benar-benar memenuhi syarat hukum dan teknis sebelum diketuk di RAPBD 2026. Jangan sampai ada yang asal masuk tanpa dasar yang kuat,” tegas Potit. (adv/diskominfo/kbr).

---