Bupati Berau Jawab Rekomendasi Fraksi DPRD Pada APBD 2026

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan seluruh perangkat daerah harus menjadikan kritik dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD 2026 sebagai momentum memperbaiki kualitas kerja. Menurutnya, pandangan dewan merupakan masukan konstruktif yang perlu segera ditindaklanjuti.

Bupati menilai, setiap catatan yang disampaikan fraksi bukan sekadar bagian dari prosedur pembahasan anggaran, tetapi gambaran nyata mengenai kondisi pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan yang harus dibenahi. Hal ini disampaikan usai rapat paripurna yang memuat pendapat akhir fraksi. Sebelumnya, sejumlah fraksi menggarisbawahi masalah ketepatan sasaran anggaran, capaian program yang belum optimal, serta pelayanan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

“Semua saran, kritikan, hingga usulan yang disampaikan dewan akan menjadi perhatian pemerintah. Ini bukan sesuatu yang kami abaikan, tetapi masukan yang wajib ditindaklanjuti bersama,” jelasnya di Ruang Rapat Gabungan DPRD Berau, Tanjung Redeb, Minggu (30/11/2025).

Dikatakan, poin-poin evaluasi tersebut menunjukkan masih ada sektor yang membutuhkan pembenahan baik di bidang infrastruktur, pelayanan publik, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia menegaskan bahwa APBD harus dikelola secara efektif agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga.

“APBD bukan hanya kumpulan angka. Ini adalah alat untuk mendorong pembangunan dan menentukan arah kemajuan Berau. Masukan dari fraksi justru memberikan dorongan bagi kami untuk memperbaiki bagian yang masih belum maksimal,” tuturnya.

Bupati juga memberi arahan khusus kepada kepala perangkat daerah agar tidak menganggap remeh kritik dewan. Ia meminta seluruh jajaran memastikan bahwa setiap masukan menjadi pemicu untuk meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan program.

“Saya ingin seluruh kepala perangkat daerah menjadikan masukan dan kritik itu sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih baik, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat serta penggunaan anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat agar pembangunan tahun 2026 bisa berjalan dengan lebih efektif.

“Kami melihat masukan DPRD sebagai bentuk kepedulian bersama untuk memajukan daerah. Pemerintah akan terus bersinergi agar program-program yang direncanakan pada 2026 dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan terbuka,” pungkasnya. (*)

---